Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MALANG Rachmawati, Ike
EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal) Vol 3, No 1: Januari 2012
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.204 KB) | DOI: 10.18860/em.v3i1.2347

Abstract

This study entitled "Perceptions of Political Parties and Financial Accountability Campaign Funds by Public Accountant" with the aim of the research to find out if there were no differences in the perception of public accounting and financial accountability of political party campaign funds. Data collection methods used in this study is to use surveys in which sample collection through questionnaires. Researchers took the object of research in public accounting firm located in the city of Malang, a sample number of 33 respondents. The analysis used in this research is descriptive analysis with the help of the computer program SPSS (Statistical Package For Social Science) version 11. Sampling techniques are used to using the method judgemen / purposive sampling, the researcher uses a specific consideration of the elements are selected as the sample population. Tests are conducted to answer the researchers' hypothesis using one sample t test trials. The first hypothesis testing results show that the sig. (2-tailed) 0.05 then H1 is received and Ho is rejected, this shows that the hypothesis is accepted which means the researchers found no differences in the perception of public accountants of the financial accountability of political parties, while the second hypothesis test results showed the sig. (2-tailed) 0.05 then the H1 accepted and rejected Ho ang means there is no difference in the perception of public accountants to the accountability of campaign funds.The conclusion from this study that there is no difference in perception of the public accountant and financial accountability of political party campaign funds. Suggestions are given for further research investigator of the study population are expected not only to the public accounting firm in the city of Malang, but is extended to the public accounting firm on the outskirts of Malang and increase the number of variables with the variable political party financial reports and financial statements of a political party after the audit so that the bias comparison between the results of audit visits to the perception of public accountants.
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM TATA KELOLA ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN DI KOTA SUKABUMI Gunawan, Asri Rahmawati; Rachmawati, Ike; Meigawati, Dine
Decision Vol 1 No 2 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.291 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i2.1748

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam menata dan mengelola angkutan umum perkotaan. Fenomena yang peneliti temukan di lapangan adalah tarif yang tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah, rendahnya minat uji KIR, jadwal pelayanan dan jalur trayek angkutan umum perkotaan yang belum merata. Peneliti menggunakan teori peran menurut Heroepoetri. Dimensi yang digunakan adalah peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi dan peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan informan berjumlah tujuh orang. Data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran Dinas Perhubungan belum berjalan secara maksimal karena belum bertindak tegas kepada pemilik angkutan umum perkotaan yang menetapkan tarif tidak sesuai peraturan, yang tidak melakukan uji KIR dan belum ada tindakan yang tegas terhadap supir ojeg pangkalan yang menghalangi adanya pemerataan akses transportasi. Agar pelayanan transportasi ini dapat berjalan secara maksimal, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi perlu meningkatkan lagi pelaksanaan pengawasan, pengendalian, perencanaan dan pengaturan manajemen lalu lintas.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN LEGALITAS IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI: Indonesia Farazila, Nurul; Rachmawati, Ike; Yana, Yana
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 2 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i2.222

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan legalitas izin tinggal Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi 2019-2023. Pengawasan Warga Negara Asing merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Imigrasi Sukabumi untuk mengawasi dan mengontrol keberadaan WNA dan memastikan keamanan serta ketertiban wilayah Sukabumi dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskritif dengan teknik non probability sampling. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980:1). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pengawasan WNA sudah cukup optimal. Namun, masih belum maksimal karena sosialisasi kepada masyarakat masih belum tersampaikan, penguasaan bahasa asing pengawasan keimigrasian Sukabumi yang minim, jumlah personil pengawasan keimigrasian Sukabumi masih kurang, dan anggaran operasional pengawasan WNA yang masih kurang memadai.
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM SIMPELIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SUKABUMI Maudina, Sari Dwi; Rachmawati, Ike; Purwanti, Dian
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.5827

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelayanan administrasi kependudukan melalui program SIMPELIN ditinjau dari perspektif E-government di Kabupaten Sukabumi. SIMPELIN (Sistem Pelayanan online) adalah salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dimana semua pelayanan yang diberikan berbasis digital. Namun, pemanfaatan program SIMPELIN dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi masih belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel dengan jumlah 96 sampel. Uji hipotesis menggunakan uji satu sampel t-test, sedangkan uji validitas menggunakan kolerasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan melalui program SIMPELIN ditinjau dari perspektif E-government di Kabupaten Sukabumi termasuk pada skala dan klasifikasi efektif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKAT TANAH PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI ATR/BPN KANTAH KABUPATEN SUKABUMI Ramadhanti, Nisa; Rachmawati, Ike; Purwanti, Dian
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.5846

Abstract

Negara Indonesia mengatur penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai cara untuk meningkatkan kepastian hukum dengan memberikan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek atau program. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian pada tahun 2021 yang berdasarkan hasil dari observasi, terdapat beberapa hambatan yang membuat program PTSL tidak mencapai target yaitu : (1) Antusias masyarakat kurang terhadap PTSL ini; (2) Rata-rata bidang tanah di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki berkas warkah yang lengkap; (3) Batas administrasi Desa belum lengkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan dari Edward III. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi komunikasi dan sumber daya. Namun dari sisi disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN UNTUK MENCIPTAKAN TATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIKOLE KOTA SUKABUMI Firjani, Detio Fikri; Rachmawati, Ike; Basori, Yana Fajar FY
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i02.8823

Abstract

Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menghimbau bagi Masyarakat yang merasa keluarga nya meninggal dunia haruslah segera melapor kepada ketua RT setempat agar secara Administrasi Kependudukan bisa di proses segera. Oleh karena itu, partisipasi masyrakat dibutuhkan dalam hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Cikole dimana pengumpulan data diperoleh melalui berita, observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan terpilih dengan menggunakan teknik Snowaball Samplinh. Memeriksa validitas data menggunakan triangulasi data dan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasrtisipasi dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Cikole sudah cukup baik yang mana masyarakat sudah sadar akan administrasi.
Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Mengembangkan Program Inovasi Pamsimas di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Auleani, Laela; Rachmawati, Ike
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2024)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v2i4.494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi keunggulan biaya, strategi deferensisasi, dan strategi fokus yang digunakan Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan Program Inovasi Pamsimas di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Diamana pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan tehnik penentuan informan dilakukan dengan menentukan informan khususnya Pemerintah Desa Tegalpanjang yang berperan dan terlibat secara teknis maupun langsung dalam upaya meningkatkan Program Inovasi Desa. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Desa yang digunakan dalam upaya mengembangkan Program Inovasi Pamsimas di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi berupa strategi keunggulan biaya yang belum diterapkan maksimal pada proses pembentukan dan peningkatan Program Inovasi Desa, strategi deferensiasi diterapkan melalui pembentukan dan peningkatan inovasi-inovasi, dan strategi fokus yang memfokuskan pencapaian Program Inovasi Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Beberapa faktor penghambat dalam upaya mengembangkan Program Inovasi Pamsimas di Desa Tegalpanjang ini dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan penyedian sarana dan prasarana yang masih kurang. Jika masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah Desa  serta ikut serta dalam menjalankan Program Inovasi Desa maka akan tercipta kualitas sumber daya manusia yang unggul dan maju. kelengkapan sarana dan prasana menjadi penunjang yang tidak kalah penting bagi Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan Program Inovasi Pamsimas di Desa Tegalpanjang Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Arsyad, Eriek Gunawan; Rachmawati, Ike
JPM MOCCI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Alahyan Publisher Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61492/jpmmocci.v2i1.87

Abstract

The purpose of this study is to evaluate how the Online Service policy is implemented in population administration services in Disdukcapil Sukabumi Regency and identify factors that encourage and hinder its implementation. The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of the Head of Population Administration, service counter officers, and applicants for population administration services in Disdukcapil Sukabumi Regency. Data analysis is carried out in a qualitative descriptive manner through data reduction, data presentation, and verification. The results showed that the implementation of Online Service policies is supported by effective communication, adequate resources, and a well-structured bureaucratic structure. Driving factors include authority in carrying out population administration services, planning programs, and supporting activities, as well as good coordination with regional apparatus organizations through Cooperation Agreements. However, there are obstacles such as the lack of optimal information technology-based public services, lack of integration and synchronization of population data between agencies, and the absence of technical guidelines from the Mayor Regulation in the implementation of Online Service policies. Other obstacles come from the community, such as lack of knowledge and awareness of the use of technology in population administration services, as well as network problems that often occur.
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Sukabumi Rahminigrum, Anita; Rachmawati, Ike
JPM MOCCI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : PT. Alahyan Publisher Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61492/jpmmocci.v2i1.88

Abstract

The fourth Anugerah Parahita Ekapraya (APE) award in 2020 from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection is proof of Sukabumi City's achievements in implementing development that ensures gender equality and justice. The Gender Empowerment Index (IDG) and Gender Development Index (IPG) as macro statistical indicators used to measure gender development show that there is still a gap in gender development, but conditions are improving throughout the 2018-2022 period. Gender Mainstreaming (PUG) is a strategy launched by the government to ensure justice for men and women in gaining access, participation, control and development benefits. The implementation of PUG policy in development in Sukabumi City has been outlined in legal regulations containing the subject person in charge of the program and the PUG development implementation plan for the 2018-2023 period. This paper aims to review the implementation of PUG policies in Sukabumi City that have been carried out using Van Metter and Van Horn policy implementation model analysis tools with literature review research methods. The results showed that the implementation of PUG policy in Sukabumi City has gone quite well due to the support of parties related to PUG, government officials, and supporting facilities and infrastructure that are driving factors. Meanwhile, the inhibiting factor in the implementation of PUG policy is the strong stigma of the people of Sukabumi City regarding gender assumptions in everyday life.
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Penanganan Stunting Melalui Kinerja Petugas di Puskesmas Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi Priatna, Atang; Rachmawati, Ike
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (Januari-Maret 2024)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v2i1.137

Abstract

Puskesmas Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah yang bergerak dalam pelayanan jasa kesehatan dan pusat pelayanan tingkat pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah. Dengan pelayanan yang prima dan tenaga medis yang terampil, derajat kesehatan yang optimal dan memuaskan bagi pasien serta penurunan angka stunting dapat dicapai melalui upaya kesehatan dengan kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas kesehatan di puskesmas. Puskesmas Pabuaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh 57 pegawai dengan 20 diantaranya (19 bidan dan 1 ahli gizi) merupakan petugas khusus yang menangani pelayanan pencegahan stunting. Keadaan tersebut belum sesuai dengan standar Permenkes nomor 43 tahun 2020, dimana standar ketenagaan puskesmas rawat inap membutuhkan minimal 2 ahli gizi. Sehingga dalam prosesnya, Puskesmas Pabuaran masih memiliki banyak kekurangan yang menghambat kualitas pelayanan penanganan stunting terhadap para pasien. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan. Metodologi penelitian menuntun dan mengarahkan pelaksanaan penelitian agar hasilnya sesuai dengan realitas. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode penelitian (science of research methods). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Terdapat hubungan antara kebijakan kesehatan dengan kejadian stunting. 4 jurnalmenyatakan bahwa kebijakan cukup mempengaruhi kondisi lahir bayi karena dengan asupan gizi ibu selama hamilmempengaruhi kondisi lahir bayi prematur harus segera mendapatkan perawatan 1000 hari pertama kehidupan agarnutrisi tercukup dengan baik sehingga pertumbuhan normal dapat terkejar dan terhindar dari stunting. Terdapat hubungan antara pelayanan kesehatan dengan kejadian stunting. 4 jurnal menyatakan bahwa pelayanan cukup mempengaruhi kondisi lahir bayi dan proses tumbuh kembang anak karena dengan asupan gizi anak dalam proses pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan anak, bila anak prematur harus segera mendapatkan perawatan 1000 hari pertama kehidupan agar nutrisi tercukup dengan baik sehingga pertumbuhan normal dapat terkejar dan terhindar daristunting.