Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.494
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance Journal of Indonesian Legal Studies Jambe Law Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Literasi Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Zaaken: Journal of Civil and Business Law Administrative and Environmental Law Review Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Joong-Ki Joong-Ki
Sasmiar Sasmiar
Faculty Of Law, Universitas Jambi
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Sosialisasi Tentang Pencegahan Perbuatan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Terhadap Pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Taufik Yahya; Sasmiar Sasmiar; Erwin Erwin; Andi Najemi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2441

Abstract

Perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan pelajar melalui media sosial cukup pesat pertambahannya dari hari kehari, hal tersebut dapat kita lihat dalam pemberitaan melalui media. Banyak faktor menjadi penyebab tingginya perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial yang dilakukan oleh pelajar, ada hanya ikut-ikutan dengan temannya saja menyebarkan beritanya atau meneruskan beritanya kepada orang lain tapi tidak mengetahui maksud berita yang diunggahnya hanya karena beritanya merupakan berita yang sedang viral dan menjadi pokok bahasan dalam masyarakat. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka diperlukan pemahaman kepada pelajar untuk dapat mempergunakan media social secara bijak dan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahamannya pelajar tentang Undang-Undang ITE, agar pelajar dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, bijaksana dan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum khususnya perbuatan ujaran kebencian. Kegiatan ini penting dilakukan, karena dapat mendukung program Pemerintah dalam hal meningkatkan pemahamannya pelajar khususnya pelajar MTS.N.3. Kabupaten Muaro Jambi.
Peningkatan Pemahaman tentang Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi Yulia Monita; Taufik Yahya; Sasmiar Sasmiar
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1: November 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i1.2442

Abstract

Tim pengabdian kepada masyarakat memilih tema yang memilih tema yang cocok untuk disampaikan kepada kahlayak sasaran yaitu tentang: “Peningkatan Pemahaman Tentang Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar di SMAN 2 Kabupaten Muaro Jambi”. Kegiatan akan memaparkan tentang penting para pelajar mengetahui apa itu pendidikan anti korupsi, aturan hukum apa dan sanksi pidana dalam UU Tindak Pidana Korupsi, juga bentuk bentuk perbuatan yang bisa dikategori sebagai perbuatan korupsi. Dengan diadakan kegiatan PPM ini diharapkan pengetahuan pelajar tentang pendidikan anti korupsi semakin meningkat dan semakin paham aturan tentang tindak pidana korupsi dan mencegah mereka terlibat pada perbuatan perbuatannya yang mengarah ke perbuatan korupsi. Dengan pemahaman yang semakin meningkat bagi pelajar yang mengikuti kegiatan PPM ini, maka pelajar tersebut bisa menjadi agen perubahan yang berkaitan dengan penyebar luasan informasi tentang pendidikan anti korupsi, sehingga pelajar yang tidak bisa mengikuti kegiatan PPM secara langsung juga bisa memperoleh pemahaman dan wawasan yang sama tentang pendidikan anti korupsi khususnya di kalangan pelajar dan di masyarakat umumnya.
Implementasi Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Hukum Adat di Kabupaten Batang Hari Umar Hasan; Sasmiar Sasmiar; Suhermi Suhermi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 3 (2025): Tema Hukum Adat dan Kebiasaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i3.1139

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze whether the implementation of customary sanctions can realize justice, foster harmonization, and provide a deterrent effect for the perpetrators. The research problems focus on whether the application of customary sanctions can achieve justice and harmonization within the community, and whether the imposition of such sanctions can create a deterrent effect on the offenders. The research method employed is empirical juridical, analyzing primary data obtained through field research. The results of the study show that the enforcement of customary sanctions against violators of customary law in Kubu Kandang and Jembatan Emas Villages, Batang Hari Regency, is genuinely implemented through customary court sessions, where offenders are sanctioned according to the prevailing local customary law. This process has successfully realized justice and harmonization within the community. Furthermore, the imposition of customary sanctions has created a deterrent effect, particularly on the offenders and the broader community, as evidenced by a decrease in violations of customary law in Kubu Kandang and Jembatan Emas Villages, Batang Hari Regency.
The Urgency of Precautionary Principle in EIA Following the Enactment Omnibus Law on Job Creation Ramlan Ramlan; Tri Hardyanthi; Suhermi Suhermi; Sasmiar Sasmiar; Mardhatillah Mardhatillah
Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/aelr.v6i2.4580

Abstract

Environmental Impact Assessment (EIA) serves as a legal instrument to evaluate the major effects of proposed businesses or activities and implement preventive measures to mitigate potential environmental impacts. Beyond being a prerequisite for environmental permits, EIA provides decision-makers with a basis for approval while incorporating the precautionary principle. Following the enactment of Law No. 6 of 2023, which formalizes Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, the precautionary principle is applied only to high-risk activities, limiting its broader role in environmental protection. This study employs a normative juridical approach to assess whether current Indonesian legislation aligns with environmental law principles. Findings indicate that post-Job Creation Law, the precautionary principle is restricted to activities with significant risks and uncertain scientific outcomes, highlighting the need for its wider application across all business activities to support sustainable development that balances economic, ecological, and socio-cultural interests.
Co-Authors Aga Hanum Prayudi Ahmad Ridha Amarru Muftie Holish Andi Najemi Ari Annisa Fitri Diah Pitaloka Erwin Erwin Evalina Alissa dan Arrie Budhiartie Faizah Bafadhal Feny Adisti Firya Oktaviarni Hafrida Haryadi Haryadi Herlina Manik Herry Liyus Ivan Fauzani Raharja Mardhatillah Mardhatillah Muhamad Rapik Muskibah Muskibah Nelli Herlina Pahlefi . Pebrianto, Dony Yusra Qodri, Muhammad Amin Ramlan Ramlan Retno Kusniati Rosmidah Rosmidah Rosmidah Rosmidah Suhermi Suhermi Taufik Yahya Tri Hardyanthi Umar Hasan Umar Hasan Winanda Kusuma Yetniwati Yetniwati Yulia Monita