Claim Missing Document
Check
Articles

Strategi Peningkatan Keamanan Ruang Udara Indonesia di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Periani, Aniek; Djatmiko, Agoes; Kusumawardana, Haris
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1086

Abstract

Every country in the world cannot avoid the unstoppable development of technology in the digital era. As is the case in the security sector, especially in the air space area. The purpose of this writing is to provide a reference for the Indonesian government to improve the security of Indonesian air space in the digital era through legal regulations. The research method uses a positive legal approach, namely the method or method used to obtain the law that applies at a certain time and place. Obstacles arising from law enforcement in Indonesia in implementing security in Indonesian airspace are due to the incompatibility of existing legal regulations with technology developing in the current era. So it is appropriate to make efforts to update legal regulations to align with the development of aerospace technology.
Civil Responsibility Model of Coastal State to Oil Pollution in the Sea as the Impact from the Stipulation of Dumping Area by Tanker Ship Elly Kristiani Purwendah; Agoes Djatmiko; Elisabeth Pudyastiwi
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 1 No. 1 (2019): March
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i1.36331

Abstract

The research findings reveal a pluralistic understanding of dumping within the Indonesian Legal System, evident in various laws, including Law No. 17 of 1985 on the Ratification of UNCLOS, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 29 of 2014 on the Prevention of Environmental Pollution, Ministerial Regulation No. 136 of 2015 on the Second Amendment to Ministerial Regulation No. 52 of 2011 on Dredging and Reclamation, and Ministerial Decree No. 4 of 2005 on the Prevention of Pollution from Ships. Dumping countermeasures are primarily perceived as acts related to dredging and reclamation, identified as contributors to the silting of shipping channels. Notably, Indonesia has not ratified the London Dumping Convention, and there is a lack of a definitive list specifying wastes requiring special arrangements and absolute prohibition within the coastal states' territories. Consequently, compensation has not been prioritized as a state-led measure for marine environmental protection. The state's responsibility, enforced through the State Attorney, necessitates procedural formalities, including a special power of attorney. Collaborative efforts with relevant institutions, particularly the Ministry of Environment and Forestry, are deemed essential. The current landscape in Indonesia reveals overlapping authorities among agencies, leading to conflicting interpretations of civil lawsuit issues related to environmental damages. The proposed model advocates for centralizing environmental priorities within the Ministry of Environment and Forestry, coordinated through the State Attorney, as a strategic step towards addressing these complex issues.
NETRALITAS ANGGOTA BRIGADE MOBIL POLRI KOMPI 1 BATALYON D PELOPOR PADA PEMILIHAN UMUM 2024 Muhamad Yusuf Hasanudin; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.e7w97k60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui srategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024 dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dari Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui penguatan pemahaman hukum dan  Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang kode etik profesi, pengawasan internal yang berjenjang, penegasan SOP pengamanan Pemilu, pembatasan keterlibatan anggota dalam aktivitas politik dan media sosial, serta penegakan disiplin dan kode etik Polri secara konsisten. Hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersumber dari faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas, hambatan eksternal berupa tekanan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT PROSES PENGERINGAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP) Martina Dwi Kurnia; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.qvzzsb80

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, khususnya dalam perubahan status penggunaan tanah dan pengeringan tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif melalui mekanisme administratif dan koordinasi lintas instansi. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian pemanfaatan tanah, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kewenangan administratif, serta dinamika pembangunan yang berkembang cepat. Diperlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan kebijakan yang lebih adaptif.
KEWENANGAN POLRI DALAM PENANGANAN HURU-HARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA M. Akbar Ramadhan; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.67znmy53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang didukung data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan preventif dan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas konflik sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia sehingga diperlukan profesionalitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 BERKAITAN DENGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER TENAGA TEKNIS MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS Sabrina Aisyah Putri; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pb4aym53

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi UU No. 20/2023 tentang ASN terkait pengangkatan tenaga honorer teknis menjadi ASN di Kabupaten Banyumas, dengan latar kesenjangan norma hukum dan praktik penataan honorer, termasuk sistem merit serta hak non-ASN. Menggunakan metode yuridis normatif klinis, data dari studi pustaka dan wawancara di BKPSDM Banyumas menunjukkan implementasi berjalan baik berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi, meski terkendala keterbatasan formasi, ketidaksesuaian kualifikasi, serta hambatan administratif. Disimpulkan perlunya penguatan kebijakan teknis, peningkatan SDM, dan penyempurnaan sistem untuk optimalisasi tujuan UU.
KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA PERUM PERHUTANI WILAYAH KPH BANYUMAS TIMUR DENGAN LMDH WANA SWAKARYA DESA KALIPUTIH Unitacasya Dwi Mahardika; Gholibudin Zuhairmanto; Agoes Djatmiko; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal form and implementation of forest management in the Perhutani Forestry Partnership scheme in the East Banyumas Forest Management Unit (KPH) area, with a case study in Kaliputih Village, Purwojati District, Banyumas Regency. The main problem formulated is What is the legal form of forest management in the Perhutani Forestry Partnership in the area and How is forest management implemented in the scheme. This study uses an empirical juridical method with analytical descriptive specifications, collecting primary data through interviews, observations, and documentation, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results of the study indicate that the legal form of forest management is based on a regulatory hierarchy starting from the 1945 Constitution, Law No. 41/1999, Law No. 6/2023, Government Regulation No. 23/2021, Government Regulation No. 72/2010, Ministerial Regulation of the Environment and Forestry No. 9/2021, to Perdir Perhutani No. 13/2023 and No. 6/2024, which regulates the transition from Joint Community Forest Management (PHBM) to Perhutani Forestry Partnership (KKP/KKPP). Field implementation involves activities such as pine resin tapping, land use under stands (PLDT), and jenitri agroforestry, but is still dominated by old patterns based on social customs without cooperation agreements (PKS) that fully comply with the new regulations. The main obstacles are the institutional readiness of the Forest Village Community Institution (LMDH) and the Social Forestry Community Cooperative (KMPS), understanding of regulations, and administrative adjustments. The study concluded that forest management in Kaliputih Village has been productive and ecologically sustainable, but is still in the transition process towards more formal and accountable governance. Recommendations are given to strengthen communication, administrative assistance, institutional capacity building, and forest economic diversification to support the sustainability of inclusive and sustainable management.
Peningkatan Pemahaman Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Regulasi Pajak gholibuddin zuhairmanto; wahyu hariadi; agoes djatmiko
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.564

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan dengan karakteristik tertentu yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Pemahaman yang kurang tentang regulasi PBB, terutama dengan adanya perubahan peraturan terbaru, seringkali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak oleh masyarakat.pemahaman masyarakat mengenai PBB sering kali masih rendah, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kesalahan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum mengenai PBB menjadi krusial untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.Hukum pajak, memiliki kompleksitas tersendiri yang kerap membingungkan masyarakat awam. Faktor seperti peraturan perundang-undangan yang terus berubah, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pajak, berkontribusi pada rendahnya tingkat pemahaman hukum pajak di kalangan masyarakat.
SEMINAR ANAK TIDAK SEKOLAH: Pentingnya Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMA/K di Desa Karangsalam Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Haris Kusumawardana; Wahyu Hariadi; Agoes Djatmiko
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.567

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk membantu menanggulangi permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Banyumas melalui seminar anak tidak sekolah yang diselenggarakan di SMP N 2 Kemranjen. Menghadirkan siswa kelas 9 (sembilan) dan perangkat Desa Kemranjen dalam seminar memiliki tujuan untuk membangkitkan motivasi siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta unsur pemerintah Desa Kemranjen untuk dapat memfasilitasi siswa yang tidak mampu secara keuangan untuk dapat tetap melanjutkan pendidikan. Materi pengabdian disampaikan kepada siswa tentang pentingnya melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA/K untuk dapat memperbesar peluang dalam dunia kerja kelak. Materi disampaikan kepada perangkat Desa untuk menjelaskan peran dari Pemerintah Desa Kemranjen untuk dapat mengakomodir para siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Dari seminar ini diharapkan seluruh siswa kelas 9 (Sembilan) SMP N 2 Kemranjen dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMA/K. Pemerintah Desa Kemranjen diharapkan lebih peka dan memberikan perhatian dalam bentuk bantuan kepada para siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dikarenakan masalah finansial.