Claim Missing Document
Check
Articles

STATUS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN Purwanto, Gunawan Hadi; Mansur, Mochamad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1190

Abstract

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat NIkah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Purwanto, Gunawan Hadi
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.425

Abstract

Perkawinan sesungguhnya suatu perbuatan konkret dan nyata yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melahirkan hubungan dalam sebuah keluarga, melahirkan keturunan, menghasilkan harta benda kekayaan yang mampu menunjang kehidupan berumah tangga, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika hasrat melaksanakan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang berlainan keyakinan, dan sudah pasti cara dan proses pengesahan di setiap agama dan kepercayaan masing-masing juga berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan diakhiri dengan analisis deskriptif kualitatif. Disimpulkan bahwa pengajuan perkara permohonan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: legal standing para Pemohon, Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing. Serta perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa secara lex spesialis tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai fondasi dasar yang mutlak harus dipenuhi dalam melangsungkan proses perkawinan.
Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro Purwanto, Gunawan Hadi; Ulya, Dian Nabila Himmatul; Wulandari, Tri
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.772

Abstract

Perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan memiliki kesempatan yang sama apabila menghadapi persoalan dengan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangga ataukah berpisah dengan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundangan dan analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan daripada penetapan nafkah terhadap suami mengajukan cerai talak yang diputuskan secara verstek dan menganalisis perspektif keadilan terhadap keberlakuan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak terhadap verstek. Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak ketika pihak istri tidak hadir di persidangan namun diketahui keberadaannya dan oleh majelis hakim secara ex officio menetapkan pembebanan nafkah tersebut secara variatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, asas kewajaran, asas kemampuan suami, serta asas-asas penting lainnya dalam hukum acara peradilan agama, dan dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Penetapan pembebanan nafkah oleh Majelis Hakim sudah adil dan progresif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kedudukan suami dan istri yang berperkara meskipun secara verstek.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LIMBAH BONGGOL JAGUNG SEBAGAI MEDIA TANAM JAMUR DI DESA PEJOK KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Cahya Ramadhoni, Habib; Nurul Kusumaningtiyas, Silvya; Istikomah, Istikomah; Mia Dwi Lestari, Greyana; Vatrysia, Nadila; Duandra Ramadhan Firdaus, Abilsa
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 9 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i9.3300-3306

Abstract

Desa Pejok, khususnya Dusun Kali Kunci, memiliki masalah dalam pengolahan limbah pertanian bonggol jagung. Optimalisasi pemanfaatan limbah bonggol jagung sebagai media tanam jamur janggel diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pejok. Dengan mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi, masyarakat dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa tahap; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Program ini berkolaborasi dengan kelompok tani Desa Pejok. Kelompok tani yang hadir melihat serta mengamati langsung proses pembudidayaan jamur janggel dengan media tanam bonggol jagung ini. Setelah 2 minggu, jamur akan tumbuh lalu hasil pembudidayaan ini akan disosialisakin di dusun Kali Kunci pada satu titik kumpul di rumah bapak Kepala Dusun.  Program ini sukses dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan bonggol jagung sebagai media tanam jamur. Program ini juga mendorong pengembangan produk makanan inovatif yang memanfaatkan bonggol jagung, sehingga meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis dari limbah pertanian.
PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEMANANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA DI DESA PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Fatmawati, Rahmah; Junianti, Winda; Soleh, M. Khoirul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 6 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i6.2024-2030

Abstract

Dalam menghadapi persoalan pada masyarakat pedesaan yang semakin kompleks menyebabkan pemerintah desa sebagai pihak yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat harus secara aktif menjadi garda terdepan dalam menghadapi maupun menyelesaikan setiap problematika yang timbul dalam masyarakat tersebut. Desa Pungpungan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberagaman jenis organisasi pencak silat mulai dari Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Kera Sakti, maupun Pencak Organisasi. Keberadaan organisasi pencak silat tersebut sedikit banyak juga menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat hingga akhirnya timbul perkelahian antar individu organisasi. Belum lagi banyaknya persoalan ketertiban lainnya di masyarakat semacam banyaknya pengamen, sales yang keluar masuk rumah masyarakat membuat semakin tidak nyaman lingkungan masyarakat di Desa Pungpungan. Selain itu, pada masyarakat desa juga masih banyak yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, sungai, maupun fasilitas umum lainnya menyebabkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah desa pungpungan berinisiatif untuk menyusun regulasi di tingkat desa berupa peraturan desa yang setidaknya dapat dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa agar masyarakat merasa nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi anggota masyarakat yang semakin produktif dan energik.
ESENSI PENETAPAN IURAN SIMPANAN TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TAPERA Amalia, Yuli Sinta Nur; Purwanto, Gunawan Hadi; M.Yasir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1052

Abstract

Tapera merupakan program pemerintah Indonesia guna meningkatkan dan membantu masyarakat memperoleh perumahan yang layak. Penelitian skripsi ini menganalisis landasan-landasan perubahan regulasi pemotongan gaji pekerja untuk iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) dari peraturan Pemrintah(PP) Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan kepentingan pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan tersebut . Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipai masyarakat dalam program Tapera,serta memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Namun, masih terdapat banyat tantangan dalam implementasi dan pasti akan mengalami banyak permasalahan hukum yang akan timbul seperti keterbatasan dana dan kesenjangan akses perumahan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan implementasi dan pengawasan pengelolaan dana Tapera agar pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pekerja yang menjadi peserta Tapera.
Tradisi Larung Sesaji: Analisis Nilai Sosial Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban Dinda Nur Safitri; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3113

Abstract

Tradisi Larung Sesaji di Kelurahan Karangsari merupakan praktik budaya pesisir yang mencerminkan rasa syukur, penghormatan terhadap alam, dan penguatan identitas sosial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai sosial, moral, spiritual, dan ekologis dalam tradisi tersebut, menganalisis partisipasi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberlanjutannya. Dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa Larung Sesaji mengintegrasikan fungsi sosial, kultural, dan spiritual yang memperkuat kohesi masyarakat dan hubungan harmonis dengan alam. Partisipasi lintas generasi menjadi sarana penting bagi transmisi kearifan lokal, sementara simbol-simbol ritual mengandung nilai syukur dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Keberlanjutan tradisi terjaga melalui kemampuan masyarakat beradaptasi dengan modernisasi tanpa menghilangkan esensi ritual. Kesimpulannya, Larung Sesaji tetap menjadi tradisi yang memperkuat identitas dan pelestarian budaya masyarakat pesisir Karangsari.
Studi Perbandingan Rangkaian Prosesi Perkawinan Dalam Tradisi Ngemblok Dan Tradisi Boyongan Aprilia Susanti, Mustika Ayu; Purwanto, Gunawan Hadi; Alamanda, Asri Elies
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3158

Abstract

Penelitian ini mengkaji rangkaian prosesi perkawinan dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang hingga kini tetap dijalankan sebagai bagian dari hukum adat Jawa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan kedua tradisi serta menilai tingkat ketaatan masyarakat dalam melestarikannya di tengah perubahan sosial dan pengaruh hukum formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ngemblok menekankan penyampaian niat oleh pihak perempuan, musyawarah keluarga, dan simbol-simbol seserahan sebagai wujud legitimasi sosial. Sementara itu, Boyongan menonjolkan perpindahan calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, kehati-hatian kosmologis, serta penggunaan penanggalan Jawa dalam menentukan waktu yang dianggap membawa keberuntungan. Masyarakat tetap konsisten melaksanakan kedua tradisi dengan berbagai penyesuaian tanpa menghilangkan nilai inti. Kesimpulannya, Ngemblok dan Boyongan berfungsi sebagai living law yang mampu beradaptasi dan tetap relevan berdampingan dengan hukum formal di era modern.
Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia Dewi Tiarawati; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3395

Abstract

Indonesia menghadapi permasalahan fragmentasi pengelolaan aset negara, rendahnya efisiensi investasi, serta persaingan global yang semakin meningkatkan kebutuhan akan lembaga pengelola investasi yang profesional. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Danantara dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Danantara didorong oleh ketidakefisienan pengelolaan aset BUMN, kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta upaya meningkatkan daya saing investasi internasional. Namun, Danantara juga menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, kekaburan norma hukum, keterbatasan transparansi, dan isu akuntabilitas terkait risiko kerugian investasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan moral hazard dalam pengelolaan aset negara. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta prinsip tata kelola yang baik agar Danantara dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel.
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3908-3915

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dasar atas rasa prihatin terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena perkawinan dibentuk bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Ketidakmampuan mengolah setiap permasalahan yang dihadapi sangat besar kemungkinan memutuskan untuk mengakhiri bingkai rumah tangga yang dijalin dengan ikatan suci harus berakhir pada gerbang perceraian meskipun peristiwa tersebut dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat kondisi sulitnya mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga menjadi alasan tersendiri yang mendasari penulis untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut penulis bertujuan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih dan sayang dalam rumah tangga. Selain itu, mengenalkan kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia agar setiap keluarga berupaya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga masing-masing ke arah sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab terkait tema pembahasan, dan hasil kegiatan yang dicapai masyarakat memiliki pemahaman dan semangat untuk memperbaiki kualitas keluarga dengan standar yang diatur mengenai keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.