Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Yustisia Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Penelitian Hukum De Jure JUSTITIA JURNAL HUKUM Varia Justicia Journal of Community Services and Engagement TSAQAFAH Community Empowerment Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum JIPRO : Journal Of Intellectual Property Perspektif Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Tarbiyatuna
Chrisna Bagus Edhita Praja
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia‎
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search
Journal : Borobudur Law and Society Journal

 1 
Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaaan Publik Pada Papan Akselerasi Yusuf Arifin; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.735 KB) | DOI: 10.31603/7407

Abstract

Perusahaan publik pada papan akselerasi memiliki ukuran aset yang kecil sehingga memperbesar potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan suatu perusahaan akan menyebabkan semakin tinggi potensi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Kesulitan keuangan berpotensi membuat durasi dalam mengerjakan pemeriksaan laporan keuangan lebih lama sehingga mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik pada papan akselerasi dan menganalisa penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik di papan akselerasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Untuk memperkuat argumentasi, dilakukan wawancara dengan OJK secara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BEI terhadap perusahaan publik skala kecil dan menengah maupun perusahaan selain skala kecil dan menengah. OJK dan BEI menjatuhkan nominal sanksi denda yang berbeda antara yang diberikan kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah dengan yang diberikan kepada perusahaan selain skala kecil dan menengah. Bentuk sanksi administratif selain denda yang diberikan OJK kepada perusahaan publik skala kecil dan menengah sama dengan yang diberikan kepada perusahaan publik selain skala kecil dan menengah. Pengawasan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik yang dilakukan OJK dan BEI telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tidak ada tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BEI dalam mengatur dan mengawasi perusahaan publik.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg) Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja; Wahyu Cahyo Hadiyono; Putri Tegar Agustin; Faizal Ardani
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Temanggung No.352/Pdt.P/2022/PA.Tmg). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Artikel ini menguraikan dan menelaah permasalahan, mengenai bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan dan apa pertimbangan Hakim dalam memberilam putusan yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Temanggung didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memberi permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan terkait lainnya.
Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti Nindhitya Mega Putri Syaharani; Chrisna Bagus Edhita Praja; Hary Abdul Hakim
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 4 (2023): Vol 2 No 4 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10041

Abstract

Promosi produk-produk yang dijual di kafe biasanya disertai dengan pemutaran lagu dan/atau musik. Hal tersebut tidak bisa lepas dari hak pencipta maupun pihak terkait atas karya yang digunakan sebagai pemenuhan hak ekonomi. Dimana terdapat sebuah kewajiban dalam membayar royalti yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terdapat indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang merugikan pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti berdasarkan prinsip doktrin labour. Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa responden, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan musisi dan penyedia layanan berbasis komersial yang masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar royalti, berdasarkan prinsip doktrin labour sebagai sebagai apresiasi terhadap karya ciptaannya yang ditujukan untuk pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemilik hak terkait atas karyanya bertentangan dengan prinsip keadilan, hal ini dilatarbelakangi oleh lemahnya penegakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jovanka Boby Rahardian; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum marketplace dalam pengawasan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui efektivitas pengawsan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Shopee Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum marketplace Shopee hanya sebagai perantara dimana hanya menghimpun penjual dan pembeli. Sedangkan tugas pokok pengawasan tetaplah di BPOM sementara Shopee hanya membantu BPOM dalam pengawasan. Meskipun BPOM telah menggandeng IDEA dalam pengawasan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace sampai sekarang masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang di iklankan di marketplace dan itu menunujkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan.
Gojek's Responsibility for Loss of Items on Gojek Indonesia's Go-Send Feature Salsabila Annisa Mahadewi; Heniyatun Heniyatun; Chrisna Bagus Edhita Praja; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11946

Abstract

The development of new science and technology makes it easy for people to buy and sell online through the Tokopedia marketplace and delivery one day or same day. One of the one-day or sameday deliveries that the Gojek application has is the Gosend feature. Apart from making this feature easier for users, there is also a problem, namely that goods are lost during delivery by service providers from Gojek Indonesia. This research aims to analyze the legal relationship between the parties involved to determine the appropriate legal responsibility of Gojek Indonesia for loss of goods (iPad) as regulated in the Consumer Protection Law. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The research results show that PT. Gojek Indonesia has transferred responsibility for the problem of lost items in the form of iPads purchased through Tokopedia by not fully reimbursing the nominal value of the items lost. So the law should be able to break and provide justice for consumers because of the existence of standard agreements.
Legal Protection of Consumers in Renting Video Streaming Accounts Obtained Through The Marketplace Rizka Chellin Dwi Azizah; Chrisna Bagus Edhita Praja; Heniyatun Heniyatun; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11953

Abstract

This study aims to determine the validity of the video streaming account rental agreement through the marketplace and the protection of consumers in renting video streaming accounts through the marketplace. This research uses normative research methods with a legislative approach and literature study and is presented descriptively the results of this study explain that the agreement that occurs between the video streaming application service provider in the marketplace and the application tenant does not fulfil the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code, namely regarding the requirements of a halal cause. The tenant has violated the terms and conditions set by the official video streaming application service provider. Legal protection cannot be given to users of video streaming application services obtained through the marketplace because the objective conditions of the agreement are not fulfilled, which makes the agreement null and void and is considered never to have occurred.
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Ardiansyah, Muhammad Aulia; Kurniaty, Yulia; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Basri, Basri
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12111

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah asas praduga tak bersalah, namun penerapannya sering terkendala terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual asas praduga tak bersalah. Sumber data pada penelitian ini dalam wujud data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan, meski korupsi adalah kejahatan serius. Hambatan dalam penerapan asas ini termasuk tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman dari penegak hukum. Mengatasi hambatan ini memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan. Selain itu, peran media, masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk mendukung penerapan asas praduga tak bersalah dengan baik.
Copyright Limitations within Film Review Content on YouTube Under Law Number 28 of 2014 on Copyright Atfan, Dzikrina Khusnaliani; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Heniyatun, Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11793

Abstract

The development of technology makes access to information and communication easier. YouTube is a video sharing platform that widely used to share information about the world of entertainment, including films. This research aims to examine the suitability of film review content uploaded on YouTube with the principle of copyright limitations as stipulated in the Copyright Act. This research uses normative juridical method with statutory approach and concept approach. The results show that film review content can meet the principle of copyright limitation on the condition that it does not activate the monetisation feature provided by YouTube. The monetisation feature is a form of commercialisation that violates copyright limitations in accordance with the provisions stipulated in the Copyright Act.
Tinjauan Yuridis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penghasil Karya Cipta dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Sari, Elvira Purnama; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa'
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10087

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. AI mampu memecahkan masalah rumit dengan akurasi yang tinggi hingga dapat menghasilkan suatu ciptaan. Hal tersebut memunculkan permasalahan dan dampak negatif terkait hak cipta. Ketiadaan adanya aturan yang eksplisit mengatur ciptaan AI menyebabkan ketidakpastian hukum. Undang-undang Hak Cipta 2014 belum sepenuhnya mencakup mengenai ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari ciptaan yang dibuat AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa AI memiliki peran sebagai penghasil kreasi dan inovasi. Namun, AI bukan merupakan subjek hukum dan akibat hukum dari karya yang dihasilkan oleh AI bergantung pada tanggung jawab hukum pencipta atau pengguna AI terkait.
Efektivitas Penerapan Creative Commons Licenses oleh Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta Sriwangi, Garni; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14119

Abstract

Lisensi Creative Commons (CC) merupakan instrumen hukum yang mendukung keterbukaan informasi dalam publikasi ilmiah, dengan memberikan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengatur hak ciptanya. Meski secara yuridis lisensi ini dimungkinkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapannya di Indonesia belum berjalan efektif, terutama dari aspek budaya hukum. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan lisensi CC oleh penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum hak cipta, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), yaitu gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dari kalangan penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah, serta studi pustaka terhadap literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama. Banyak penulis tidak memahami konsekuensi hukum lisensi yang mereka gunakan, penerbit belum menetapkan kebijakan yang konsisten, dan pembaca sering abai terhadap kewajiban atribusi maupun batasan lisensi. Hal ini menunjukkan bahwa lisensi CC lebih banyak diterapkan secara formalistik tanpa pemahaman nilai dan fungsi hukumnya secara mendalam. Untuk memperkuat budaya hukum dalam penerapan lisensi CC, diperlukan edukasi hukum yang sistematis, kebijakan penerbitan yang jelas, serta reformulasi regulasi nasional yang mengakui dan mengatur lisensi terbuka secara eksplisit dalam ranah publikasi ilmiah digital.
Co-Authors Abdul Hakim, Hary Ahmad Agung Febrianto Ahmad Agung Febrianto Ajrina, Alika Rahma Alda Kartika Yudha Amelia Mingky Setyo Hernawin Anisahaq, Nabila Ardiansyah, Muhammad Aulia Arifa Fatimah, Dian Arifa Fatimah, Dian Asiyah, Yeni Atfan, Dzikrina Khusnaliani Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budi Agus Riswandi Daffa Adi Praditama Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deslaely Putranti Dian Novitasari Dian Novitasari Anggraeni Diana Setiawati Duddy Roesmara Donna Dwi, Cindy Dyah Adriantini Sintha Dewi Endah, Qori Espares, Gerald Fahmi Medias Faizal Ardani Fauzan Muhammadi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hardianto Djanggih Hary Abdul Hakim Hary Abdul Hakim Heni Lutfiyati, Heni Heniyatun Heniyatun Heniyatun Hermawati, Heny Himawati, Nilma Himawati, Nilma Ika Triana Elvandari Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa' Jovanka Boby Rahardian Khudzaifah Dimyati Kuni Nasihatun Arifah Lutifyati, Heni Maitsaa’ Jaudah, Tsuroyyaa Masithoh, Mutia Qori Dewi Ming Hsi Sung Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Bagus Boy Saputra Muhammad Nur Muhammad Prasetyo Wicaksono Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Muhammad, Fadil Muji Setiyo Mulyadi Mulyadi Murtono Murtono Mutia Qori Dewi Masithoh Nindhitya Mega Putri Syaharani Noviasari, Dilli Trisna Nurjaman, Dasep Nurjaman, Dasep Panji Nagaro Panji Nagaro Pawestri, Ros Priyatna, Anastasya Aprilian Puji Sulistyaningsih Puji Sulistyaningsih Putri Dwi Arianti Putri Dwi Arianti Putri Tegar Agustin Putri, Erna Putri, Feby Milenia Yahya Krisna Putri, Nadira Azari Rakhmat Dian Hidayat Rakhmat Dian Hidayat Rizka Chellin Dwi Azizah Ros Pawestri Rusdjijati, Retno Salsabila Annisa Mahadewi Salsabila Rahadatul’ Aisy Sandy, Fadillah Sari, Elvira Purnama Satria Nugraha, Yogi Septi Indrawati Setyadi, Deka Wendi Sri Murwani Sriwangi, Garni Suharso Suharso Suharso Suharso Sumi Febriana Fadilah Sung Ming-Hsi Suryawan, Ari Teguh Budi Pratomo Tyas, Erni Wahyu Cahyo Hadiyono Wita Setyaningrum Yulia Kurniaty Yusuf Arifin Zulfikar Bagus Pambuko