Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU DARI TINDAKAN SEMENA-MENA BADAN/PEJABAT TATA UAHA NEGARA1 Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Makalah Seminar Fakultas Hukum
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.1 KB)

Abstract

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Guru sebagai pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,3 memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Profesi guru yang sangat luhur dan mulia ini, namun dalam kenyataan kesehariannya tidak sedikit guru yang mendapat perlakukan yang tidak adil dari anak didiknya, teman sejawat, bahkan tindakan sewenang-wenang dari pejabat atasannya. Lalu pertanyaan kita apa yang dapat dilakukan seorang guru bila mendapatkan perlakukan sewenang-wenang dari pejabat atasannya….? Apakah diam, pasrah, atau menerima dengan keterpaksaan. Untuk itu kita akan melihat upaya apa yang dapat dilakukan seorang guru bila mendapat tindakan sewenang-wenang dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Atasannya).
RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PALGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU) Dr Ramlan, S.H, M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 19, No 2 (2015): RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHA
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4208.411 KB)

Abstract

Education must stand above the value of truth and honesty. Intellectual measure a student is measured by it's ability to complete the final task, and after that he is worthy of a college degree.
REFORMULASI SISTEM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 3: REFORMULASI SISTEM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

REFORMULASI SISTEM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
HUKUM DAGANG I Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA No 2 (2009): HUKUM DAGANG I
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

HUKUM DAGANG I
PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL1 Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Makalah Seminar Fakultas Hukum
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.332 KB)

Abstract

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) kekayaan intelektual (KI) merupakan “creation of the mind” yaitu suatu kreasi pemikiran manusia yang dapat berupa penemuan karya sastra dan seni, desain, simbol, dan sebagainya, atau merupakan suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Sutedi mengatakan KI merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.3 Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.4 Setiap orang (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) penemu KI, maka ia memeliki hak terhadap KI yang ia temukan. Hak ini dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah
PERUMUSAN RANCANGAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM UMSU Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2016: PERUMUSAN RANCANGAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7283.215 KB)

Abstract

-
OPTIMALISASI POTENSI EKOWISATA DI LAHAN HUTAN BAKAU DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN BENCANA PADA WILAYAH PESISIR DESA Ramlan Mosya
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 2, No 1 (2018): OPTIMALISASI POTENSI EKOWISATA DI LAHAN HUTAN BAKAU DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENCE
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4626.773 KB)

Abstract

Kerusakan hutan bakau harus segera dihentikan, karena salah satu fungsihutan bakau adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Upaya yang dapatdiiakukan adalah dengan memanfaatkan potensi ekowisata di kawasan hutan bakau,sehingga hutan bakau tidak lagi dirusak, melainkan dirawat untuk diiadikan tempatwisata dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana. pemanfaatankawasan hutan bakau sebagai objek wisata telah dilakukan oleh masyarakat DesaLttbuk Kertang tetapi pengelolaan yang dilakukan belum berjalan optimal. Fakta inimenarik diteliti, dan tuiuannya untuk mendeskripsikan hambatan optimalisasipemanfaatan potensi ekowisata, serta nremfbrmulasikan konsep optimalisasipemanfaatan potensi ekowisata guna mencegah bencana di Desa Lubuk Kertang.lenis penelitian ini adalah yuridis norrnatif, bersifat deskriptif dan bentuknya adalahpreskriptil Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, sedangkanmetode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen,selanjutnya analisis data dilakukan secara yuridis kuaiitatif. Berdasarkan hasilpenelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan, kesadaran dan keterampi'lanmasyarakat untuk pemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau masihrendah, belum ada perhatian serius dari Pemef intahan Daerah Kabupaten, daninstrumen hukum setingkat Peraturan Desa terkait dengan pengelolaan danpemanfaatan potensi ekowisata pada lahan hutan bakau ridak ada. Konsep pentingoptimalisasi pemanfaatan potensi ekowisata pada Iahan hutan bakau gunamencegah bencana di Desa Lubuk Kertang yang perlu dikembangkan adalah melaluipemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kernampuan aparatur PemerintahanDesa Lubuk Kertang untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatanpotensi ekowisata pada lahan hutan bakau setingkat Peraturan Desa.
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Makalah Seminar Fakultas Hukum
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.668 KB)

Abstract

Di negeri Belanda ada dua istilah mengenai hukum tersebut, yaitu bestuursrecht dan administrasitatief recht. dengan kata dasar " administratie" dan "bestuur".
KAJIAN NORMATIF PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PERUMUSAN RANCANGAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2015: KAJIAN NORMATIF PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PERUMUSAN RANCANGAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DIN
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5871.884 KB)

Abstract

Nilai Keilmuan yang harus dijunjung tinggi dari sebuah skripsi adalah orisinalitas atau keaslian seluruh materi , konsekuensinya bahwa sebuah skripsi harus memiliki nilai kualitas dalam hal keaslian , objektivitas, dan kejujuran.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERUSAHAAN MELAKUKAN MERGER Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA No 22 (2009): PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERUSAHAAN MELAKUKAN MERGER
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan yang labil memerlukan keputusan yang cepat dan tepat untuk penyegaran financial akibat collaps-nya perusahaan, atau keadaan  perusahaan dalam kondisi unstabil financial sehingga memerlukan penggabungan yang lazim disebut marger.