Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Comparative Analysis of Islamic Family Law and Customary Law in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia Wardi, Utama; Yaswirman, Yaswirman; Ismail, Ismail; Gafnel, Gafnel
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v3i1.330

Abstract

The settlement of inheritance disputes in Indonesia is a complex issue involving various legal systems, including Islamic family law and customary law. This study aims to conduct a comparative analysis between these two legal systems in the context of inheritance dispute resolution. This research employs a qualitative approach with case study methods, examining court decisions, interviews with legal practitioners, and a review of relevant legal literature.The findings show that Islamic family law, based on Sharia principles, has a formal structure and stricter procedures in resolving inheritance disputes. On the other hand, customary law is more flexible, emphasizing deliberation and consensus, and adapting to local norms and cultural contexts. These differences often create tension and jurisdictional conflicts, especially in cases where the parties involved come from diverse cultural and religious backgrounds.The research also explores the challenges faced in the application of these legal systems, such as the lack of public awareness regarding their rights and institutional and bureaucratic obstacles. The findings are expected to provide deeper insights for legal practitioners, academics, and policymakers in strengthening a more just and inclusive inheritance dispute resolution system in Indonesia. By understanding the strengths and weaknesses of each system, it is hoped that solutions can be found that integrate positive elements from both legal systems to create a more effective and equitable mechanism for resolving inheritance disputes.
STUDI LITERATUR EPISTEMOLOGI EKONOMI ISLAM TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL Aprina Chintya; Farida Arianti; Yaswirman Yaswirman; Maisarah Leli
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 3 No. 7: Desember 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Epistemologi adalah studi tentang hakikat pengetahuan, pembenaran, dan rasionalitas keyakinan. Konsep sentral atau inti yang merasuki semua aspek epistemologi ekonomi Islam adalah tawhîd atau kesatuan Tuhan. Tawhîd adalah esensi Islam, tanpanya, tidak akan ada Islam. Secara epistemologis, tawhîd dianggap sebagai kesatuan pengetahuan dan dapat dipecah menjadi sumber, metode, dan pengetahuan ilmiah. Penelitian ini bertekad untuk menjelaskan penelitian epistemologis sebagai dasar pemahaman dan pengembangan ekonomi Islam dalam konteks perubahan sosial. Ini adalah penelitian kepustakaan, yang menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan data dianalisis dengan analisis isi. Berdasarkan kajian tersebut, epistemologi Islam menjadikan Islam sebagai titik awal pembahasan filsafat pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi Islam, di satu sisi, berfokus pada Allah dalam arti bahwa Allah adalah sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Di sisi lain, epistemologi Islam juga menitikberatkan pada manusia dalam arti bahwa manusia adalah subjek yang mencari ilmu (kebenaran). Sebagai pencari kebenaran, orang berubah dari waktu ke waktu, baik secara pribadi maupun sosial. Perubahan sosial adalah perubahan perilaku masyarakat dari satu situasi ke situasi lainnya
Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Bukittinggi Kcp Pasar Aur Ramadhani, Mauriska; Fitri, Devianty; Yaswirman, Yaswirman
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 3 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v7i3.1484

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 1 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan Unit-Unit Syariah dalam kegiatan usaha nya di wajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memenuhi prinsip kehati-hatian, Bank Syariah memerlukan jaminan atau agunan. Namun, fatwa murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000 memberikan jaminan bahwa pelanggan akan memperhatikan pesanan mereka. Penulis mengangkat dua masalah:permasalahan yang pertama, bagaimanakah Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BSI Bukittinggi KCP Pasar Aur ? dan Pertanyaan kedua kedua, bagaimanakah kedudukan Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Pasar Aur jika terjadi wanprestasi oleh nasabah?. Data primer penelitian ini berasal dari wawancara bersama informan BSI KCP Pasar Aur sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada BSI Bukittinggi KCP Pasar Aur jaminan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesepakatan terhadap pembiayaan dan pada hakikatnya prinsip Islam tidak dilanggar. Dengan jaminan, konsumen dipaksa untuk melunasi angsurannya dua kali lipat. Bank menggunakan jaminan sebagai perlindungan ganda ketika klien tidak melakukan apa yang mereka janjikan dan memudahkan tindakan hukum. Jika ada kegagalan, jaminan dalam pembiayan murabahah BSI Bukittinggi KCP Pasar Aur berfungsi untuk memenuhi akad, melindungi hukum untuk bank syariah dalam memperoleh dana yang sudah diberikan. Selain itu fungsi jaminan adalah pegangan untuk pihak bank syariah.
Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dewi, Sandra; Yaswirman, Yaswirman; Helmi, Helmi; Henmaidi, Henmaidi
Jurnal Pajak dan Bisnis Vol 4 No 2 (2023): Journal Of Tax and Business
Publisher : LPPM-STPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55336/jpb.v4i2.127

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang artinya menggambarkan suatu subyek penelitian. Dalam hal ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan pada Bank Syariah. Kemudian desain peran dari bank syariah tersebut dalam pencapaian Sustanaible Development Goals (SDGs). Konsep keuangan syariah yang sejalan dengan tujuan SDGs. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu, website (google scholar) dan juga buku-buku rujukan (buku elektronik). Lembaga keuangan syariah dan SDGs memiliki kesamaan tujuan untuk hadir mensejahterakan masyarakat, melalui layanan keuangan dan produk lembaga keuangan syariah bisa mewujudkan tujuan SDGs yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberi kesejahteraan. Melalui lembaga keuangan syariah masyarakat bisa memperoleh modal usaha, dan menikmati produk-produk yang bisa menambah pendapatan seperti investasi.
Wives with The Double Burden: Measuring Gender Justice in the Division of Joint Property of Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan Viewed from The Principle of al-Musāwah Mustika, Dian; Yaswirman, Yaswirman; Warman, Kurnia; Yasniwati, Yasniwati
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v10i1.11023

Abstract

This research aims to analyze gender justice in the customary provisions of the division of joint property towards wives carrying the double burden in the Muslim community of Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan, Jambi, based on the principle of al-musāwah. The customary provisions of this community regulate the division formulation of joint property. Both husband and wife get half a share in the event of divorce or death of one of the parties. However, in reality, wives face the double burden today. In addition to being responsible for household affairs, wives are forced to work to earn a living due to their husbands neglecting their obligations. This research uses an empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The informants in this research were the customary elders and some residents of SAD Batin Sembilan, while additional information was obtained from the Village Head. The data obtained were analyzed from the gender justice perspective using the principle of al-musāwah. The results showed that based on the principle of al-musāwah emphasizing equality and proportionality (tawāzun), the customary provisions on the joint property division for wives carrying the double burden have not fully promoted the values of gender equality and justice in Islam. On that basis, the joint property division should be added to the contribution/role of the husband and wife in producing marital assets. Thus, based on gender justice considerations, wives carrying the double burden are entitled to a more significant share of the joint property than husbands.
Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia’s National Legal System Caniago, Sulastri; Yaswirman, Yaswirman; Efrinaldi, Efrinaldi; Warman, Arifki Budia; Efendi, Roni
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/6rvr2d48

Abstract

The Indonesian legal system comprises three main components: customary law, Islamic law, and European law. These three systems serve as foundational elements in the construction of a holistic and comprehensive national legal framework through national legal politics. This study aims to examine the position and role of Islamic law in Indonesia, focusing on Ijtihad in the context of social change and the positivization of Islamic law. Employing a normative juridical method, this research relies on secondary data sources, including primary and secondary legal materials. The findings reveal that the adaptive and dynamic character of Islamic law allows it to grow and develop in the Indonesian legal system, which is transforming codification and official and binding legal enforcement. This development cannot be separated from the direction and policy of legal politics that influence the process of Islamic legal legislation. Although its application is not yet comprehensive and is still limited to certain fields, Islamic law has gained recognition in the form of independence, legitimacy, and authority as part of national law
Bantuan Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Manajemen BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat Elvira, Rini; Yaswirman, Yaswirman; Effendi, Nursyirwan; Devianto, Dodi
Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 8, No 2 (2023): Islamic economics and banking research
Publisher : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/ba.v8i2.5015

Abstract

This study aims to determine the causal-comparative relationship between the variable of APBD grant funding assistance and BAZNAS management performance. This study involved all BAZNAS in West Sumatra Province selected by total sampling with data sourced from PuskasBAZNAS publication. Simple linear regression analysis tested the comparative causal relationship between the two variables. The research show that the variable of APBDfunding does not affect to the management performance of BAZNAS in West Sumatra Province, but it is influenced by other factors, such as leadership, employees and organisational culture, availability of financial resources, governance, policies and strategies, technology utilisation, muzakki trust in BAZNAS, transparency and accountability, and local cultural values. The implication of this research is as a basis for future local government policy considerations in allocating APBD grant funding assistance, and for BAZNAS efforts to improve the efficiency and effectiveness of BAZNAS in zakat management.