Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.426
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal IKA Media Komunikasi FPIPS Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Komunikasi Hukum Arena Hukum Jurnal Sosioteknologi WIDYA LAKSANA Sustainable, Planning and Culture (Space) : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Ganesha Law Review Jurnal Komunitas Yustisia
Ratna Artha Windari
Universitas Pendidikan Ganesha
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 90 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 90 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERANAN ORGANISASI PKK UNTUK MENGGERAKKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI DESA BATURITI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN Ni Made Dewi Riyani .; Drs. I Wayan Landrawan,M.Si .; Ratna Artha Windari, S.H. .
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4703

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui fungsi dan peran organisasi PKK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, (2) hambatan PKK dalam mejalankan fungsi dan perannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan PKK dalam melaksanakan perannya di Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik Purposive sampling sehingga yang menjadi subjek penelitian yaitu (1) Kepala Desa, (2) anggota – anggota organisasi PKK, (3) warga masyarakat di Desa Baturiti. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni (1) metode wawancara, (2) metode observasi, (3) metode pencatatan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Kualitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil : (1) organisasi PKK di Desa Baturiti memiliki fungsi dan peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. (2) hambatan yang dialami oleh organisasi ini yaitu berasal dari dalam organisasi yaitu kurangnya koordinasi antara ketua, pengurus, dan anggota organisasi PKK, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program yang telah dirancang. (3) upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi antara ketua PKK, anggota organisasi PKK desa dan masyarakat yang ada di Desa Baturiti.Kata Kunci : PKK, Peran dan Fungsi, Partisipasi, Perempuan, Pembangunan this study aimed at (1) finding the function and role of PKK to improve the society’s participation in Baturiti village, Baturiti district, Tabanan regency, (2) the obstacles in doing its function and role to improve the society’s participation in Baturiti village, Baturiti district, Tabanan regency, and (3) the effort done to overcome the obstacles of PKK in doing its function and role in Baturiti village, Baturiti district, Tabanan regency. This study used descriptive qualitative approach and Purposive Sampling to determine the subjects. Therefore the subjects of this study were (1) village chief, (2) PKK members, (3) Baturiti villagers. The data collection methods used were (1) interview, (2) observation, (3) document analiysis. The dake analysis used in this study was dwscriptive qualitative from this study, it was found that : PKK in Baturiti village had important functiond rolen improving society’s participations in development had been running well but not maximal (2) theobstacles faced by this organization came from the organization it self and also from the society, (3) the effert that could be done was enhancing coordination among PKK chief, PKK members, and Baturiti villagers. keyword : : PKK, Function and role, participation, women, development
STUDI KOMPARATIF HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT DI DESA KAMASAN KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG Ni Pt Linda Muliawati .; Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si .; Ratna Artha Windari, S.H. .
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) proses perceraian berdasarkan hukum Nasional dan proses perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (2) proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum nasional dan proses penentuan hak asuh terhadap anak sebagai hasil dari perceraian berdasarkan hukum Adat di Desa Kamasan, (3) komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara hukum adat di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu : Kepala Desa, Klian adat, Pakar Hukum, Tokoh masyarakat dan masyarakat yang mengalami permasalahan hak asuh anak. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa: metode wawancara, metode observasi, metode pencacatan dokumen, metode kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil : 1) Terdapat perbedaan antara proses perceraian dalam Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum Nasional yaitu dalam Hukum Adat di Desa Kamasan proses perceraian dilakukan dengan musyawarah, sedangkan proses perceraian dalam Hukum Nasional diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat. 2) Dalam proses penentuan hak asuh anak juga terdapat perbedaan antara Hukum Adat di Desa Kamasan dan Hukum Nasional, dimana dalam Hukum Adat di Desa Kamasan diselesaikan dengan musyawarah dan disesuaikan dengan awig-awig yang berlaku, sedangkan proses penentuan hak asuh anak dalam hukum nasional diputuskan dalam sidang perceraian di Pengadilan Negeri. 3) Komparasi hak asuh anak pasca perceraian antara Hukum Adat di Desa Kamasan dengan Hukum nasional, dimana dalam hukum adat di Desa Kamasan hak asuh anak dominan jatuh ke pihak purusa sedangkan dalam Hukum Nasional hak asuh anak dominan jatuh ke pihak ibu karena ibu dianggap memiliki ikatan yang lebih kuat dengan sang anak.Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Adat, Hukum Nasional This reseaech was aimed to knowing (1) process of divorcing based on constitutional law and the process of divorcing based on customary law in Kamasan village (2) process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on constitutional law and the process of deciding the right for nurturing children as the result of divorcing based on customary law in Kamasan village. (3) comparation of the right for nurturing the children after divorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law. This research was a description qualitative research. Purposive sampling was used in taking the subjects of this study and the subjects of this study were the head of Kamasan village, kelian adat, law experts, elite figures, and people who experienced of having problem in the right of nurturing. Data were collected by using interview method, observation method, document method, and literature method. Data were analyted by using descriptive qualitative approach. The result of this study showed that (1) the process of divorcing based on customary law in Kamasan village was done through deliberate which was attented by prajuru adat, and witness, while the divorcing process based on constitutional law was done through the process in state court in that area. (2) the process of deciding the right for nurturing the children based on customary law in Kamasan village was done through deliberating process of divorcing and accomodated the awig-awig that are implemented in Kamasan village, while the process of deciding the right for nurturing the children basen on constitutional law was done through the process of divorcing in state court. (3) the comporation of the right for nurturing the children after arnorcing between customary law in Kamasan village and constitutional law, based on customary law in Kamasan village, the right for nurturing the children was given to purusa, meanwhile based on constitutional law, the right for nurturing the children was given to the mother since mother was assumed having stronger bond with the childrenkeyword : Custody, divorce, customary law, constitutional law
MENYAMA BRAYADALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM DAN HINDU DI DESA PEGAYAMANAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2013 I Putu Soviawan; I Wayan Landrawan; Ratna Artha Windari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v7i3.22164

Abstract

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : (1) mengetahui dinamika hubungan sosial di Desa Pegayaman, Kecamatan Suksasada, Kabupaten Buleleng (2) memahami pandangan masyarakat Hindu dan Islam di Desa Pegayaman, Kecamatan Suksasada Kabupaten, Buleleng terhadap nilai menyama braya, (3) Untuk mengidentifikasi bentuk hubungan menyama braya dalam kehidupan sosial di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah Kepala Desa Pegayaman, Bendesa Adat Desa Pegayaman, Ketua Majelis Madya Singaraja, Masyarakat Desa Pegayaman yang mewakili masyarakat Islam dan Hindu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Dinamika hubungan sosial pada saat ini masih tetap terjalin dengan baik yang disebabkan oleh faktor sejarah, faktor ideologi dan tradisi kebersamaan. Dan konsep menyama braya ini sudah ada sejak zaman dahulu, karena konsep ini mampu mempererat hubungan baik yang memiliki agama yang berbeda atau ras yang berbeda. (2). Pandangan masyarakat Islam tercermin dari konsep Ukhuwah Islamiyah dan Rahmatan Lil Alamin terhadap konsep menyama braya yakni dalam bentuk hubungan baik sesama manusia. Sedangkan pandangan masyarakat Hindu mengenai menyama braya terwujud dalam bentuk Tat Tvam Asi, Tri Hita Karana, Catur Paramitha dan Catur Parweti selanjutnya dimaknai sebagai toleransi atau kebersamaan masyarakat yang multi budaya, multi etnis dan multi agama. (3). Bentuk-bentuk hubungan harmonis antara masyarakat Hindu dan Islam dapat dilihat pada setiap lini kehidupan baik dibidang sosial maupun budaya yakni (1). Ngejot, 2) Kesenian Bordah dan 3). Gotong royong, 4). Sokok Base dan 5) Sistem Pengaturan Desa Kata Kunci : Menyama braya, Hindu, Islam dan Desa Pegayaman.
KEBERPIHAKAN REGULASI PERTANAHAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT DI DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG) Ratna Artha Windari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2014)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v3i1.2923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan dan bentuk keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat; serta peran desa pakraman dalam mengatasi sengketa tanah adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah yaitu: Adanya kesimpangsiuran silsilah keluarga; Proses administrasi pertanahan yang kurang jelas; Kurangnya pemahaman akan sistem pewarisan adat; dan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pertanahan nasional, (2) Bentuk keberpihakan regulasi nasional yaitu: Adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat; Adanya pengakuan wewenang desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat; Hukum adat dijadikan dasar berlakunya hukum agraria, dan adanya perlindungan serta pengakuan terhadap hak milik atas tanah Desa Adat. (3) Bentuk peran Desa Pakraman dalam mengatasi konflik pertanahan yakni melakukan koordinasi dengan krama desa melalui paruman; mengumpulkan berbagai bukti terkait asal-usul tanah yang disengketakan; melakukan kewajiban terhadap pemilik tanah sengketa yang dinyatakan ceput atau tidak memiliki keturunan; melakukan koordinasi dengan Majelis Madya Kabupaten Buleleng, pengemong pura desa setempat; dan melakukan pendaftaran hak milik kepada kantor BPN setempat.  
KONFLIK DAN INTEGRASI: MANAJEMEN KONFLIK PADA SUBAK MULTIKULTUR (Studi Kasus Subak Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) Ratna Artha Windari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2012)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v1i2.4498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangiterjadinya integrasi sosial antarpetani Hindu dan Islam di Subak Tegallingah. 2). Untukmengetahui bentuk dan sumber konflik antarpetani Hindu dan Islam di Subak Tegallinggah.3). Untuk mengetahui penanganan konflik yang terjadi terkait dengan superstruktur ideologi,struktur sosial, infrastruktur material di Subak Tegallinggah. Penelitian ini secarametodologis menggunakan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (human instrumen).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinyaintegrasi sosial antarpetani Hindu dan Islam di Subak Tegallinggah adalah: a). Adanya nilainilaifundamental agama yang bersumber dari ajaran Tri Hita Karana yang menyangkut hubungan antara petani dengan Ida Hyang Widhi Wasa (Tuhan), b). Al Qur’an yangberintikan tentang pentingnya hidup bertoleransi. 2) Bentuk dan sumber konflik antarpetaniHindu dan Islam di Subak Tegallinggah adalah didominasi masalah pembagian air irigasi.Konflik yang bersifat laten dapat terungkap dari perbedaan pandangan petani Hindu danpetani Islam dalam hal pembangunan tempat suci Pura Subak, bersembahyang atau ritualsetiap tahapan (siklus tanaman padi), sesajen atau suguhan. 3) Cara mengatasi konflik ditingkat persubakan adalah dengan pembuatan (a). awig-awig, yang di dalamnya mengaturhak dan kewajiban yang anatara petani Hindu dan Islam tanpa memandang perbedaan, (b).Konflik-konflik yang timbul sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah(sangkepan), (c) namun campur tangan pemerintah dalam hal ini pembinaan dari DinasPertanian, Sedahan Agung guna terwujudnya toleransi di subak Tegalllingah. (d). Dan yangtidak kalah pentingnya adalah mengembangkan kearifan lokal berupa menjaga danmengembangkan kebahasaan Nyama Selam dan Nyama Hindu (Bali) dan modal sosialberupa toleransi, kerja sama, saling percaya.
KEBIJAKAN FORMULATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN TABANAN (Studi Kasus Penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima dalam Perwujudan Tata Kota) Ratna Artha Windari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2015)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v4i1.4918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji model formulatif kebijakan SATPOL PP Tabanan terhadap penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima dalam perwujudan tata kota sebagai research modle bagi SATPOL PP di daerah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Bali, dan 2) menganalisis dan memformulasikan implikasi keberhasilan teknis rancangan tata kota yang dapat diadopsi melalui model formulatif kebijakan SATPOL PP Tabanan dalam penataan ruang wilayah perkotaan ditinjau dari Perda RTRWP Bali No.16 Tahun 2009. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan), sampel/responden secara proporsional yang difokuskan pada organisasi perangkat daerah, teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) model kebijakan formulatif keberhasilan SATPOL PP Tabanan di dalam penertiban Gepeng dan Pedagang kaki lima adalah melalui tahap pengumpulan opini, tahap pendekatan dan komunikasi, tahap public hearing, sosialisasi dan negosiasi, tahap kesepakatan, tahap eksekusi terhadap pelanggaran, yang diikuti dengan pembinaan melalui lembaga sosial seperti balai latihan kerja (BLK). 2) implikasi keberhasilan model kebijakan formulatif terhadap penertiban gepeng dan pedagang kaki lima melalui Satpol PP Tabanan berupa tata kota yang bersih dan teratur, hasil jual, penyediaan tempat permanen berupa los-los resmi, penyediaan jasa pelayanan parkir, termasuk pengembangan jenis usaha kreatif hasil kerajinan tangan warga binaan.
DILEMA HUKUM PENYERTIFIKATAN TANAH AYAHAN DESA DI BALI (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran) Ratna Artha Windari
Jurnal IKA Vol. 8 No. 2 (2010)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ika.v8i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasional dasar pelarangan penyertifikatan tanah ayahan desa dan sengketa tanah ayahan desa yang terjadi di Desa Adat Panglipuran. Pemilihan dan penentuan lokasi dan subjek penelitian dilakukan secara bertujuan  (purposive sampling technique) sesuai dengan fokus masalah dan kebutuhan data penelitian, selanjutnya jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “snowball sampling tecnique” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data atau informasi/data telah terkumpul secara tuntas. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (human instrumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penyertifikatan tanah disebabkan oleh desa adat menganggap penyertifikatan tanah ayahan desa akan menyebabkan penjualan tanah desa adat yang berimplikasi pada konflik adat dan pengikisan kebertahanan nilai-nilai sosial religius masyarakat Desa Adat Panglipuran. Secara dilematis, ternyata larangan ini malah memicu terjadinya sengketa tanah ayahan desa yang distimulir oleh ketidakpastian yuridis batas kepemilikan tanah ayahan desa. Adapun beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam penguasaan terhadap tanah ayahan desa yang mereka kelola, yaitu : (1) hak mengelola tanah ayahan desa, (2) hak memanfaatkan hasil tanah ayahan desa, (3) hak untuk menggadaikan tanah ayahan desa yang dikelola dengan persetujuan dari Bendesa Adat Panglipuran, dan (4) hak untuk mengontrakkan tanah ayahan desa yang dikelola dengan persetujuan dari Bendesa Adat Panglipuran. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi perselisihan tanah ayahan desa adalah melakukan sangkepan yang didalamnya memutuskan bahwa perselisihan pertanahan, khususnya tanah ayahan desa dan tanah pekarangan akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum diajukan ke desa adat Panglipuran; tanah ayahan desa yang dikelola oleh  masyarakat boleh disertifikatkan agar memiliki kekuatan hukum; dan jarak penanaman kayu atau tanaman berumur panjang adalah lima meter dari perbatasan tanah ayahan desa yang dimiliki. Kata-kata kunci: tanah ayahan desa, penyertifikatan.
KORELASI YURIDIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) TERHADAP KEAJEGAN ALAM BALI Ratna Artha Windari
Media Komunikasi FPIPS Vol. 11 No. 1 (2012)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v11i1.450

Abstract

ABSTRAKRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Kebijakan RTRWP Bali memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana. Di samping itu, perkembangan jumlah penduduk yang membawa konsekuensi pada perkembangan di segala bidang kehidupan, memerlukan pengaturan tata ruang agar pemanfaatan dan penggunaan ruang dapat dilakukan secara maksimal berdasarkan nilai-nilai budaya yang mewujudkan keajegan alam Bali. Keberadaan Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata ruang dan tata letak wilayah Bali memiliki korelasi yuridis yang begitu erat bagi keajegan alam Bali, sehingga perlu mengelaborasikan antara kepentingan ekonomi rakyat dengan konsep pelestarian alam Bali yang secara turun temurun telah dijaga dan diwariskan kepada kita. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian ulang atas pasal-pasal yang mencerminkan keberpihakan pada investor, seperti beberapa pasal yang mengatur mengenai pengembangan di zona kawasan industri, kawasan wisata, KDTWK maupun DTW. Demikian pula beberapa pasal yang memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Gubernur dalam menentukan tinggi bangunan di daerah-daerah tertentu. Apabila rencana mengenai daerah-daerah yang memungkinkan ketinggian bangunan di atas 15 m terlaksana, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan kekacauan ekologis, juga mendistorsi sosial budaya masyarakat Bali. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu adanya suatu sistem hukum yang jelas dan tegas dalam setiap pasal yang tertuang di RTRWP Bali. Selain itu, diharapkan pemerintah melakukan pengawasan secara intensif, termasuk penjatuhan sanksi yang tegas bagi oknum manapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.Kata Kunci : Korelasi Yuridis, RTRWP Bali, Ajeg Bali.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat) Ratna Artha Windari
Media Komunikasi FPIPS Vol. 10 No. 1 (2011)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/mkfis.v10i1.1174

Abstract

Anak sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabat serta hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaranya terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hal inilah yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam melahirkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setelah sebelumnya Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 berdasarkan Keppres No.36 tahun 1990. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta peranannya dalam menciptakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia, dan penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia bila dikorelasikan dengan bekerjanya hukum di masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak selama ini ternyata telah memberikan suatu efek sosial dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Bila kita cermati perkembangan sosial masyarakat dewasa ini, maka banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tingginya tingkat kekerasan pada anak, meningkatnya jumlah perdagangan anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak akan terwujud dan ketentuannya akan berlaku efektif apabila substansi hukumnya sesuai dengan budaya masyarakat, mentalitas dan pola perilaku penegak hukum yang baik, serta adanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat tersebut. Kata-kata Kunci: penegakan hukum, perlindungan anak.
CONTENT VISUALIZATION OF ITE LAW FOR LEARNING PROCESS Ketut Agustini; I Made Putrama; Ratna Artha Windari; Wayan Natta Maruta
Jurnal Sosioteknologi Vol. 19 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/sostek.itbj.2020.19.1.13

Abstract

The Information and Electronic Transaction laws (ITE Law) in Indonesia is still in the form of text and has not been effective in its dissemination, hence it is less attractive to the public, especially young Internet citizens. For this reason, there needs to be a medium as a learning tool to understand the ITE Law. This study aims to visualize the contents of the ITE Law into an interesting learning media. The development model used is Multimedia Development Life Cycle (MDLC). The subjects of this study were students of Ganesha University of Education who were interested in studying the ITE Law. From the experts' point of view, the content of this study is deemed valid, the media practical; the normality test obtained N-Gain value of 0.71, which is a high category. This study tested 20 respondents, resulting in 40% or very high responses and 60% high responses. These results indicate that the content visualization of the ITE Law is valid, practical and effective for learning. This application is expected to be able to increase the understanding of Undiksha students of the IET Law so that they can behave wisely and smartly on social media.
Co-Authors Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aldo Rico Geraldi Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Gede Sudika Mangku Hendri Dewarto Silitonga I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Landrawan Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Krisnanta Permana, I Gede Ari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Made Dewi Riyani . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Resta Parasara, Ida Bagus Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yudha Putra, Ida Bagus Putu