Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.469
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya JURNAL LITIGASI (e-Journal) MEDIA HUKUM "MEDIA KOMUNIKASI HUKUM" KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Jurnal Notarius DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Veteran Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Borneo Law Review Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Randwick International of Social Science Journal International Journal Reglement & Society (IJRS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Ramlan Ramlan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN NASIONAL Dr Ramlan, S.H, M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2016: PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN NASIONAL
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8699.873 KB)

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam perikanan laut indonesia yang diperkirakan mencapai 6,4 Juta ton per tahun, tidak sebanding dengan keadaan yang sebenarnya, dimana perusahaan industri perikanan indonesia yang tutup dan sebanyak 115.000 eksportir indonesia juga gulung tikar karena kurang bahan baku.
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DESA Dr Ramlan, S.H, M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 1, No 1 (2011): PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DESA
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1177.395 KB)

Abstract

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979, Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh perundangundangan yang dibuat oleh penjajahan Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda, yang disebut Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) dan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB). Tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, maka Undangundang Nomor 19 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku, walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa.
Malu Menjadi Plagiator Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2017: MALU MENJADI PLAGIATOR
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Malu Menjadi Plagiator
PENULISAN KARYA TULIS JURNAL ILMIAH Dr Ramlan, S.H, M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Makalah Seminar Fakultas Hukum
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2132.788 KB)

Abstract

Fungsi Jurnal Ilmiah1. Registrasi (merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dijalani) kegiatan kecendekiaan seseorang;2. Sertifikasi (penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional) kepada hasil kegiatan kecendekiaan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum;3. Diseminasi (kegiatan) secara meluas karya kecendekiaan itu kepada khalayak ramai; dan4. Pengarsipan atas semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan. Manfaat Jurnal1. Menunjukkan keahlian pada suatu bidang ilmu tertentu;2. Karya ilmiah akan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, melalui publikasi karya ilmiah;3. Publikasi karya ilmiah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keilmuan;4. Publikasi karya ilmiah mendidik seseorang untuk selalu jujur dan senantiasa menjunjung tinggi moral dan etika keilmuan; dan5. Menghindari adanya duplikasi atau plagiat dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERISAHAAN MELAKUKAN MERGER Dr. Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 22 (2009): PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERISAHAAN MELAKUKAN MERGER
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan yang labi memerlukan keputusan yang cepat dan teapot unto penyegaran financial akibat collaps -nya perusahaan, tau keadaan perusahaan dalam kendisi unstabil financial sehingga memerlukan penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas timbul karena adanya pemegang saham mayoritas di sebuah perusahaan.
PENGGUNAAN ALAT TANGKAP BAGI NELAYAN YANG BENAR1 Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Makalah Seminar Fakultas Hukum
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.821 KB)

Abstract

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 81.000 km dan terdiri dari sekitar 17.500 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa.3 Serta memiliki luas total 7.827.087 km², dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta km²). Luas wilayah perairan yang 5,8 juta km² tersebut, terdiri atas zona ekonomi aksklusif (ZEE) 2,7 juta km², perairan kepulauan 2,8 juta km², dan wilayah laut 0,3 juta km².4 Sementara itu, menurut Subani dan Barus sebagaimana dikutip Marhaeni Siombo,5 mengatakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², yang kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah. Allah SWT berfirman dalam Surat An Nahl (lebah) ayat 4; Dan Dialah yang menyerahkan lautan agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) dan mengeluarkan (mengambil) dari dalam lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu lihat bahtera mengarungi lautan itu. Dan supaya kamu mencari karunia-Nya, Dan akhirnya supaya kamu bersyukur.6
KONSEP HUKUM TATA KELOLA PERIKANAN - Perlindungan Hukum Industry Perikanan Modal Asing di Indonesia Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2015: KONSEP HUKUM TATA KELOLA PERIKANAN - Perlindungan Hukum Industry Perikanan Modal Asing di Indo
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KONSEP HUKUM TATA KELOLA PERIKANAN - Perlindungan Hukum Industry Perikanan Modal Asing di Indonesia
PERANAN SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI SUMATERA UTARA Dr Ramlan, S.H, M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Makalah Seminar Fakultas Hukum
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.928 KB)

Abstract

Hak kekayaan intelektual (HKI) oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) disebut “creation of the mind”, yaitu suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Ditinjau dari subtansinya HKI adalah “product of mind”. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.3 Pengakuan terhadap HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir.4 Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.5 Dan apabila mengacu kepada teori hukum alam, maka ide dasar kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator.
INKONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Dr Ramlan S.H., M.Hum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 14, No 2 (2010): INKONSISTENSI PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN KEWENANGAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN P
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1532.329 KB)

Abstract

-
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA DARI TINDAKAN PHK PERUSAHAAN DIMASA COVID-19 Ramlan Ramlan; Rizki Rahayu Fitri
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3067

Abstract

Covid-19 di Indonesia membuat perekonomian nasional memburuk, sehingga angka pengangguran kian membludak, sebab buruh perusahaan terpaksa diberhentikan karena debitur tidak sanggup membiayai gaji mereka. Keadaan terpaksa ini disebut dengan force majeure, merupakan keadaan dimana perusahaan tidak lagi mampu membayar upah pekerja. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja dari tindakan PHK perusahaan. Penulis tertarik mengkaji, Siapakah Pihak yang menanggung kerugian karena keadaan Force Majeure terhadap pekerja pada masa pandemic Covid-19?, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada masa Covid-19?. Dalam situasi ini, diperlukan kebijaksanaan perusahaan, kelegowoan pekerja agar jernih dalam menyikapi situasi ini.Kata kunci: Force majeure, buruh, dan perusahaan
Co-Authors -, Harisman Ahmad Duroni Nasution Ayu Rizkie Bambang Santoso Dewi Kartika Eka NAM Sihombing Faisal Riza Fajriawati Fauzi, Ahmad Ferry Susanto Limbong Hamzar Nodi Herikson P. Siahaan Ibrahim Nainggolan Ida Hanifah Ida Nadirah Khaidir Nasution Koto, Ismail Mahmul Siregar Muhammad Arifin Gultom Muthia Susan Fadillah Bulolo Nurul Hakim Purwoko, Agus Rachmad Abduh Rizki Rahayu Fitri simon simon Songtinus Songtinus Surya Perdana Tengku Erwin Syahbana Tengku Erwinsyahbana Triono Eddy Tulus Januardi Tua Panjaitan Yose Rizal Efendi