Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.302
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Res Nullius Law Journal KRTHA BHAYANGKARA INFOKUM LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Riset Indragiri DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global SASI
Sahat Maruli Tua Situmeang
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Diskusi Publik Terkait Implikasi Dominus Litis dalam RKUHAP terhadap Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pudjiastuti, Diah; Pane, Musa Darwin; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Tamba, Ucok Rolando Parulian
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan konsep Dominus Litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membawa implikasi besar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum. Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyidik memiliki kewenangan independen dalam proses penyidikan, termasuk dalam menentukan arah penyidikan, mengumpulkan alat bukti, dan menghentikan penyidikan berdasarkan Pasal 109 KUHAP. Sementara itu, RKUHAP memperkuat peran jaksa sebagai pengendali proses penyidikan, sehingga terjadi pergeseran kewenangan yang berpotensi mengubah dinamika koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji perubahan regulasi serta implikasi penerapan konsep Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pergeseran kewenangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terdapat potensi ketimpangan dalam relasi kewenangan antara penyidik dan penuntut umum. Untuk memperdalam kajian ini, dilakukan diskusi publik dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman kritis terhadap reformasi hukum acara pidana. Kesimpulannya, perubahan ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang jelas agar tetap menjamin prinsip keadilan. Rekomendasi yang diajukan adalah penguatan regulasi yang memastikan keseimbangan kewenangan serta peningkatan kapasitas akademik mahasiswa dalam memahami dinamika peradilan pidana di Indonesia.
EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology Situmeang, Sahat Maruli Tua; Meilan, Krusitha
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 No. 2 Juli 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i2.15913

Abstract

Perkembangan bentuk dan pola kejahatan di era digital telah memunculkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dan penologi modern. Kejahatan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan meluas menjadi kejahatan siber dan transnasional yang kompleks, terorganisir, dan seringkali melintasi yurisdiksi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi konsep pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui rehabilitasi dan keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis, melalui analisis literatur hukum, regulasi, dan studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan masa kini dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan bentuk kejahatan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan substantif, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan pemidanaan yang integratif dan kolaboratif, baik secara nasional maupun internasional, menjadi kunci dalam menjawab tantangan kompleksitas kejahatan modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial, rehabilitasi pelaku, dan keadilan bagi korban.  
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN DI DESA MEKARSARI KABUPATEN BANDUNG BARAT Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pane, Musa Darwin; Utomo, Subagyo Sri; Wuntu, Happy Ferovina; Sutarjo, Sutarjo; Pudjiastuti, Diah
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 4 No. 3 (2025): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v4i3.4537

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui edukasi hukum dan pendampingan langsung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat adalah rendahnya pemahaman terhadap implikasi dokumen pernyataan kepemilikan tanah, kurangnya pengetahuan tentang tahapan penyelesaian sengketa, serta munculnya dilema kewenangan Kepala Desa yang sering diminta memberikan keterangan sebagai saksi atas tindakan hukum RT atau RW dalam menandatangani dokumen pertanahan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum oleh narasumber akademisi, diskusi interaktif dengan perangkat desa dan masyarakat, serta simulasi penyusunan dokumen dan mekanisme mediasi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah, prosedur administrasi pertanahan sesuai ketentuan hukum, serta alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi maupun formal. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan rekomendasi tentang tata kelola pertanahan yang lebih jelas dan berkeadilan. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan aktual di desa, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian hukum masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. ABSTRACT This Community Service Program (PkM) was carried out in Mekarsari Village, West Bandung Regency, with the aim of enhancing community legal awareness in resolving land disputes through legal education and direct assistance. The main issues faced by the local community include limited understanding of the implications of land ownership declaration documents, lack of knowledge regarding the stages of dispute resolution, and the dilemma of the Village Head’s authority who is often requested to provide testimony as a witness in legal actions taken by neighborhood (RT) or community (RW) leaders when signing land ownership documents. The implementation methods involved legal counseling delivered by academic experts, interactive discussions with village officials and residents, as well as simulations on document drafting and simple mediation mechanisms. The results demonstrated a significant increase in the community’s understanding of the importance of land certificates as legitimate evidence of ownership, administrative procedures for land registration in accordance with legal provisions, and alternative dispute resolution through mediation and formal mechanisms. Furthermore, the program produced recommendations for clearer and fairer land governance. Thus, this PkM not only provided solutions to actual problems in the village but also contributed to fostering community legal independence and supporting sustainable village development.
The Effectiveness Of Pre-Trial Proceedings In Ensuring Control Mechanisms In The Investigation And Prosecution Process Musa, Musa Darwin Pane; Sahat Maruli Tua Situmeang; Nur Ezan Rahmat; Diah Pudjiastuti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6981

Abstract

Pretrial in the Indonesian criminal justice system aims to test whether or not the determination of suspects, detention, and confiscation by law enforcement officials is valid. However, the effectiveness of pretrial is often questioned, especially because the decision of a single judge in several cases is considered to violate the human rights of suspects and does not provide optimal legal certainty. This study aims to evaluate the effectiveness of a single judge in pretrial and to find alternative legal reforms that better guarantee the protection of human rights in the investigation and investigation stages. This research uses normative juridical method with statutory approach and case study on controversial pretrial decisions. The results showed that single judges in pretrial often have limitations in assessing the substance of the case as a whole, so that the resulting decisions are not always fair and can harm the suspect. In addition, there is legal uncertainty due to different interpretations in the determination of suspects. As a recommendation, it is necessary to reform the criminal justice system by removing the pretrial mechanism and replacing it with direct examination by judges in the main trial. In addition, restorative justice mechanisms and plea bargaining systems, which have been implemented in several countries, can be adapted to improve the efficiency of case resolution without compromising the protection of human rights. These reforms should also be accompanied by improvements to investigation and prosecution mechanisms to ensure greater transparency and accountability at every stage of the law.
The Role of the Community in Strengthening the Functionsof Witness and Victim Protection Agencies in Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pane, Musa Darwin; Mile, Tiara; Rachim, Rizal Aulia
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1084

Abstract

Active community engagement and participation in witness and victim protection programs in Indonesia remain low due to a lack of understanding of program benefits and difficulties accessing information. This study aims to identify the primary barriers and develop strategies to enhance community participation in the witness and victim protection programs managed by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). A descriptive-qualitative research method was employed, utilizing primary data collected through in-depth interviews and focus group discussions, along with secondary data from official documents and literature reviews. The findings indicate that reforming communication strategies, utilizing digital platforms, and strengthening partnerships with civil society organizations and higher education institutions can address these barriers. The implications of this research highlight the need for adapting informational materials to local contexts and improving information accessibility to bolster community participation. These recommendations aim to enhance program effectiveness and ensure the benefits are maximized for the community
Co-Authors Amalina, Ananda Putri Nur Aprilianti, Astri Diah Pudjiastuti Meilan, Krusitha Mendisa, Karlina Mile, Tiara Musa Darwin Pane Musa Darwin Pane Musa, Musa Darwin Pane Nababan, Sutarjo Nur Ezan Rahmat Pane, Musa Darwin Putri, Latiffa Rojikin Rachim, Rizal Aulia Sihombing, L. Alfies Subagyo Sri Utomo Sutarjo Sutarjo Tamba, Ucok Rolando Parulian Tatik Fidowaty Utomo, Subagyo Sri Wahyudi Wahyudi Wuntu, Happy Ferovina Yeni Nuraeni