Garuda - Garba Rujukan Digital

The Existence of Workers' Rights to Job Loss Insurance in the Event of Ter-mination of Employment Due to Violation of Collective Agreements Wijayanti, Lini; Wijayanti, Asri; Miarsa, Fajar Rachmad Dwi
Law and Economics Vol. 19 No. 2 (2025): June: Law and Economics
Publisher : Institute for Law and Economics Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Job Loss Insurance Program is a social protection program aimed at workers who lose their jobs due to termination of employment (PHK). The benefits of this program include cash assistance, job training, and job market information, and are regulated by Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 37 of 2021, which was amended to Government Regulation No. 6 of 2025. This study aims to analyze the existence of the right to Job Loss Insurance for workers who experience termination of employment due to violations of collective labor agreements, which, in practice, lack clear legal certainty. The method used in this study is a normative legal approach based on legislation and conceptual analysis. The findings reveal disparities in legal protection and normative uncertainty, which may impact workers' access to unemployment insurance benefits. Therefore, harmonization of policies and regulations is necessary to provide legal certainty and inclusive, fair protection for all workers

Curanmor di Pusaran Urbanisasi dalam Studi Kriminologis dan Perspektif Islam atas Pencurian Sepeda Motor di Sidoarjo Putra, Muhammad Faizal Prawira; Wijayanti, Asri
Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society Vol. 6 No. 1 (2025): Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/tjiss.v6i1.9005

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Kabupaten Sidoarjo melalui pendekatan kriminologis yang holistik. Curanmor dipandang bukan semata-mata sebagai perilaku menyimpang individual, melainkan sebagai produk dari kondisi sosial yang kompleks akibat urbanisasi, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan desain lingkungan yang tidak aman. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan aparat kepolisian, serta studi dokumentasi data kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong utama curanmor meliputi motif ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan masyarakat dan kelemahan sistem keamanan. Teori-teori kriminologi seperti asosiasi diferensial, kontrol sosial, anomie, dan routine activity theory digunakan untuk menjelaskan fenomena ini secara menyeluruh. Dari perspektif Islam, pencurian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan umat. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan tanggung jawab kolektif dalam mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan curanmor memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui pemberdayaan komunitas, perbaikan tata ruang berbasis pencegahan kejahatan, serta penguatan peran aparat hukum dan teknologi pengawasan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam formulasi kebijakan keamanan berbasis masyarakat dan pembangunan kota yang lebih inklusif, berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

Curanmor di Pusaran Urbanisasi dalam Studi Kriminologis dan Perspektif Islam atas Pencurian Sepeda Motor di Sidoarjo Putra, Muhammad Faizal Prawira; Wijayanti, Asri
Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society Vol. 6 No. 1 (2025): Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/tjiss.v6i1.9005

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Kabupaten Sidoarjo melalui pendekatan kriminologis yang holistik. Curanmor dipandang bukan semata-mata sebagai perilaku menyimpang individual, melainkan sebagai produk dari kondisi sosial yang kompleks akibat urbanisasi, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan desain lingkungan yang tidak aman. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku, korban, dan aparat kepolisian, serta studi dokumentasi data kriminal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong utama curanmor meliputi motif ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan masyarakat dan kelemahan sistem keamanan. Teori-teori kriminologi seperti asosiasi diferensial, kontrol sosial, anomie, dan routine activity theory digunakan untuk menjelaskan fenomena ini secara menyeluruh. Dari perspektif Islam, pencurian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan umat. Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan tanggung jawab kolektif dalam mencegah kemungkaran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan curanmor memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui pemberdayaan komunitas, perbaikan tata ruang berbasis pencegahan kejahatan, serta penguatan peran aparat hukum dan teknologi pengawasan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam formulasi kebijakan keamanan berbasis masyarakat dan pembangunan kota yang lebih inklusif, berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

PELATIHAN MENULIS KARYA ILMIAH BAGI GURU SMP DI KOTA MAGELANG UNTUK MENDUKUNG GERAKAN LITERASI NASIONAL Wijayanti, Asri; Rizal, Muhammad Daniel Fahmi
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 6 No 2 (2022): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v6i2.1205

Pelatihan menulis karya ilmiah ini didasarkan pada realita yang terdapat di SMP 11 Kota Magelang. Hasil pengamatan di sana menunjukkan para guru belum memiliki kemampuan menulis karya ilmiah yang baik. Gerakan literasi di sekolah masih sebatas pada membaca dan menulis karya sederhana berupa artikel. Karya tulis ilmiah sangat dibutuhkan untuk melatih berpikir kritis bagi para guru untuk menyelesaikan masalah di dunia pendidikan secara ilmiah. Selanjutnya, pelatihan ini dapat dijadikan tindak lanjut dari gerakan literasi sekolah. Dari realitas dan permasalahan itu, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pelatihan menulis karya ilmiah untuk menunjang gerakan literasi di sekolah. Para guru perlu dibekali kemampuan menulis karya imiah untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah. Mitra dalam pengabdian ini adalah Kepala SMP Negeri 11 Kota Magelang. Tim PKM bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menggerakkan para guru agar mengikuti pelatihan ini. Para peserta pelatihan ini dipilih karena meraka merupakan agen penting dan dapat berpengaruh besar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya literasi untuk masa depan. Luaran pelatihan ini adalah meningkatnya keterampilan menulis karya ilmiah bagi guru SMP. Selain itu, meningkatkan kesadaran pentingnya literasi di sekolah. Pelatihan ini dilakukan dengan berbagai tahap yaitu observsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelatihan. Seluruh kegiatan pelatihan melibatkan mitra.

Pengendalian Keselamatan Penerbangan Sebagai Upaya Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Implikasinya di Indonesi Yustitianingtyas, Levina; Babussalam, Basuki; Wijayanti, Asri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31474

The main concept that applies to the national airspace of a country is that the national airspace is closed to the flight of foreign aircraft. This is a further consequence of the acceptance of a state's complete and exclusive sovereignty over its air space. Therefore it is necessary to control the air space as one of the ways to enforce state sovereignty in air space. Even so, despite efforts to control air space, there are still frequent violations of Indonesian airspace. In writing this law, the focus of the problem to be studied is related to the occurrence of violations of a country's airspace if the foreign aircraft is in the Indonesian airspace without a permit or carries out flight activities not through a flight path that has been determined based on Indonesian national legislation as an effort to enforce sovereignty state in air space.

The Basis of Minimum Wages Determination for Worker in Indonesia Positive Law and Sharia Julaicha, Siti; Wijayanti, Asri; Sahid, Mualimin Mochammad
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i1.13157

This study aims to analyze the basis of wages determination for workers in the perspective of positive law and Sharia. The Labor Act prohibits employers from paying wages below the minimum wage. The threat of criminal sanctions for small employers who cannot afford to pay and there is no sanction for large employers to pay wages to all workers without any differences in work tenure. This research is a normative juridical with statute approach. The results of this study showed that there were differences in parameters in the determination of workers' wages based on the Manpower Act, and sharia principles. The minimum wage parameter based on the Labor Law is the need for a decent living for single workers. While Sharia parameters are more flexible. Determination of wages based on agreement according to the conditions of the parties and provide benefits. In conclusion, the determination of wages based on sharia principles is closer to the sense of fairness for the parties. The recommendation is to revise the parameters for determining the minimum wageKeywords: benefit; minimum wage; sharia; fairness.

Ekranisasi Novel Keluarga Tak Kasat Mata karya Bonaventura Genta ke Film Keluarga Tak Kasat Mata Sutradara Hedy Suryawan sebagai Materi Pembelajaran Teks Ulasan di SMP Amalia, Kristia Rizky; Cahyani, Dzikrina Dian; Wijayanti, Asri
Kajian Bahasa dan Sastra (KABASTRA) Vol. 1 No. 2 (2022): Kajian Bahasa dan Sastra (KABASTRA)
Publisher : UPA Bahasa Universitas Tidar And HISKI Kedu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/kabastra.v2i1.39

This research was motivated because it did not meet expectations with the emergence of very prominent differences that were far from the reader's imagination before the novel was filmed. The objectives of this study are: (1) To obtain the form that occurs in the ecranization of characters in the novel and film Keluarga Tak Kasat Mata and to produce review text learning materials in junior high school. This study used a qualitative descriptive research design using a comparative descriptive research method. The sources of data in this study are the novel Keluarga Tak Kasat Mata by Bonaventura Genta and the film Keluarga Tak Kasat Mata by Hedy Suryawan. The data of this research are in the form of phrases, sentences, and parts that contain additions, contractions, changes in variations. The data collection used is a read-listen-note technique. The results showed that the most common form of ecranization was the shrinkage aspect. Learning materials developed from the forms of ecranization can be applied to KD 3.11 and 4.11 class VIII SMP regarding review texts.

Existence of Visum Et Repertum on the Occurrence of Persecution as Evidence of Work Termination Wijayanti, Asri; Hariri, Achmad; Supriyo, Agus; Babussalam, Basuki; Wicaksana Perkasa, Satria Unggul
Jurnal Cita Hukum Vol. 9 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.22868

Employment relationships may end due to abuse by workers. The existence of abuse must be medically proven. This research aimed to analyze the existence of a visum et repertum for the occurrence of abuse that can be used as evidence in termination of employment. This legal research was normative with a statutory approach. The results showed that persecution was a criminal act. There was no requirement for a judge's decision in the District Court which already had permanent legal force for the occurrence of persecution as a condition for the validity of the layoff as if the visum et repertum was no longer needed. It was enough that the acts of abuse committed by workers were regulated in the Employment Agreement, Company Regulation or Collective Labor Agreement, then the persecution as a form of an urgent violation can be used as a valid reason for the termination of employment (Article 81 number 37 of the Job Creation Law jo. Article 151 / 3 Manpower Law jo. article 52/2 Government Regulation 35/2021. The researchers’ efforts to review labor regulations related to urgent violations in the Indonesian manpower system are a form of evaluation of the weaknesses of the Job Creation Law and its implementing regulations can be able to assist legislators to develop and enforce laws that protect certain vulnerable groups namely workers in applying the principle of presumption of innocence.Keywords: Forensics; Persecution; Termination Eksistensi Visum Et Repertum Atas Terjadinya Penganiayaan Sebagai Alat Bukti Pemutusan Hubungan KerjaAbstrakHubungan kerja dapat berakhir karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja. Adanya penganiayaan harus dibuktikan secara medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya visum et repertum atas terjadinya penganiayaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemutusan hubungan kerja. Penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan pidana. Tidak adanya keharusan putusan hakim di Pengadilan Negeri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atas terjadinya penganiyaan sebagai syarat keabsahan PHK seolah mengakibatkan visum et repertum tidak dibutuhkan lagi. Cukup perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pekerja diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka penganiayaan sebagai wujud telah terjadi pelanggaran yang bersifat mendesak dapat digunakan sebagai alasan keabsahan pemutusan hubungan Kerja (Pasal 81 angka 37 UU Cipta Kerja jo. Pasal 151 /3 UU Ketenagakerjaan jo.Pasal 52/2 Peraturan Pemerintah 35/2021. Upaya penulis untuk mereview peraturan perburuhan terkait pelanggaran yang bersifat mendesak dalam sistim ketenagakerjaan Indonesia merupakan bentuk evaluasi atas adanyan kelemahan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, akan dapat membantu legislator untuk mengembangkan dan menegakkan hukum yang melindungi kelompok rentan tertentu yaitu pekerja dalam menerapkan asas praduga tak bersalah.Kata Kunci: Forensik; Penganiayaan; Pemutusan Hubungan Kerja Наличие Visum Et Repertum в случае преследования как доказательство прекращения работы АннотацияТрудовые отношения могут прекратиться из-за жестокого обращения со стороны работников. Наличие жестокого обращения должно быть доказано с медицинской точки зрения. Это исследование было направлено на анализ наличия visum et repertum в случаях злоупотреблений, которые могут использоваться в качестве доказательства при увольнении. Это правовое исследование было нормативным с законодательным подходом. Результаты показали, что преследование было уголовным преступлением. В районном суде не требовалось вынесения решения судьей, которое уже имело постоянную юридическую силу в связи с преследованием в качестве условия действительности увольнения, как если бы в visum et repertum больше не было необходимости. Достаточно того, чтобы акты жестокого обращения, совершенные работниками, регулировались трудовым договором, регламентом компании или коллективным трудовым договором, тогда преследование как форма неотложного нарушения может быть использовано в качестве уважительной причины для увольнения (статья 81 № 37 Закона о создании рабочих мест, ст. 151/3 Закона о рабочей силе, ст. 52/2 Постановление правительства 35/2021. Усилия исследователей по пересмотру трудового законодательства, касающегося неотложных нарушений в индонезийской системе кадровых ресурсов, являются формой оценки Слабые стороны Закона о создании рабочих мест и его подзаконных актов могут помочь законодателям в разработке и обеспечении соблюдения законов, которые защищают определенные уязвимые группы, а именно работников, в применении принципа презумпции невиновности.Ключевые слова: судебная экспертиза; преследование; прекращение действия

An Existence Of Compensation Money For Workers At The End Of STWA Ummah, Alfin Aslichatul; Wijayanti, Asri
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14215

There are many entrepreneurs who do not carry out compensation at the end of Specific Time Work Agreement (STWA). It was resulted in the rights of workers being fully protected.Â This research aimed to determine the existence for workers with STWA status and their legal remedies.Â This research was normative juridical with a per-law approach. The results showed that the entrepreneur was obliged to provide compensation money of one month, after the worker completes the contract period for one year.Â If the working time was less than one year, it would get the right proportionally.Â Violation of improper payment of compensation money, may be threatened with administrative sanctions.Â The legal remedy that can be made if the worker does not receive compensation money at the end of the STWA is that the worker can make bipartite negotiations.Â If it failed, the workers made mediation efforts to the local Department of Labor.Â If the mediatorâ€™s recommendation was not implemented, the worker can file a lawsuit with the Industrial Relations Court. The resulting recommendation was that the Department of Labor should provide more oversight of the registration of the STWA and the enforcement of the compensation payment clauseÂ Keywords: STWA, Compensation Money, Employment.

Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Serikat Pekerja Atas Pengurus Serikat Pekerja yang Menimbulkan Kerugian Putri, Oliviana Dwi; Wijayanti, Asri
Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i2.14250

Fungsi dan tujuan perlu dibentuknya suatu Serikat Pekerja di dalam perusahaan adalah sebagai sarana penyalur aspirasi antara para pekerja dengan pengusaha guna membentuk hubungan industrial yang dinamis, harmonis serta menjunjung keadilan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota Serikat Pekerja yang telah dirugikan oleh pengurus Serikat Pekerja, serta upaya hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi anggota Serikat Pekerja yang telah dirugikan oleh pengurus Serikat Pekerja adalah dapat keluar dari keanggotaan Serikat Pekerja. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui sarana non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi dimulai dari upaya perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan di dasarkan pada hubungan keterwakilan dengan melihat pada pemberian pemberian kuasa di BW. Jika berdasarkan upaya gagal dapat melakukan upaya hukum gugat ganti rugi kepada Pengadilan Negeri adanya wanprestasi atas klausula AD/ART maupun gugat ganti rugi atas kerugian jika kerugian yang ditimbulkan tidak berhubungan dengan klausula AD/ART.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search