Claim Missing Document
Check
Articles

Pernikahan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 13/puu-xv/2017 perspektif fiqh siyasah dusturiyyah Nanda Mutia; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322766

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan terjadilah sebuah gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. Dan yang awalnya seorang karyawan yang memiliki ikatan darah atau seorang karyawan yang hendak melakukan pernikahan dalam satu perusahaan yang semulah dilarang oleh perusahaan dan akan terjadi pemutusan hubungan kerja apabila seorang karyawan hendak melakukan pernikahan dalam satu perusahaan kini setelah keluarnya Putusan tersebut seorang karyawan boleh melakukan pernikahan dalam satu perusahaan tanpa harus memutus hubungan kerja. Fiqh siyasah dusturiyyah megatur mengenai kegiatan kenegaraan yang berhubungan dengan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini masuk dalam siyasah qadla’iyyah dimana sebuah hakim telah memutus perkara yang berlaku tentunya kita sangat mendukung dengan keluarnya isi Putusan tersebut dimana apabila seseorang melakukan hubungan pernikahan dalam satu perusahaan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Karena islam menganjurkan antara pekerja dan perusahaan hendaklah saling melindungi satu sama lain tanpa adanya keuntungan sepihak atau salah satu pihak yang merasa dirugikan.
Tinjauan fiqh siyasah: pertanggungjawaban BPOM terhadap kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak Arifa Zaura; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban BPOM terhadap kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak menjadi korban akibat obat yang tercemar Eliten Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Pada kajian ini juga akan dibahas bagaimana isu ini jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada pengkajian penerapan kaidah hukum positif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Penulis menyusun artikel ini secara deskriptif dengan menguraikan fenomena dan gejala yang terjadi pada masyarakat. Pada penelitian ini, data yang diperoleh hanya dari bahan pustaka yang berfokus pada buku, junal, artikel online dan situs resmi pemerintah. Dari hasil penelitian, upaya pertanggungjawaban BPOM dalam kasus ini adalah memberikan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan menarik izin edar obat sirup yang diproduksi oleh Perusahaan Farmasi yang dinyatakan bersalah. Dan dari hasil penelaahan penulis, pertanggungjawaban yang telah dilakukan BPOM sejalan dengan konsep fiqh siyasah. Hal ini dikarenakan lembaga Wilayatul Hisbah yang memiliki wewenang mengontrol pasar dari kecurangan, memiliki tugas yang sama dengan BPOM.  Pertanggungjawaban yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan tinjauan fiqh siyasah, hanya saja perlunya peningkatan yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terus terulang.
Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan Namira Elisyah Nasution; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pilkada Nasional Serentak Tahun 2024 Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan sumber berupa angka, sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan berupa pengumpulan data dengan teori, proposisi dan sebagainya agar kesimpulannya sesuai dengan masalah yang penulis teliti. Pendekatan penelitian kualitatif ini juga menggunakan penelitian yang menggali berbagai literatur, baik dalam undang-undang, buku, jurnal atau artikel maupun website yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Hasil kajian menunjukkan bahwa alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pilkada serentak 2024, yang pertama adalah secara filosofis pelaksanaan Pilkada 2024 menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berpikir proporsional, karena waktunya bertepatan dengan pemilihan presiden, sehingga mungkin ada bias dalam memilih pemimpin. kedua, secara teknis pelaksanaannya berpotensi menimbulkan komplikasi di lapangan, seperti contoh pemilu lalu, pemilu dan pemilu presiden digabungkan sehingga menimbulkan korban jiwa. Dalam Pilkada serentak, Pemerintah harus lebih mempersiapkan penyelenggara pemilu dan strategi dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Pilkada dan Pilkada serentak 2024 memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah tidak memberikan porsi pada setiap pemilu yang seharusnya diselenggarakan. Belum pasti efektifitas Pilkada serentak ini. Namun, kepada KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan pilkada ini.
Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah Shazlin Fazhira; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323080

Abstract

Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala desa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi Permendagri No. 112/2014 tentang pemilihan kepala desa ditinjau atas pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, dapat diartikan dengan ahl alhall wa al ‘aqd, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Ahl al-hall wa al’aqd menurut para ahli fiqih siyasah yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara), dalam hal ini pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa. Siyasah tanfidziyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.
Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009 Nurhasanah Nasution; Irwansyah Irwansyah
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322803

Abstract

Transportasi merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Asal katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu "trans" yang berarti seberang atau di seberang dan "portare" yang berarti mengangkut atau membawa. Transportasi mencakup kegiatan memindahkan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam penelitian ini, metode hukum sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas hukum dari undang-undang yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penulis berusaha memberikan gambaran yang rinci, jelas, dan lengkap tentang realitas masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus ini, polisi memberikan sanksi berupa denda bagi pengemudi ojek online yang melanggar aturan. Faktor penghambat bagi penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan adalah karena aparat masih menggunakan hati nurani atau rasa iba untuk menindak pelanggar, karena mayoritas pengemudi ojek online berasal dari kalangan menengah ke bawah. Tindakan hukum melalui rekayasa dan pendidikan merupakan tindakan pengendalian atau tindakan pencegahan, sedangkan tindakan penindakan termasuk dalam tindakan pengendalian represif.
Between Assimilation and Identity: The Dynamics of the Jewish Community in Indonesia Irwansyah Irwansyah; Mukhlis Lubis
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 7 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i7.289

Abstract

This research examines the existence and dynamics of the Jewish community in Indonesia, which has deep historical roots dating back to the arrival of early European explorers and settlers. The Jewish community in Indonesia is unique and rarely discussed in the context of the country's religious plurality. Despite their relatively small numbers compared to the majority religion, their existence brings important perspectives on assimilation and identity dynamics. This research fills a knowledge gap by investigating the specific dynamics of the Jewish community in the context of assimilation and identity, expanding the understanding of the history of antisemitism and representation as well as Jewish national loyalties and identity in Indonesia. Through qualitative methods and a case study approach, data was collected through in-depth interviews and document analysis to capture the historical perspectives and adaptations of the community. The results show that the Jewish community, although small, has successfully assimilated while maintaining their religious and cultural identity in a social environment dominated by other religions. This research provides new insights into the study of religious plurality, particularly in the context of Muslim-majority Indonesia. It illustrates how assimilation and identity preservation can occur simultaneously, offering a more complex and dynamic perspective than previously recognized. The findings also emphasize the importance of interfaith education and interreligious dialogue as factors that influence the ability of religious minorities to maintain their identities. The results of this study have significant implications for the understanding of religious diversity in Indonesia and how small communities can contribute to the national discourse. The theoretical benefits of the findings enrich the study of religious minority dynamics in plural societies, highlighting that flexibility and adaptation are important aspects in the survival of religious and cultural identities. Practically, the findings can inform the development of more inclusive policies that protect the rights of religious and faith minorities in Indonesia.
Ethical Principles in Public Health Research: Contextual Understanding with Islamic Legal Principles Faradilla Diwanta; Irwansyah Irwansyah; Faiqah Adnin Purba
Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Vol 8 No 1 (2024): JUNI
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurma.v8i1.2211

Abstract

This research explores the role and significance of ethical principles in the context of societal research, with particular emphasis on Islamic legal perspectives. Through contextual analysis, this research identifies relevant ethical principles and applies the Islamic legal framework as a moral foundation. The problem was motivated by cases of ethical lapses in health research. Not only does this happen in foreign countries, but in Indonesia, there are also frequent ethical lapses in health research. An important event that opened the eyes of the whole world and embarrassed the scientific community was the Doctor's Trial, which was carried out in the city of Nuremberg, Germany, after the end of World War II. The Doctor's Trial was a series of trials held after World War II to try individual Nazis for war crimes and crimes against humanity. The Doctor's Trial specifically highlights the medical crimes committed by Nazi doctors. Apart from that, there were also irregularities that occurred at Tuskegee, namely that medication was not given to participants after the research was carried out, resulting in seven people dying and 150 people suffering from heart failure. Not only that, the problem of violations of research ethics also occurred in Indonesia, namely research on the drug "Nerve Pill," which involved a hospital in Jakarta. Health research, as a scientific method, is regulated by Islamic law, which includes rules from Allah's revelation and the Prophet's sunnah and is in accordance with the application of applicable Islamic legal principles so that there is no deviation from Islamic religious values. This article aims to discuss the problem of deviations from Islamic law in the context of health research by highlighting practices or policies that may not be in line with the principles of Islamic law in the health aspect. The research method uses a literature study, focuses on relevant literature, and identifies knowledge gaps. In the discussion, the principles of Islamic law, such as monotheism, justice, and equality, were identified as the ethical foundations of health research. Although there is no direct Islamic law governing health research ethics, these principles can serve as guidelines for carrying out research ethics according to Islamic values. In conclusion, the principles of Islamic law can guide researchers' behavior, ensure research is conducted with respect for Islamic values, and prevent ethical deviations. In this way, health research can provide benefits that suit society's needs.
Integration of Health Fiqh Regarding Legal Aspects of Infectious Diseases in Handling The COVID-19 Pandemic Nabilah Aprilia Marwa; Irwansyah Irwansyah; Nadia Amanda Azwa; Tria Syafira Matondang
Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Vol 8 No 1 (2024): JUNI
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurma.v8i1.2219

Abstract

The Covid-19 pandemic has become a major challenge for humanity throughout the world. In handling this pandemic, the legal aspect of infectious diseases is an important aspect that needs to be considered. Health fiqh as a branch of fiqh which discusses health laws can contribute to handling the Covid-19 pandemic. The Covid-19 pandemic has become a big challenge for the world, including Indonesia. Handling this pandemic requires a comprehensive approach, including legal aspects. Health fiqh is a branch of fiqh that discusses laws relating to health, including infectious diseases. The integration of health fiqh in handling the Covid-19 pandemic can provide a strong legal framework that is in accordance with Islamic values. This research aims to examine the legal aspects of infectious diseases in handling the Covid-19 pandemic based on health fiqh. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Data was obtained from various sources, including fiqh books, articles and journals. The research results show that health fiqh has an important role in handling the Covid-19 pandemic. Health fiqh provides the legal basis for various efforts made in handling the pandemic, such as isolation, quarantine, social restrictions and vaccination. Based on the research results, it can be concluded that the integration of health fiqh in handling the Covid-19 pandemic is important. This is because health fiqh can contribute to providing a legal basis for various efforts made in handling the pandemic.
Harmonization of Human Reproduction with Islamic Law: A Review of Legal Aspects in the Context of the Development of Reproductive Technology Putri Suci Ramadiah; Oryza Sativa H. Sihotang; Irwansyah Irwansyah
Jurma : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Vol 8 No 1 (2024): JUNI
Publisher : LPPM UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurma.v8i1.2215

Abstract

Human reproduction is a very important process and is related to Islamic law. In this case, Islam's role is as a moral and ethical foundation that influences the way humans handle reproduction. Several aspects related to the legal aspects of human reproduction are cloning reproduction, test tube babies and abortion. The aim of this research is to determine the legal aspects of human reproduction by connecting them with theories related to Islamic law. This research method uses descriptive qualitative with literature study methods to analyze data taken from books, national journal articles and other literature. The research results show that IVF, reproductive cloning and abortion are things that can be done with the provisions that have been made and do not violate religious and legal norms.
PENGGUNAAN FRASA “DIATUR DENGAN” DAN FRASA “DIATUR DALAM” DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Irwansyah Irwansyah
Grondwet Vol. 2 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ada dua sumber kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu secara atribusi dan secara delegasi. Dalam pendelegasian peraturan perundang-undangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pada dasarnya menggunakan frasa “diatur dengan” atau frasa “diatur dalam”. Namun, dalam prakteknya sering terjadi kekeliruan dalam penggunaan frasa-frasa tersebut. Frasa “diatur dengan” seyogianya digunakan apabila materi yang didelegasikan dipandang perlu diatur dalam satu peraturan perundang-undangan sedangkan frasa “diatur dalam” digunakan jika dianggap materi yang didelegasikan dapat digabung dengan delegasi yang dianggap dapat digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan.