Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.731
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik BINAMULIA HUKUM Pagaruyuang Law Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA LEGAL BRIEF Journal of Judicial Review Jurnal Independent Jurnal Hukum Pelita JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Binamulia Hukum
Gunawan Hadi Purwanto
Universitas Bojonegoro
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bojonegoro Syaifudin Salam, Kholid; Hadi Purwanto, Gunawan
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.404

Abstract

Terdapat kelebihan hunian atau over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan yang ada hampir di seluruh Indonesia. Seiring dengan kondisi ini, over kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam LapasSecara teoritik dapat dijelaskan bahwa over kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (prisonization). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian adalah yaitu pengaturan standarisasi kamar hunian bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.PR01.04-87 Tanggal 09 September 2016 tentang perhitungan kapasitas dan permintaan data bangunan Lapas,Rutan, dan Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 2 m2. Serta pengaruh kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan diantaranya Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan lapas akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas, Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar, Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoron pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn) Mahfin Gianjar Viandro; Gunawan Hadi Purwanto
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.544

Abstract

Pemakaian narkoba pada luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (mengakibatkan kelainan) dan mengakibatkan hambatan dalam aktivitas pada rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab hakim menjatuhkan putusan berbeda terhadap kedua kasus ini karena terdapat keadaan yang meringankan terhadap kedua terdakwa. Hakim dalam menjatuhan pidana dalam perkara Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn sudah sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehinga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah. Hal ini dilakukan agar terdakwa merasa bahwa hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kata Kunci : Dasar Pertimbangan; Putusan; Tindak Pidana; Narkotika.
Kejahatan Impersonation terhadap Public Figure dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro) Agustina, Ria; Purwanto, Gunawan Hadi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.315-327

Abstract

Kejahatan impersonation merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang kerap terjadi di era kemajuan digital. Kejahatan impersonation merupakan kejahatan peniruan dengan mempergunakan identitas korban guna memperoleh akses informasi yang bersifat privasi dengan tujuan mempermalukan ataupun melecehkan korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kendala penerapan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan efektivitas UU TPKS terhadap kejahatan impersonation sebagai bentuk dari KBGO. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan disahkannya UU TPKS masih ditemukan beberapa kendala mengenai implementasi UU TPKS, diantaranya korban masih tidak berani melapor, kurangnya sosialisasi, dan pentingnya keikutsertaan peran stakeholder. Efektivitas penerapan UU TPKS masih kurang maksimal karena kendala dari berbagai hal yang pada akhirnya UU TPKS belum terimplementasi secara maksimal.
Impelementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia Purwanto, Gunawan Hadi; Mangar, Irma; Alamanda, Asri Elies
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i3.376-393

Abstract

Perlindungan varietas tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang menjadi objek perlindungan hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan dari para pemulia tanaman, menjadikan varietas baru hasil pemuliaan tanaman  tidak didaftarkan pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini  membahas implementasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pemulia tanaman tidak bisa diperoleh tanpa adanya pendaftaran hak varietas tanaman oleh pemulia tanaman, sehingga dengan adanya pendaftaran hak varietas tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya. Pemulia tanaman dapat mempertahankan hak terhadap siapapun  tanpa izin menggunakan varietas tanaman barunya. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemulia tanaman yaitu perlindungan hukum preventif, yang bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadi nya sengketa dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya perlindungan hukum represif, dengan memberikan sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3908-3915

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dasar atas rasa prihatin terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena perkawinan dibentuk bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Ketidakmampuan mengolah setiap permasalahan yang dihadapi sangat besar kemungkinan memutuskan untuk mengakhiri bingkai rumah tangga yang dijalin dengan ikatan suci harus berakhir pada gerbang perceraian meskipun peristiwa tersebut dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat kondisi sulitnya mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga menjadi alasan tersendiri yang mendasari penulis untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut penulis bertujuan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih dan sayang dalam rumah tangga. Selain itu, mengenalkan kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia agar setiap keluarga berupaya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga masing-masing ke arah sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab terkait tema pembahasan, dan hasil kegiatan yang dicapai masyarakat memiliki pemahaman dan semangat untuk memperbaiki kualitas keluarga dengan standar yang diatur mengenai keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
URGENSI DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA: PURUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 67/PUU-XXII/2024 Kuntiwi, Fina Anista; Purwanto, Gunawan Hadi
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6218

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 67/PUU-XXII/2024, penelitian ini menyelidiki urgensi dan tantangan pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Putusan tersebut menolak pembentukan kementerian baru sebab akan mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan kesenjangan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat.penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus untuk menganalisis konteks konstitusional dari permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskupun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemebentukan kementerian baru tidak diperlukan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tetap memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan kerja lintas sektor dan penguatan regulasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari amanat konstitusi.
Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dengan Memproduksi Produk Olahan Bawang Merah Di Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro Gunawan Hadi Purwanto; Istikomah Istikomah; Greyana Mia Dwi Lestari; Tarisa Syafa Kamila
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 9, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v9i3.6172

Abstract

UMKM Desa Pejok yang dikelola oleh ibu-ibu kader PKK merupakan UMKM yang berfokus pada pengolahan bawang merah menjadi produk bawang goreng. UMKM ini menghadapi tantangan dalam pemasaran produk, karena saat ini pemasaran dilakukan secara terbatas, yang mengakibatkan penjualan yang kurang optimal. Penelitian atau Pengapdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi produk olahan bawang merah sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Pejok, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan melalui metode pelatihan dan pendampingan. Dari pelatihan yang telah dilakukan mengenai pembuatan bawang goreng kepada 55 kader PKK, pemahaman ibu-ibu terhadap proses pembuatan bawang goreng dari bahan baku bawang merah telah meningkat. Melalui pelatihan ini, ibu-ibu kader PKK dapat mengoptimalkan penggunaan bawang merah sebagai bahan utama dalam menghasilkan bawang goreng yang diminati pasar, sehingga menciptakan produk olahan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Pendampingan yang dilakukan oleh tim KKN dalam pengelolaan UMKM telah berhasil membawa dampak signifikan terhadap penjualan bawang goreng. Dalam kurun waktu 2 minggu, terjual sebanyak 100 pcs. Peningkatan penjualan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan, termasuk perubahan pada kemasan, logo, dan desain produk, memberikan hasil positif bagi UMKM. 
Customer Data Protection by Bank Rakyat Indonesia is Reviewed by Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Della Gatiko Negoro; Gunawan Hadi Purwanto
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 2 (2024): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i2.958

Abstract

This research aims to determine the suitability of Bank Rakyat Indonesia's form of personal data protection for customers in accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Individuals and community groups take advantage of the lack of boundaries between public space and privacy to operate and seek profits via the Internet, giving birth to a phenomenon known as cybercrime, one of which is the violation and theft of personal information. The research method used is normative-empirical legal research. Data sources come from primary legal materials and secondary legal materials. Qualitative data analysis techniques are presented descriptively. The result is that the right to privacy is part of human rights which is specifically protected by the Personal Data Protection Law no. 27 of 2022 as a response to developments in technology, information and communication. The aim of enacting the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 is to protect and guarantee the basic rights of citizens in protecting the privacy of personal data. Then, the substantive framework of the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 is also in line with the right to privacy and the values ??contained in the philosophy of Indonesian society. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is expected to guarantee comprehensive protection and prevent illegal activities against the personal data of Indonesian citizens
Penerapan Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Argumentasi Hukum Kepada Klien Anggraini, Septian Dwi; Purwanto, Gunawan Hadi; Yasir, M
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.238-248

Abstract

Advokat berperan untuk membela dan mendampingi klien dengan cara memberikan argumentasi hukum. Untuk dapat menegakkan hukum penting dilakukan sebuah ketegasan perlindungan terhadap advokat agar dapat tercipta sebuah keadilan baik untuk klien maupun untuk advokat. Imunitas merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang advokat untuk memberikan rasa aman saat menjalankan kewajiban. Imunitas bukan hanya sebagai perlindungan tetapi juga bentuk tanggung jawab bagi advokat agar dapat menjalankan kewajiban secara profesional, mengingat bahwa disetiap hak yang dimiliki pasti terdapat sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kedudukan, hak serta kewajiban advokat sebagai pemberi jasa hukum, mengetahui alasan terjadinya pelaporan advokat karena memberikan argumentasi hukum serta penerapan hak imunitas dalam memberikan argumentasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus dan historis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman lebih luas terkait pentingnya hak imunitas advokat di sistem peradilan Indonesia.
Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui dengan Jelas Orang Tuanya Susilowati, Eny; Purwanto, Gunawan Hadi; Yasir, Muhammad
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.388-399

Abstract

Pengangkatan anak merupakan solusi bagi orang yang tidak dapat memiliki anak atau keturunan. Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan, dapat mendapatkan status hukum yang jelas dan kuat. Pengangkatan anak memiliki akibat hukum yang berkaitan dengan hak pemeliharaan, hak perwalian, serta hak kewarisan untuk kedepannya bagi anak angkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat serta prosedur pengangkatan anak yang tidak diketahui kejelasan orang tuanya serta untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akibat hukum yang terjadi apabila seseorang akan melakukan pengangkatan anak.
Co-Authors Agustina, ria Anggraini, Septian Dwi Asri Elies Alamanda Della Gatiko Negoro Dian Nabila Himmatul Ulya Greyana Mia Dwi Lestari Herawati Herawati Irma Mangar Istikomah Istikomah Kuntiwi, Fina Anista Mahfin Gianjar Viandro Mochamad Mansur Muhammad Yasir Mutmainah, Lailatul Rahmania, Cindy Swastika Susilowati, Eny Swastika Rahmania, Cindy Syaifudin Salam, Kholid Tarisa Syafa Kamila Tri Wulandari Yasir, M Yasir, M. Yasir, Moh.