Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHTERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Tedi Fanizar; Baharudin Baharudin; S Endang Prasetyawati
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 7 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Juli 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i7.437

Abstract

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan instrumen krusial dalam mengawal akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Implementasi SPIP pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mulai mengarah pada paradigma preventif, tetapi belum optimal akibat kendala operasional dan kultural. Pengawasan APIP terhambat oleh keterbatasan jumlah dan keahlian auditor, luasnya objek pemeriksaan hingga tingkat desa serta minimnya sarana e-audit. Rendahnya pemahaman manajemen risiko dari auditee. Penyelesaiannya menuntut afirmasi anggaran daerah untuk modernisasi sarana serta penguatan komitmen aparatur yang sadar risiko demi mewujudkan good governance. Faktor Penghambat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Lampung Timur meliputi kendala struktural dan kultural. Hambatan struktural mencakup minimnya auditor ahli, luasnya jangkauan geografis dan keterbatasan fasilitas e-audit. Solusinya memerlukan dukungan anggaran untuk modernisasi sarana pengawasan dan restrukturisasi budaya kerja guna menegakkan akuntabilitas publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu mengalokasikan anggaran daerah secara proporsional untuk memodernisasi sarana pengawasan, khususnya sertifikasi digital auditor dan fasilitas e-audit terintegrasi. Selain itu, Inspektorat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah harus membangun komitmen kolektif untuk menginternalisasikan budaya kerja sadar risiko guna mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENADAHAN HASIL PENCURIAN MOBIL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.B/2023/PN Tjk) Muhamad Ertami Amanda; Baharudin Baharudin; S Endang Prasetyawati
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 7 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Juli 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i7.438

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal, seperti pencurian. Keberadaan penadah menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penadahan hasil pencurian mobil serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan telah diterapkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya mengenai pengetahuan atau dugaan yang patut bahwa barang yang diterima berasal dari hasil kejahatan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana dan bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.
ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT (A STUDY OF DECISION NUMBER 19/PID.SUS-ANAK/2025/PN.MGL) Yunialba Tibrizi Triu Usman; Baharudin
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 5 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One crime involving children as perpetrators is the crime of theft under aggravating circumstances, as decided by the Menggala District Court in Case Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl with a child defendant. The question is: What are the factors that cause children to commit the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl? And how are children held accountable as perpetrators of the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl? The research method is through a normative legal approach and an empirical approach using secondary and primary data. Next, a qualitative legal data analysis was conducted, namely by describing the resulting data in the form of explanations or sentence descriptions arranged systematically. The results of the study, that the factors causing children to commit the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl include an environment that provides opportunities to commit crimes, a social environment that provides examples and role models and an economic environment, poverty and misery. The responsibility of the child as the perpetrator of the crime of theft under aggravating circumstances based on Decision Number 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mgl was declared legally and convincingly proven guilty of violating Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code with a sentence of imprisonment in a Special Child Development Institution (LPKA) for 1 (one) month. Parents are advised to monitor their children's behavior, especially regarding the negative impacts of social interactions in their neighborhood, thereby minimizing the occurrence of aggravated theft by children.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMAIN JUDI SLOT ONLINE DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2025/PN Gns) Baharudin; Muhammad Ridho Febriaji
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6240

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap perjudian slot online yang berdampak negatif pada aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pelaku bermain judi slot online serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Gns. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pelaku melakukan judi slot online meliputi faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis, dengan motif dominan memperoleh keuntungan secara cepat. Pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda Rp10.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan masyarakat, penguatan patroli siber dan edukasi hukum oleh kepolisian, serta penerapan putusan yang konsisten, proporsional, dan memberikan efek jera oleh pengadilan.