Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Cakrawala Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Unes Law Review The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Bedah Hukum Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Gloria Justitia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Cakrawala Hukum
Agoes M.H. S.H. Djatmiko
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
NETRALITAS ANGGOTA BRIGADE MOBIL POLRI KOMPI 1 BATALYON D PELOPOR PADA PEMILIHAN UMUM 2024 Muhamad Yusuf Hasanudin; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.e7w97k60

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui srategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024 dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor Pada Pemilihan Umum 2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dari Strategi menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui penguatan pemahaman hukum dan  Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang kode etik profesi, pengawasan internal yang berjenjang, penegasan SOP pengamanan Pemilu, pembatasan keterlibatan anggota dalam aktivitas politik dan media sosial, serta penegakan disiplin dan kode etik Polri secara konsisten. Hambatan dalam menjaga netralitas anggota Brigade Mobil Polri Kompi 1 Batalyon D Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bersumber dari faktor internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi perbedaan tingkat pemahaman anggota terhadap ketentuan netralitas, hambatan eksternal berupa tekanan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT PROSES PENGERINGAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP) Martina Dwi Kurnia; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.qvzzsb80

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, khususnya dalam perubahan status penggunaan tanah dan pengeringan tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif melalui mekanisme administratif dan koordinasi lintas instansi. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian pemanfaatan tanah, rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kewenangan administratif, serta dinamika pembangunan yang berkembang cepat. Diperlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan kebijakan yang lebih adaptif.
KEWENANGAN POLRI DALAM PENANGANAN HURU-HARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA M. Akbar Ramadhan; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.67znmy53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani huru-hara berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang didukung data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri memiliki kewenangan preventif dan represif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas konflik sosial, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia sehingga diperlukan profesionalitas dan proporsionalitas dalam tindakan kepolisian.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 BERKAITAN DENGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER TENAGA TEKNIS MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS Sabrina Aisyah Putri; Esti Ningrum; Agoes Djatmiko
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 28 No. 1 (2026): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.pb4aym53

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi UU No. 20/2023 tentang ASN terkait pengangkatan tenaga honorer teknis menjadi ASN di Kabupaten Banyumas, dengan latar kesenjangan norma hukum dan praktik penataan honorer, termasuk sistem merit serta hak non-ASN. Menggunakan metode yuridis normatif klinis, data dari studi pustaka dan wawancara di BKPSDM Banyumas menunjukkan implementasi berjalan baik berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi, meski terkendala keterbatasan formasi, ketidaksesuaian kualifikasi, serta hambatan administratif. Disimpulkan perlunya penguatan kebijakan teknis, peningkatan SDM, dan penyempurnaan sistem untuk optimalisasi tujuan UU.
Co-Authors Aniek Periani Cesyafrina Cesyafrina Dewi Setia Triana, Ikama Dewiana Mustika Ningrum Elly Kristiani Purwendah Erowati, Eti Mul Esti Ningrum Esti Ningrum Fevtianinda, Salmania Gita Nurmiana Haris Kusumawardana Hartariningsih, Ninik Ida Arifatul Khasanah Ilham Mu’alim M. Akbar Ramadhan Martina Dwi Kurnia Monteiro, Seguito Mu’alim, Ilham Muhamad Yusuf Hasanudin Mu’alim, Ilham Ninik M.H. S.H. Hartariningsih Pratiwi, Annisa Intan Pudyastiwi, Elisabet Puwendah, Elly Kristiani Rusito Sabrina Aisyah Putri wahyu hariadi Wahyu M.Hum. S.H. Hariadi Wardana , Haris Kusuma