Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary

Layanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Online Percepat Target Pendapatan Asli Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus di Kota Batu) Rhendra Patria Negara; Sapto Pramono; Sri Roekminiati
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i84
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara daring di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Kabupaten Malang, merupakan langkah strategis dalam modernisasi administrasi publik dan peningkatan kepatuhan pajak melalui transformasi digital. Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan tantangan dalam adopsi serta keberlanjutan sistem pembayaran PKB digital. Hasil studi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, infrastruktur digital, dan peningkatan literasi digital terutama di kalangan generasi muda—mendorong adopsi metode pembayaran elektronik seperti QRIS, dompet digital, dan mobile banking. Dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah, termasuk alokasi anggaran, memperkuat komitmen terhadap tata kelola digital dan efisiensi birokrasi. Kolaborasi antara Samsat, dinas pendapatan daerah, lembaga keuangan, dan perusahaan fintech menciptakan ekosistem terintegrasi yang mendukung efisiensi layanan dan pengelolaan data. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan lansia dan masyarakat pedesaan, kualitas data, kapasitas SDM, biaya pengembangan, serta risiko keamanan siber menjadi hambatan signifikan. Kebutuhan akan integrasi data real-time, perlindungan privasi, dan stabilitas jaringan memperumit pelaksanaan sistem ini. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan sistem pembayaran PKB digital bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, dukungan regulasi, penguatan SDM, dan partisipasi masyarakat. Inovasi berkelanjutan, mitigasi risiko, serta penguatan infrastruktur menjadi kunci daya tahan dan keberlanjutan layanan. Sistem ini berpotensi besar meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan pendapatan daerah, serta mendukung visi Indonesia dalam tata kelola digital.
Strategi Pemerintah Daerah dalam Menyelaraskan Pembangunan Transportasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Sepanjang Aliran Sungai Mahakam Ulu Mikhael Maniley; Sri Roekminiati; Sri Kamariyah
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i84
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan transportasi sungai memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dimana lebih dari 70% desa masih bergantung pada jalur air sebagai akses utama. Namun, upaya pembangunan infrastruktur tanpa pemberdayaan masyarakat berisiko menghambat keberlanjutan program tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi Pemerintah Daerah Mahakam Ulu dalam menyelaraskan pembangunan transportasi sungai dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada pejabat pemerintah, tenaga kesehatan, aktivis masyarakat, dan warga pengguna transportasi, serta analisis dokumen resmi seperti RPJMD dan laporan dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi dermaga, normalisasi alur sungai, serta memberikan subsidi perahu motor dan pelatihan teknis kepada masyarakat. Meskipun demikian, tantangan utama seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas, serta dampak lingkungan akibat pengerukan sungai masih menghambat keberlanjutan program. Partisipasi aktif masyarakat, penguatan kapasitas lokal, dan inovasi pembiayaan menjadi faktor kunci untuk keberlanjutan pembangunan transportasi sungai yang berdaya guna. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi antara pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial untuk mewujudkan transportasi sungai yang inklusif dan berkelanjutan.