Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Dasar Jurnal Sains Materi Indonesia Elkom: Jurnal Elektronika dan Komputer Jurnal Matematika & Sains UNEJ e-Proceeding Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak Indonesian Review of Physics (IRiP) Jurnal Ilmiah Agribios Jurnal Program Kemitraan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Duta Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Informatika Polinema (JIP) Yure Humano Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Edy Supriyanto
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Yure Humano

 1 
ANALISA HUKUM ASAS GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN UMUM TERHADAP PENERAPAN ASAS UTMOST GOOD FAITH PERJANJIAN ASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI EDY SUPRIYANTO
YURE HUMANO Vol 1 No 1 (2017): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai suatu perjanjian, maka pada dasarnya asuransi merupakan hubungan timbal-balik para pihak. Walaupun syarat sahnya perjanjian asuransi mengikuti ketentuan Pasal 1320 BW, namun ada perbedaan mendasar berhubungan dengan penerapan asas itikad baik (Good Faith) dalam perjanjian perdata secara umum dengan penerapan asas itikad baik yang sempurna (Utmost Good Faith) dalam perjanjian asuransi, terutama yang berhubungan dengan implikasinya. Penerapan asas Utmost Good Faith menjadi aspek paling mendasar dalam perjanjian asuransi, yakni itikad baik yang teramat baik ataupun kejujuran yang sempurna, yaitu prinsip saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Terkesan bahwa itikad baik yang diterapkan dalam perjanjian asuransi sama dengan itikad baik yang diterapkan dalam perjanjian umum. Namun dalam prakteknya kedua hal tersebut mempunyai implikasi yang sangat berbeda dan akan sangat merugikan jika para pihak dalam perjanjian asuransi tidak memahami secara mendalam arti daripada asas Utmost Good Faith yang sesungguhnya. Maka pembahasan sekitar pelaksanaan dan akibat hukum penerapan asas Utmost Good Faith sangat relevan, termasuk dalam hal ini adalah kaitannya dengan Penanggung (Perusahaan Asuransi). Pembahasan masalah penerapan asas tersebut sekaligus dapat memberikan indikator pembeda antara perjanjian perdata secara umum dengan perjanjian asuransi, yang mana dalam prakteknya belum banyak dipahami. Kata Kunci: Perjanjian, Utmost Good Faith, Perjanjian Asuransi
KAJIAN TENTANG CESSIE, SUBROGASI, NOVASI DALAM KREDIT PERBANKAN EDY SUPRIYANTO
YURE HUMANO Vol 2 No 1 (2018): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perkembangan perkreditan bank, pemberian kredit kepada masyarakat telah mengikuti pola baru, dimana pemberian kredit kredit berbetuk take over permohonan dengan cara pembayaran atau pengalihan hak (cessie), penggantian hak kreditur (subrogation) atau pembaharuan utang (novation) Untuk penelitian dan penulisannya. dibuat dan disusun dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan analisis kualitatif terhadap data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan subrogasi, cessie dan novasi dalam perkreditan bank. Pendekatan studi hukum (Statute approach) ini dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan dan instansi terkait lainnya mengenai subrogasi, cessie dan novasi dalam perkreditan bank. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengalihan atau pengoperan hak (cessie), penggantian kreditor karena pembayaran (subrogasi) atau pembaharuan utang (novasi), merupakan perbuatan hukum yang seringkali dilakukan oleh perbankan terkait dengan kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang merupakan variasi dan pola dalam penyaluran kredit. Dalam hal ini fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan mempunyai konstruksi yang sama sejak dahulu, namun saat ini perkembangannya mengarah pada dan pola-pola yang variasi-variasi menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar serta regulasi yang menyertainya. Kata Kunci : Kredit Perbankan, Cassie, Subrogasi, Novasi .
TENAGA KERJA OUTSOURCING EDY SUPRIYANTO
YURE HUMANO Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian iniu memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing lama di Indonesia Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja outsourcing PT Six Ems Indonesia di Karawang Metode penelitian Dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematika outsourching dan juga penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil studi pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Pada prakteknya perusahaan memberlakukan peraturan di luar apa yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Suatu ketentuan yang memberikan perlindungan efektif berkenaan dengan kedudukan pekerja waktu tertentu di mana berada, terdapat pekerja Outsourcing dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Pengadilan, Jakarta : Penerbit PT. Ha Grafindo Parsada, 2004 : 33 ) yang Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, "Bilamana ketentuan yang diuraikan tentang sifat pekerjaan waktu tertentu sesekali selesai, paling lama 3 tiga ) tahun. musiman, berhubungan dengan produk baru, bukan bersifat tetap, perpanjangan satu kali, pembaharuan satu kali, maka pekerja itu demi hukum menjadi pekerjaan untuk waktu tidak tertentu atau dapat dikatakan sebagai pekerjaan tetap. Kata Kunci: Outsorcing, Tenaga Kerja, Undang-Undang.
REHABILITASI BANTUAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA EDY SUPRIYANTO
YURE HUMANO Vol 4 No 2 (2020): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sebagai generasi penerus dari suatu bangsa dimasa depan harus selalu diberikan perlindungan akan hak - haknya dan perlindungan tersebut merupakan kewajiban dari semua pihak tanpa terkecuali dan tanpa membeda - bedakan anak, termasuk anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban kekerasan sebagai pihak yang menderita, teraniaya, sakit, mederita kerugian akibat perbuatan pelaku. Untuk menyembuhkan luka - luka atau penderitaan korban akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan dengan rehabilitai dan bantuan hukum. Rehabilitasi fisik dilakukan melalui pemulihan dan berupa pengobatan agar kondidsi tubuhnya dapat pulih dan normal kembali, sedangkan bantuan hukum dengan pendampingan kepada korban, serta menuntut pelaku di berikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian yang normatif, yaitu dalam hal ini dengan mengkaji literatur atau buku - buku dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuannya untuk mengetahui bahwa pemberian rehabilitasi dan bantuan korban merupakan bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kata Kunci : Rehabilitasi, Bantuan Hukum, Hak Korban
ANALISIS TINDAK PIDANA PENADAHAN BATA RINGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1888/PID.B/2014/PN.TNG) EDY SUPRIYANTO
YURE HUMANO Vol 5 No 1 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat, baik di kota maupun di daerah. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan 482 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pendahan bata ringan dalam putusan Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng lebih didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Ada ketidaksesuaian antara putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng dengan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pendahan bata ringan, dimana dalam hal ini, Terdakwa didakwa dengan tindak pidana penadahan namun divonis Pengadilan Negeri Tangerang dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), yang unsur – unsurnya lebih mengacu pada Pasal 481 ayat (1) KUHP. Ini artinya bahwa ada ketidaksesuaian dalam putusan hakim Nomor 1888/Pid.B/2014/PN.Tng dimana hukuman yang diterima terdakwa menjadi ringan, karena tindak pidana penggelapan masuk dalam tindak pidana ringan. Tindak pidana penadahan hukumannya paling lama empat tahun dan tujuh tahun, sedangkan dalam hal ini terdakwa divonis dengan hukuman penjara sembilan bulan. Kata Kunci: Penadahan, Bata Ringan (Hebel)
PENERAPAN SANKSI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB (STUDI DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA) Dimas Adi Prayogo; Ina Heliany; Edy Supriyanto
YURE HUMANO Vol 6 No 1 (2022): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan tata tertib Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berisikan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Dalam aturan hukum tersebut telah mencantumkan larangan yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib? 2. Bagaimana penerapan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Narkotika Kelas IIA Jakarta? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen dan literatur yang terkait untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa dengan pendekatan induktif guna menjawab isu yang menjadi pokok penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan antara lain : jumlah personil petugas, dari segi Warga Binaan Pemasyarakatan sarana dan prasarana. Serta penerapan sanksi atau hukuman bagi warga binan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu untuk pelanggaran tingkat ringan pemberian hukuman dengan melakukan peringatan teguran secara lisan, untuk pelanggaran tingkat sedang diberikan hukuman penundaan waktu pelaksanaan kunjungan bahkan dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari, dan untuk pelanggaran tingkat berat pemberian hukuman dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari sampai 12 hari, dan jika pelanggaran berat mengandung unsur pidana akan diproses secara hukum.
Co-Authors Agus Subagio Agus Subagio Ahmadi Ahmadi Ari Dwi Nugraheni Aryo Fajar Sunartomo Ashanal Holikin AWALUDDIN, CANDRA KITSI Dimas Adi Prayogo Dwi Pangga Dwi Sabda Budi Prasetya Edy Wihardjo Eka Ardhianto Eko Nur Wahyudi Elyda Akhya Afida Misrohmasari Endang Lestariningsih Endhah Purwandari Goib Wiranto Greta Andika Fatma Habibi Habibi Hari Murti Harsojo Harsojo Heri Sutanto Hery Sutanto Horasdia Saragih Ina Heliany Kusumayanti, Dina Dyah Maman Budiman Maman Budiman Maman Budiman Mardi Siswo Utomo Mikrajuddin Abdullah Mochamad Edoward Ramadhan Moehamad Barmawi Moehammad Barmawi Mohamad Barmawi Mohamad Barmawi Muhammad Iqbal Mujamilah Mujamilah Pepen Arifin Pepen Arifin Pepen Arifin Pepen Arifin R. Soelistijadi Rara Redjeki Rara Sri Artati Redjeki Siti Lailatul Arofah Subekti, Sri Sukirno Sukirno Sukirno Sukirno Sukirno Sukirno Sutrisno Sutrisno Suwardiyanto Suwardiyanto Widiyanto Handoko Widiyanto Tri Handoko