Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.515
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA LEGAL BRIEF Journal of Judicial Review Jurnal Independent Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Binamulia Hukum
Gunawan Hadi Purwanto
Universitas Bojonegoro
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Memproduksi Produk Olahan Bawang Merah Di Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro Purwanto, Gunawan Hadi; Istikomah, Istikomah; Lestari, Greyana Mia Dwi; Kamila, Tarisa Syafa
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 9, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v9i3.6172

Abstract

UMKM Desa Pejok yang dikelola oleh ibu-ibu kader PKK merupakan UMKM yang berfokus pada pengolahan bawang merah menjadi produk bawang goreng. UMKM ini menghadapi tantangan dalam pemasaran produk, karena saat ini pemasaran dilakukan secara terbatas, yang mengakibatkan penjualan yang kurang optimal. Penelitian atau Pengapdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi produk olahan bawang merah sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan melalui metode pelatihan dan pendampingan. Dari pelatihan yang telah dilakukan mengenai pembuatan bawang goreng kepada 55 kader PKK, pemahaman ibu-ibu terhadap proses pembuatan bawang goreng dari bahan baku bawang merah telah meningkat. Melalui pelatihan ini, ibu-ibu kader PKK dapat mengoptimalkan penggunaan bawang merah sebagai bahan utama dalam menghasilkan bawang goreng yang diminati pasar, sehingga menciptakan produk olahan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Pendampingan yang dilakukan oleh tim KKN dalam pengelolaan UMKM telah berhasil membawa dampak signifikan terhadap penjualan bawang goreng. Dalam kurun waktu 2 minggu, terjual sebanyak 100 pcs. Peningkatan penjualan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan, termasuk perubahan pada kemasan, logo, dan desain produk, memberikan hasil positif bagi UMKM. 
STATUS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN Purwanto, Gunawan Hadi; Mansur, Mochamad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1190

Abstract

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat NIkah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Purwanto, Gunawan Hadi
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.425

Abstract

Perkawinan sesungguhnya suatu perbuatan konkret dan nyata yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melahirkan hubungan dalam sebuah keluarga, melahirkan keturunan, menghasilkan harta benda kekayaan yang mampu menunjang kehidupan berumah tangga, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika hasrat melaksanakan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang berlainan keyakinan, dan sudah pasti cara dan proses pengesahan di setiap agama dan kepercayaan masing-masing juga berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan diakhiri dengan analisis deskriptif kualitatif. Disimpulkan bahwa pengajuan perkara permohonan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: legal standing para Pemohon, Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing. Serta perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa secara lex spesialis tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai fondasi dasar yang mutlak harus dipenuhi dalam melangsungkan proses perkawinan.
Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro Purwanto, Gunawan Hadi; Ulya, Dian Nabila Himmatul; Wulandari, Tri
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i1.772

Abstract

Perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan memiliki kesempatan yang sama apabila menghadapi persoalan dengan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangga ataukah berpisah dengan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundangan dan analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan daripada penetapan nafkah terhadap suami mengajukan cerai talak yang diputuskan secara verstek dan menganalisis perspektif keadilan terhadap keberlakuan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak terhadap verstek. Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak ketika pihak istri tidak hadir di persidangan namun diketahui keberadaannya dan oleh majelis hakim secara ex officio menetapkan pembebanan nafkah tersebut secara variatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, asas kewajaran, asas kemampuan suami, serta asas-asas penting lainnya dalam hukum acara peradilan agama, dan dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Penetapan pembebanan nafkah oleh Majelis Hakim sudah adil dan progresif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kedudukan suami dan istri yang berperkara meskipun secara verstek.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LIMBAH BONGGOL JAGUNG SEBAGAI MEDIA TANAM JAMUR DI DESA PEJOK KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Cahya Ramadhoni, Habib; Nurul Kusumaningtiyas, Silvya; Istikomah, Istikomah; Mia Dwi Lestari, Greyana; Vatrysia, Nadila; Duandra Ramadhan Firdaus, Abilsa
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 9 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i9.3300-3306

Abstract

Desa Pejok, khususnya Dusun Kali Kunci, memiliki masalah dalam pengolahan limbah pertanian bonggol jagung. Optimalisasi pemanfaatan limbah bonggol jagung sebagai media tanam jamur janggel diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pejok. Dengan mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi, masyarakat dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa tahap; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Program ini berkolaborasi dengan kelompok tani Desa Pejok. Kelompok tani yang hadir melihat serta mengamati langsung proses pembudidayaan jamur janggel dengan media tanam bonggol jagung ini. Setelah 2 minggu, jamur akan tumbuh lalu hasil pembudidayaan ini akan disosialisakin di dusun Kali Kunci pada satu titik kumpul di rumah bapak Kepala Dusun.  Program ini sukses dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan bonggol jagung sebagai media tanam jamur. Program ini juga mendorong pengembangan produk makanan inovatif yang memanfaatkan bonggol jagung, sehingga meningkatkan nilai guna dan nilai ekonomis dari limbah pertanian.
PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEMANANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA DI DESA PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Fatmawati, Rahmah; Junianti, Winda; Soleh, M. Khoirul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 6 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i6.2024-2030

Abstract

Dalam menghadapi persoalan pada masyarakat pedesaan yang semakin kompleks menyebabkan pemerintah desa sebagai pihak yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat harus secara aktif menjadi garda terdepan dalam menghadapi maupun menyelesaikan setiap problematika yang timbul dalam masyarakat tersebut. Desa Pungpungan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberagaman jenis organisasi pencak silat mulai dari Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Kera Sakti, maupun Pencak Organisasi. Keberadaan organisasi pencak silat tersebut sedikit banyak juga menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat hingga akhirnya timbul perkelahian antar individu organisasi. Belum lagi banyaknya persoalan ketertiban lainnya di masyarakat semacam banyaknya pengamen, sales yang keluar masuk rumah masyarakat membuat semakin tidak nyaman lingkungan masyarakat di Desa Pungpungan. Selain itu, pada masyarakat desa juga masih banyak yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, sungai, maupun fasilitas umum lainnya menyebabkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah desa pungpungan berinisiatif untuk menyusun regulasi di tingkat desa berupa peraturan desa yang setidaknya dapat dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa agar masyarakat merasa nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi anggota masyarakat yang semakin produktif dan energik.
ESENSI PENETAPAN IURAN SIMPANAN TAPERA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TAPERA Amalia, Yuli Sinta Nur; Purwanto, Gunawan Hadi; M.Yasir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1052

Abstract

Tapera merupakan program pemerintah Indonesia guna meningkatkan dan membantu masyarakat memperoleh perumahan yang layak. Penelitian skripsi ini menganalisis landasan-landasan perubahan regulasi pemotongan gaji pekerja untuk iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat(Tapera) dari peraturan Pemrintah(PP) Nomor 25 Tahun 2020 menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan kepentingan pemerintah dalam melakukan perubahan peraturan tersebut . Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipai masyarakat dalam program Tapera,serta memperkuat perlindungan hak-hak pekerja. Namun, masih terdapat banyat tantangan dalam implementasi dan pasti akan mengalami banyak permasalahan hukum yang akan timbul seperti keterbatasan dana dan kesenjangan akses perumahan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan implementasi dan pengawasan pengelolaan dana Tapera agar pelaksanaannya terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pekerja yang menjadi peserta Tapera.
Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Debitur Kendaraan Bermotor di Desa Balongcabe Kedungadem Bojonegoro Munib , M. Abdim; Purwanto, Gunawan Hadi; Dzakia, Siti Alfiana
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 4 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v9i4.28182

Abstract

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan adanya kasus penyitaan kendaraan bermotor oleh debt collector akibat masih kurangnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum agar masyarakat mampu melindungi haknya sebagai debitur. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar perjanjian, hak dan kewajiban debitur, serta ketentuan eksekusi fidusia. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta setelah mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong sikap kritis terhadap praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Ke depan, kegiatan lanjutan diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui kerja sama dengan pos bantuan hukum setempat.
Co-Authors Agustina, ria Amalia, Yuli Sinta Nur Anggraini, Septian Dwi Asri Elies Alamanda Cahya Ramadhoni, Habib Della Gatiko Negoro Duandra Ramadhan Firdaus, Abilsa Dzakia, Siti Alfiana Fatmawati, Rahmah Herawati Herawati Irma Mangar Istikomah Istikomah Junianti, Winda Kamila, Tarisa Syafa Kuntiwi, Fina Anista Lestari, Greyana Mia Dwi M.Yasir Mahfin Gianjar Viandro Mia Dwi Lestari, Greyana Mochamad Mansur Muhammad Yasir Munib , M. Abdim Mutmainah, Lailatul Negoro, Della Gatiko Nurul Kusumaningtiyas, Silvya Rahmania, Cindy Swastika Soleh, M. Khoirul Susilowati, Eny Swastika Rahmania, Cindy Syaifudin Salam, Kholid Tri Wulandari Ulya, Dian Nabila Himmatul Vatrysia, Nadila Yasir, M Yasir, M.