Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum El-Mashlahah Kosmik Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Authentica : Privat Law Journal Jurnal Idea Hukum Indonesian Journal of International Law Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Media Akademik (JMA) Soedirman Law Review
Tri Lisiani Prihatinah
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr) Sarah Azzura Harahap; Tri Lisiani Prihatinah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16070

Abstract

Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan melalui  penetapan pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan  mengetahui akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik. Putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, hakim seharusnya dapat menambahkan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan dan menutup celah hukum bagi perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan. 
Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia Maharani Mustika Rahayu; Tri Lisiani Prihatinah; Pramono Suko Legowo
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.176

Abstract

Kekerasan seksual merupakan isu yang menyebabkan kekhawatiran dalam masyarakat, setidaknya dalam dua dasawarsa terakhir, kasus kekerasan seksual konsisten mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi payung hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum perempuan terhadap kekerasan seksual di Indonesia serta untuk mengetahui apa urgensi disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan hukum terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual terus berjalan ke arah yang lebih baik seiring dengan dibentuknya lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, serta perbaikan substansi hukum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki nilai urgensi yang penting sebab terdapat terobosan-terobosan hukum baru yang dapat mengakomodasi perlindungan hukum perempuan yang selama ini belum dapat dipenuhi peraturan perundang-undangan sebelumnya.
Tanggung Gugat Orangtua Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak yang Belum Dewasa ( Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 04/Pdt.G/2017/Pn.Kph) Stefani Petrycia Berliana; Tri Lisiani Prihatinah; Bambang Heryanto
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.9

Abstract

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan adanya kerugian yang dirasakan oleh korbannya. setiap orang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena salahnya mewajibkan seorang tersebut harus membayar kerugian yang timbul akibat dari perbuatannya. namun bukan hanya perbuatannya saja, melainkan perbuatan orang lain juga dapat dimintakan tanggung jawabnya. kasus ini terjadi saat seorang anak menjadi korban pencabulan oleh kaka kelasnya di sekolah yang juga tempat dia belajar (pondok pesantren). Oleh hakim orangtua dan pemilik yayasan pondok pesantren tersebut dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  syarat-syarat  dan  juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian pertama bahwa putusan tersebut sudah memenuhi 5 (lima) syarat terjadinya perbuatan melawan hukum secara komulatif. Syarat tersebut   yaitu terjadinya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum berupa dilanggarnya hak orang lain yaitu pencabulan (Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak), kelalaian dari orang tua (1367 Ayat 2 KUH Perdata) dan guru (1367 Ayat 4 KUH Perdata) sehingga mereka harus bertanggung jawab. Atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugiaan materiil berupa dibayarnya biaya pengobatan dan kerugian immateriil berupa rasa malu yang dialami oleh korban dan keluarga korban. Berdasarkan teori condition sine qua non biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pengobatan merupakan sebab langsung dari adanya perbuatan melawan hukum yang dirasakan oleh korban. Hasil penelitian kedua bahwa dalam menentukan ganti rugi, hakim memutus berdasarkan 2 (dua) kerugian yakni kerugian materil sejumlah Rp.25.000.000;  dari yang dituntut  sebesar Rp.258.140.000; dan kerugian immateriil sejumlah Rp.200.000.000; dari yang di tuntut sebesar Rp.1.500.000.000;. dalam menentukan besarnya ganti rugi tersebut, hakim mendasarkan pada faktor kelayakan dan alat bukti tertulis yang bisa diajukan oleh penggugat.Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Orangtua, Kerugian 
ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM HUKUM ISLAM (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt) Muhammad Irsyad Haryanto; Tri Lisiani Prihatinah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3501

Abstract

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Realita atau kenyataan yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini, telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal baru yang ada di Indonesia dan mempunyai perdebatan. Penelitian ini menarik untuk dikaji dan dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt terkait adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Faqieh Al Amien mengenai permohonan pergantian jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjustifikasi unsur-unsur pergantian jenis kelamin dan untuk menganalisis akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menolak permohonan penggantian jenis kelamin pada penetapan pengadilan nomor 30/pdt.p/2022/PN.Pwt dan bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang telah melakukan penggantian jenis kelamin menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan doktrinal, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analisis, sumber data menggunakan data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis dan rapih. Metode analisis yang digunakan yaitu normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum hakim itu sendiri tidak menjelaskan secara rinci peraturan apa yang dilanggar baik dari hukum positif di Indonesia sendiri maupun dari hukum Islam sehingga hakim dalam memutuskan hanya berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan. Akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin juga berdampak pada hubungan Pemohon itu sendiri dengan masyarakat sekitar, keabsahan suatu perkawinan, dan dalam hal pembagian kewarisan itu sendiri.
DEED OF SALE AND PURCHASE IN PRUDENTIAL PRINCIPLE APPLICATION BASED ON AN ABSOLUTE POWER OF ATTORNEY (STUDY DECISION NUMBER: 2255 K/PDT/2014) GINA FELISSIMO HALEVI; TRI LISIANI PRIHATINAH; RIRIS ARDHANARISWARI
Authentica Vol 6, No 2 (2023)
Publisher : Notary Master Programe, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.atc.2023.6.2.393

Abstract

The displacement of land rights through sale and purchase is required to be carried out before the PPAT either directly by the parties or by the attorney given power, the party which has been given the power of attorney by the land owner (seller) or by the buyer with a power of attorney to sell, made before a Notary, however, power of attorney for selling can be the basis for buying and selling land as stated in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights issued on March 6 1982, to that, a Notary /PPAT must take an attentive action in the land sales process, despite the fact that the Notary/PPAT does not fully implement the principle of prudence, in addition, the legal validity of the Deed made is questionable. The formulation in this research is: (1) What is the validity of the use of an absolute power of attorney made by a notary in making a land sale and purchase deed? (2) How is the Precautionary Principle applied to the Preparation of Sale-Purchase Deeds by PPAT? This research was conducted using a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The research specification used is an analytical perspective, such as describing and analyzing facts through a statutory approach. The source of legal materials use library research data techniques based on research results. Notaries/PPATs in carrying out their duties and authority must always use the principle of prudence and either PPAT in making authentic deeds should be based on absolute power of attorney and the validity of the power of attorney, in which PPAT should have rejected from the start because absolute power of attorney is prohibited in the land buying and selling process.Keywords: Precautionary principle; Notary/PPAT; Absolute power of attorney.
Legal Protection of Architectural Works as Copyright: An Epistemological and Islamic Law Perspective Ruhtiani, Maya; Prihatinah, Tri Lisiani; Sulistyandari, Sulistyandari; Park, Hyun Kyung; Whindari, Yayuk
El-Mashlahah Vol 14 No 1 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v14i1.7645

Abstract

The research examined the problem of the legal protection of architectural works as copyright. It described the concept of the legal protection of architectural works based on the point of view of the philosophy of science and Islamic law. This research aimed to solve problems related to the infringement of architectural works as copyright through concepts in the philosophy of science and Islamic law. The research method used a philosophical approach and theoretical approach. The results showed that the legal protection of architectural works as copyrighted works from the epistemological point of view was based on the boundaries of science as obtained through experience. Then, it tested empirically to produce science with an objective, rational nature and methods carried out using science from acceptable and reliable researchers so that the results of architectural works by applying elements of culture, science and technology have the quality of works that are not in doubt of their authenticity. In Islamic law, the legal protection of architectural works leads to moral rights owned by the creator because of the principle of maslahah or public interest, which has the same concept as the Utilitarian theory proposed by Jeremy Bentham. Legal protection of architectural works as copyright refers to an epistemological point of view. Islamic law is based on moral rights as one of the inherent rights owned by the creator as the originality of the work that must be protected. In contrast, economic rights are considered an added value of the moral rights owned by the creator.
The Validity of The Sale And Purchase Deed Was Not Signed in The Presence of Land Deed Officer Titis Giriarti; Tri Lisiani Prihatinah; Sri Wahyu Handayani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i3.20844

Abstract

The sale and purchase deed is proof that the sale and purchase process has been carried out regarding land rights or ownership rights to apartment units made by land deed officer. In making sale and purchase deed is must be attended by the parties carrying out the legal action concerned or their authorized person and land deed officer. The problem raised in this research is the validity of the sale and purchase deed whose signing was not in the presence the land deed officer. The research aims to analyze the validity of deeds of sale not executed in the presence of a land deed officer and the responsibility of the land deed officer towards the aggrieved party in making such deeds. Deeds of sale that are not executed in the presence of a land deed officer are considered illegitimate because they fail to satisfy both the formal criteria. The responsibility of the land deed officer towards the aggrieved party regarding the making of deeds of sale takes the form of civil liability, responsible to compensate for the damages caused by their fault and materially compensate for the losses suffered
PERSEPSI PEGIAT JENDER TERHADAP KONSEP PASAL 31 AYAT (3) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG STATUS KEPALA KELUARGA Prihatinah, Tri Lisiani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, No 1 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.1.12

Abstract

Some of gender activists assume that status of husband as a head of household is discriminating wife. Therefore, they propose a gender equality model which gives the same status to both husband and wife as a head of household altogether. By using sociological method and feminist legal analysis, it is resulted that most gender activists who become the source of information in this research do not agree with the proposed model of gender equality because they do believe its legal consequence will burden more to the wife. However, they agree that women develop their economic ability to ear money. These gender activists do not want to amend Article 31 (3) Law Number 1 Year 1974. They understand this article as a reflection of substantive equality which recognizes husband as a head of household’s status is parallel with the burden of the responsibility.
PENERAPAN PENDEKATAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERJANJIAN TERTUTUP BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor : 31/KPPU-I/2019) Rizqi, Aditya Maulana; Prihatinah, Tri Lisiani; Sulistyandari, Sulistyandari
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.2.333

Abstract

AbstractThe purpose of this study to analyze the application of a juridical approach to the issue of Closed Agreements and to analyze legal protection for other business actors who suffer losses due to the existence of Closed Agreements in KPPU Decision Number: 02/KPPU-I/2013 and KPPU Decision Number 31/KPPU-I/2019. The approach method used in this research is normative juridical, with a statutory approach, case approach and conceptual approach. The data source used is secondary data with primary and secondary legal materials. The analytical method used in this research is a qualitative normative analysis method. The research results show that the KPPU in resolving the issue of Closed Agreements in Decision No. 02/KPPU-I/2013 and Decision no. 31/KPPU-I/2019 is not based on Perkom no. 5 of 2011, so both decisions are considered inappropriate. Preventive and repressive legal protection for other business actors in Decision No. 02/KPPU-I/2013 has been accommodated. However, in Decision no. 31/KPPU-I/2019 has not accommodated it repressively. Therefore, the KPPU should, in resolving the issue of Closed Agreements, base it on Business Competition Supervisory Commission Regulation Number 5 of 2011 and Law Number 5 of 1999. Decision No. 02/KPPU-I/2013 a rule of reason approach should be taken. Meanwhile, Decision No. 31/KPPU-I/2019 a per se illegal approach should be taken. Apart from that, Law Number 5 of 1999 and the KPPU should provide legal protection for other business actors who are harmed both preventively and repressively due to the existence of Closed Agreements.Keywords : Juridical Approach, Legal Protection, Closed Agreement. AbstrakPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan pendekatan yuridis terhadap permasalahan Perjanjian Tertutup. Selain itu,penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan akibat adanya Perjanjian Tertutup dalam Putusan KPPU Nomor : 02/KPPU-I/2013 dan Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam menyelesaikan permasalahan Perjanjian Tertutup pada Putusan No. 02/KPPU-I/2013 dan Putusan No. 31/KPPU-I/2019 tidak berdasarkan Perkom no. 5 Tahun 2011, sehingga kedua keputusan tersebut dinilai tidak tepat. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap pelaku usaha lain dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 telah diakomodir. Namun dalam Keputusan no. 31/KPPU-I/2019 belum mengakomodir hal tersebut secara represif. Oleh karena itu, hendaknya KPPU dalam menyelesaikan persoalan Perjanjian Tertutup harus mendasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 harus menggunakan pendekatan rule of Reason. diambil. Sementara itu, Keputusan Nomor 31/KPPU-I/2019 yang pendekatannya per se illegal harus diambil. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU hendaknya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha lain yang dirugikan baik secara preventif maupun represif akibat adanya Perjanjian Tertutup.Kata Kunci : Pendekatan Yuridis, Perlindungan Hukum, Perjanjian Tertutup.
KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK KEPERDATAAN DI INDONESIA Muhammad Adam Furqon; Sulistyandari; Tri Lisiani Prihatinah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.68

Abstract

Para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengakhiri perselisihan mereka dan menciptakan kepastian hukum melalui perdamaian yang telah mereka capai di depan notaris melalui akta notaris. Selain membantu dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat serta bagi keturunan mereka di masa depan, akta perdamaian juga diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum. Tetapi jika mereka telah menandatangani dokumen perdamaian, terutama yang dilakukan di depan notaris dengan akta perdamaian notaris, itu mungkin akan diperdebatkan sekali lagi. Keabsahan hukum akta perdamaian yang dilakukan oleh notaris dalam upaya menyelesaikan sengketa hukum perdata di Indonesia adalah masalah yang diangkat oleh penelitian ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode penelitian preskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efek mengikat akta perdamaian notaris setara dengan putusan hakim di tingkat pengadilan tertinggi. Selain itu tidak ada gunanya dan bertentangan dengan keadilan para pihak yang membuatnya dengan itikad baik, akta perdamaian telah dibuat. Hal ini, tentu saja, akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat maupun di antara partai-partai. Akta perdamaian notaris yang mengikatkan efek sebagai alat bukti di pengadilan memerlukan pemahaman dan kejelasan tentang esensi perdamaian itu sendiri.
Co-Authors Ade Muhammad Syamkirana Putra Amalita, Anggun Riska Anindita Ayudiya Paramitha Antonius Sidik Maryono Bambang Heryanto Bambang Heryanto Budiman Setyo Haryanto GINA FELISSIMO HALEVI Haedah Faradz Haedah Faradz Haedah Faradz Haedah Faradz Handayani, Sri Wahyu Harahap, Sarah Azzura Haryanto, Budiman Setyo Intan Rizki Putriana Kartono Kartono Lie Kwanyu Maharani Mustika Rahayu Muhammad Adam Furqon Muhammad Irsyad Haryanto Noor Asyik Park, Hyun Kyung Pramono Suko Legowo Rexon Manihuruk Ricky Yulianto Saputro RIRIS ARDHANARISWARI Rizqi, Aditya Maulana Ruhtiani, Maya Sarah Azzura Harahap Siska Tri Wibawati Siti Muflichah Stefani Petrycia Berliana Sulistyandar Sulistyandar Sulistyandari Sulistyandari, Sulistyandari Titis Giriarti Whindari, Yayuk Wibawati, Siska Tri Yaka Dampaka