Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.2
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sasana Jurnal Bedah Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal Evidence Of Law HUKMY : Jurnal Hukum IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Bias Lintang Dialog
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam Pengawasan Penerbitan Buku Bajakan di Indonesia di Hubungkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Fathanudien, Anthon; Dialog, Bias Lintang; Maulana , Mochamad Riski
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1192

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Dalam Pengawasan Penerbit Buku Bajakan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan melakukan pengkajian studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan mengenai penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 28 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 dengan membentuk Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Cipta, penyidikan pelanggaran Hak Cipta, dan penyelesaian sengketa Hak Cipta, namun memiliki kelemahan yaitu hanya bisa melakukan penyidikan jika ada aduan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulan penelitian ini yaitu pengaturan penegakan hukum pelanggaran Hak Cipta di Indonesia memerintahkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kewenangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memiliki kelemahan yaitu hanya bisa melakukan penyidikan jika ada aduan terlebih dahulu. Saran penelitian ini yaitu diharapkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk terus melakukan pembaharuan hukum dibidang Hak Cipta seiring kemajuan teknologi dan diharapkan penambahan wewenang Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar bisa melakukan penelusuran penerbit buku ilegal.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Akhmaddhian, Suwari; Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Yuhandra, Erga
Empowerment Vol. 4 No. 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.5097

Abstract

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemik dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memeiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakanya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Bahaya Narkotika di Desa Kawahmanuk, Kuningan Yuhandra, Erga; Hidayat, Sarip; Akhmaddhian, Suwari; Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Yudistira, Dony; Sundari, Pipi
Empowerment Vol. 7 No. 01 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i01.9703

Abstract

Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances other normal called Drugs is type drugs/substances needed in the world of medicine. However if used without strict restrictions and supervision can cause dependency as well as can endanger health even soul the user. Devotion to public with counseling law This aim For give knowledge and understanding about types drugs, consequences its abuse, the mode of distribution, and how method prevention. Implementation method devotion society This that is with method counseling law with stage hearing, implementation, evaluation report results and Discussion effort prevention and eradication to misuse and distribution dark drugs need done in a way comprehensive and multidimensional. try remove view that problem misuse and distribution dark drugs No only problem government course, but is a must problem handled by everyone.
Increasing Awareness of the Indonesian Archipelago Through the Implementation of Community Service in International Cooperation with Rajamangala University, Thailand: Meningkatkan Kesadaran Wawasan Nusantara Melalui Implementasi Pengabdian Masyarakat Kerjasama Internasional dengan Universitas Rajamangala Thailand Andini Khoirunnisa; Hidayat, Sarip; Bias Lintang Dialog; Ms. Sineenat Suasungnern; Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah; Haris Budiman; Yani Andriyani; Iman Jalaludin Rifa’i
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 01 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i01.11514

Abstract

Foreign culture entering Indonesia can have positive or negative impacts. Negative influences are mainly caused by the public's attitude towards foreign culture, which does not sort or filter it, which will unconsciously eliminate Indonesian identity. The purpose of this International Community Service is to strengthen the Nusantara insight and publicize it to the international world. The Implementation Method used consists of 3 (three) stages, namely the Audience, Implementation and Evaluation stages. The Results and Discussion that the Nusantara insight must be mastered, upheld and applied in everyday life. The conclusion is that the Nusantara Insight must be publicized to the international world through international community service or through collaboration in research so that it can be used as a basis for Indonesian citizens to have character and identity that is inherent in their society. Suggestions for the socialization of the Nusantara Insight need to be carried out systematically so that the younger generation from various countries in the world understands and comprehends Indonesia's position.
Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Armila, Armila
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9370

Abstract

 The government's efforts to build the Indonesian community's economy, especially during economic crises that have repeatedly affected the economy, involve three pillars of business entities that support Indonesia's economy, namely State-Owned Enterprises (BUMN), Private Enterprises (BUMS), and Cooperatives. The issue addressed in this writing is how loan agreements are implemented in the savings and loan cooperatives in Primkoppol Resor Kuningan and the legal protection for cooperative members in addressing member loan defaults caused by third parties. The method used in this writing is juridical-empirical, with data sources from literature studies and interviews, which are then analyzed through qualitative analysis. The research findings indicate that many members of Primkoppol Resor Kuningan exhibit dishonest intentions in fulfilling loan agreements, resulting in loan defaults. In the event of loan defaults, summonses and examinations are conducted to determine the causes. The resolution is conducted in a familial manner while still adhering to applicable laws and regulations Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian, yaitu melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, BUMS dan Badan Usaha Milik Koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Primkoppol Resor Kuningan dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet anggota yang disebabkan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan sumber data dari studi Pustaka dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota Primkoppol Resor Kuningan yang memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pinjaman, sehingga terjadi kredit macet. Pada pelaksanaannya jika terjadi kredit macet maka akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan bersifat kekeluargaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ulasan Film Dalam Platform Youtube Berdasarkan Peraturan Hak Cipta Fathanudien, Anthon; Dikha Anugerah; Bias Lintang Dialog; Taupik Hidayat
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4530

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk karya cipta baru, termasuk ulasan film yang diunggah ke platform YouTube. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta, baik bagi pemegang hak cipta film asli maupun pembuat konten ulasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya film yang digunakan dalam ulasan di YouTube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan potongan film dalam ulasan YouTube dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila tidak memenuhi unsur fair use atau izin dari pemegang hak cipta. Namun, terdapat ruang perlindungan bagi content creator sepanjang pemanfaatan materi film dilakukan untuk tujuan pendidikan, kritik, atau ulasan yang bersifat informatif tanpa merugikan pihak pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten dalam mengatur batasan penggunaan karya berhak cipta di ranah digital agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi di media daring dengan kasus yang terjadi yaitu kasus ulasan film Squid Game Season 2, yang dirilis oleh Netflix pada 26 Desember 2024. Sejumlah kanal YouTube asal Indonesia, antara lain “Series Review”, “Keramagz”, dan “Rio Bara Bere”, mengunggah video ulasan terkait serial tersebut dengan menggunakan potongan adegan dan bagian naskah film tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Kanal “Series Review” mengunggah videonya pada 29 Desember 2024 dan memperoleh sekitar 2,2 juta penayangan, sementara “Keramagz” dan “Rio Bara Bere” merilis konten serupa masing-masing pada 8 dan 11 Januari 2025.
Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Pasayangan Rita Kurnia; Elsa Nurridha Indryati; Berlian Mahadewi; Furqon Yohana Alfiansyah; Nurul Misbah; Muhammad Fakhri; Iman Jalaludin Rifai; Bias Lintang Dialog; Dikha Anugrah
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 02 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i02.9440

Abstract

Rural communities are vulnerable to narcotics abuse, because a lack of understanding of the dangers of narcotics makes them easily influenced by narcotics dealers. The population in Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency is quite large, consisting of 11 RTs. There are also many people who do not know about legal Assistance, on average they are still confused about how and where they can seek legal assistance in the event of a criminal case, especially legal Assistance for underprivileged people. To anticipate that people are not involved in narcotics abuse, legal counseling is needed, especially in preventing narcotics crime and secondly legal assistance. Problems with lack of understanding such as the Narcotics Law, forms of narcotics prevention, and procedures for seeking legal assistance. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of the community. As for the stages of implementing community partnership program activities with preparation, implementation of activities, evaluation and reporting. Community service activities in the form of outreach and legal counseling received a very positive response from the participants. The emergence of an understanding of the people of Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, especially being able to understand the dangers of narcotics abuse, being able to understand Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Forms of Prevention of the Spread and Abuse of Narcotics, and Legal Assistance Procedures for Underprivileged Communities.
Perlindungan Hukum Musisi atas Hak Cipta dalam Royalti Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Willy Setiaza Permana; Anugrah, Dikha; Bias Lintang Dialog
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 16 No 02 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v16i02.11512

Abstract

The growth of the music industry in Indonesia has led to disputes over works within the industry. This study aims to examine the regulation of royalties on music copyrights and the legal protection for musicians regarding copyright in royalty payments based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research employs a descriptive-analytical approach with a juridical-normative method, involving literature studies and field studies. Data collection techniques include primary and secondary data sources, with literature studies serving as the primary tool for gathering information related to the research topic. The findings indicate that musicians holding copyright to their songs are not yet fully protected under the law, particularly concerning economic and moral rights, despite the existence of Government Regulation Number 56 of 2021. Preventive legal protection efforts include copyright registration, Law Number 28 of 2014, and the role of Collective Management Organizations. Copyright registration serves as concrete legal evidence in disputes. Repressive legal protection through the Commercial Court is regulated under the Copyright Law as a means of safeguarding musicians' exclusive rights, ensuring economic rights, and upholding human rights.
Aspek Hukum Customer Dispute Resolution dalam Pengembalian Dana Keterlambatan Penerbangan Berdasarkan Mekanisme Kontrak dan Regulasi Dikha Anugrah; Bias Lintang Dialog; Anthon Fathanudien; Sri Mulyani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2025.v9.i2.p259-278

Abstract

Abstract This study examines the legal aspects of Customer Dispute Resolution (CDR) for refund claims arising from flight delays by framing refunds as a legal consequence of breach of contract under air transportation agreements. The principal legal issues addressed are the conflict between standard airline contractual clauses and the regulatory framework under the Minister of Transportation Regulation No. 89 of 2015, as well as the binding force of the CDR mechanism in ensuring the fulfilment of consumer rights. This research employs a normative legal methodology, drawing on statutory and conceptual approaches. The findings demonstrate that refunds constitute a legal entitlement of consumers resulting from the carrier's non-performance, and therefore cannot be treated as a discretionary corporate policy. However, in practice, a normative disharmony persists between contractual provisions and regulatory standards, which weakens consumer protection. Furthermore, the institutional design of CDR lacks sufficient binding and enforceable force, rendering dispute resolution largely dependent on airlines' voluntary compliance. This study underscores the need to harmonize contractual norms with regulatory mandates and to strengthen the binding character of CDR mechanisms to ensure legal certainty and contractual fairness in air transportation agreements.  
Co-Authors Andini Khoirunnisa Armila Armila Bachtiar, Beben Muhammad Berlian Mahadewi Deby Deviyanti Dewi Lestari Dhenia Sukmadianti Diana Fitriana Diding Rahmat Dikha Anugerah Dikha Anugrah Elsa Nurridha Indryati Erga Yuhandra Fathanudien, Anthon Fernanda, Adam Banyu Fitriana, Diana Furqon Yohana Alfiansyah Gios Adhyaksa Gita Ayu Pramesti Gunawan, Yoga Gustianitami, Azmy Sabila Hani Hadiyanti Haris Budiman Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Intan Nur Indah Maulana , Mochamad Riski Mimin Mintarsih Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Fakhri Nurmayanti, Andini Nurul Misbah Peny Hanifah Rifa’i, Iman Jalaludin Rita Kurnia Sarip Hidayat, Sarip Sri Mulyani Sundari, Pipi Suwari Akhmaddhian Taupik Hidayat Teten Tendiyanto Willy Setiaza Permana Yani Andriyani Yoga Gunawan Yudistira, Dony