Articles
<![CDATA[Kejahatan Impersonation terhadap Public Figure dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Agustina, Ria]]>;
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i2.315-327
<![CDATA[Kejahatan impersonation merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang kerap terjadi di era kemajuan digital. Kejahatan impersonation merupakan kejahatan peniruan dengan mempergunakan identitas korban guna memperoleh akses informasi yang bersifat privasi dengan tujuan mempermalukan ataupun melecehkan korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kendala penerapan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan efektivitas UU TPKS terhadap kejahatan impersonation sebagai bentuk dari KBGO. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan disahkannya UU TPKS masih ditemukan beberapa kendala mengenai implementasi UU TPKS, diantaranya korban masih tidak berani melapor, kurangnya sosialisasi, dan pentingnya keikutsertaan peran stakeholder. Efektivitas penerapan UU TPKS masih kurang maksimal karena kendala dari berbagai hal yang pada akhirnya UU TPKS belum terimplementasi secara maksimal.]]>
<![CDATA[Impelementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia ]]>
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>;
<![CDATA[Mangar, Irma]]>;
<![CDATA[Alamanda, Asri Elies]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.376-393
<![CDATA[Perlindungan varietas tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang menjadi objek perlindungan hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan dari para pemulia tanaman, menjadikan varietas baru hasil pemuliaan tanaman tidak didaftarkan pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas implementasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pemulia tanaman tidak bisa diperoleh tanpa adanya pendaftaran hak varietas tanaman oleh pemulia tanaman, sehingga dengan adanya pendaftaran hak varietas tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya. Pemulia tanaman dapat mempertahankan hak terhadap siapapun tanpa izin menggunakan varietas tanaman barunya. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemulia tanaman yaitu perlindungan hukum preventif, yang bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadi nya sengketa dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya perlindungan hukum represif, dengan memberikan sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.]]>
<![CDATA[UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Hadi Purwanto, Gunawan]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>;
<![CDATA[Mutmainah, Lailatul]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3908-3915
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dasar atas rasa prihatin terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena perkawinan dibentuk bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Ketidakmampuan mengolah setiap permasalahan yang dihadapi sangat besar kemungkinan memutuskan untuk mengakhiri bingkai rumah tangga yang dijalin dengan ikatan suci harus berakhir pada gerbang perceraian meskipun peristiwa tersebut dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat kondisi sulitnya mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga menjadi alasan tersendiri yang mendasari penulis untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut penulis bertujuan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih dan sayang dalam rumah tangga. Selain itu, mengenalkan kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia agar setiap keluarga berupaya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga masing-masing ke arah sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab terkait tema pembahasan, dan hasil kegiatan yang dicapai masyarakat memiliki pemahaman dan semangat untuk memperbaiki kualitas keluarga dengan standar yang diatur mengenai keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.]]>
<![CDATA[URGENSI DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA: PURUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 67/PUU-XXII/2024 ]]>
<![CDATA[Kuntiwi, Fina Anista]]>;
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6218
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 67/PUU-XXII/2024, penelitian ini menyelidiki urgensi dan tantangan pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Putusan tersebut menolak pembentukan kementerian baru sebab akan mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan kesenjangan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat.penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus untuk menganalisis konteks konstitusional dari permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskupun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemebentukan kementerian baru tidak diperlukan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tetap memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan kerja lintas sektor dan penguatan regulasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari amanat konstitusi.]]>
<![CDATA[Penerapan Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Argumentasi Hukum Kepada Klien ]]>
<![CDATA[Anggraini, Septian Dwi]]>;
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>;
<![CDATA[Yasir, M]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.238-248
<![CDATA[Advokat berperan untuk membela dan mendampingi klien dengan cara memberikan argumentasi hukum. Untuk dapat menegakkan hukum penting dilakukan sebuah ketegasan perlindungan terhadap advokat agar dapat tercipta sebuah keadilan baik untuk klien maupun untuk advokat. Imunitas merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang advokat untuk memberikan rasa aman saat menjalankan kewajiban. Imunitas bukan hanya sebagai perlindungan tetapi juga bentuk tanggung jawab bagi advokat agar dapat menjalankan kewajiban secara profesional, mengingat bahwa disetiap hak yang dimiliki pasti terdapat sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan, hak serta kewajiban advokat sebagai pemberi jasa hukum, mengetahui alasan terjadinya pelaporan advokat karena memberikan argumentasi hukum serta penerapan hak imunitas dalam memberikan argumentasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus dan historis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman lebih luas terkait pentingnya hak imunitas advokat di sistem peradilan Indonesia.]]>
<![CDATA[Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui dengan Jelas Orang Tuanya ]]>
<![CDATA[Susilowati, Eny]]>;
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>;
<![CDATA[Yasir, Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.388-399
<![CDATA[Pengangkatan anak merupakan solusi bagi orang yang tidak dapat memiliki anak atau keturunan. Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan, dapat mendapatkan status hukum yang jelas dan kuat. Pengangkatan anak memiliki akibat hukum yang berkaitan dengan hak pemeliharaan, hak perwalian, serta hak kewarisan untuk kedepannya bagi anak angkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat serta prosedur pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akibat hukum yang terjadi apabila seseorang akan melakukan pengangkatan anak.]]>
<![CDATA[The Urgency of Establishing Village Customary Institutions as Legal Protection for Local Culture: An Empirical Study in Bojonegoro Regency ]]>
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>;
<![CDATA[Yasir, M.]]>;
<![CDATA[Rahmania, Cindy Swastika]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v27i1.10341
<![CDATA[The rapid development of society, driven by globalization and modernization, poses significant challenges to the preservation of local culture and identity. This study addresses a critical legal issue: the absence of village customary institutions across most villages in Bojonegoro Regency, despite their legal basis under Article 95 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 on Villages. The research aims to explore the legal urgency and practical necessity of establishing village customary institutions as institutional mechanisms to safeguard cultural heritage and customary law within rural communities. Using an empirical legal research approach, this study investigates real-world legal practices through structured interviews with village authorities in Trucuk Village—currently the only village in Bojonegoro Regency with a formally established village customary institutions. The data were analyzed using qualitative descriptive methods to assess the institutional, legal, and sociocultural implications. Findings reveal that the village customary institutions in Trucuk Village functions not only as a legal instrument for preserving cultural values and indigenous traditions but also as a mediator in local dispute resolution, a protector of communal rights, and a catalyst for community-based cultural and economic development. The absence of such institutions in 418 other villages signals a significant gap in the implementation of village autonomy and cultural protection policies. This research highlights the urgent need for local governments to align with national legal mandates by promoting the establishment of village customary institutions as legally recognized entities. Doing so will reinforce local identity, strengthen community governance, and serve as a legal bulwark against cultural erosion. The study calls for policy-level awareness and coordinated action to replicate Trucuk’s model throughout the region.]]>
<![CDATA[UPAYA PENGUATAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN DI DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Hadi Purwanto, Gunawan]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>;
<![CDATA[Swastika Rahmania, Cindy]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 7 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v8i7.2910-2919
<![CDATA[Lembaga adat desa yang merupakan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana amanat Pasal 95 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 419 Desa 11 Kelurahan yang tersebar di 28 wilayah Kecamatan. Desa Trucuk yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang sampai dengan saat ini telah membentuk Lembaga Adat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/69/KEP/412.411.003/2023 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026, tertanggal 2 Januari 2023. Pembentukan Lembaga Adat Desa bertujuan menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya, sekaligus mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya. Semakin masifnya pengaruh kebudayaan dari masyarakat luar semakin berpotensi menghilangkan budaya lokal masyarakat dengan cepat, dan hal tersebut dapat dicegah dengan mendorong pembentukan lembaga adat desa di masing-masing wilayah desa. Namun sejak dibentuknya Lembaga Adat Desa oleh pemerintahan Desa Trucuk perlu adanya upaya peningkatan yang signifikan baik peran serta masyarakat maupun penguaran kelembagaan dari lembaga adat itu sendiri.]]>
<![CDATA[Customer Data Protection by Bank Rakyat Indonesia is Reviewed by Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data ]]>
<![CDATA[Negoro, Della Gatiko]]>;
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v13i2.958
<![CDATA[This research aims to determine the suitability of Bank Rakyat Indonesia's form of personal data protection for customers in accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Individuals and community groups take advantage of the lack of boundaries between public space and privacy to operate and seek profits via the Internet, giving birth to a phenomenon known as cybercrime, one of which is the violation and theft of personal information. The research method used is normative-empirical legal research. Data sources come from primary legal materials and secondary legal materials. Qualitative data analysis techniques are presented descriptively. The result is that the right to privacy is part of human rights which is specifically protected by the Personal Data Protection Law no. 27 of 2022 as a response to developments in technology, information and communication. The aim of enacting the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 is to protect and guarantee the basic rights of citizens in protecting the privacy of personal data. Then, the substantive framework of the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 is also in line with the right to privacy and the values ??contained in the philosophy of Indonesian society. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is expected to guarantee comprehensive protection and prevent illegal activities against the personal data of Indonesian citizens]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Yasir, Muhammad]]>;
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>;
<![CDATA[Herawati, Herawati]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5828
<![CDATA[Inheritance disputes involving adopted children are often a complex issue in legal practice in Indonesia, given the lack of comprehensive uniformity of arrangements between Western civil law, Islamic law, and customary law. This study aims to examine how Indonesia's positive law regulates the position of adopted children in terms of inheritance and dispute resolution mechanisms arising from claims of inheritance rights of adopted children. The normative juridical approach is used by examining various laws and regulations such as the Civil Code, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI), accompanied by case studies of court decisions. The results of the study show that in Western civil law, adopted children have an equal legal status with biological children in terms of inheritance, while in the perspective of KHI, adopted children do not automatically obtain inheritance rights, but can be given a mandatory will. Dispute resolution is carried out through litigation and non-litigation channels such as mediation, taking into account the principles of justice and protection of children. Therefore, legal harmonization and regulatory reform are needed to ensure legal certainty for adopted children in the context of inheritance]]>
