Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum El-Mashlahah IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) Kosmik Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Authentica : Privat Law Journal Jurnal Idea Hukum Indonesian Journal of International Law Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Media Akademik (JMA) Soedirman Law Review
Tri Lisiani Prihatinah
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/ Pdt.G.S/2018/Pn.Pwt) Wibawati, Siska Tri; Prihatinah, Tri Lisiani; Haryanto, Budiman Setyo
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.44

Abstract

Penelitian ini dilakukan terhadap perkara dan Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. Pwt, dengan judul Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt? dan 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt ?. Adapun tujuan penelitiannya adalah : melakukan analisis mengetahui pertimbangan hukum hakim atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt dan bentuk tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 30/Pdt.G.S/2018/PN. Pwt.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis dan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa: pertama, 1. Pertimbangan Hakim yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan wajib menyerahkan objek hak tanggungan kepada kreditur, secara umum telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUHT. Akan tetapi dalam menyebutkan dasar hukum atas wanprestasinya debitur tidak tepat, karena menyebut Pasal 1234 KUH Perdata. Seharusnya yang digunakan adalah Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata. Dan kedua, 2.Tanggung jawab debitur atas utangnya terdiri dari dua hal, yaitu menyediakan seluruh kekayaannya sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan menyerahkan objek hak tanggungan pada saat eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf j tentang janji-janji hak tanggungan.Kata Kunci : Hak Tanggungan; Tanggung jawab; Wanprestasi
Studi Komparasi Kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional (Studi Putusan Nomor 88 Pk/Pdt.Sus-Arbt/2014 dan Putusan Nomor 86/ Pn/ Jkt.Pst/2002) Lie Kwanyu; Tri Lisiani Prihatinah; Sulistyandari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4647

Abstract

Arbitrase menjadi salah satu opsi dalam penyelesaian sengketa selain Pengadilan. Prosesnya yang cepat dan murah menjadi pilihan para pihak. Namun tidak jarang adanya ketidakpuasan terhadap putusan Arbitrase, yang membuat para pihak mengajukan pembatalan ke Pengadilan. Kasus dalam tesis ini meneliti terkait dua putusan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014 dan Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002. Kasus di Putusan tersebut bermula ketika terjadi Putusan Arbitrase dan salah satu pihak tidak menyetujui Putusan tersebut, kemudian melakukan permohonan pembatalan di Pengadila Jakarta Pusat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam membatalkan putusan Arbitrase Internasional dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Peneltian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan pendekatan kasus (Case Approach), (Statue Approach), dan (Comparative Approach). Tesis ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data ini menggunakan normative kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi pengadilan negeri Jakarta pusat dalam membatalkan putusan arbitrase internasional adalah tidak berwenang selama putusan arbitrase itu tidak dilakukan di Indonesia. Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, putusan Hakim sudah sesuai dengan UU Arbitrase terkait pembatalan Putusan Arbitrase pada Pasal 70 tidak dapat di buktikan dan Konvensi New York 1958 pada Pasal 5 Ayat 1 huruf e. Sedangkan Putusan Nomor 86/ PN/ Jkt.Pst/2002 Hakim tidak mendasarkan pada UU Arbitrase maupun dasar hukum pembatalan putusan arbitrase yang lain, hakim menilai bahwa keadaan Indonesia yang sedang krisis dan membuat hakim menyetujui pembatalan putusan arbitrase internasional.
Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr) Harahap, Sarah Azzura; Prihatinah, Tri Lisiani; Faradz, Haedah
Soedirman Law Review Vol 6, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.2.16070

Abstract

Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan melalui  penetapan pengadilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan  mengetahui akibat hukum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katholik. Putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, hakim seharusnya dapat menambahkan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 melahirkan akibat hukum perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara administratif kependudukan dan menutup celah hukum bagi perkawinan beda agama untuk mendapatkan pengakuan melalui penetapan pengadilan. 
TINJAUAN FILOSOFIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Prihatinah, Tri Lisiani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 2 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.2.61

Abstract

In the globalization era, there is less respect to the marriage institution due to the influence from different concepts of marriages from different countries. In the Indonesian context, one of the reasons comes from misunderstanding towards the nature of family law i.e. Marriage Law Number 1 Year 1974. Better understanding for all Indonesian to the law from phylosophical point of view is an essential effort to achieve the goal of marriage itself. A specific analysis has been given to the aspects of onthology, epistemology and actiology.  Kata kunci: filsafat, UU Perkawinan, Indonesia
The Validity of The Deed of Sale and Purchase and the Deed of Granting Rights and Legal Consequences for the Winner of the Auction Based on a Mock Agreement Amalita, Anggun Riska; Sulistyandari, Sulistyandari; Prihatinah, Tri Lisiani
Journal of Social Research Vol. 3 No. 4 (2024): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v3i4.1999

Abstract

The validity of a covenant must meet 4 conditions, namely an agreement that binds him, the ability to make an agreement, about a certain matter, and a lawful cause. One example is in the Supreme Court Decision Number 655 K / Pdt / 2014 and Review Decision Number 636 PK / Pdt / 2016, there are differences in decisions regarding the Deed of Sale and Purchase and the Deed of Granting Rights of Dependents on the basis of a mock agreement. This study aims to analyze the validity of the sale and purchase deed and the deed of granting dependent rights as well as the legal consequences for the auction winner based on a mock agreement. The research method used is normative juridical, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used in this study are secondary data obtained from literature studies. The results of the research obtained are the Validity of the Deed of Sale and Purchase of land rights based on receivables in the Supreme Court Decision Case Number 655 K / Pdt / 2014 states that the Sale and Purchase Deed made by PPAT is invalid and null and void. This is because in making the Deed of Sale and Purchase by PPAT based on the temple agreement made by a Notary, it does not meet the material requirements of an authentic deed, namely the non-fulfillment of the elements of a halal cause as stipulated in Articles 1335 and 1337 of the Civil Code, thus it also cancels the crossing out of the name in the land certificate from the Plaintiff to the Defendant carried out by BPN. In the decision of Review Decision Number 636 PK / PDT / 2016 stated that the Deed of Sale and Purchase and Deed of Granting Rights of Dependents were valid and there was no pretend agreement. The winner of the auction based on the Minister of Finance Regulation No. 93/2010 on auction implementation guidelines is the buyer who submits the highest bid and is certified as the winner of the auction by the Auction Officer. Article 41 paragraph (1) of Government Regulation No. 24/1997 on land registration explains that the transfer of land rights through transfer of rights by auction can only be registered if proven by quotation of auction minutes made by auction officials.
Application of the Principles of Good Faith and Pacta Sunt Servanda in Unequal Construction Contracts: A Case Study of B2B Developer–Contractor Setijanto, Augustinus; Permatasari, Corina; Artahana, Nana; Hadamean, Join; Alam, Peto Syamsul; Koeswanto, Arief; Anggoro, Prastiwo; Prihatinah, Tri Lisiani
IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 9 No 1 (2026): Jan - Feb 2026
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/ijebd.v9i1.3494

Abstract

The legal relationship between developers and contractors in business-to-business (B2B) construction contracts in Indonesia often shows a significant imbalance of power. Although formally the contract is made based on the principle of freedom of contract, substantively the legal relationship often deviates from the principles of fairness and balance that form the basis of contract law. This paper examines the application of two fundamental principles in contract law, namely good faith and pacta sunt servanda, which means that every agreement made legally is binding on the parties who made it (Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code) in the practice of biased construction contracts, particularly when developers modify FIDIC standard contracts by removing or limiting clauses that are detrimental to their interests, such as the Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB), the right to an extension of time (EoT), and the right to suspend payment. This study uses a normative-juridical approach with case and comparative analysis methods, examining actual practices between developers and contractors experiencing delays, variation orders, and payment delays. The results of the analysis show that the removal of these protective mechanisms not only creates the potential for structural default but also constitutes a violation of the principle of good faith in the implementation of contracts as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Meanwhile, the pacta sunt servanda principle cannot be applied absolutely if the substance of the contract contains a striking imbalance and violates propriety (Article 1339 of the Civil Code). This paper offers an update in the form of a reinterpretation of the principle of good faith as a corrective instrument against exploitative clauses, as well as a proposal for the establishment of a national DAAB institution with proportional costs to uphold contractual justice. Thus, the application of contract law in construction contracts must be directed towards substantive balance and a fair relational relationship between developers and contractors, so that national development objectives can be achieved without causing protracted disputes.
Co-Authors Ade Muhammad Syamkirana Putra Alam, Peto Syamsul Amalita, Anggun Riska Anggoro, Prastiwo Anindita Ayudiya Paramitha Antonius Sidik Maryono Artahana, Nana Bambang Heryanto Bambang Heryanto Budiman Setyo Haryanto GINA FELISSIMO HALEVI Hadamean, Join Haedah Faradz Haedah Faradz Haedah Faradz Haedah Faradz Handayani, Sri Wahyu Harahap, Sarah Azzura Haryanto, Budiman Setyo Intan Rizki Putriana Kartono Kartono Koeswanto, Arief Lie Kwanyu Maharani Mustika Rahayu Muhammad Adam Furqon Muhammad Irsyad Haryanto Noor Asyik Park, Hyun Kyung Permatasari, Corina Pramono Suko Legowo Rexon Manihuruk Ricky Yulianto Saputro RIRIS ARDHANARISWARI Rizqi, Aditya Maulana Ruhtiani, Maya Sarah Azzura Harahap Setijanto, Augustinus Siska Tri Wibawati Siti Muflichah Stefani Petrycia Berliana Sulistyandar Sulistyandar Sulistyandari Sulistyandari, Sulistyandari Titis Giriarti Whindari, Yayuk Wibawati, Siska Tri Yaka Dampaka