Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan International Journal of Demos Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law
M. Iqbal Asnawi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan Asnawi, M. Iqbal; Rokan, Mustika Putra; Rambe, M. Irfan Islami
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy Anwar, Saiful; Iqbal, Muhammad; Radhali, Radhali; Asnawi, M. Iqbal; Suriyani, Meta
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 6 (2025): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i6.549

Abstract

Green economy atau ekonomi hijau menekankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan berkeadilan secara ekonomi. Dalam konteks masyarakat pesisir Aceh, nilai budaya dan hukum adat memiliki kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, transformasi sosial dan tekanan eksternal mengancam keberlanjutan praktik-praktik lokal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis literatur, studi regulasi, dan dokumentasi praktik hukum adat laut masyarakat Aceh. Fokus utama diarahkan pada identifikasi nilai-nilai budaya dan norma hukum adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip green economy. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan peran, tantangan, dan potensi integrasi hukum adat dalam sistem ekonomi hijau. Temuan menunjukkan bahwa hukum adat laut, khususnya melalui peran Panglima Laot, telah mengatur pelestarian sumber daya laut melalui larangan alat tangkap destruktif, pengaturan musim tangkap, dan distribusi hasil laut yang adil. Nilai-nilai budaya seperti kolektivitas, tanggung jawab ekologis, dan kesederhanaan mendukung praktik ekonomi rendah emisi dan berbasis komunitas. Namun demikian, belum adanya pengakuan formal secara menyeluruh dan lemahnya regenerasi kelembagaan menjadi tantangan serius. Nilai budaya dan hukum adat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik green economy, terutama dalam dimensi ekologis, ekonomi komunitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Pengakuan formal, revitalisasi nilai lokal, dan integrasi kelembagaan menjadi kunci memperkuat hukum adat sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Implikasi Pengakuan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional: Kajian Aspek Konseptual Dan Normatif Radhali; Asnawi, M. Iqbal
International Journal of Demos (IJD) Volume 7 Issue 4 (2025)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The increasingly complex business environment has positioned corporations as dominant actors in socio-economic life, while simultaneously posing potential negative impacts through corporate crime. This research aims to analyze the implications of recognizing corporations as criminal law subjects in the national Criminal Code, both from conceptual and normative aspects, and to formulate recommendations for developing an effective corporate criminal liability system. The research employs a normative juridical method with three approaches: statutory approach, conceptual approach, and comparative approach, supported by prescriptive-qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the national Criminal Code has adopted a comprehensive juridical construction in regulating corporate criminal liability, encompassing parameters for determining corporate fault, attribution mechanisms based on a combination of identification theory, aggregation theory, and corporate culture theory, as well as sanctions design that integrates restorative justice approaches. The implementation of this system requires systematic regulatory harmonization and institutional capacity strengthening, including human resource competency development, supporting infrastructure, and knowledge management systems. The research concludes that recognizing corporations as criminal law subjects represents a progressive step that requires support through technical regulatory development, law enforcement capacity building, and effective inter-agency coordination mechanisms. Keywords: corporate criminal liability, national Criminal Code, restorative justice, corporate crime, regulatory harmonization   Abstrak Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah menempatkan korporasi sebagai aktor dominan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, namun sekaligus berpotensi menimbulkan dampak negatif melalui kejahatan korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP nasional, baik dari aspek konseptual maupun normatif, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang didukung analisis preskriptif-kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP nasional telah mengadopsi konstruksi yuridis yang komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, mencakup parameter penentuan kesalahan korporasi, mekanisme atribusi berdasarkan kombinasi identification theory, aggregation theory, dan corporate culture theory, serta desain sanksi yang mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif. Implementasi sistem ini membutuhkan harmonisasi regulasi yang sistematis dan penguatan kapasitas kelembagaan yang mencakup pengembangan kompetensi SDM, infrastruktur pendukung, dan sistem manajemen pengetahuan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah progresif yang memerlukan dukungan pengembangan regulasi teknis, penguatan kapasitas penegak hukum, dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang efektif. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, KUHP nasional, keadilan restoratif, kejahatan korporasi, harmonisasi regulasi
Implications of Business Certainty for Plantation Companies on Land Release PolicieshImplications of Business Certainty for Plantation Companies on Land Release Policiesh Asnawi, M. Iqbal; Radhali; Verianto Dwikaprio Pane; Agung Ibrahim Hasibuan
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 5 No. 01 (2026): Vol. 05 No. 01 (2026) February Edition 2026
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the policy on the partial release of plantation land through the plasma partnership scheme and the Agrarian Reform Object Land (TORA) program from the perspective of legal certainty and the protection of business actors’ rights. The issue arises when the obligation to release land is imposed without a clear compensation mechanism, while companies have lawfully obtained Cultivation Rights (HGU) and invested long-term capital based on the granted land area and duration. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that land release through plasma schemes and TORA does not explicitly regulate fair compensation, thereby potentially creating legal uncertainty and disrupting the investment climate. Normatively, any reduction or acquisition of land rights for public purposes should be carried out through land procurement or revocation mechanisms that require just and adequate compensation. The study concludes that it is necessary to reformulate land release policies based on proportionality and constitutional balance principles to ensure that agrarian reform remains aligned with Pancasila values while safeguarding justice and sustainable investment in the plantation sector.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Agung Ibrahim Hasibuan Alkana Yudha Arman Muis Daffa, T. Maulana Elvira Fitriyani Pakpahan Fatimah Ginting, Marina Herlambang, M. Hafiz Islami Rambe, M. Irfan Isnaini, Nazar Lode Wijk Pandapotan Girsang Lubis, Yeti Meliany Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Martin, Christopher Meta Suriyani, Meta Mirfa, Enny Muhammad Iqbal Muis, Arman Mutiarani, Rosy Nur Asiyah Rachmad, Andi Radhali Rafshanjanie, Muhammad Khalied Rini Fitriani ROKAN, MUSTIKA PUTRA Saiful Anwar Simbolon, Noviana Tala, Wahdini Syafrina Tarigan, John Aikel Primsa Tarigan, Vita Cita Emia Verianto Dwikaprio Pane Vita Cita Emia Tarigan Wildan Habibi Yadi, M. Sandra Yassin, Muhammad Zaki Ulya, Zaki