Claim Missing Document
Check
Articles

KONFLIK DAN INTEGRASI: MANAJEMEN KONFLIK PADA SUBAK MULTIKULTUR (Studi Kasus Subak Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng) Windari, Ratna Artha
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v1i2.4498

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangiterjadinya integrasi sosial antarpetani Hindu dan Islam di Subak Tegallingah. 2). Untukmengetahui bentuk dan sumber konflik antarpetani Hindu dan Islam di Subak Tegallinggah.3). Untuk mengetahui penanganan konflik yang terjadi terkait dengan superstruktur ideologi,struktur sosial, infrastruktur material di Subak Tegallinggah. Penelitian ini secarametodologis menggunakan pendekatan kualitatif, instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (human instrumen).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinyaintegrasi sosial antarpetani Hindu dan Islam di Subak Tegallinggah adalah: a). Adanya nilainilaifundamental agama yang bersumber dari ajaran Tri Hita Karana yang menyangkut hubungan antara petani dengan Ida Hyang Widhi Wasa (Tuhan), b). Al Qur’an yangberintikan tentang pentingnya hidup bertoleransi. 2) Bentuk dan sumber konflik antarpetaniHindu dan Islam di Subak Tegallinggah adalah didominasi masalah pembagian air irigasi.Konflik yang bersifat laten dapat terungkap dari perbedaan pandangan petani Hindu danpetani Islam dalam hal pembangunan tempat suci Pura Subak, bersembahyang atau ritualsetiap tahapan (siklus tanaman padi), sesajen atau suguhan. 3) Cara mengatasi konflik ditingkat persubakan adalah dengan pembuatan (a). awig-awig, yang di dalamnya mengaturhak dan kewajiban yang anatara petani Hindu dan Islam tanpa memandang perbedaan, (b).Konflik-konflik yang timbul sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah(sangkepan), (c) namun campur tangan pemerintah dalam hal ini pembinaan dari DinasPertanian, Sedahan Agung guna terwujudnya toleransi di subak Tegalllingah. (d). Dan yangtidak kalah pentingnya adalah mengembangkan kearifan lokal berupa menjaga danmengembangkan kebahasaan Nyama Selam dan Nyama Hindu (Bali) dan modal sosialberupa toleransi, kerja sama, saling percaya.
LEGAL PROTECTION AND THE EMPOWERMENT OF THE DISABLED COMMUNITY IN BULELENG REGENCY Sudiatmaka, Ketut; Artha Windari, Ratna; Sugi Hartono, Made; Ayu Apsari Hadi, I Gusti
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out about the protection and empowerment of people with disabilities in Buleleng Regency. In Buleleng regency, either government or private buldings including their public places are not built with fully provided accessibility for persons with disabilities. Furthermore, the persons with disabilities still having trouble to obtain their rights due to social and cultural factors, economic factors, weak policies and law enforcement in favor of disabled and also there is no legal umbrella that clearly regulates the protection and empowerment of persons with disabilities. As for this research is the normative legal study with using qualitatively analysis techniques. The fulfillment of social and economic rights is realized by the government of Buleleng Regency in the form of Social Assistance for Persons with Disabilities with giving an amount of money each month. The persons with disabilities are also trained to be given jobs according to their abilities. There are also Regional Regulations on the protection and fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities which is soon be enacted that is include rights and legal protections for persons with disabilities, such as : the right to fullfill equality before the law until intellectual rights are protected.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA UD DARMA KREASI JAYA Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah; Sudika Mangku, Dewa Gede; Artha Windari, Ratna
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di UD. Darma Kreasi Jaya. (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi jaya. Penelitin ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah Kepala UD Darma Kreasi Jaya beserta Tenaga Kerja UD Darma Kreasi Jaya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observsi dan teknik pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada UD. Darma Kreasi Jaya terdapat 3 faktor yaitu, (a) Faktor pertama adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran secara tunai (b) Faktor kedua adanya persaingan usaha perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan yang sejenis (c) Faktor ketiga adalah semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel. (2). Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya adalah berupa surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja dimana isi dari surat perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban hal ini tidak sepenuhnya diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini sangat lemahnya isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Astiti, Made; Sudika Mangku, Dewa Gede; Artha Windari, Ratna
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara. 2) Menganalisis mengenai penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dari penelitian ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya. 2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Widya Antari, Kadek; Artha Windari, Ratna; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) serta (2) menganalisis cara penyelesaian konflik norma dalam kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Konflik norma yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terdapat di dalam pasal yang mengatur tentang perolehan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Pasal 29 UUPA jangka waktu perolehan HGU berkisar 50/60 Tahun, sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal HGU diperoleh untuk jangka waktu 95 Tahun. HGB di dalam Pasal 35 UUPA diperoleh untuk jangka waktu 50 tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal, HGB diperoleh untuk jangka waktu 80 tahun.(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/ PUU-V/2007 merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal. Karena berdasarkan isi putusan tersebut, pengaturan mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai akan berlaku aturan di dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA Juwita Dewi, Dewa Ayu; Sudika Mangku, Dewa Gede; Artha Windari, Ratna
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, 2) upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyerangan perwakilan dilpomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data- data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya juga memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 2) Kemudian mengenai upaya penyelesaian permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat, tindakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yakni dengan penyelesaian sengketa secara damai berupa negosiasi. Dalam negosiasi kedua belah pihak tersebut menyepakati bahwa pemerintah Libya berjanji akan mencari para tersangka penyerangan dan membawa mereka ke pengadilan, dan dalam negosiasi juga disepakati hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya atas pertimbangan adalah sebagian besar pelaku penyerangan adalah warga negara Libya.
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Witama Mahardipa, Made; Rai Yuliartini, Ni Putu; Artha Windari, Ratna
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara.Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah dilaksanakan dengan baik, namun masih saja terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena SEMA No. 2 tahun 2014 merupakan aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah jumlah perkara masuk yang banyak sedangkan ruang sidang yang terbatas; kesiapan jaksa dalam pembuatan surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan; terdakwa yang terkadang tidak kooperatif mengikuti proses persidangan; dan hakim yang terkadang berhalangan hadir dalam persidangan karena mengikuti diklat atau kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
KEBERPIHAKAN REGULASI PERTANAHAN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT DI DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG) Artha Windari, Ratna
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v3i1.2923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan dan bentuk keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat; serta peran desa pakraman dalam mengatasi sengketa tanah adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah yaitu: Adanya kesimpangsiuran silsilah keluarga; Proses administrasi pertanahan yang kurang jelas; Kurangnya pemahaman akan sistem pewarisan adat; dan Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pertanahan nasional, (2) Bentuk keberpihakan regulasi nasional yaitu: Adanya perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat; Adanya pengakuan wewenang desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat; Hukum adat dijadikan dasar berlakunya hukum agraria, dan adanya perlindungan serta pengakuan terhadap hak milik atas tanah Desa Adat. (3) Bentuk peran Desa Pakraman dalam mengatasi konflik pertanahan yakni melakukan koordinasi dengan krama desa melalui paruman; mengumpulkan berbagai bukti terkait asal-usul tanah yang disengketakan; melakukan kewajiban terhadap pemilik tanah sengketa yang dinyatakan ceput atau tidak memiliki keturunan; melakukan koordinasi dengan Majelis Madya Kabupaten Buleleng, pengemong pura desa setempat; dan melakukan pendaftaran hak milik kepada kantor BPN setempat.  
Studi Kasus Tentang Kekerasan dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Koginif Anak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Putu Supartini .; Prof. Dr. I Made Yudana,M.Pd .; Ratna Artha Windari, S.H. .
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4701

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kalibukbuk; (2) implikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perkembangan kognitif anak; (3) upaya mengatasi terganggunya perkembangan kognitif anak akibat KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Unit PPA Polres Buleleng, Kepala Desa dan Aparat Desa Kalibukbuk dan para pihak terlibat langsung dalam tindak pidana KDRT (suami – istri – anak) serta Guru di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan:(1) kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh kondisi sosial ekonomi yang kurang layak, rendahnya kualitas komunikasi, ketidak-harmonisan, perselingkuhan dan rendahnya pengendalian diri; (2) kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada perkembangan kognitif anak karena secara psikologis anak mengalami distorsi kepercayaan diri yang ditandai gejala malas belajar, kesulitan dalam berkonsentrasi saat belajar dan menerima pelajaran sehingga nilai ulangan buruk yang mengakibatkan nilai raport menurun; (3) untuk mengatasi terganggunya perkembangan kognitif anak akibat KDRT dapat dilakukan dengan pemberian konseling dan pendekatan secara personal dengan melibatkan guru dan orang tua. Kata Kunci : Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkembangan Kognitif This research aimed at investigating the (1) causal factor of domestic violence in Kalibukbuk village; (2) implication of domestic violence upon the children’s cognitive development; (3) effort to overcome the disturbed children’s cognitive development due to domestic violence. This study used qualitative descriptive research design. The subjects of this study were the Head Police Officer (PPA PolresBuleleng), village’s apparatus, and people who involved in domestic violence case (father, mother, and children) and teacher in school. The result of this research showed that (1) the domestic violence occurred due to improper social and economic situation, low quality of communication, disharmony, dishonesty and low self-control; (2) the domestic violence impacted on children’s cognitive development because the children, psychologically, experienced the distortion in their self-confident in which they tend to be lazy in study, feel difficult in concentration when learning, therefore they got poor score and caused the score in school report become worsen; (3) in overcoming the disturbed children’s cognitive development caused by domestic violence, it can be done by giving directive counseling and personal approach which involves teacher and parents.keyword : Children , Cognitive Development,Domestic Violence
Studi Kasus Tentang Kekerasan dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Koginif Anak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Putu Supartini .; Prof. Dr. I Made Yudana,M.Pd .; Ratna Artha Windari, S.H. .
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 2 No. 3 (2014): September
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v2i3.4702

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kalibukbuk; (2) implikasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perkembangan kognitif anak; (3) upaya mengatasi terganggunya perkembangan kognitif anak akibat KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Unit PPA Polres Buleleng, Kepala Desa dan Aparat Desa Kalibukbuk dan para pihak terlibat langsung dalam tindak pidana KDRT (suami – istri – anak) serta Guru di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan:(1) kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh kondisi sosial ekonomi yang kurang layak, rendahnya kualitas komunikasi, ketidak-harmonisan, perselingkuhan dan rendahnya pengendalian diri; (2) kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada perkembangan kognitif anak karena secara psikologis anak mengalami distorsi kepercayaan diri yang ditandai gejala malas belajar, kesulitan dalam berkonsentrasi saat belajar dan menerima pelajaran sehingga nilai ulangan buruk yang mengakibatkan nilai raport menurun; (3) untuk mengatasi terganggunya perkembangan kognitif anak akibat KDRT dapat dilakukan dengan pemberian konseling dan pendekatan secara personal dengan melibatkan guru dan orang tua. Kata Kunci : Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkembangan Kognitif This research aimed at investigating the (1) causal factor of domestic violence in Kalibukbuk village; (2) implication of domestic violence upon the children’s cognitive development; (3) effort to overcome the disturbed children’s cognitive development due to domestic violence. This study used qualitative descriptive research design. The subjects of this study were the Head Police Officer (PPA PolresBuleleng), village’s apparatus, and people who involved in domestic violence case (father, mother, and children) and teacher in school. The result of this research showed that (1) the domestic violence occurred due to improper social and economic situation, low quality of communication, disharmony, dishonesty and low self-control; (2) the domestic violence impacted on children’s cognitive development because the children, psychologically, experienced the distortion in their self-confident in which they tend to be lazy in study, feel difficult in concentration when learning, therefore they got poor score and caused the score in school report become worsen; (3) in overcoming the disturbed children’s cognitive development caused by domestic violence, it can be done by giving directive counseling and personal approach which involves teacher and parents.keyword : Children , Cognitive Development,Domestic Violence
Co-Authors Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Aldo Rico Geraldi Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani Angga Prawiradana, Ida Bagus Ardhya, Si Ngurah Arimbawa, Wahyudi Astiti, Made Ayu Apsari Hadi, I Gusti Dewa Ayu Juwita Dewi Dewa Gede Sudika Mangku Hendri Dewarto Silitonga I Gede Ari Krisnanta Permana I Gusti Agung Ayu Wulandari I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Apsari Hadi I Gusti Ayu Widiadnyani I Kadek Dewi Sasih Adnyani I Kadek Tampan Nova Winanda I Komang Kawi Arta I Made Putrama I Made Yudana I Nengah Suastika I Nyoman Pursika I Putu Prana Suta Arsadi I Putu Soviawan I Wayan Landrawan Ida Bagus Angga Prawiradana Ida Bagus Putu Yudha Putra Ida Bagus Resta Parasara Juliasih, Ni Wayan Juwita Dewi, Dewa Ayu Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Kresna Dwipayana Kadek Try Suka Adnyana Kadek Widya Antari Ketut Agustini Ketut Meri Kertiasih Klisliani Serpin Krisnanta Permana, I Gede Ari M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Astiti Made Dwi Wahyuni Made Sugi Hartono Made Witama Mahardipa Maha Yani, Putu Febrilia Muhamad Jodi Setianto Ni Kadek Astrina Desiana Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Komang Teti Setyawati Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti Ni Made Dewi Riyani . Ni Pt Linda Muliawati . Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Nyoman Dini Andiani Prana Suta Arsadi, I Putu Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Febrilia Maha Yani Putu Nirmala Pridayanti Putu Supartini . Resta Parasara, Ida Bagus Riska Suhariani, Anak Agung Ayu Ngurah Serpin, Klisliani Soviawan, I Putu Suka Adnyana, Kadek Try Sukadi, - Sukadi, - Wayan Natta Maruta Widya Antari, Kadek Witama Mahardipa, Made Yana Saputra, Putu Agus Yudha Putra, Ida Bagus Putu