Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.802
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) ARISTO Ensiklopedia Social Review jurnal ilmiah hospitality Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) JOELS: Journal of Election and Leadership Jurnal Cakrawala Ilmiah JISOS: Jurnal ilmu sosial Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Indonesian Research Journal on Education Jurnal Nusantara Berbakti Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat
Zamhasari, Zamhasari
Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab, Pekanbaru
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DIINDONESIA T. Fahrul Gafar; Santi Octavia; Zamhasari Zamhasari; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 10: Agustus 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata Kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas bagaimana Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM itu bekerja dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter, adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.
ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN BIDANG PAMONG KEWILAYAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Zamhasari Zamhasari; Santi Octavia; M. Fajar Anugerah; Tengku Fahrul Gafar; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2473

Abstract

Reformasi birokrasi merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019 – 2024. Percepatan Pembentukan beberapa Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan perlu dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan merekomendasikan tata kelola Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang Pembinaan Administrasi dan bidang Pamong Kewilayahan serta penjabaran tugas jabatan dan uraian kegiatan serta hasil kerja JFT tersebut guna pencapaian target komponen pekerjaan pada lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena dan menganalisa Jabatan Fungsional bidang Pembinaan Administrasi dan bidang Pamong Kewilayahan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jabatan Fungsional Tertentu bidang Pembinaan Administrasi merupakan jabatan keahlian dan/ atau keterampilan di bidang penyelenggaraan wilayah secara administratif dan fungsional, dengan cakupan tugas yang terpadu, saling terkait dan merepresentasikan pelaksanaan tugas serta fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang dibina oleh Kementerian Dalam Negeri; Jabatan Fungsional Tertentu bidang Pamong Kewilayahan merupakan jabatan keahlian dan/ atau keterampilan di bidang pengelolaan wilayah, meliputi Penataan Wilayah, Kelembagaan Wilayah, Pengembangan Wilayah dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Wilayah; Terkait tugas jabatan dan uraian kegiatan serta hasil kerja JFT guna pencapaian target komponen pekerjaan pada lingkup Direktorat Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan merevisi Naskah akademik mencakup hal terkait: Klasifikasi Jabatan; Jenjang Jabatan; Tugas Jabatan dan Kedudukan Jabatan; Uraian Kegiatan dan Hasil Kerja Kegiatan; Standar Kompetensi; Pelatihan dan Uji Kompetensi; Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pembinaaan Administrasi dan Bidang Pamong Kewilayahan
URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL KEWILAYAHAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA T. Fahrul Gafar; Santi Octavia; M. Fajar Anugerah; Zamhasari Zamhasari; Mendra Wijaya; Suryaningsih Suryaningsih
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022 (in Press)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata Kelola Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan dari perspektif regulasi serta urgensi terhadap pentingnya pengintegrasian Jabatan Fungsional tersebut dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Perlunya penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintahan. Disisi lain, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan bukan saja sebagai pengampu terhadap beberapa kewenangan Kabupaten/Kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeritahan di tingkat desa; namun juga besarnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga Pemerintah Kecamatan harus siap dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualifikasi, ahli dan terampil yang dapat dipenuhi melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu. Hasil peneltian menunjukkan bahwa, berdasarkan regulasi yang ada serta tinjauan dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar secara akademis dan praktis, maka perlu dan penting untuk membentuk Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) sebagai hasil dari pengintegrasian Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan, sehingga Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) tidak hanya bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan wilayah, namun juga sebagai pendukung optimalisasi kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan.
Studi Prediktif Dampak Dukungan Jokowi Sebagai Outgoing President Terhadap Peluang Kemenangan Kandidat Presiden Yang Didukungnya Pada Pilpres 2024: Pola kasus: Obama, Vazquez, Uribe, SBY, Bachelet, Lula, dan Duterte Amri Hakim; Zamhasari
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 4 No. 1 (2023): JOELS : Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/joels.v4i1.12446

Abstract

This paper aims to find the impact of outgoing president support to the winning probability of its endorsed candidate in presidential election, and predicts the winning probability of Jokowi’s endorsed candidate in Indonesia 2024 presidential election. By generalizing Obama, Vazquez, Uribe, SBY, Bachelet, Lula, and Duterte’s cases it is found that president candidates who endorsed by outgoing presidents with at least 50% public approval have 71% chance to winning the presidential election and 29% chance to lose, and with the public approval over 85% the probability is increase to 100%. The endorsed candidates who wins the election mostly were the minister of outgoing president whose contribute to the high approval ratings. Meanwhile, in the case of lost candidates the unfirm support from outgoing presiden and the candidate who already had been president with 28% approval ratings found as the causes. Through this generalization it is predicted that if Jokowi able to maintain his public approval rating at least 50%, and endorse one of his success ministers whom also come from the same party then in the 2024 Indonesia’s president election this candidate possibly will be the winner with 71% chance, also if his approval ratings reaching out over 85% the chance will be 100%.
Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rancangan Anggaran Kas (RAK) Sesuai Dengan Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Suryaningsih Suryaningsih; Rianda Prima Putri; Zamhasari Zamhasari; Tengku Fahrul Gafar
Jurnal Nusantara Berbakti Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Nusantara Berbakti
Publisher : Universitas Kristen Indonesia Toraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jnb.v1i3.181

Abstract

The village government is required to carry out village financial management in a transparent, accountable, participatory, orderly and disciplined manner. Therefore, after the APBDesa has been determined, the village head assigns village officials as executors of village financial management (PPKD) to prepare Budget Implementation Documents (DPA). This DPA consists of; Village Activities and Budget Plans (RKA), Village Activity Work Plans (RKK), and Budget Plans (RAB). This community service is carried out so that the nagari apparatus has the capacity to compile these three documents. The steps taken in this service activity are: site visits, site analysis, socialization, FGD, and closed with the practice of preparing DPA. The result of this community service activity is that the nagari apparatus understands more about regulations in village financial management, knows the flow in preparing DPA and RAK, and becomes skilled in preparing DPA and RAK.
Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 T. Fahrul Gafar; Suryaningsih Suryaningsih; Zamhasari Zamhasari; Yahya Krisnawansyah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.501

Abstract

After the revision of Permendagri Number 113 of 2014 to Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, there has been a change in the role of village officials in managing village finances. The purpose of this paper is to look at the new role of village officials in managing village finances based on Permendagri Number 20 of 2018. The author uses the literary studies method. The findings from this study are that village financial management includes: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The role of village officials in the planning stage is compiling the RKP Desa and APBDesa documents, in the implementation stage compiling DPA, DPPA, DPAL, and self-supporting books, in the administration stage compiling cash books, bank ledgers and tax auxiliary books, in the reporting stage compiling reports realization of activities, and at the accountability stage prepare budget realization reports (LRA), notes on financial reports (CaLK), reports on the realization of activity implementation, and sectoral activity reports.
DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TERHADAP DEMOKRASI: TINJAUAN KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024 Zamhasari, Zamhasari
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

General Elections are a fundamental element in a democratic system, functioning as a formal mechanism for the people to express their will and elect leaders and representatives. However, the mere existence of elections is not sufficient to ensure that a country is truly democratic. Democratic elections ensure that all citizens have equal voting rights and that the election process is conducted transparently, without coercion, manipulation, or fraud. This study not only uses a survey method to collect data, but also involves interventions in data collection through questionnaires, tests, and interviews. The main objective of this research is to explore the advantages and disadvantages of the implementation of the Concurrent Regional Head Elections in 2024 and to analyze its impact on the quality of democracy in the region. The researcher adopts David Held's Participatory Democracy Theory (1987), which emphasizes the importance of active citizen participation in the political process as a fundamental basis for a healthy democracy. The results of this study are expected to provide deeper insights into how Concurrent Elections affects the dynamics of democracy in Indonesia and offer recommendations to improve the quality of political participation in the future
E-Leadership for the Future: Sosialisasi Kepemimpinan Berbasis Digital sebagai Bekal Karir Pasca Sekolah Safitri, Kinanti Indah; Rambe, Wahyudi; Zamhasari; Musnal, Mohammad Filbert; Wahyudi, Prima
Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Beujroh : Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/beujroh.v3i1.384

Abstract

Kemajuan teknologi di era digital menuntut generasi muda memiliki keterampilan kepemimpinan berbasis digital sebagai bekal penting untuk memasuki dunia kerja. Program E-Leadership for the Future: Sosialisasi Kepemimpinan Berbasis Digital sebagai Bekal Karir Pasca Sekolah bertujuan untuk memperkenalkan konsep e-leadership kepada siswa SMK, khususnya pengurus OSIS di SMK PGRI Pekanbaru. Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan komunikasi digital, manajemen tim virtual, serta pengambilan keputusan berbasis data. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan studi kasus untuk memfasilitasi pembelajaran yang aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman lebih baik tentang penerapan teknologi dalam kepemimpinan dan mampu merancang strategi inovatif untuk mendukung aktivitas organisasi mereka. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing generasi muda dan mendorong mereka menjadi pemimpin yang efektif di dunia profesional yang semakin digital.
MENGHADAPI TANTANGAN: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT Suryaningsih, Suryaningsih; Zamhasari, Zamhasari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 3: Nopember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Sejak lahirnya Permenlhk P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial jumlah KPS dan KUPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti jamur di musim hujan. Peningkatan jumlah KUPS yang banyak tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan anggotanya. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kerberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan community development yang ditunjukkan dengan indikator kelompok yang tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya serta kelemahan dalam melakukan managemen pengelolaan kelompoknya
Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Syamsuadi, Amir; Zamhasari, Zamhasari; Hartati, Seri; Trisnawati, Liza
JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 1 (2020): Vol. 10 No. 1 2020 | JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Faculty of SociaI and Political Sciences (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v10i1.8162

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi politik terbuka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memenangkan persaingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau pada tahun 2018. PKS dan partai koalisinya saat itu mengusung pasangan Syamsuar-Edy Natar. PKS melakukan sejumlah strategi politik untuk memenangkan persaingan tersebut, yaitu mobilisasi massa, optimalisasi koalisi partai, pemberdayaan politik, dan strategi komunikasi politik. Artikel ini berargumen bahwa untuk memenangkan persaingan politik, PKS membangun pragmatisme politik dengan menggunakan strategi politik terbuka dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Karena itu, anggapan bahwa PKS menganut ideologi Islam politik yang tertutup dan hanya menunggangi sistem demokrasi adalah kurang tepat. Sebagai partai Islam terbesar di Indonesia, PKS berhasil membuktikan bahwa pragmatisme politik melalui strategi politik terbuka menjadi kunci penopang keberhasilannya dalam persaingan politik di Indonesia. By the 2019 General Election, which took place in 17 April 2019, political parties competed each other to attract voters, especially from late adolescents (aged 18-21). This article analyses the relationship between political trust and intention to vote among the late adolescent voters. Focusing its analysis on students at a university in Surabaya, this article uses a quantitative method with correlational research design. The subject of this study was 214 active students. Using accidental sampling as the sampling method, data were collected through questionnaire and analysed through Spearman’s rho correlation test. The results of this study show that political trust had a positive correlation with voting intention among the late adolescents as seen in the case of university students in Surabaya.
Co-Authors Amir Syamsuadi Amir Syamsuadi Amri Hakim Amri Hakim Deden Masril Dhea Elsa Novita Elhanna Rizky Juliani Gafar, Tengku Fahrul Hartati, Seri Hartati, Seri Kinanti Indah Safitri Krisnawansyah, Yahya Liza Trisnawati M. Fajar Anugerah M. Fajar Anugerah M. Fajar Anugerah Mendra Wijaya Mulya, Rizki Afri Musnal, Mohammad Filbert Octavia, Santi Putri, Rianda Prima Putri, Rianda Prima Rambe, Wahyudi Rianda Prima Putri Santi Octavia Santi Octavia Santi Octavia Sriatin Sriatin Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Aseh Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih Suryaningsih T fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar T. Fahrul Gafar, T. Fahrul Tengku Fahrul Gafar Tengku Fahrul Gafar Wahyudi, Prima Wijaya, Mendra Yahya Krisnawansyah