Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Arena Hukum Udayana Journal of Law and Culture Veteran Law Review Mimbar Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Legislasi Indonesia
I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA LAIN Michael Anthony Wirasasmita; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.258 KB)

Abstract

Protection on the rights of migrant children workers are basically available in various national and international rules, although many countries have ratified these conventions and has had national laws on the protection of children, there are still many violations on the rights of children that become migrant workers. The purpose of this writing is to know the international regulation for the children that became Indonesian migrant workers and then to find out what the Indonesia’s responsibility in protecting the rights of children who become the migrant worker. To analyze the problem in this study, a normative research methods has been used with the type of legal facts approach as well the as approach of legislation and international documents, and also the legal concept analysis approach.International arrangements that have been issued in order to regulate and protect the rights of a child of migrant workers are the Universal Declaration of Human Rights (1948), Convention on the Rights of the Child (1989), Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), ILO Convention No. 138 on the Minimum Age Convention (1973), and ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour (1999). Afterward in the case of Indonesia's commitment in protecting the children of migrant workers, Indonesian liability are based on the humanitarian principles enshrined in Pancasila and the 1945 Constitution
IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NOMOR 2270 TAHUN 2016 TENTANG UJI COBA SENJATA NUKLIR OLEH KOREA UTARA I Wayan Nugraha Adi Sanjaya; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.836 KB)

Abstract

Peneltian karya ilmiah ini berjudul “Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2270 Tahun 2016 tentang Uji Coba Senjata Nuklir Oleh Korea Utara”. Latar belakang penelitian ini adalah Senjata Nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang membawa dampak kehancuran bagi kehidupan manusia berupa bentuk radiasi, cacat, kanker dan deformasi bentuk tubuh dari generasi-generasi yang akan datang. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non Proliferasi Treaty) membatasi hanya lima negara yang diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Russia, Inggris, China, dan Perancis. Diluar kelima negara tersebut, ada empat negara yang pernah melakukan uji coba nuklir yaitu India, Pakistan, Israel dan Korea Utara. Tetapi dari keempat negara yang pernah melakukan uji coba nuklir, Korea Utara yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dari tahun 2006 sampai 2017 membuat Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan beberapa resolusi untuk menghentikan program nuklirnya. Salah satu bentuk resolusi-resolusi tersebut yaitu Resolusi nomor 1718, Resolusi nomor 1874, Resolusi nomor 2087, Resolusi nomor 2094, Resolusi nomor 2270, Resolusi nomor 2321, Resolusi nomor 2371, dan Resolusi nomor 2375. Dari sekian resolusi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Nomor 2270 tahun 2016 sampai Resolusi Nomor 2375 tahun 2017 merupakan resolusi yang paling keras memberikan dampak buruk untuk perekonomian Korea Utara. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi sebagaimana tertuang di dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Nomor 2270 Tahun 2016 tentang uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara serta mengatahui Resolusi Dewan Keaamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2270 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP WANITA DI WILAYAH SHAN MYANMAR DARI PERSPEKTIF KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOM Putu Sukmartini; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.297 KB)

Abstract

There have been a number of cases of sexual violence in Shan region of Myanmar causedby the expansion of the anti-insurgency by the Myanmar military regime in some ethnicminority areas. Sexual violences on women and children were used as punishment forresistance against the ethnic groups that performed the military regime of Myanmar. It iscertainly ironic because Myanmar is a country that ratified Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). This paper is a normative legalresearch that discusses the CEDAW mechanism in resolving cases of sexual violence in theShan region of Myanmar. This paper also discusses the obstacles that arise in theresolution of the case in concern.
ANALISIS TERHADAP EMBARGO SENJATA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIFHUKUM INTERNASIONAL I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.175 KB)

Abstract

Sanksi embargo militer yang pernah dikenakan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai reaksi atas sejumlah insiden yang dilakukan militer Indonesia ternyata menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum Internasional. Ada dua tujuan yang diinginkan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis legalitas embargo sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional dan menganalisis dampak embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia dan upaya penyelesaian oleh kedua negara atas pemberlakuan embargo. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundangundangan yang dilakukan dengan menelaah instrumen hukum yang relevan, dan pendekatan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa embargo senjata sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional memiliki legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Piagam PBB, meskipun demikian, dalam kasus ini embargo merupakan tindakan sepihak Amerika Serikat. Adapun dampak yang timbul akibat embargo senjata yaitu Pemerintah Indonesia kesulitan dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan. Sebagai upaya penyelesaian pengenaan sanksi embargo ini, kedua negara menggunakan cara negosiasi.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB OCCUPYING POWER TERKAIT PENDUDUKAN MILITER OLEH TURKI DI SURIAH Aditya Yudhistira; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.431 KB)

Abstract

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Suriah sebagai bagian gelombang Arab Spring pada 2011 lalu berevolusi menjadi konflik bersenjata yang belum berhenti hingga saat ini. Konflik di negara yang letaknya menjadi sangat strategis secara geopolitik bagi negara-negara lain, membuat beberapa negara di dunia menjadi terlibat langsung secara militer di dalamnya. Salah satunya adalah Turki, yang memiliki kepentingan untuk melawan kelompok militan Kurdi, yang ditakutkan akan mempermudah gerakan separatis di negaranya. Keterlibatan militer Turki tersebut tidak hanya sebatas serangan-serangan, namun sudah sampai pada kondisi pendudukan militer, yang melahirkan tanggung jawab kepada Turki sebagai occupying power. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban occupying power serta bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggarannya. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, occupying power bertanggunggjawab diantaranya atas perlindungan jiwa, kebebasan, dan harta benda milik warga sipil. Terkait pelanggaran yang terjadi, Turki dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitasnyasebagai negara karena telah melanggar kewajiban internasionalnya. Sedangkan pelaku dan/atau komandan militernya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individu menurut hukum pidana internasional. Kata kunci: pendudukan; occupying power; hukum humaniter; pertanggungjawaban negara; pertanggungjawaban pidana individu
IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Darious Mahendra N.; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.197 KB)

Abstract

Kejahatan perdagangan manusia terhadap anak-anak akhir-akhir ini muncul sebagai isu besar yang menarik perhatian regional serta global dan sudah menjadi suatu kejahatan transnasional. Dalam perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak merupakan yang paling banyak menjadi korban pada posisi yang sangat beresiko dalam bidang kesehatan, baik fisik maupun mental. Korban kejahatan ini sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang. ILO (International Labour Organization) yang merupakan organisasi PBB memberikan perhatian khusus untuk pekerja anak korban perdagangan manusia dengan mengeluarkan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999. Sehingga negara-negara anggota memiliki dasar hukum internasional untuk turut serta menanggulangi dan melindungi pekerja anak korban perdagangan manusia. Indonesia sebagai negara anggota ILO meratifikasi konvensi ini dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam hal melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia dan eksploitasi anak, pemerintah Indonesia mengatur perlindungan hukum tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
LEGALITAS PENJATUHAN EKSEKUSI MATI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS GURDIP SINGH) Angga Nurhadi; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.244 KB)

Abstract

Gurdip Singh pada tanggal 29 Agustus 2004, ditangkap karena membawa Heroin yang ditemukan oleh Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 7 Februari 2005 melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana mati. Dari hal ini didapat dua pokok permasalahan yang diangkat pada karya ilmiah ini yang pertama apakah dasar hukum dalam penjatuhan pidana mati dalam kasus Gurdip Singh dan bagaimanakah legalitas penjatuhan pidana mati terhadap kasus Gurdip Singh yang dilihat dari perspektif hukum internasional. Tujuan penulisan ini dapat menambah informasi mengenai isu batasan perlindungan yang dapat diberikan kepada warga negara asing, juga penelitian ini mampu menambahkan pengetahuan terkait legalitas penjatuhan hukuman mati dilihat dari hak asasi manusia dan sekaligus dari hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan metode normatif yang bersifatdeskriptif. Dalam penulisan ini disimpulkan seluruh ketetapan-ketetapan hukum indonesia tidak ada satupun yang menentang adanya hukuman mati sama dengan dalam instrumen hukum internasional baik pada konvenan internasional tentang hak sipil dan politik maupun konvensi narkotika pidana mati tidaklah bertentangan. berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights dimana dalam Deklarasi ini tidak ada penjelasan mengenai hukuman mati. Kata Kunci : Eksekusi Mati, Gurdip Singhukum Internasional.
PERLINDUNGAN KORBAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Nyoman Mas Gita Sawitri; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, November 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.172 KB)

Abstract

The current development of medical science brings major advancements to world health today. These advancements can raise life expectancy of the patient. One of the advancement is in the field of organ transplantation. From a legal standpoint, organ transplantation and cells of the body are seen as something should be appreciated because it becomes action which helps the health of other people. The problem about the victim of illegal organ transplantation is actually not a new problem. That problem arose because several certain things that have been less attention or even ignored. The emergence of the term human rights is something related to a product of history. The term of human rights was originally a human desire and determination to be recognized and protected. Therefore, in this paper the protection to the victims of the illegal transplantation is discussed from the perspective of international human rights law. It also discusses the obstacles encountered in the protection of organ transplantation victims related to human rights.
THE EXISTENCE OF INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMINOLOGIES 2010 (INCOTERMS 2010) RELATED TO RISK LIABILITY FOR INTERNATIONAL TRADING Gede Bendesa Mas Glery Devana; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.62 KB)

Abstract

International trading is an activity undertaken by almost all people in the world. Just like human being, there is no one country that can fulfill the needs of its own life. International based sale and purchase will certainly using the transport services of the goods until it delivered to the buyer. There must be a setting of rule in appointing the parties responsible for the specific risks that arise in the delivery of the goods. Arrangements regarding the risk liability in international trading contained in International Commercial Terminologies 2010 (Incoterms 2010).
Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Terhadap Kasus Pembunuhan Dalam Kantor Perwakilan Konsuler Firhan Umar Bagazi; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menambah wawasan mengenai prinsip tanggung jawab negara pada wilayah perwakilan konsuler yang dimana dalam suatu perwakilan konsuler terdapat yurisdiksi lebih darisatu negara yang dimana yurisdiksi tersebut terdiri dari yurisdiksi negara pengirim serta negara penerima. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji perUU dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan Hasil studi ini menunjukkan bahwa : pertama, dalam suatu perwakilan konsuler pada suatu negara terdapat lebih dari satu yurisdiksi yang berlaku serta bentuk pertanggung jawaban dari negara juga sudah diatur dalam Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Kedua,dalam hal terjadi pembunuhan dalam perwakilan konsuler yurisdiksi yang digunakan untuk mengadili tidak hanya terbatas pada yurisdiksi negara pengirim saja melainkan yurisdiksi negara penerima dapat di terapkan. Kata Kunci : Yurisdiksi,Tanggung Jawab Negara, Konsuler ABSTRACT The purpose of this paper is to add insight into the principle of state responsibility in the consular area where in a consular representative there is more jurisdiction than one country where the jurisdiction consists of the jurisdiction of the sending country and the receiving country. In this journal research uses one type of research, namely normative legal research which examines the law and literature related to the subject matter.The results of this study show that: first, in a consular representative in a country there is more than one jurisdiction that applies and forms of accountability from the state has also been regulated in the Second Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in the event of a murder in the consular representative the jurisdiction used to judge is not only limited to the jurisdiction of the sending country but the jurisdiction of the recipient country can be applied. Key Word : Jurisdiction, State Responsibility, Consular
Co-Authors Aditya Yudhistira Anak Agung Ayu Sisthayoni ANAK AGUNG SRI UTARI Angga Nurhadi Darious Mahendra N. Divayanti, Putu Margaretta Valencia Firhan Umar Bagazi Gede Bendesa Mas Glery Devana Gede Khrisna Kharismawan Gede Khrisna Kharismawan Gede Khrisna Kharismawan Hidayatullah Ramadhan I Gede Gandi Arie Krishna I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Gede Pasek Purwata I Komang Gede Oka Wijaya I Komang Nova Rianta I Made Budi Arsika I Made Darma Putra Sucahya I Made Juli Untung Pratama I Nyoman Idham Adyaksa I Putu Agus Putra Arimbawa I Wayan Nugraha Adi Sanjaya Ida Bagus Wyasa Putra Jeffry Rivalino Komang Deva Aresta Saskara Komang Hare Yashuananda Komang Utista Cahya Otiana Kusuma, I Nyoman Giri Made Krishnanda Arya Wiguna Made Maharta Yasa Made Suksma Prijandhini Devi Salain Maria Seraphine Kartika Dewi Michael Anthony Wirasasmita Ngurah Bima Nugraha Putra Ni Luh Putu Wulan Purwanti Ni Made Astika Yuni Nyoman Mas Gita Sawitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Putu Sukmartini Putu Tuni Cakabawa Landra Secario Manurung, Defin Sena, Ketut Andri Tabitha Eunice Elisabeth Pelupessy Tobi Arfiandi Venditha Velicia Widodo, Putri Bella Rosy Wirayoga, I Gede Putu Sentana Yanwar David Hasudungan Siregar Zhafran Raihan Zaky