Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.943
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
I Wayan Bela Siki Layang
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN ASPEK KEADILAN DI INDONESIA Putu Karina Putri; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini mempunyai maksud untuk memahami kebijakan penegakan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan di Indonesia dan sistem penegakan hukum di Indonesia berdasarkan aspek keadilan. Dalam studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta analisis. Hasil studi memperlihatkan salah satu bagian dari politik criminal adalah penegakan hukum pidana. Criminal policy sebagai upaya guna memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, keadilan sebagai cita hukum seharusnya diterapkan dalam peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak adanya keadilan dapat menyebabkan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan akan sia-sia dan bisa melukai rakyat yang tidak melakukan kesalahan. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa termuat sepuluh asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan guna mengayomi warga negara dalam proses hukum yang adil. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Criminal Policy, Keadilan ABSTRACT This study aims to find out the criminal law enforcement policy on crime prevention in Indonesia and to find out the law enforcement system in Indonesia based on aspects of justice. In this study, it uses normative legal research methods with a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study show that one part of criminal politics is criminal law enforcement. Criminal policy as an effort to provide community protection and achieve community welfare. Furthermore, justice as a legal ideal should be applied in legal regulations and law enforcement processes in Indonesia. The absence of justice can cause the law and law enforcement to be implemented will be useless and can hurt the people who have done nothing wrong. Romli Atmasasmita stated that there are ten principles in the Criminal Procedure Code that aim to protect citizens in a fair legal process. Keywords: Law Enforcement, Criminal Policy, Justice
IUS CONSTITUTUM & IUS CONSTITUENDUM SAKSI MAHKOTA BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA I Gusti Mahendra Satria Pranata; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian terkait norma hukum dalam hal kedudukan atau posisi seorang Terdakwa saat memberikan kesaksiannya sebagai saksi mahkota pada perkara tindak pidana agar sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak merenggut hak dari seorang terdakwa dalam memberikan kesaksiannya demi menjunjung tinggi proses peradilan yang adil atau due process of law di Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian normative dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, serta teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik bola salju. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum terkait penggunaan saksi mahkota masih tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga terjadinya kekaburan norma dalam penerapannya. Dalam pasal-pasal hukum positif saat ini, Pasal 168 KUHAP adalah pasal yang secara implisit mentafsirkan aturan mengenai saksi mahkota tersebut. Namun, Pasal 66 KUHAP sendiri tidak membenarkan adanya pembebanan pembuktian pada Terdakwa, sehingga penafsiran-penafsiran yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum melalui pasal tersebut berbeda satu dengan lainnya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan yang adil. Oleh karena masih belum adanya kepastian pengaturan hukum mengenai saksi mahkota, maka dari itu pengaturan saksi mahkota kedepannya sebagai ius constituendum perlu diperjelas kembali dengan upaya penegak hukum merumuskan pasal-pasal baru atau dengan perubahan undang-undang yang ada sehingga melahirkan konsistensi aparat penegak hukum dalam terwujudnya proses peradilan yang adil. Kata Kunci: Saksi Mahkota, Ius Constitutum, Ius Constituendum, Norma Kabur ABSTRACT This study aims to provide certainty regarding legal norms in terms of the position or position of a defendant when giving his testimony as a crown witness in a criminal case so that it is in accordance with the positive law in force in Indonesia and does not take away the rights of a defendant in giving testimony in order to uphold the judicial process fair or due process of law in Indonesia. This research method uses normative research with two approaches, namely the statue approach and the fact approach, as well as the data collection technique used is the snowball technique. Based on the results of the study it was found that legal arrangements related to the use of crown witnesses still do not get legal certainty so that there is a blurring of norms in their application. In the current positive law articles, Article 168 of the Criminal Procedure Code is an article that implicitly interprets the rules regarding the crown witness. However, Article 66 of the Criminal Procedure Code itself does not justify the burden of proof on the Defendant, so that the interpretations produced by law enforcement officials through this article differ from one another which results in a lack of legal certainty in administering a fair trial. Because there is still no certainty regarding legal arrangements regarding crown witnesses, therefore the arrangements for crown witnesses in the future as ius constituendum need to be clarified again by law enforcement efforts to formulate new articles or by changing existing laws so as to give birth to the consistency of law enforcement officials in realizing due process of law. Key Words: Crown Witness, Ius Constitutum, Ius Constituendum, Blurred Norms
Konflik Norma Akibat Pergeseran Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif : Konsekuensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 I Gede Abdhi Satrya Mahardika; I Wayan Bela Siki Layang
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p14

Abstract

The reason of conducting this research is to delve into the problems related to the paradigm shift towards The Fictive State Administrative Decisions. As for these problems, namely how is the paradigm shift towards The Ficitive State Administrative Decisions as an upshot of the declaration of the 2014’s Government Administrative Law, and how to overcome the conflict of norm problem that arise as a result of the paradigm shift. This is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach to delve into the issues that raised. The legal items that used namely primary legal items which include several legislation and jurisprudence, and secondary legal items which include books and journals that apposite to the topic that discussed. The outcome of the reseach are revealing that the paradigm shift that occurred is the form of a change in perspective on The Fictive State Administrative Decision, which was initially seen as a rejection (Negtive Fictive) turned into an acceptance (Positive Fictive). Regarding to the way how to overcome the problem of the conflict of norm that have arisen, the most proper method to do that is by changing the substance of the State Administrative Courts Law, which is a formal law. The action that has been carried out so far tend to be wrong, because seem to ignore the dissimilarity between the field of the formal law and the field of the material law. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah guna membahas masalah yang berkaitan dengan pergeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif. Adapun permasalahan tersebut, yakni bagaimana pegeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif sebagai konsekuensi diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan konflik norma yang terjadi akibat adanya pergeseran paradigma tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus guna menelaah masalah yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer meliputi pelbagai peraturan perundangan serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku beserta jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma yang terjadi adalah berupa perubahan cara pandang terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif tersebut, yang pada mulanya dipandang sebagai suatu penolakan (Fiktif Negatif) berubah menjadi suatu pengabulan (Fiktif Positif). Berkaitan dengan cara untuk mengatasi permasalahan konflik norma yang ditimbulkan, maka cara yang paling tepat untuk dilakukan yakni dengan mengubah substansi dari UU Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan undang-undang yang bersifat formil. Tindakan yang selama ini dilakukan cenderung keliru, sebab terkesan mengabaikan perbedaan ranah undang-undang formil dan ranah undang-undang materiil.
TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM YANG DIKELUARKAN OLEH DOKTER NON FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA Radhi Kinandani, I Gusti Ayu; Siki Layang, I Wayan Bela
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i02.p13

Abstract

Riset yang dilakukan ini bertujuan meninjau kekuatan pembuktian dari VeR sebagai alat bukti dalam persidangan, serta berkorelasi terhadap problematika yang kemungkinan terjadi, mengenai kekuatan dari VeR yang dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik. Metode riset yang diterapkan ialah metode yuridis normatif, yaitu menelaah norma pengaturan lewat studi kepustakaan maupun melalui data sekunder yang relevan dengan visum et repertum serta pihak-pihak yang berkorelasi di dalamnya, kajian juga ditelaah menggunakan metode state approach (pendekatan perundang-undangan) serta conceptual approach (pendekatan konsep). Dari hasil riset ini, didapatkan bahwasanya VeR telah diatur serta diakui sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP. VeR erat korelasinya bersama ilmu forensik berperan serta berfungsi untuk mencari tahu kebenaran dan menemukan penyebab dari kematian pada seseorang, memudahkan dalam melacak apakah terdapat suatu tindak pidana atau tidak. Surat visum memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam persidangan karena diterangkan oleh ahli, sehingga keterangan yang disampaikan oleh dokter spesialis forensik (kehakiman) dapat dikatakan menjadi keterangan pakar (ahli) dan/surat. Adapun mengenai hasil VeR yang diberikan/dikeluarkan oleh dokter bukan spesialis forensik berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP merujuk kepada pasal 133 ayat 1 KUHAP dinyatakan dapat diterima, namun berkedudukan sebagai petunjuk. Sehingga perbedaan antara hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik dengan dokter non forensik adalah terletak kepada kedudukan dari hasil visum tersebut, yang dimana pada dokter forensik diakui sebagai keterangan ahli/surat, sedangkan pada dokter bukan spesialis forensik sebagai petunjuk. ABSTRACT The research conducted aims to review the evidentiary power of the VeR as evidence in the trial, and correlates to the problems that may occur, regarding the power of the VeR issued by a doctor who is not a forensic specialist. The research method applied is the normative juridical method, which examines regulatory norms through literature studies and through secondary data relevant to the visum et repertum and the parties correlated in it, the study is also examined using the state approach method (statutory approach) and conceptual approach (concept approach). From the results of this research, it is found that VeR has been regulated and recognized as valid evidence in the Criminal Procedure Code. VeR is closely correlated with forensic science and plays a role and function to find out the truth and find the cause of death in a person, making it easier to track whether there is a criminal act or not. The post mortem letter has a fairly strong evidentiary power in court because it is explained by an expert, so that the information submitted by a forensic specialist (judiciary) can be said to be expert testimony (expert) and / letter. As for the results of the VeR given/issued by a doctor who is not a forensic specialist based on the Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code referring to Article 133 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, it is declared acceptable, but has the position of a clue. So that the difference between the results of the post mortem issued by forensic doctors and non-forensic doctors lies in the position of the post mortem results, which in forensic doctors is recognized as expert testimony / letters, while in non-forensic specialist doctors as instructions.
Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram Adriansyah Adriansyah; I Wayan Bela Siki Layang
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i3.2072

Abstract

The spread of crime in cyberspace does not escape the crime of pornography, taking advantage of the large storage capacity that Telegram offers has provoked a number of ignorant people to use this social media to spread paid pornographic content. The purpose of this study is to examine and understand what criminal liability and compensation can be imposed on perpetrators of spreading and buying and selling negative content in the Telegram application. Writing scientific journal articles uses a normative research methodology, in which this research uses a statutory approach. The results of the study show that criminal liability that can ensnare perpetrators of pornographic crimes is regulated more specifically based on the principle of lex specialis derogate lex generalis in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Co-Authors A.A Ayu Inten Pratiwi Adriansyah Adriansyah Artha, Gede Ayu Reza Wulandari Budianingsih, Ni Luh Putu Ari Desak Ayu Kristyana Dewi Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Gede Dicka Prasminda Gede Prasetia Adnyana I Dewa Made Suartha I Gede Abdhi Satrya Mahardika I Gede Artha I Gede Pasek Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Angga Mahavira I Gusti Agung Ayu Winda Savitri Adi I Gusti Agung Tirta Sari Dewi I Gusti Mahendra Satria Pranata I Ketut Markeling I Ketut Sudiarta I Ketut Tjukup I Made Putra Sedana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Sutarajaya I Wayan Tangun Susila Ida Ayu Nadya Putri Indirasuari Ida Ayu Wijawati Manuaba Kadek Agus Kusumanadi Kadek Agus Sudiarawan Kadek Angga Dwipayana Putra Ketut Nihan Pundari Komang Tamar Pebru Wijana Komang Widiana Purnawan Luh Putu Ayu Catur Adriani Made Diah Sekar Mayang Sari Mirah Kencana Dewi, Ni Gusti Agung Ngurah Bagus Darma Jaya Wikata Ni Kadek Wulan Suryawati Ni Ketut Serna Adiningsih Ni Made Devi Jayanthi Ni Made Diah Arista Ardiyantini Ni Made Novina Pratiwi Putheri Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Linda Rahmadini Ni Wayan Luh Duti Ari Anggreni Nyoman A Martana Nyoman Satyayudha Dananjaya Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Karina Putri Putu Tantry Octaviani Putu Tissya Poppy Aristiani Radhi Kinandani, I Gusti Ayu Sang Ayu Ditapraja Adipatni Yosefina Victoria Herman