Claim Missing Document
Check
Articles

Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Diversi (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Liw) Rafi Goeston; Baharudin Baharudin
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.7989

Abstract

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses hukum formal, seperti stigmatisasi dan pengasingan sosial, serta mendorong reintegrasi anak ke dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Liw. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan menilai kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Liw menyatakan Terdakwa Muhammad Rudi Permana bin Zulkarnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum.
AN ANALYSIS OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES APPLIED BY CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) IN HANDLING ANIMAL, FISH, AND PLANT QUARANTINE CRIMES UNDER LAW NUMBER 20 OF 2025 ON THE CRIMINAL PROCEDURE CODE Yasin Arifin; Baharudin
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22038743

Abstract

This study analyzes the application of restorative justice principles by Civil Servant Investigators (PPNS) in handling animal, fish, and plant quarantine criminal offenses under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, as well as the inhibiting factors to its implementation. The main issue is the inconsistency between the spirit of restorative justice and the characteristics of quarantine criminal offenses that position the state as the victim. The research employs normative juridical and empirical approaches using in-depth interviews with three informants at the Lampung Animal, Fish, and Plant Quarantine Center and literature study. The analysis applies S. Prajudi Atmosudirjo's Theory of Administrative Law, Aristotle's Theory of Justice, Satjipto Rahardjo's Progressive Law Theory, and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. The findings reveal that although Law Number 20 of 2025 has normatively opened space for the application of restorative justice, in practice it cannot be formally implemented due to three systemic obstacles: legal vacuum (rechtsvacuum) at three levels of regulation, structural weakness of PPNS institutions, and the dominance of repressive paradigms in the legal culture of authorities. The study concludes that the application of restorative justice possesses philosophical, juridical, and sociological legitimacy for development, but requires policy reformulation through the drafting of technical regulations, institutional strengthening, classification of violation risks, and development of a legal culture oriented toward substantive justice.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHTERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Tedi Fanizar; Baharudin Baharudin; S Endang Prasetyawati
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 7 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Juli 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i7.437

Abstract

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan instrumen krusial dalam mengawal akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Implementasi SPIP pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mulai mengarah pada paradigma preventif, tetapi belum optimal akibat kendala operasional dan kultural. Pengawasan APIP terhambat oleh keterbatasan jumlah dan keahlian auditor, luasnya objek pemeriksaan hingga tingkat desa serta minimnya sarana e-audit. Rendahnya pemahaman manajemen risiko dari auditee. Penyelesaiannya menuntut afirmasi anggaran daerah untuk modernisasi sarana serta penguatan komitmen aparatur yang sadar risiko demi mewujudkan good governance. Faktor Penghambat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Lampung Timur meliputi kendala struktural dan kultural. Hambatan struktural mencakup minimnya auditor ahli, luasnya jangkauan geografis dan keterbatasan fasilitas e-audit. Solusinya memerlukan dukungan anggaran untuk modernisasi sarana pengawasan dan restrukturisasi budaya kerja guna menegakkan akuntabilitas publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional untuk memodernisasi sarana pengawasan, khususnya sertifikasi digital auditor dan fasilitas e-audit terintegrasi. Selain itu, Inspektorat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah harus membangun komitmen kolektif untuk menginternalisasikan budaya kerja sadar risiko guna mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN MOBIL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk) Muhamad Ertami Amanda; Baharudin Baharudin; S Endang Prasetyawati
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 7 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Juli 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i7.438

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal, seperti pencurian. Keberadaan penadah menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan telah diterapkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai pengetahuan atau dugaan yang patut bahwa barang yang diterima berasal dari hasil kejahatan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana dan bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.
ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT (A STUDY OF DECISION NUMBER 19/PID.SUS-ANAK/2025/PN.MGL) Yunialba Tibrizi Triu Usman; Baharudin
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22021254

Abstract

One crime involving children as perpetrators is the crime of theft under aggravating circumstances, as decided by the Menggala District Court in Case Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl with a child defendant. The question is: What are the factors that cause children to commit the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl? And how are children held accountable as perpetrators of the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl? The research method is through a normative legal approach and an empirical approach using secondary and primary data. Next, a qualitative legal data analysis was conducted, namely by describing the resulting data in the form of explanations or sentence descriptions arranged systematically. The results of the study, that the factors causing children to commit the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl include an environment that provides opportunities to commit crimes, a social environment that provides examples and role models and an economic environment, poverty and misery. The responsibility of the child as the perpetrator of the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl was declared legally and convincingly proven guilty of violating Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code with a sentence of imprisonment in a Special Child Development Institution (LPKA) for 1 (one) month. Parents are advised to monitor their children's behavior, especially regarding the negative impacts of social interactions in their neighborhood, thereby minimizing the occurrence of aggravated theft by children.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMAIN JUDI SLOT ONLINE DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2025/PN Gns) Baharudin; Muhammad Ridho Febriaji
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6240

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap perjudian slot online yang berdampak negatif pada aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pelaku bermain judi slot online serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Gns. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pelaku melakukan judi slot online meliputi faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis, dengan motif dominan memperoleh keuntungan secara cepat. Pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda Rp10.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan masyarakat, penguatan patroli siber dan edukasi hukum oleh kepolisian, serta penerapan putusan yang konsisten, proporsional, dan memberikan efek jera oleh pengadilan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGHINDARI E-TILANG: (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 196/PID.B/2020/PN SMN) Baharudin; S. Endang Prasetyawati; Gilang Suhendri; David Fernando
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pe-malsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dilakukan dengan tujuan menghindari penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Analisis difokuskan pada aspek yuridis, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi perbuatan, unsur-unsat pidana yang terpenuhi, serta pertimbangan hukum yang mendasari pemidanaan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam memalsukan TNKB, kesesuaian alat bukti dengan unsur pidana, serta doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pelaku untuk menghindari E-Tilang sebagai faktor yang memberatkan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun teknologi E-Tilang semakin berkembang, pemalsuan TNKB tetap menjadi modus operandilama yang membutuhkan penegakan hukum tegas dari hakim untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban berlalu lintas.
Implementation of Community Policing Program using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas Prayugo Widodo; Baharudin Baharudin
Amsir Law Journal Vol 4 No 1 (2022): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i1.99

Abstract

Bhayangkara Trustees of Community Security and Order (in Indonesia called Bhabinkamtibmas) is the front line or spearhead of police services in the Community Police Program which mingles and interacts with the surrounding community on a daily basis. This research used normative-empirical research. The results of this study was to find out whether there was an application of the Community Police Program with a social conflict resolution mechanism based on consensus. The results of research at the Sukoharjo Police found that there were inhibiting factors such as human resources, facilities and infrastructure that needed to be repaired immediately. The challenges faced by the Sukoharjo Police in the success of the Community Police Program need to be overcome in order to create a stable and continuously adaptable Police with social, cultural, economic and political developments. The National Police must be able to protect the community, considering that partnership is a pillar of the success of the Community Police Program.
Comparison of Verdicts in Handling Election Violations Through Coordination of Gakkumdu Center North Lampung Regency Baharudin Baharudin; Putri Intan Sari
Amsir Law Journal Vol 4 No 1 (2022): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i1.100

Abstract

Sovereignty is in the hands of the people as mandated in Article 1 Paragraph 2 of the 1945 Constitution of Republic Indonesia. The meaning of “sovereignty is in the hands of the people” in this case is that the people have sovereignty, responsibilities, rights and obligations to democratically elect a leader who will form a government to manage and serve all levels of society, as well as elect representatives of the people to oversee the running of the government. The research method used was normative and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis with qualitative juridical analysis. The suggestion is that the Gakkumdu Center at North Lampung Regency should provide concrete and important implementation rules to ensure legal certainty and justice.
Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk Baharudin Baharudin; Indah Satria; M. Ariq Gumilang AS
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.190

Abstract

Verdict verstek is a decision handed down by a panel of judges without the presence of the Defendant, and his absence is without a valid reason even though he has been summoned officially and properly. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The purpose of this study is to find out the judge’s consideration of the verstek decision in divorce cases in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk and what reasons made the trial judge in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk decides on divorce cases verstek. The results of the judicial review of the judge’s consideration of the verstek decision in the divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk is the verstek decision in a contested divorce case. Legal considerations from judges in deciding verstek are contained in Article 149 paragraph 1 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). In the absence of the defendant to fulfill the summons without a valid reason, in by Article 125 paragraph 1 and Article 126, the judge can decide verstek. This verstek issue cannot be separated from the provisions of Article 12 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Article 77 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) and Article 125 Paragraph 1 HIR, Article 73 Rv and the verstek decision stipulated in Article 125 Paragraphs 1, 2, 3, 4 HIR. The causes of the court judge deciding the verstek divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk found causal factors, namely that the defendant never attended court even though he had been summoned properly and officially based on the provisions of the applicable laws. As long as the Defendant is not present and is not caused by a reason justified by law—while the Plaintiff’s lawsuit is not against the law—then based on the provisions of Article 149 R.Bg, the Plaintiff’s lawsuit can be granted verstek. ___ Referensi Buku dengan penulis: Fauzan, M. (2005). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesi. Jakarta: Kencana. Manan, Abdul., dan Fauzan, M. (2002). Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Mukarom, R. (2019). Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017: Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rasyid, A. Roihan. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Soekanto, Soerjono. (1942). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Soemitro, R. H. (1980). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Artikel jurnal: Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-‘Adalah, 10(2), 415-422. Basir, A. (2023). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. Pledoi Law Jurnal, 1(1), 1-9. Darmawati, D., dan Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. Al-Mizan (e-Journal), 11(1), 90-101. Mafruh, M. H., Fasa, M. I., dan Ja’far, A. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 542-556. Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Mercatoria, 10(2), 160-179. Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2), 270-285. Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). Amnesti Jurnal Hukum, 2(2), 57-75. Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Hikmah, 15(1), 63-71. Tompo, J., Nurhalifah, N., dan Arsyad, Y. M. (2022). Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 3(2), 98-107.