Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.302
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP) Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Res Nullius Law Journal KRTHA BHAYANGKARA INFOKUM LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Riset Indragiri DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global SASI
Sahat Maruli Tua Situmeang
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua; Putri, Latiffa Rojikin; Mendisa, Karlina
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 3 (2023): November
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61069/juri.v2i3.70

Abstract

The LGBT phenomenon has pros and cons so it has become a controversial topic of conversation among society. LGBT began to appear in society more or less in the 1990s. The presence of the LGBT community which is contrary to religious values and life is rampant in various levels of society, therefore special treatment is needed to regulate LGBT matters so that the role of the community is needed. This research aims to find out the regulations and their enforcement regarding LGBT behavior in Indonesia and the problems faced. This research method uses normative juridical research methods. Based on law enforcement, the provisions regarding adults molesting minors are contained in Article 292 of the Criminal Code which regulates intimate relationships between individuals of the same sex. In implementation, it is necessary to reform the law which regulates more specifically the age group of LGBT perpetrators. Efforts that can be used as a response tool include providing guidance to gay party perpetrators, apart from that, support from various parties is needed to achieve success in response
Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Pane, Musa Darwin; Situmeang, Sahat Maruli tua
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v3i2.p93-105

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak saja memberikan manfaat tetapi juga tidak luput dari dampak negatif yang menyertainya. Dalam terjadinya tindak pidana teknologi tidak memilah siapa korbannya, tidak hanya masyarakat pada umumnya tetapi dapat juga terjadi kepada aparatur pemerintahan. Dimana pada akhirnya korban mengalami kerugian. Hal tersebut terjadi dengan berbagai macam modus, berangkat dari permasalahan tersebut, maka tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait jenis-jenis tindak pidana teknologi informasi (cyber crime) serta bagaimana kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber crime. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan melalui edukasi. Hasil dari kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan sikap hati-hati bagi masyarakat Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpandangan bahwa perlunya suatu lembaga bantuan hukum yang ditempatkan di setiap Kantor Kepala Desa dalam membantu menyelesaikan masalah hukum terjadinya tindak pidana teknologi informasi (cyber crime) di Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua
Res Nullius Law Journal Vol 4 No 2 (2022): Volume 4 No 2 July 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v4i2.7166

Abstract

Criminalization is one of the central problems of criminal law policy. Based on the description of the background above, the problems that arise are, first, how is the legal politics regarding criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system, and second, how is the regulation of criminalization and decriminalization in the Indonesian legal system in the future. The approach method used in this research is a normative juridical approach. Based on the results of the study, it shows that the criminal law system as a form of political embodiment of criminal law should be formed with the spirit of the 1945 Constitution as a juridical basis. Consequently, the criminal law system must be spelled out concretely in every statutory regulation. Therefore, criminal law must be truly aspirational to the needs of the wider community, both in terms of legal certainty, justice and expediency. However, with the size and punishment guidelines not yet fully regulated, it has the potential to cause criminogenic factors and over-criminalization. In connection with the regulation of criminalization and decriminalization in the legal system in the future, which is with the dynamic nature of the law, where the law must follow developments in society. Therefore, it is necessary to synchronize and harmonize laws and regulations as well as a judicial review mechanism as an effort to decriminalize. Based on this, criminal policy through non-penal efforts should be prioritized.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BISNIS BERKEDOK SKEMA PIRAMIDA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA Situmeang, Sahat Maruli Tua; Amalina, Ananda Putri Nur
Res Nullius Law Journal Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 No 1 Januari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v5i1.9060

Abstract

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kejahatan akan selalu ada dimana dan kapan pun tergantung pada kesempatan atau celah yang ada. Kejahatan juga akan terus ikut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi yang seringkali membuka peluang-peluang baru untuk berbagai pihak melakukan hal-hal yang merugikan. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berniat untuk melakukannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dan sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku praktik skema piramida dan penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian penerapan kaidah-kaidah dalam hukum pidana indonesia mengenai praktik skema piramida. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan kejahatan bisnis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, skema piramida merupakan penipuan yang seringkali berkedok sebagai bisnis Multi Level Marketing (MLM) dimana sebenarnya skema piramida tidak memperjualbelikan barang atau jasa sebagai produk seperti MLM, namun lebih bergantung kepada komisi dari perekrutan anggota baru kedalam skema. Dalam hukum positif Indonesia telah diatur larangan mengenai praktik skema piramida dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Namun aturan lainnya juga diperlukan untuk memperjelas unsur perbuatan dan kriteria skema. Maka, pemerintah seharusnya melakukan upaya legislasi untuk mengurai kejahatan bisnis ini.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PROSTITUSI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA: Legal Protection Of Child Prostitution Victims Through Social Media Reviewed From Indonesian Positive Law Aprilianti, Astri; Situmeang, Sahat Maruli Tua
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11148

Abstract

Prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak mengalami peningkatan yang siginifikan. Hal ini dikarenakan kurang nya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganilisis kurangnya perlindungan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah ditinjau dari Hukum Positif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini, kita bisa melihat belum optimal nya perlindungan terhdap anak korban prostitusi anak melalui media sosial, sehingga di perlukan nya optimalisasi dan ketegasan pemerintah dalam menegakan prostitusi anak melalui media sosial terhadap anak serta implementasi dari UU Perlindungan Anak.
PLEA BERGAINING SYSTEM SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: Plea Bergaining System As Solution Of Narcotics Crime In Indonesia Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.12949

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kasus narkotika yang membebani sistem peradilan pidana, serta perlunya solusi efektif untuk mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedua, menganalisis manfaat dan tantangan yang dihadapi penerapan sistem plea bargaining dalam tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem plea bargaining dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi beban penjara. Namun, tantangan yang signifikan juga teridentifikasi, seperti potensi pelanggaran hak-hak terdakwa, risiko manipulasi, dan kesenjangan dalam penerapan hukum. Selain itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan sistem ini. Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pembaruan hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi sistem plea bargaining, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur plea bargaining. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk implementasi sistem plea bargaining guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia.
KEBERADAAN ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM ANALISIS HUKUM POSITIF: The Existence of Subsidiaries Owned by State-Owned Enterprises (SOEs) Persero in Positive Legal Analysis Nababan, Sutarjo; Wuntu, Happy Ferovina; Situmeang, Sahat Maruli Tua; Pudjiastuti, Diah; Utomo, Subagyo Sri
Res Nullius Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.14675

Abstract

Keberadaan anak perusahaan BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak perusahaan yang dimiliki BUMN Persero dan tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah kedudukan anak perusahaan milik BUMN Persero masih menimbulkan ketidakpastian. Apabila mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2012; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022, kedudukan anak perusahaan BUMN Persero merupakan entitas yang terpisah dari induk perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan, antara lain bahwa anak perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017 menyatakan, anak perusahaan BUMN tetap menjadi BUMN karena bersifat perpanjangan tangan bisnis perusahaan milik BUMN. Kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, sehingga anak perusahaan BUMN Persero merupakan milik negara secara langsung. Tanggung jawab BUMN Persero sebagai induk perusahaan terhadap anak perusahaan bersifat terbatas sesuai prinsip tanggung jawab terbatas dalam UU PT. BUMN Persero sebagai induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan entitas yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang mandiri. Implikasi dari kedudukan itu adalah berlaku prinsip hukum limited liability, yaitu BUMN Persero sebagai induk perusahaan hanya dapat diminta pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimiliki dalam anak perusahaannya.
PARTISIPASI HUKUM DAN POLITIK MASYARAKAT DESA GALUMPIT DALAM MEMAHAMI URGENSI HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PEMANFAATAN LKBH UNIKOM Situmeang, Sahat Maruli Tua
Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE) Vol. 6 No. 1 (2025): Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)
Publisher : Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) UNIKOM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/icomse.v6i1.11114

Abstract

The activities of human life are increasing and everything is done on the ground. Many cases of disputes occur due to lack of legal and political participation. This is as happened in Galumpit Village where there are still many people who do not have proof of ownership of land rights and the low level of community knowledge in the contract or agreement process, both for land sale and purchase agreements and other objects sale and purchase. In an effort to implement the tri dharma of UNIKOM FH higher education, UNIKOM LKBH, International Women University Political Science Study Program in collaboration with Galumpit Village in realizing legal and political participation in order to increase legal awareness of the Galumpit Village community. Based on the results of these service activities, it shows that in an effort to optimize the registration of property rights to land in Galumpit Village, synergy between stakeholders is needed such as the legal structure in this case the government, BPN, and village apparatus, legal substance, namely related regulations, as well as the participation of the relevant community as a system by optimizing information technology in realizing accurate and responsive data and processes, so as to achieve a just society. Keywords :Legal and political participation, land ownership rights, LKBH UNIKOM
The Impact Of Artificial Intelligence Development On Personal Data Protection In An Effort To Achieve Legal Certainty Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Diah Pudjiastuti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5832

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has revolutionised various sectors, including law, by providing significant efficiency and innovation. However, this development also presents complex challenges related to data privacy. This research aims to analyse, first, how legal protection of personal data in AI applications can help achieve legal certainty, and second, what efforts are being made to strengthen the legal framework in addressing data privacy challenges posed by AI development. The legal research method used is normative legal research. The findings highlight that improvements are needed in the existing legal framework to be more responsive to AI advancements. Therefore, in order to achieve legal certainty, the legislature must develop more specific regulations regarding the use of AI in the context of personal data protection and establish a task force responsible for public outreach and education to raise public awareness about the importance of personal data protection
Legal Protection for Street Children in Connection With State Responsibility from the Pancasila Perspective Sahat Maruli Tua Situmeang; Musa Darwin Pane; Subagyo Sri Utomo; Diah Pudjiastuti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3151

Abstract

This study aims to determine the legal protection of street children associated with state responsibility and to find out what efforts should be made by the government in dealing with the phenomenon of street children in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila. The approach method in this research is a normative juridical approach. The specification of the research used descriptive analytical method. The results of this study conclude that the laws and regulations currently used to eradicate and overcome the rampant street children are not sufficient, namely the occurrence of a legal vacuum, especially in parenting patterns in their biological families, where the failure of parenting is manifested by violence experienced by children, both violence and violence. physically and psychologically as well as prevention of child marriage which results in victims. The efforts made by the government in alleviating and tackling street children are the establishment of a child social welfare program (PKSA), a child social welfare institution (LKSA), a child protection task force (Satgas PA), where these efforts are felt to be not optimal. Based on this, the authors are of the view that in order to realize social welfare in the perspective of Pancasila is through institutional strengthening of the Social Service and Child Protection Commission, as well as institutional strengthening both through government administration and non-government administration, such as strengthening the functions of the Rukun Tetangga and Rukun Warga as well as coaching the community in an effort to prevention of the phenomenon of street children as well as strengthening regulations, namely reformulation and reconstruction of policies reformulation of laws and regulations relating to child protection.
Co-Authors Amalina, Ananda Putri Nur Aprilianti, Astri Diah Pudjiastuti Meilan, Krusitha Mendisa, Karlina Mile, Tiara Musa Darwin Pane Musa Darwin Pane Musa, Musa Darwin Pane Nababan, Sutarjo Nur Ezan Rahmat Pane, Musa Darwin Putri, Latiffa Rojikin Rachim, Rizal Aulia Sihombing, L. Alfies Subagyo Sri Utomo Sutarjo Sutarjo Tamba, Ucok Rolando Parulian Tatik Fidowaty Utomo, Subagyo Sri Wahyudi Wahyudi Wuntu, Happy Ferovina Yeni Nuraeni