Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Arena Hukum Jurnal Sosioteknologi WIDYA LAKSANA Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia
Ratna Artha Windari
Universitas Pendidikan Ganesha
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MENYAMA BRAYADALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM DAN HINDU DI DESA PEGAYAMANAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013 Soviawan, I Putu; Landrawan, I Wayan; Artha Windari, Ratna
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 7, No 3 (2019): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v7i3.22164

Abstract

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : (1) mengetahui dinamika hubungan sosial di Desa Pegayaman, Kecamatan Suksasada, Kabupaten Buleleng (2) memahami pandangan masyarakat Hindu dan Islam di Desa Pegayaman, Kecamatan Suksasada Kabupaten, Buleleng terhadap nilai menyama braya, (3) Untuk mengidentifikasi bentuk hubungan menyama braya dalam kehidupan sosial di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah Kepala Desa Pegayaman, Bendesa Adat Desa Pegayaman, Ketua Majelis Madya Singaraja, Masyarakat Desa Pegayaman yang mewakili masyarakat Islam dan Hindu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Dinamika hubungan sosial pada saat ini masih tetap terjalin dengan baik yang disebabkan oleh faktor sejarah, faktor ideologi dan tradisi kebersamaan. Dan konsep menyama braya ini sudah ada sejak zaman dahulu, karena konsep ini mampu mempererat hubungan baik yang memiliki agama yang berbeda atau ras yang berbeda. (2). Pandangan masyarakat Islam tercermin dari konsep Ukhuwah Islamiyah dan Rahmatan Lil Alamin terhadap konsep menyama braya yakni dalam bentuk hubungan baik sesama manusia. Sedangkan pandangan masyarakat Hindu mengenai menyama braya terwujud dalam bentuk Tat Tvam Asi, Tri Hita Karana, Catur Paramitha dan Catur Parweti selanjutnya dimaknai sebagai toleransi atau kebersamaan masyarakat yang multi budaya, multi etnis dan multi agama. (3). Bentuk-bentuk hubungan harmonis antara masyarakat Hindu dan Islam dapat dilihat pada setiap lini kehidupan baik dibidang sosial maupun budaya yakni (1). Ngejot, 2) Kesenian Bordah dan 3). Gotong royong, 4). Sokok Base dan 5) Sistem Pengaturan Desa Kata Kunci : Menyama braya, Hindu, Islam dan Desa Pegayaman.
STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DI DESA KAMASAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG ., Ni Pt Linda Muliawati; ., Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si; ., Ratna Artha Windari, S.H.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 2, No 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) proses perceraian berdasarkan hukum Nasional dan proses perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (2) proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum nasional dan proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (3) komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara hukum adat di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : Kepala Desa, Klian adat, Pakar Hukum, Tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengalami permasalahan hak asuh anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: metode wawancara, metode observasi, metode pencacatan dokumen, metode kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil : 1) Terdapat perbedaan antara proses perceraian dalam Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum Nasional yaitu dalam Hukum Adat di Desa Kamasan proses perceraian dilakukan dengan musyawarah, sedangkan proses perceraian dalam Hukum Nasional diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat. 2) Dalam proses penentuan hak asuh anak juga terdapat perbedaan antara Hukum Adat di Desa Kamasan dan Hukum Nasional, dimana dalam Hukum Adat di Desa Kamasan diselesaikan dengan musyawarah dan disesuaikan dengan awig-awig yang berlaku, sedangkan proses penentuan hak asuh anak dalam hukum nasional diputuskan dalam sidang perceraian di Pengadilan Negeri. 3) Komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum nasional, dimana dalam hukum adat di Desa Kamasan hak asuh anak dominan jatuh ke pihak purusa sedangkan dalam Hukum Nasional hak asuh anak dominan jatuh ke pihak ibu karena ibu dianggap memiliki ikatan yang lebih kuat dengan sang anak.Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Adat, Hukum Nasional This reseaech was aimed to knowing (1) process of divorcing based on constitutional law and the process of divorcing based on customary law in Kamasan village (2) process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on constitutional law and the process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on customary law in Kamasan village. (3) comparation of the right for nurturing the children after divorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law. This research was a description qualitative research. Purposive sampling was used in taking the subjects of this study and the subjects of this study were the head of Kamasan village, kelian adat, law experts, elite figures, and people who experienced of having problem in the right of nurturing. Data were collected by using interview method, observation method, document method, and literature method. Data were analyted by using descriptive qualitative approach. The result of this study showed that (1) the process of divorcing based on customary law in Kamasan village was done through deliberate which was attented by prajuru adat, and witness, while the divorcing process based on constitutional law was done through the process in state court in that area. (2) the process of deciding the right for nurturing the children based on customary law in Kamasan village was done through deliberating process of divorcing and accomodated the awig-awig that are implemented in Kamasan village, while the process of deciding the right for nurturing the children basen on constitutional law was done through the process of divorcing in state court. (3) the comporation of the right for nurturing the children after arnorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law, based on customary law in Kamasan village, the right for nurturing the children was given to purusa, meanwhile based on constitutional law, the right for nurturing the children was given to the mother since mother was assumed having stronger bond with the childrenkeyword : Custody, divorce, customary law, constitutional law
KORELASI YURIDIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) TERHADAP KEAJEGAN ALAM BALI Artha Windari, Ratna
Media Komunikasi FPIPS Vol 11, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v11i1.450

Abstract

ABSTRAKRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Kebijakan RTRWP Bali memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana. Di samping itu, perkembangan jumlah penduduk yang membawa konsekuensi pada perkembangan di segala bidang kehidupan, memerlukan pengaturan tata ruang agar pemanfaatan dan penggunaan ruang dapat dilakukan secara maksimal berdasarkan nilai-nilai budaya yang mewujudkan keajegan alam Bali. Keberadaan Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata ruang dan tata letak wilayah Bali memiliki korelasi yuridis yang begitu erat bagi keajegan alam Bali, sehingga perlu mengelaborasikan antara kepentingan ekonomi rakyat dengan konsep pelestarian alam Bali yang secara turun temurun telah dijaga dan diwariskan kepada kita. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang atas pasal-pasal yang mencerminkan keberpihakan pada investor, seperti beberapa pasal yang mengatur mengenai pengembangan di zona kawasan industri, kawasan wisata, KDTWK maupun DTW. Demikian pula beberapa pasal yang memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Gubernur dalam menentukan tinggi bangunan di daerah-daerah tertentu. Apabila rencana mengenai daerah-daerah yang memungkinkan ketinggian bangunan di atas 15 m terlaksana, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan kekacauan ekologis, juga mendistorsi sosial budaya masyarakat Bali. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu adanya suatu sistem hukum yang jelas dan tegas dalam setiap pasal yang tertuang di RTRWP Bali. Selain itu, diharapkan pemerintah melakukan pengawasan secara intensif, termasuk penjatuhan sanksi yang tegas bagi oknum manapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.Kata Kunci : Korelasi Yuridis, RTRWP Bali, Ajeg Bali.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (KAJIAN NORMATIF ATAS BEKERJANYA HUKUM DALAM MASYARAKAT) Artha Windari, Ratna
Media Komunikasi FPIPS Vol 10, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v10i1.1174

Abstract

Anak sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat serta hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaranya terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hal inilah yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam melahirkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setelah sebelumnya Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 berdasarkan Keppres No.36 tahun 1990. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta peranannya dalam menciptakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia, dan penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia bila dikorelasikan dengan bekerjanya hukum di masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak selama ini ternyata telah memberikan suatu efek sosial dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Bila kita cermati perkembangan sosial masyarakat dewasa ini, maka banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tingginya tingkat kekerasan pada anak, meningkatnya jumlah perdagangan anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak akan terwujud dan ketentuannya akan berlaku efektif apabila substansi hukumnya sesuai dengan budaya masyarakat, mentalitas dan pola perilaku penegak hukum yang baik, serta adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat tersebut. Kata-kata Kunci: penegakan hukum, perlindungan anak.
HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) PELAKU PERTUNJUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma; Artha Windari, Ratna; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami pengaturan hak terkait (neighboring right) dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia, serta (2) mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku pertunjukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang- undangan (statute approach), dan (2) pendekatan perbandingan (comparative approach). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002), (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), (3) copyright act 1988 (Inggris), dan (4) Copyright act (Chapter 63, 1999 Revised Edition (Singapura). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan neighboring right dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia telah di atur dalam UU Hak Cipta namun masih diperlukan kejelasan terkait hal-hal yang termasuk dalam suatu pertunjukan yang dapat diberikan suatu neighboring right, dan (2) akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku pertunjukan, secara perdata para pelaku pertunjukan yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, sedangkan secara pidana pihak yang melanggar UU Hak Cipta terutama terhadap pelaku pertunjukan dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA PASCA TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 Maha Yani, Putu Febrilia; Sudika Mangku, Dewa Gede; Windari, Ratna Artha
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28721

Abstract

 This study aims to (1) examine the history and the opening of diplomatic representation under review from the Vienna Convention of 1961 and also (2) to know the legal consequences for the severance of diplomatic relations between North Korea and Malaysia after Kim Jong Nam's assassination. The type of research used is normative, where the author review of the Conventions associated with the case in the problems raised by researcher. This research approach uses approach of legislation, case approach and historical approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and non-legal sources of law. Techniques of collecting legal materials by library study with the processing of legal materials undertaken deductively. Based on the discussion of (1) The relationship between Malaysia and North Korea began on 30 June 1973. The two countries opened their embassies in their respective capitals in 2003. (2) In diplomatic relations there are also disconnections which may cause legal consequences. In Article 45 of the Vienna Convention 1961, in the event of diplomatic break-up between the two countries, the receiving country shall protect and respect its diplomatic representative's premises and the protection of property including its archives in the event of an armed conflict, if the diplomatic representation has been closed and the diplomatic representative building has been belongs to the sending country, the sending country may entrust control of its diplomatic representative's premises to a third country 
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG Angga Prawiradana, Ida Bagus; Rai Yuliartini, Ni Putu; Artha Windari, Ratna
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung serta upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Subjek dari penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dalam hal ini anggota Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng setiap tahunnya, didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan masksimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan oprasi-oprasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SINGARAJA Pranata Kusuma, Kadek Agus; Artha Windari, Ratna; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja, (2) Proses penyelesaian sengketa terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja. Peneltian ini menggunakan teknik snowball sampling. Subjek penelitian ini adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Distributor penjual Kosmetik, Konsumen Pengguna Kosmetik Singaraja, dan objek penelitian ini adalah produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di Kota Singaraja. Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, (1) Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terhadap penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja, yaitu dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh BPOM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng untuk melakukan sidak rutin setiap tahun dalam mengawasi peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM di Singaraja,(2) Proses penyelesaian sengketa terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Singaraja, dapat melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan dan luar pengadilan, sedangkan sengketa konsumen kosmetik di kota singaraja belum pernah ada yang masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Denpasar.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) DI PERTOKOAN RIMO DENPASAR Krisnanta Permana, I Gede Ari; Artha Windari, Ratna; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28660

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Karya Cipta Program Komputer (Software) di Pertokoan Rimo Denpasar, (2) Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Karya Cipta Program Komputer (Software) di Pertokoan Rimo Denpasar. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan snowball sampling. Subjek penelitian ini adalah Pelaku Usaha, Konsumen/Pengguna program komputer (software), Polresta Denpasar dan objek penelitian ini adalah program komputer (software) bajakan, serta lokasi penelitian di Pertokoan Rimo Denpasar. Jenis Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran karya cipta dibidang program komputer (software) adalah faktor ekonomi dimana semakin tinggi tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk maka semakin banyak pula tingkat ketersediaan produk, selain itu pelanggaran program komputer (software) ini juga dipengaruhi oleh struktur hukum yang memiliki kewenangan dalam hal menangani pelanggaran terhadap hak cipta. (2) Akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran karya cipta program komputer (software) dikaji berdasarkan pasal 113 ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta dimana pelaku pembajakan program komputer (software) dikenakan pidana 4 (empat) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan tetapi belum terlaksana dengan baik sehinga program komputer (software) bajakan masih sangat banyak diperjual belikan dan struktur hukum dalam hal ini POLRESTA Denpasar belum mampu untuk melaksanakan ketentuan tentang hak cipta dengan baik karena hak cipta terkait dengan program komputer (software) merupakan delik aduan yang mana harus ada aduan dari masayarakat yang merasa dirugikan.
IMPLEMENTASI KETENTUAN KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI KUWERA UNDIKSHA SEBAGAI PENGELOLA SIMPAN- PINJAM TAHUN 2017 Resta Parasara, Ida Bagus; Artha Windari, Ratna; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28739

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) Implementsi ketentuan koperasi berdasarkan UU No.25 tahun1992 dalam pertanggungjawaban pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengelola simpan-pinjam tahun 2017 , dan (2) akibat hukum apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan pengurus KPRI Kuwera Undiksha sebagai pengola simpan-pinjam tahun 2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, khususnya yang berkecimpung dalam koperasi simpan-pinjam. Subjek penelitian ini adalah implementasi ketentuan koperasi berdasarkan UU No.25 tahun 1992 dalam, pertanggungjawaban pengurus KPRI Kuwera Undiksha, sedangkan objeknya yakni usaha simpan-pinjam KPRI Kuwera Undiksha tahun 1992 tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukan bahwa 1) pengurus telah mengimplementasikan ketentuan koperasi berdasarkan UU No 25 tahun 1992 yang telah dijabarkan ke dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan-pinjam tahun 2017. Modal yang dimiliki KPRI Kuwera Undiksha berasal dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela digulirkan pengurus dalam bentuk simpan-pinjam kepada anggota dan usaha lainya. Semua ini betujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dapat mensejahterakan anggota, tetapi tetap didasarkan atas asas kekeluargaan. 2)Pengurus KPRI Kuwera Undiksha dalam mengelola simpan- pinjam sudah sangat baik, professional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.Jika dikaitkan dengan laporan pengawas, pengurus betul-betul bekerja untuk memajukan koperasi dan sama sekali tidak ditemukan penyelewengan administrasi baik sengaja atau pun tidak, lebih-lebih tindakan koperasi tidak ditemukan sama sekali. 3)Pada dasarnya tidak ditemukan penyelewengan terhadap pengelolaan KPRI Kuwera Undiksha baik dari segi manajemen dan keuangan, namun ada beberapa kebijakan pengurus yang besar kemungkinannya akan berurusan dengan hukum, seperti : 1) adanya pembatasan simpanan sukarela yang merupakan sumber modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, 2) adanya pemberian kredit kepada anggota melebihi batas keuntungan dari kesepakaan dalam RAT. , dan 3) adanya pemberian kredit kepada anggota yang bukan PNS, yang mana sudah jelas diatur dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan kebijakan pengurus ini, point (3) ini berpeluang nantinya akan berurusan dengan hukum karena tidak ada jaminan gaji yang pasti dan pengurus bisa dijerat pasal 1365, 1366, atau 1367 atas kebijakan yang menyebabkan kerugian koperasi.
Co-Authors Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aldo Rico Geraldi Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Gede Sudika Mangku Hendri Dewarto Silitonga I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Landrawan Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Krisnanta Permana, I Gede Ari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Made Dewi Riyani . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Resta Parasara, Ida Bagus Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yudha Putra, Ida Bagus Putu