Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) ARISTO Ensiklopedia Social Review Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Cakrawala Ilmiah JISOS: Jurnal ilmu sosial Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Indonesian Research Journal on Education Jurnal Nusantara Berbakti Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat Pariwisata
Zamhasari, Zamhasari
Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab, Pekanbaru
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 T. Fahrul Gafar; Suryaningsih Suryaningsih; Zamhasari Zamhasari; Yahya Krisnawansyah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.501

Abstract

After the revision of Permendagri Number 113 of 2014 to Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, there has been a change in the role of village officials in managing village finances. The purpose of this paper is to look at the new role of village officials in managing village finances based on Permendagri Number 20 of 2018. The author uses the literary studies method. The findings from this study are that village financial management includes: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The role of village officials in the planning stage is compiling the RKP Desa and APBDesa documents, in the implementation stage compiling DPA, DPPA, DPAL, and self-supporting books, in the administration stage compiling cash books, bank ledgers and tax auxiliary books, in the reporting stage compiling reports realization of activities, and at the accountability stage prepare budget realization reports (LRA), notes on financial reports (CaLK), reports on the realization of activity implementation, and sectoral activity reports.
KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LOCAL WISDOM TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU Zamhasari Zamhasari; T fahrul Gafar
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v4i2.2097

Abstract

This study seeks to analyze strategic policies and local wisdom that exist in local communities in governancing and managing forests in Riau Province. This research uses qualitative method with case study research type. This study concludes that forest and land governances in Riau is still poor. The government has also not seriously implemented the strategy that has been made to resolve the case of forest and land fires. Increasing the budget in preventive efforts must be accompanied by efforts to improve budget governance that is more transparent and accountable. The role of the local government in overcoming unresolved land degradation conditions must be a priority that should not be ignored.
ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN BIDANG PAMONG KEWILAYAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Zamhasari Zamhasari; Santi Octavia; M. Fajar Anugerah; Tengku Fahrul Gafar; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2473

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019 – 2024. Percepatan Pembentukan beberapa Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan merekomendasikan tata kelola Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang Pembinaan Administrasi dan bidang Pamong Kewilayahan serta penjabaran tugas jabatan dan uraian kegiatan serta hasil kerja JFT tersebut guna pencapaian target komponen pekerjaan pada lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena dan menganalisa Jabatan Fungsional bidang Pembinaan Administrasi dan bidang Pamong Kewilayahan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jabatan Fungsional Tertentu bidang Pembinaan Administrasi merupakan jabatan keahlian dan/ atau keterampilan di bidang penyelenggaraan wilayah secara administratif dan fungsional, dengan cakupan tugas yang terpadu, saling terkait dan merepresentasikan pelaksanaan tugas serta fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang dibina oleh Kementerian Dalam Negeri; Jabatan Fungsional Tertentu bidang Pamong Kewilayahan merupakan jabatan keahlian dan/ atau keterampilan di bidang pengelolaan wilayah, meliputi Penataan Wilayah, Kelembagaan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Wilayah; Terkait tugas jabatan dan uraian kegiatan serta hasil kerja JFT guna pencapaian target komponen pekerjaan pada lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan merevisi Naskah akademik mencakup hal terkait: Klasifikasi Jabatan; Jenjang Jabatan; Tugas Jabatan dan Kedudukan Jabatan; Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja Kegiatan; Standar Kompetensi; Pelatihan dan Uji Kompetensi; Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pembinaaan Administrasi dan Bidang Pamong Kewilayahan
URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL KEWILAYAHAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA T. Fahrul Gafar; Santi Octavia; M. Fajar Anugerah; Zamhasari Zamhasari; Mendra Wijaya; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata Kelola Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan dari perspektif regulasi serta urgensi terhadap pentingnya pengintegrasian Jabatan Fungsional tersebut dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Perlunya penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintahan. Disisi lain, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan bukan saja sebagai pengampu terhadap beberapa kewenangan Kabupaten/Kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeritahan di tingkat desa; namun juga besarnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga Pemerintah Kecamatan harus siap dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualifikasi, ahli dan terampil yang dapat dipenuhi melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu. Hasil peneltian menunjukkan bahwa, berdasarkan regulasi yang ada serta tinjauan dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar secara akademis dan praktis, maka perlu dan penting untuk membentuk Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) sebagai hasil dari pengintegrasian Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan, sehingga Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) tidak hanya bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan wilayah, namun juga sebagai pendukung optimalisasi kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan.
Co-Authors Amir Syamsuadi Amri Hakim Amri Hakim Anugerah, M Fajar Deden Masril Dhea Elsa Novita Elhanna Rizky Juliani Gafar, Tengku Fahrul Hartati, Seri Hartati, Seri Kinanti Indah Safitri Krisnawansyah, Yahya Liza Trisnawati M. Fajar Anugerah M. Fajar Anugerah Mendra Wijaya Mohammad Filbert Musnal Mulya, Rizki Afri Octavia, Santi Prima wahyudi Putri, Rianda Prima Putri, Rianda Prima Rianda prima putri Santi Octavia Santi Octavia Santi Octavia Santi Octavia Sriatin Sriatin Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Aseh Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih T fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar, T. Fahrul Tengku Fahrul Gafar Tengku Fahrul Gafar Tengku Fahrul Gafar Wahyudi Rambe Wijaya, Mendra Yahya Krisnawansyah