Articles
THE BATIH FAMILY AS A WEAPON: ANALYSIS OF THE JOLO CATHEDRAL BOMB, PHILIPPINES
Chaidar, Al;
Sahrasad, Herdi;
Tabrani, Dedy
Aceh Anthropological Journal Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v3i2.2776
This article explain about terrorist’s bombing toward a Roman Catholic cathedral in Jolo, southern Philippines, Sunday 27 January 2019 morning. At least 22 people were reportedly killed tragically and nearly 50 others were injured. The suicide bombing of the husband and wife exploded during Sunday Mass in Jolo is the first bomb explosion was carried out by a woman from inside the church who smashed benches, smashed windows and left the body of the victim at the Catholic church located in Jolo. The first explosion occurred at Jolo Cathedral in Sulu Province. The second bomb exploded outside the church after the congregation left to save themselves. The second bomb was carried out by a man who was the husband of the first bomber. This Jolo suicide bombing mimics the suicide bombing of a family of 8-9 May 2018 in Surabaya and Sidoarjo. Nobody thought that the perpetrators came from one whole family. Officers revealed that the bombers in the three churches were the families of Mr. Dita Oepriyanto and Mrs. Puji Kuswati. These parents invited their four children to take action in three different churches. Their four children have a very young and young age. Yusuf Fadil's son (18), Firman Halim (16), daughter of Fadhila Sari (12), and Pamela Riskita (9). The familial terroist bombing in Jolo dan Surabaya is a reflection that our world today is 'a world full of the thrill of underground revenge, inexhaustible and never satisfied in an explosion'. The present is a age of anger
MOTHER AS WEAPON: REFLECTION ON FAMILIAL SUICIDE TERRORISM IN INDONESIA
Sahrasad, Herdi;
Tabrani, Dedy;
Chaidar, Al;
Zakaria, Mursyidin;
Ansari, Teuku Syahrul
Aceh Anthropological Journal Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v3i1.2783
The article describes about the nuclear family (keluarga batih) suicide bombings. This kind of terrorism called the familial terrorism which carrying out the nuclear family. The world is shocked by the sacrifice of the lives of those who struggle pragmatically to achieve the paradise promised by God. However, a familial suicide bombing left a mark of significant lessons and explanations so that the world community understood why all this happened. So that the phenomenon of family suicide bombing shifts the landscape of extreme violence that occurred in Indonesia, which was previously dominated by men and the action is usually carried out alone or in groups in action, and does not involve family members especially children. Women are also considered to be adept at manipulating situations so that opponents are not easily suspected for security reasons. And do not forget, the trend shows that in Indonesia (Southeast Asia) terrorist threats involving women tend to increase, whether in the form of actions of married couples or with children, the tendency of such terrorism is 'trending'. Therefore, going forward, if this reflection is not too missed, civil society and the state must strive to prevent, be alert and overcome the increasing role of women in acts of terrorism because of the strong trend that women's roles are increasingly optimized and maximized by the terrorist actors in this sadistic, dramatic and brutal action.
THE SYIAH TURMOIL IN A SHARIA SOIL: An Anthropological Study of Hidden Syiah Minority Entity in Contemporary Aceh
Chaidar, Al
Aceh Anthropological Journal Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v2i2.1158
Syiah had ever been a major Islamic denomination in Aceh for centuries. This research is not only about how much classical Sharia rules can be a reference to resolve political problems of majority and minority division, but also to examine the power of sharia in protecting and marginalising Syiah. Based mainly on classical Snouck Hurgronje ethnography, this study elaborate the the former sharia as a living law in old Aceh and comparing it with recent legal pluralism of Aceh nowadays. With a spectacular growing of traditional Dayah (conservative Sunnism) in present politics, and the transnational Salafi Wahabism intrusion into Aceh, the position of Syiah is at the most tip of the edge in society. Those who embraced or converted Syiah are living scatteredly all over Aceh by a unique ideo-syncretic way of survival. Achenese Syiah are now facing hardest situation in this Syafiidominated land and hardened with the rage of Wahabism
NOMOKRASI ISLAM UNTUK INDONESIA
Chaidar, Al
Aceh Anthropological Journal Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v4i1.3150
Negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyataâ€. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah) yang merupakan “Islamic rule of lawâ€. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil, bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola Pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasi dan menetapkannya menjadi salah satu prioritas Pembangunan Aceh. Berkaitan dengan pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat Indonesia telah di inisiasi di Aceh sejak tahun 2005 hingga akhir 2006. Dengan ditetapkannya UUPA maka terlihatlah gambaran baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah sebagai suatu pedoman dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Indonesia. Semestinya Indonesia menerapkan sistem nomokrasi Islam sedari awal negara ini berdiri untuk menjaga sistem pemerintahan yang adil, efektif, efisien dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat
PROGRAM KONTRA WACANA TERORISME: SEBUAH USULAN ANTROPOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF DERADIKALISASI DI INDONESIA
Chaidar, Al;
Sahrasad, Herdi;
Zulkarnaen, Iskandar;
Rahman, Fauzi A;
Kadir, Muntasir Abdul
Aceh Anthropological Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v4i2.3119
Program counter-discourse (kontra wacana) adalah program yang berusaha menciptakan “a way of thinking that opposes an institutionalized discourseâ€. Selama ini wacana kaum fundamentalis, kaum radikal hinga kelompok-kelompok teroris sudah terlembaga sedemikian rupa di Indonesia melalui proses yang panjang dalam sejarah sosial politik negeri ini. Teka-teki yang muncul atas motif apakah yang mendasari makin maraknya kaum profesional yang berkecukupan tergiur untuk menjadi tentara Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) belum juga terpecahkan secara komprehensif. Hingga saat ini, sudah sekitar 518 warga negara Indonesia diduga bergabung dengan ISIS dan menurut catatan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), sudah lebih dari 800 warga negara Indonesia yang sudah berangkat dan bergabung dengan gerakan “teroris†tersebut di Suriah. Oleh karena itu, perlu membangun kontra wacana sebagai benteng untuk membendung upaya “cuci otak†yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Program ini tentu saja tidak akan berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama pihak-pihak yang paham dengan permasalahan ini. Padahal, di sisi lain, upaya dan program nyata untuk memerangi terorisme yang bersifat straight-forward dan sistematis seharusnya terus digalakkan dan terlembaga. Harapannya, program kontra wacana ini dapat mereduksi dan menghantam ideologi-ideologi yang menyimpang yang selama ini dianut oleh gerakan-gerakan sosial politik keagamaan.
PROGRAM RATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG DAFTAR HITAM ORGANISASI TERORIS DI INDONESIA
Chaidar, Al;
Sahrasad, Herdi;
Zulkarnaen, Iskandar;
Rahman, Fauzi A;
Kadir, Muntasir Abdul
Aceh Anthropological Journal Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v2i2.272
Untuk secara efektif menangani ancaman teroris saat ini, kita harus mulai dengan cara pemahaman yang unik di mana jihadisme ternyata mendorong kekerasan, dan dilanjutkan dengan menilai mana negara-negara Barat yang memiliki kekuatan nyata sekaligus kerentanan nyata dalam pendekatan mereka terhadap terorisme. Pada dekade belakangan ini dan sejak 11 September 2001, jelas bahwa kita tidak hanya perang melawan teror tapi prinsipnya terhadap ide-ide jihad yang mengilhaminya. Dengan melihat ke belakang sejak lima tahun terakhir, dan khususnya dua tahun terakhir sejak ISIS mengumumkan khilafah, bisa dikatakan bahwa jihad jauh dari kata statis dengan berbagai ketegangan yang memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dan berkembang. Seiring serangan yang baru-baru ini terjadi di Paris, Brussels, San Bernardino dan Orlando menunjukkan bahwa para pebuat kebijakan tidak menganggap secara serius kekuatan ide jihad. Hal ini jelas terlihat ketika pemerintah AS melalui program Countering Violent Extremism (CVE) dari laporan Homeland Security Advisory Council merekomendasikan tidak menggunakan kata-kata seperti “jihad†dan “syariah,†karena takut mengobarkan sebuah narasi “kita lawan mereka.“ Padahal ancaman jihad hanya dapat benar-benar diatasi jika kita peduli untuk memahami bahwa ide-ide jihad memegang peranan dalam mendorong aksi kekerasan. Jihadisme perlu di-packing kembali dari konsep tradisional untuk mengeksploitasi situasi politik dunia Islam terutama di Timur Tengah. Ini berdasarkan fakta ketika ide-ide jihad secara meyakinkan berubah wujud dengan cepat menjadi ancaman fisik kinetik.
PROGRAM KONTRA WACANA TERORISME: SEBUAH USULAN ANTROPOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF DERADIKALISASI DI INDONESIA
Al Chaidar;
Herdi Sahrasad;
Iskandar Zulkarnaen;
Fauzi A Rahman;
Muntasir Abdul Kadir
Aceh Anthropological Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v4i2.3119
Program counter-discourse (kontra wacana) adalah program yang berusaha menciptakan “a way of thinking that opposes an institutionalized discourse”. Selama ini wacana kaum fundamentalis, kaum radikal hinga kelompok-kelompok teroris sudah terlembaga sedemikian rupa di Indonesia melalui proses yang panjang dalam sejarah sosial politik negeri ini. Teka-teki yang muncul atas motif apakah yang mendasari makin maraknya kaum profesional yang berkecukupan tergiur untuk menjadi tentara Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau yang lebih dikenal dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) belum juga terpecahkan secara komprehensif. Hingga saat ini, sudah sekitar 518 warga negara Indonesia diduga bergabung dengan ISIS dan menurut catatan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), sudah lebih dari 800 warga negara Indonesia yang sudah berangkat dan bergabung dengan gerakan “teroris” tersebut di Suriah. Oleh karena itu, perlu membangun kontra wacana sebagai benteng untuk membendung upaya “cuci otak” yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Program ini tentu saja tidak akan berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama pihak-pihak yang paham dengan permasalahan ini. Padahal, di sisi lain, upaya dan program nyata untuk memerangi terorisme yang bersifat straight-forward dan sistematis seharusnya terus digalakkan dan terlembaga. Harapannya, program kontra wacana ini dapat mereduksi dan menghantam ideologi-ideologi yang menyimpang yang selama ini dianut oleh gerakan-gerakan sosial politik keagamaan.
PROGRAM RATIFIKASI KONVENSI PBB TENTANG DAFTAR HITAM ORGANISASI TERORIS DI INDONESIA
Al Chaidar;
Herdi Sahrasad;
Iskandar Zulkarnaen;
Fauzi A Rahman;
Muntasir Abdul Kadir
Aceh Anthropological Journal Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v2i2.272
Untuk secara efektif menangani ancaman teroris saat ini, kita harus mulai dengan cara pemahaman yang unik di mana jihadisme ternyata mendorong kekerasan, dan dilanjutkan dengan menilai mana negara-negara Barat yang memiliki kekuatan nyata sekaligus kerentanan nyata dalam pendekatan mereka terhadap terorisme. Pada dekade belakangan ini dan sejak 11 September 2001, jelas bahwa kita tidak hanya perang melawan teror tapi prinsipnya terhadap ide-ide jihad yang mengilhaminya. Dengan melihat ke belakang sejak lima tahun terakhir, dan khususnya dua tahun terakhir sejak ISIS mengumumkan khilafah, bisa dikatakan bahwa jihad jauh dari kata statis dengan berbagai ketegangan yang memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dan berkembang. Seiring serangan yang baru-baru ini terjadi di Paris, Brussels, San Bernardino dan Orlando menunjukkan bahwa para pebuat kebijakan tidak menganggap secara serius kekuatan ide jihad. Hal ini jelas terlihat ketika pemerintah AS melalui program Countering Violent Extremism (CVE) dari laporan Homeland Security Advisory Council merekomendasikan tidak menggunakan kata-kata seperti “jihad” dan “syariah,” karena takut mengobarkan sebuah narasi “kita lawan mereka.“ Padahal ancaman jihad hanya dapat benar-benar diatasi jika kita peduli untuk memahami bahwa ide-ide jihad memegang peranan dalam mendorong aksi kekerasan. Jihadisme perlu di-packing kembali dari konsep tradisional untuk mengeksploitasi situasi politik dunia Islam terutama di Timur Tengah. Ini berdasarkan fakta ketika ide-ide jihad secara meyakinkan berubah wujud dengan cepat menjadi ancaman fisik kinetik.
PROGRAM HUMANISASI: REFLEKSI TENTANG REHABILITASI PELAKU DAN KORBAN TERORISME UNTUK KONTEKS INDONESIA
Al Chaidar;
Herdi Sahrasad;
Iskandar Zulkarnaen;
Fauzi A Rahman;
Muntasir Abdul Kadir;
Abdul Hadi Arifin
Aceh Anthropological Journal Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v3i1.1158
Tak terhitung berapa rupiah materi dan pengorbanan lainnya yang dihabiskan untuk menanggulangi perkara terorisme melalui program deradikalisasi, sampai-sampai Polri dan BIN dituding berbagai kalangan sebagai lembaga yang sengaja membikin ‘proyek terorisme’ demi kelangsungan anggaran anti-terorisme milyaran rupiah/tahun. Harus disadari, dicamkan dan ditekankan bahwa dalam membasmi terorisme, negara dan masyarakat mesti seayun langkah dan bersatu. Tulisan ini menawarkan gagasan humanisasi sebagai bagian dari upaya deradikalisasi untuk menambal lubang-lubang yang bocor dari program yang sudah dilaksanakan. Dalam hal ini, humanisasi adalah respon untuk mencegah eskalasi kekerasan. Humanisasi mengakui martabat yang melekat pada manusia, mengakui kemanusiaan lawan-lawannya dan hak-hak asasi semua anggota keluarga manusia. Humanisasi memungkinkan orang mengenali karakteristik manusia yang dianggap musuh atau lawannya, sehingga dapat membantu orang untuk membatasi eskalasi kekerasan yang ekstrim. Humanisasi juga dapat membuka jalan bagi hubungan timbal balik dan keyakinan dalam kesetaraan manusia, menciptakan norma-norma bersama yang membatasi cara konflik tersebut dilancarkan.
NOMOKRASI ISLAM UNTUK INDONESIA
Al Chaidar
Aceh Anthropological Journal Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Department of Anthropology
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/aaj.v4i1.3150
Negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, “karena tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyata”. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (Syari’ah) yang merupakan “Islamic rule of law”. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil, bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola Pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasi dan menetapkannya menjadi salah satu prioritas Pembangunan Aceh. Berkaitan dengan pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat Indonesia telah di inisiasi di Aceh sejak tahun 2005 hingga akhir 2006. Dengan ditetapkannya UUPA maka terlihatlah gambaran baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah sebagai suatu pedoman dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Indonesia. Semestinya Indonesia menerapkan sistem nomokrasi Islam sedari awal negara ini berdiri untuk menjaga sistem pemerintahan yang adil, efektif, efisien dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat