Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology Situmeang, Sahat Maruli Tua; Meilan, Krusitha
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.15913

Abstract

Perkembangan bentuk dan pola kejahatan di era digital telah memunculkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dan penologi modern. Kejahatan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan meluas menjadi kejahatan siber dan transnasional yang kompleks, terorganisir, dan seringkali melintasi yurisdiksi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi konsep pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui rehabilitasi dan keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, melalui analisis literatur hukum, regulasi, dan studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan masa kini dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan bentuk kejahatan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan substantif, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan pemidanaan yang integratif dan kolaboratif, baik secara nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam menjawab tantangan kompleksitas kejahatan modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial, rehabilitasi pelaku, dan keadilan bagi korban.  
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN DI DESA MEKARSARI KABUPATEN BANDUNG BARAT Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pane, Musa Darwin; Utomo, Subagyo Sri; Wuntu, Happy Ferovina; Sutarjo, Sutarjo; Pudjiastuti, Diah
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 3 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i3.4537

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui edukasi hukum dan pendampingan langsung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah rendahnya pemahaman terhadap implikasi dokumen pernyataan kepemilikan tanah, kurangnya pengetahuan tentang tahapan penyelesaian sengketa, serta munculnya dilema kewenangan Kepala Desa yang sering diminta memberikan keterangan sebagai saksi atas tindakan hukum RT atau RW dalam menandatangani dokumen pertanahan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum oleh narasumber akademisi, diskusi interaktif dengan perangkat desa dan masyarakat, serta simulasi penyusunan dokumen dan mekanisme mediasi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah, prosedur administrasi pertanahan sesuai ketentuan hukum, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi maupun formal. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi tentang tata kelola pertanahan yang lebih jelas dan berkeadilan. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan aktual di desa, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian hukum masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. ABSTRACT This Community Service Program (PkM) was carried out in Mekarsari Village, West Bandung Regency, with the aim of enhancing community legal awareness in resolving land disputes through legal education and direct assistance. The main issues faced by the local community include limited understanding of the implications of land ownership declaration documents, lack of knowledge regarding the stages of dispute resolution, and the dilemma of the Village Head’s authority who is often requested to provide testimony as a witness in legal actions taken by neighborhood (RT) or community (RW) leaders when signing land ownership documents. The implementation methods involved legal counseling delivered by academic experts, interactive discussions with village officials and residents, as well as simulations on document drafting and simple mediation mechanisms. The results demonstrated a significant increase in the community’s understanding of the importance of land certificates as legitimate evidence of ownership, administrative procedures for land registration in accordance with legal provisions, and alternative dispute resolution through mediation and formal mechanisms. Furthermore, the program produced recommendations for clearer and fairer land governance. Thus, this PkM not only provided solutions to actual problems in the village but also contributed to fostering community legal independence and supporting sustainable village development.
The Role of the Community in Strengthening the Functionsof Witness and Victim Protection Agencies in Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pane, Musa Darwin; Mile, Tiara; Rachim, Rizal Aulia
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1084

Abstract

Active community engagement and participation in witness and victim protection programs in Indonesia remain low due to a lack of understanding of program benefits and difficulties accessing information. This study aims to identify the primary barriers and develop strategies to enhance community participation in the witness and victim protection programs managed by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). A descriptive-qualitative research method was employed, utilizing primary data collected through in-depth interviews and focus group discussions, along with secondary data from official documents and literature reviews. The findings indicate that reforming communication strategies, utilizing digital platforms, and strengthening partnerships with civil society organizations and higher education institutions can address these barriers. The implications of this research highlight the need for adapting informational materials to local contexts and improving information accessibility to bolster community participation. These recommendations aim to enhance program effectiveness and ensure the benefits are maximized for the community