Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.154
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Widya Yuridika Jurnal Profiet Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Enrichment : Journal of Management Majalah Ilmiah Matematika dan Statistika (MIMS) Sehat Masada Jurnal Ilmiah Al-Hadi Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Professional Nursing (IJPN) International Journal of Social Service and Research Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Buana Pengabdian Jurnal Pendidikan Profesi Guru Jurnal Hukum dan Keadilan Cateris Paribus Journal
Sartika Dewi
Magister Kenotariatan UNDIP
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN SHOPEE TERHADAP E-SERVICE QUALITY DI KOTA PEKANBARU Dewi, Sartika; Taufiqurrahman, Taufiqurrahman; Rendra, Wasnury
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Vol 10, No 1 (2023): (Januari - Juni)
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the level of customer satisfaction with the e-ServiceQuality provided by Shopee and to find out which Shopee service attributes needto be prioritized to improve and meet customer satisfaction. The variables used inthis study are the dimensions of e-Service Quality, which consist of; efficiency,system availability, fulfillment, privacy, responsiveness, compensation, andcontacts. The method chosen in this research is the Customer Satisfaction Index(CSI) method, the e-Service Quality method, and the Importance PerformanceAnalysis (IPA) method. This research was conducted on Shopee users who live inPekanbaru City, with a total sample of 120 respondents using a purposivesampling method. Testing and data processing was carried out with the help ofSPSS 21 and Ms. Excel. The results showed that the overall Shopee customersatisfaction index in Pekanbaru City based on the CSI calculation was "satisfied"with a value of 72.97%. Based on the overall e-Servqual calculation -0.32, whichmeans that the service quality from Shopee as a whole is not maximized. Based onthe results of the IPA calculation, 3 attributes need to be prioritized forimprovement or improvement (quadrant I). 10 attributes that need to bemaintained (quadrant II), 10 attributes that have low priority by the user(quadrant III), and 1 attribute that can be removed (quadrant IV). Keywords: Customer Satisfaction, e-Service Quality, Customer Satisfaction Index(CSI), Importance Performance Analysis (IPA)
Analisis Yuridis Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri Terkait Pemberian Uang Saku Sutrisno, Sutrisno; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.6505

Abstract

Program pemagangan merupakan salah satu inisiatif strategis yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dalam implementasinya, program ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni Pemagangan Dalam Negeri dan Pemagangan Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Bab III Perjanjian Pemagangan, Pasal 10 ayat (2) huruf (e) yang mengatur mengenai besaran uang saku, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Namun, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya terealisasi secara optimal oleh seluruh pelaku industri. Fenomena di Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan menjalankan program pemagangan secara konsisten dan sesuai ketentuan. Bahkan, dalam beberapa kasus, peserta magang tidak memperoleh kompensasi uang saku yang proporsional dengan hak-haknya sebagai peserta. Kondisi tersebut memunculkan keresahan dan menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menjamin kepastian hukum terkait pemberian uang saku, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi peserta magang di sektor industri. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melalui analisis terhadap teori-teori hukum, asas-asas keadilan, serta regulasi yang mengatur ketenagakerjaan. Temuan dalam studi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar terkait absennya regulasi yang secara eksplisit mengatur angka ideal uang saku yang diberikan kepada peserta magang. Ketidakjelasan ini pada akhirnya menimbulkan ketimpangan, terutama dalam kaitannya dengan standar Upah Minimum Kabupaten Karawang, dan mencerminkan belum terpenuhinya asas kesetaraan dalam pelaksanaan program pemagangan di tingkat lokal.Adanya Perbup Karawang No. 19 tahun 2025 yang mengatur tentang Program Pemagangan di dalam Negeri juga menuai pro dan kontra karena sejatinya tidak mengikat untuk dijalankan, mengingat tidak mengatur jelas tentang sanksi apabila program pemagangan ini tidak dijalankan apalagi terkait besaran uang saku yang diatur dalam Pasal 17 huruf e yakni besaran uang saku sebesar 80% dari upah minimum Kabupaten Karawang yang justru apabila tidak dijalankan maka tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi bagi pelanggar aturan tersebut maka perlu dikaji ulang aturan perbup Karawang tersebut tentu dengan menyesuaikan adanya aturan dari pemerintah pusat mengenai pembaharuan UU terkait Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dikaji dan akan dibuatkan naskah akademiknya. Suatu aspek yang mempengaruhi hambatan adalah masih menuai pro dan kontra di internal perusahaan antara serikat ialah dan management, dengan paradigma upah murah, dan sarana prasarana yang belum memadai selanjutnya dapat berpotensi menjadi permasalahan atau Perselisihan Hubungan Industrial.
Pengaruh Online Customer Review Dan Rating Terhadap Minat Beli Produk Pada Layanan Aplikasi Shopee Dewi, Sartika; Marpaung, Nicholas; Siregar, Onan Marakali
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

etika berbelanja online, konsumen sering merasa kesulitan untuk menilai apakah produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkaan atau sehingga hal tersebut mempengaruhi minat beli konsumen. Oleh karena itu konsumen berusaha memperoleh informasi melalui review dan rating yang tersedia di berbagai platform online termasuk e-marketplace Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh online customer review dan rating terhadap minat beli produk pada layanan aplikasi Shopee (studi pada pengguna aplikasi Shopee di kota Medan). Pengaruh antara online customer review dan rating akan dianalisis secara parsial dan simultan terhadap minat beli produk pada layanan aplikasi Shopee studi pada pengguna aplikasi Shopee di kota Medan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi Shopee di kota Medan. Adapun jumlah sampel sebanyak dalam penelitian ini sebanyak 96 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa online customer review dan rating berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap minat beli produk pada layanan aplikasi Shopee studi pada pengguna aplikasi Shopee di kota Medan. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,928, dimana hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel online customer review (X1) dan rating (X2) terhadap minat beli konsumen (Y) sebesar 92,8% sehingga hubungan antar variabel tersebut dapat dikategorikan sangat erat. Serta nilai adjusted r square sebesar 0,858 ataupun nilai koefisien determinan menampilkan bahwa variabel online customer review (X1) dan rating (X2) terhadap minat beli konsumen (Y) sebesar 85,5%, sedangkan 14,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG DALAM UPAYA PREVENTIF MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN KARAWANG Abas, Muhamad; Irwanto, Danang; Dewi, Sartika
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6223

Abstract

Corruption is a serious issue that has a broad impact on economic stability, social structures, and public trust. Karawang Regency, as a region with rapid economic growth, also faces a high risk of corruption. The Karawang District Prosecutor’s Office holds a strategic role in preventive efforts through various educational and supervisory programs. The research problem or main discussion in this study is how the Karawang District Prosecutor’s Office plays a role in preventing corruption crimes and whether the relationship between the legal structure, legal substance, and legal culture can support efforts to prevent corruption by the prosecutor's office. This research is normative legal research with a juridical-normative approach, encompassing statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through literature studies of legislation, prosecutorial policies, and relevant legal literature. Data analysis is carried out descriptively-analytically using legal interpretation techniques and comparative analysis. The research results show that the Karawang District Prosecutor’s Office has implemented various preventive strategies, such as the "Prosecutors Enter Schools" (Jaksa Masuk Sekolah/JMS) Program, the "Prosecutors Guard Villages" (Jaksa Jaga Desa) Program, and the "Prosecutors as Fishermen's Friends" (Jaksa Sahabat Nelayan) Program. In addition, supervision of regional strategic projects is carried out to prevent abuse of authority. However, there are challenges such as limited human resources, lack of coordination between institutions, and low public legal awareness. By strengthening regulations, transparency, and accountability, it is expected that corrupt practices can be minimized and the integrity of government governance can be enhanced
Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2024/Pn Kwg) Suroso, Zulfiansyah Yusuf; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6246

Abstract

Artikel ini membahas penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengkaji Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kwg sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait pemberian rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif bagi pecandu narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolong kecil dan tidak ditemukan indikasi sebagai pengedar. Padahal, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi, baik terhadap terdakwa yang terbukti bersalah maupun tidak. Ketidakhadiran hasil asesmen ketergantungan dari BNN dalam pertimbangan hakim menjadi faktor penghambat diterapkannya pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pemidanaan dan tujuan humanis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman aparat hukum terhadap urgensi rehabilitasi bagi pengguna narkotika.
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CYBERBULLYING CASES IN INDONESIA dewi, Sartika; Arafat , Zarisnov; Margayasa , Ketut
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 5 (2025): JHK-August
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i5.391

Abstract

The development of information technology has opened up new spaces for people to communicate and express themselves through digital media. However, this progress has also given rise to new forms of crime, one of which is cyberbullying, an act of bullying carried out through electronic devices and the internet. The purpose of this study is to determine how law enforcement and obstacles to law enforcement in cases of cyberbullying. The research method used is normative juridical research with data collection using literature studies, data analysis used in this study using legal reasoning methods. The results of the study Cyberbullying is a form of bullying in cyberspace using digital technology. Law enforcement against cyberbullying is also regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Transaction Information, formerly known as Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). In cases of cyberbullying, the Criminal Code can be used as a basis for criminal acts, such as in Articles 310, 311, and 315 of the Criminal Code. However, currently the most referred to legal basis for cyberbullying is Article 315. Obstacles in enforcing the law in cyberbullying cases include legislative factors, law enforcement factors, factors of facilities or means that support law enforcement, community factors and cultural factors.
BUDAYA KOMUNIKASI GURU PENDIDIKAN AQIDAH AKHLAK DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA KELAS VIII MTs HASANUDDIN MEDAN Dewi, Sartika; Harahap, Abdi Syahrial
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 11 No 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v11i1.4964

Abstract

Fenomena dekadensi moral di kalangan remaja, seperti kurangnya disiplin, rendahnya rasa hormat terhadap guru dan teman sebaya, serta meningkatnya pengaruh negatif lingkungan, menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Keberhasilan pembelajaran ini tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, melainkan sangat dipengaruhi oleh budaya komunikasi yang dibangun guru dalam interaksi dengan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya komunikasi guru Aqidah Akhlak dalam membentuk karakter siswa kelas VIII di MTs Hasanuddin Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan Kepala Madrasah, guru Aqidah Akhlak, dan siswa, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya komunikasi guru Aqidah Akhlak terbentuk melalui pola komunikasi verbal dan nonverbal yang santun, dialogis, dan edukatif. Komunikasi ini berperan bukan hanya sebagai sarana penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai teladan yang membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan akhlak mulia siswa. Faktor pendukung mencakup kompetensi komunikasi guru, dukungan sekolah, keterlibatan orang tua, serta lingkungan belajar yang kondusif. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu, perbedaan karakter siswa, dan pengaruh lingkungan pergaulan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya komunikasi guru Aqidah Akhlak efektif dalam mendukung pembentukan karakter siswa, meskipun masih diperlukan strategi komunikasi yang lebih inovatif, humanis, dan kolaboratif. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan model pembelajaran Aqidah Akhlak yang berorientasi pada pembinaan karakter serta inspirasi bagi guru dalam membangun budaya komunikasi yang mendidik dan menumbuhkan akhlak mulia.
THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN IMPLEMENTING ORDER IN THE KARAWANG PUBLIC SPACE Pebriyani, Pebriyani; Dewi, Sartika; Abas, Muhamad
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2024): JURNAL DUSTURIAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v14i2.25648

Abstract

Local governments are required to build public facilities and spaces for the benefit of the community. The success of a government is measured by its ability to construct safe and comfortable facilities. Public facilities must be maintained to ensure community comfort. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Karawang Regency deploys its members in public spaces to maintain order. This qualitative research uses an empirical juridical approach to understand the roles and challenges of Satpol PP. The findings aim to improve the effectiveness of Satpol PP in maintaining public order in open spaces.
Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Arafat, Zarisnov; Dewi, Sartika; Ramadha, Bagus Satriyo; Amaliya, Lia; Hermawati, Anisa
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5212

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hal yang paling dirasakan atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi saat ini adalah hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintahan dalam pengelolaan anggaran negara termasuk menurunnya minat investasi di Indonesia karena rumitnya pengurusan perizinan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna kegiatan berbisnis sehingga menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi. Banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelakunya, ternyata tidak menimbulkan banyak dampak positif, sehingga tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan masih saja sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut identifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia? dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari peneliti adalah penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan di Indonesia masih banyak dipengaruhi pertimbangan non yuridis sehingga sulit untuk mewujudkan cita kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilannya
Suntik Mati (Euthanasia) dalam Perspektif Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dewi, Sartika; Amaliya, Lia; Arafat, Zarisnov; Gagarin Akbar, Muhammad Gary
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5781

Abstract

The development of treatment or medical procedures is greatly utilized by humans to cure diseases and even to end a person's life or death. If a human experiences pain and there is no longer any hope for him to recover, plus several other factors that aggravate his situation, it can give rise to thoughts of ending his life. With advances in technology in the health sector, someone who can no longer stand the pain they are suffering from can ask a doctor to end their life. In medical terms, a person's request to a doctor to end their life because they can no longer stand the pain is usually called euthanasia. Lethal injection (Euthanasia) is the act of ending the life of a person who is experiencing very severe suffering (illness) and is medically incurable. This research aims to determine the regulations for lethal injection (euthanasia) from a positive health and legal perspective in Indonesia. The research method uses a normative juridical approach which is descriptive. Data sources consist of secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. The data collection method is literature study, then the data is analyzed qualitatively. Euthanasia, whether active or passive, is contrary to human rights. Doctors must not carry out any action that could take the patient's life, because the patient's health and safety is the highest law for doctors. Indonesia does not recognize the right to die as reflected in Article 461 of the Criminal Code, so a patient does not have the right to determine his death even if the request is based on the patient's sincerity
Co-Authors Abas, Muhamad Abas, Muhammad Abdillah, Banny AKDEN SIMANIHURUK Alghifari, Zakaria Restu Amaliya, Lia Amri, Qoonitah Arafat , Zarisnov Arafat, Zarisnov Asfar, A.M.Irfan Taufan Asfar, Andi Muhamad Iqbal Akbar Asyhadi, Farhan Casmita, Kusnadi Christy, Nirena Ade Damarwulan, Liza Mumtazah Damayanti, Wiwi Ferudyn, Ade Yusuf Gagarin Akbar, Muhammad Gary Gagarin, M.Gary Ganika, Gerry Gunawan, Rizka Putri Habibah, Tira Harahap, Abdi Syahrial Hardiansyah, Dicky Hendra Cipta Hidayat, Anwar Illahi, Ilham Indah Nurhayati Irwanto, Danang Ladung, Fajar Lestariningtyas, Stefani Ratu Mahfud, Fuad Margayasa , Ketut Marpaung, Nicholas Mega Agrianty, Firly Muhamad Abas Muhammad Latif Nisa Hermawati, Nisa Nurannisa, Andi Nurbaliza, Violita Nurzannah Pahlepi, Hendra Pebriyani, Pebriyani Rahayu, Syudiyah Rahmadhani, Defirstta Ramadha, Bagus Satriyo Ramadhan, Ibnu Yustiya Ramdhani, Muhamad Sadam Rendra, Wasnury Rizal Aripin Rosidawati Wiradirja, Imas S.A, Rd.N.Sayyidatussa'adah Sadam M, Mochammad Reyza Safitri Mudriyani, Ajeng Sajaratud Dur, Sajaratud Santosa, Sandiya Adi Shidqi Mubarok, Muhammad Siallagan, Christian J Siregar, Onan Marakali Sitepu , Sri Rezeky Sitepu, Sri Rezeki Sulaeman Sulaeman Suroso, Zulfiansyah Yusuf Sutrisno, Sutrisno Syukri, Fitriyani Taufiqurrahman Taufiqurrahman Widasari, Widasari Yani, Abdul Zainab Zainab