Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Konstitusi INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Journal of Law Review
Jayanti puspitaningrum
Universitas Yapis Papua
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi Sultan, Sandi; Rahawarin, Ahmad Rifai; Ningrum, Jayanti Puspita; Hamid, Muhammad Amin; Hantang, Tarsius
Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2024): Maret - Agustus
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i2.169

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana dan penerapan sanksi pidana atas penyebaran informasi bohong terhadap Presiden melalui media sosial dalam konteks hukum nasional dan demokrasi Indonesia. Hipotesis yang dibangun adalah bahwa sanksi pidana dapat menjadi instrumen efektif untuk melindungi martabat Presiden sekaligus menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus, melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi yang relevan. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terhadap Presiden dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan ancaman pidana yang cukup signifikan. Namun demikian, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, kejelasan unsur delik, dan asas proporsionalitas. Implikasi: Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penyelarasan antara perlindungan hukum terhadap Presiden sebagai simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara. Studi ini merekomendasikan pembaruan hukum pidana siber serta peningkatan literasi digital untuk memperkuat keadilan hukum dan ketahanan demokrasi.
Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Yuliani, Yuliani; Suwito, Suwito; Ningrum, Jayanti Puspita; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.171

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kajian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum dan implementasi yuridis. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh faktor internal seperti kondisi emosional dan budaya hukum individu, serta faktor eksternal berupa lemahnya ekonomi, ketiadaan sanksi hukum, dan kurangnya dukungan kelembagaan. Implikasi: Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan efektivitas hukum sebagai instrumen perlindungan anak dan rekayasa sosial.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04/2020 Napitupulu, Agustinus F. I.; Puspitaningrum, Jayanti; Suwito, Suwito; Andrias, Maria Yeti; Aituru, Yulianus Payzon
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i1.1402

Abstract

The basic right to life is a human right protected in the Indonesian constitution. In this case, residents of the assisted communities still have the right to life as part of their human rights so that the state is obliged to try to protect them from the dangers of the Covid-19 pandemic which threatens the location of prisons where assisted residents live. The implementation of the policy of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 has not been very effective because there are still prisoners and children who are returned to prisons or detention centers for returning to commit crimes. In the field of supervision, there are still shortcomings, namely that supervision only involves elements of the Bapas and the Prosecutor's Office which are limited.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 yang Berkualitas Ghafur, Jamaludin; Ariyanto, Ariyanto; Muslim, Muslim; Gani, Najamuddin; Puspitaningrum, Jayanti; Hamid, Moh. Amin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i2.15255

Abstract

Paper ini berisi analisis tentang pentingnya keterlibatan Mahkamah Konstitusi mengawasi proses amandemen UUD 1945 oleh MPR agar hasilnya senantiasa selaras dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Sebab, sekalipun hukum sudah memberikan pedoman bahwa MPR hanya dapat melakukan perubahan atas pasal- pasal konstitusi sebagaimana yang telah diusulkan sebelumnya, namun ada potensi MPR mengabaikan ketentuan tersebut sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Adapun jalan keluar yang diusulkan untuk mengoreksi pelanggaran oleh MPR saat melakukan amandemen konstitusi atas ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi harus membatalkan keputusan MPR tersebut melalui mekanisme judicial review.
Co-Authors Ahmad Rifai Rahawarin Aituru, Yulianus Payzon Andreas Pekey, Andreas Andrias, Maria Yeti Anwar Roem Ariyanto Burhan Abdullah Dian Priono, Yamin Gani, Najamuddin Hamid, Moh. Amin Hantang, Tarsius Ika Fitrianita Jamaludin Ghafur, Jamaludin Mamonto, Andi Annisa Nurlia Muhammad Amin Hamid Muri, Dewi Padusi Daeng Muslim Muslim Muslim Napitupulu, Agustinus F. I. Paskali Pangabean Rumalean, Zonita Zirhani Sultan, Sandi Suwito Suwito Suwito Wahyudi BR Yacobus, Romi Yuliani Yuliani Zonita Zirhani Rumalean