Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Arena Hukum Acta Comitas Udayana Journal of Law and Culture Veteran Law Review Mimbar Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Legislasi Indonesia
I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
FUNGSI PRINSIP ASAS KEBANGSAAN DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA I Made Darma Putra Sucahya; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.544 KB)

Abstract

Nationality principle within Agrarian Act stipulated within Article 1, Article 9, Article 21 Section 1 and Article 26, Section 1 and 2, is functioned internally and externally. Its internal function is designed as the unifying factor of Indonesians whose economically unstable towards the stable ones. Meanwhile, is externally functioned to prevent land ownership by foreigners. Analysis towards the function of the principle is essentially needed in order to confirm the management of ownership so that it is also in line towards the goal of Agrarian Act. Thus, through this writing, several basic principles shall be explained. In addition, the function of nationality principle shall also be explained.
PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH Komang Deva Aresta Saskara; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.062 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i06.p05

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai penguasaan fisik bidang tanah yang diperuntukkan untuk tanah pekarangan maupun tanah pertanian serta luas penguasaan fisik bidang tanah apakah terbatas dengan luas tertentu atau tidak. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sawah maupun pertanian sama-sama dapat didaftarkan haknya, khususnya pembuktian hak lama. Bila kita melihat pada Undang-Undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada bab 1 “Ketentuan Umum” pasal 1 ayat 2 dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pada pasal 9 ayat 1 tentang obyek pendaftaran tanah serta Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Bab II pasal 16 yang dimana dalam aturan-aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa tanah sawah/pertanian dapat didaftarkan haknya. Penguasaan fisik bidang tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian maupun hak guna usaha akan dibatasi luas tanah untuk hak miliknya dan pemilik tanah bertempat tinggal harus dalam satu kecamatan bersama tanah pertaniannya. Luas tanah yang digunakan sang pemilik tanah sebagai hak usaha sedikitnya 5 hektar dan maksimal 25 hektar dan menggunakan batas paling lama waktunya 25 tahun dan pada perusahaan 35 tahun. The purpose of writing this article is to determine the physical control over land parcels designated for yards or agricultural land and the extent of physical control over the land parcels, whether limited to a certain area or not. The method used in writing this article is a normative research method. The results showed that both rice fields and agricultural land could be registered, especially those proving old rights. If we look at Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land in chapter 1 "General Provisions" article 1 paragraph 2 and also referring to Government Regulation Number 24 of 1997 in article 9 paragraph 1 concerning objects of land registration and Basic Regulations. Agrarian Principles in Chapter II article 16 which states that the right to rice / agricultural land can be registered. Physical control over parcels of land used as agricultural land or use rights is limited to the area of land that is owned by the owner and the land owner who resides in the same sub-district along with his agricultural land. The land area used by the land owner as a business right is at least 5 hectares and a maximum of 25 hectares and uses a maximum time limit of 25 years and the company is 35 years.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN LAIN SEBAGAI PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM Ni Made Astika Yuni; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.968 KB)

Abstract

This paper shall be titled legal liability for pets that lead to loss of other pets as action against the law. This paper is a normative legal research that uses statutory approach. Liability laws to pets that cause harm to others as a pet which is governed by Article 1368 of the Civil Code that accountability can be imposed in the form of compensation to the owner of the animal in concerned.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA DALAM PERJANJIAN WARALABA YANG DAPAT MENIMBULKAN PRAKTIK MONOPOLI Ni Luh Putu Wulan Purwanti; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.862 KB)

Abstract

This paper shall be titled “Judicial Review Against The Clause In The FranchiseAgreement That Can Lead To Monopolistic Practices”. This paper is written based on aclause in the franchise agreement that could potentially lead to monopolistic practicesgiven the franchise excluded from The Act Number 5 Year 1999 Concerning ProhibitionOf Monopolistic Practices And Unfair Business Competition. As for the purpose of thisdiscussion is to understand the franchise agreement and how a clause in the franchiseagreement may lead to monopolistic practices. This paper is a normative legal researchusing the Statute Approach. Franchise agreement are exempt from The Act Number 5 Year1999 Concerning Prohibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competitionto maintain identity, reputation and intellectual property right of the franchise. Clause inthe franchise agreement that could potentially lead to monopolistic practices are notincluded in the exceptions in Article 50 letter b The Act Number 5 Year 1999 On TheProhibition Of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition.
PEMBERIAN KREDIT KEPADA WARGA LUAR DESA PAKRAMAN SETEMPAT OLEH LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN PANGI KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG I Komang Nova Rianta; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.852 KB)

Abstract

This article entitled granting credit to the citizens outside the village of local institutions Ofpakraman village (LPD) Pangi Pakraman Village, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Aiming to find out the procedure for the granting of credit to citizens outside the village of LPD Desa pakraman local by Pakraman Pangi and to know the legal consequences in case of tort by the debtor from outside the village of LPD village Pakraman local Pakraman pangi.The type of research that is used is the type of legal research are emperis.So the procedure or mechanism of granting credit to the citizens outside the village of LPD village pakraman local Pakraman Pangi almost the same procedure of granting credit to villagers and local pakraman in case of the dilakakukan tort by residents outside the village PangiPakraman will repaid through the sale of goods the guarantees shall create any warranty.
TINDAKAN DENUKLIRISASI KOREA UTARA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Tabitha Eunice Elisabeth Pelupessy; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.752 KB)

Abstract

Denuklirisasi adalah tindakan penghapusan penggunaan dan pengoperasian senjata nuklir oleh suatu atau beberapa negara dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antar negara. Senjata nuklir merupakan senjata yang memiliki tenaga dan reaksi nuklir yang sangat dahsyat dan dapat memusnahkan sebuah kota. Senjata tersebut sudah berada di tangan beberapa negara dan pengoperasian senjata nuklir sudah mulai berkembang di beberapa negara lainnya. Korea Utara merupakan salah satu negara yang memiliki senjata nuklir. Negara ini pun sering mengancam negara yang dianggap musuh, Amerika Serikat, dengan senjata nuklirnya. Selama puluhan tahun negara-negara memiliki dan mengoperasi senjata nuklir, belum ada negara satu pun yang berhasil melakukan denuklirisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, komparatif, konseptual, analitis, dan filsafat terkait. Berdasarkan penelitian, deklarasi Presiden Korea Utara mengenai rencananya untuk melakukan denuklirisasi tidak mencerminkan hukum kebiasaan internasional karena Korea Utara tidak pernah menunjukan itikad untuk mematuhi dan menjalani perdamaian dengan negara lain. Pada kesimpulannya, denuklirisasi secara umum belum dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Adanya aturan mengenai denuklirisasi dan status senjata nuklir sangat dibutuhkan. Kata Kunci: Denuklirisasi, Senjata Nuklir, Hukum Kebiasaan Internasional.
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH DI WILAYAH CIKEUSIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK I Made Juli Untung Pratama; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.629 KB)

Abstract

Pada tanggal 6 Februari 2011 terjadi aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Padegelang, Banten yang menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal dan terdapat korban luka-luka. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan perlindungan hukum dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia serta menganalisis penyelesaian kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan-pendekatan instrumen, fakta, dan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang dalam kasus ini cenderung mengarah ke aspek pidana saja tanpa memperhatikan pendekatan HAM.
TANGGUNG JAWAB NEGARA FEDERASI RUSIA ATAS TINDAKAN INTERVENSI DAN ANEKSASI TERHADAP YURISDIKSI WILAYAH CRIMEA Zhafran Raihan Zaky; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan intervensi dan aneksasi Federasi Rusia di Crimea telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan politik Ukraina atas Crimea, dengan dalih untuk melindungi etnis Rusia di Crimea dan menjawab permintaan intervensi dari Presiden Yanukovych. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelaraskan teori tanggung jawab negara dalam ILC 2001 tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Kesalahan Internasional dengan upaya pertanggungjawaban yang dapat ditempuh pasca intervensi Crimea dan untuk mengetahui bagaimana status hukum Crimea pasca dilakukannya aneksasi ke dalam yurisdiksi teritorial Federasi Rusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Dalam mempertanggungjawabkan tindakan kesalahan internasional oleh Federasi Rusia ini tentunya akan diselaraskan dengan langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional baik menggunakan jalur politik antar negara maupun dengan jalur hukum internasional.
TANGGUNG JAWAB MESIR TERHADAP ISRAEL DALAM PENYERANGAN KEDUTAAN BESAR ISRAEL DI MESIR Yanwar David Hasudungan Siregar; Ida Bagus Wyasa Putra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.013 KB)

Abstract

Serangan para demonstran Mesir pada tanggal 9 September 2011 terhadap gedung kedutaan besar Israel di Mesir yang mengakibatkan kerusakan terhadap gedung, arsip-arsip, serta dokumen-dokumen penting telah menimbulkan pertanyaan mendasar perlindungan hukum bagi misi diplomatik asing di suatu negara penerima. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kedutaan besar dan tanggung jawab negara Mesir dalam kasus penyerangan kedutaan besar Israel. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen internasional yang relevan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Kedutaan Besar Asing di Negara Penerima telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam kasus ini, Pemerintah Mesir sebagai negara penerima telah lalai dan gagal melindungi gedung kedutaan besar Israel dari serangan demonstran Mesir sehingga melahirkan tanggung jawab negara bagi Mesir terhadap Israel.
PENEGAKAN HUKUM PADA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Komang Hare Yashuananda; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.77 KB)

Abstract

Perdagangan internasional yang terus menerus melewati perairan Indonesia maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan potensi ALKI dengan pembangunan – pembangunan infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan pelayaran dan peningkatan pengamanan kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan menjaga stabilitas negara dari potensi ancaman-ancaman akibat pelayaran internasional. Di sisi lain industri kelautan Indonesia sangatlah berpotensi meningkat di masa mendatang, karena pesatnya tingkat perekonomian di wilayah Asia yang terus – menerus menunjukan peningkatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan terkait penegakan hukum pada pelayaran internasional yang melewati kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan juga pengembangan potensi dari jalur strategis perdagangan dunia.[1] Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengklarifikasikan dampak positif dan negatif dari jalur strategis perdagangan dunia serta menggali potensi-potensi yang belum dikembangkan dan juga mengetahui pemanfaatan jalur ALKI untuk kesejahteraan dan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hasil penelitian ini adalah Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menjadi jalur strategis pelayaran kapal perdagangan dunia. Alur laut yang dimiliki Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Era perdagangan dunia saat ini mulai ke wilayah Asia Pasifik yang menjadi pusat maritim di abad 21. Pesatnya perdagangan Trans-Pasifik, Selat Malaka berperan banyak dalam pelayaran dunia karena selat malaka adalah jalur laut tercepat dan terefisien yang menghubungkan Samudera India dan Samudera Pasifik. Kata Kunci : Alur Laut Kepulauan Indonesia, Maritim, Hukum Internasional
Co-Authors Aditya Yudhistira Anak Agung Ayu Sisthayoni ANAK AGUNG SRI UTARI Angga Nurhadi Darious Mahendra N. Divayanti, Putu Margaretta Valencia Firhan Umar Bagazi Gede Bendesa Mas Glery Devana Gede Khrisna Kharismawan Gede Khrisna Kharismawan Gede Khrisna Kharismawan Hidayatullah Ramadhan I Gede Gandi Arie Krishna I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Gede Pasek Purwata I Komang Gede Oka Wijaya I Komang Nova Rianta I Made Budi Arsika I Made Darma Putra Sucahya I Made Juli Untung Pratama I Nyoman Idham Adyaksa I Putu Agus Putra Arimbawa I Wayan Nugraha Adi Sanjaya Ida Bagus Wyasa Putra Jeffry Rivalino Komang Deva Aresta Saskara Komang Hare Yashuananda Komang Utista Cahya Otiana Kusuma, I Nyoman Giri Made Krishnanda Arya Wiguna Made Maharta Yasa Made Suksma Prijandhini Devi Salain Maria Seraphine Kartika Dewi Michael Anthony Wirasasmita Ngurah Bima Nugraha Putra Ni Luh Putu Wulan Purwanti Ni Made Astika Yuni Nyoman Mas Gita Sawitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Putu Sukmartini Putu Tuni Cakabawa Landra Secario Manurung, Defin Sena, Ketut Andri Tabitha Eunice Elisabeth Pelupessy Tobi Arfiandi Venditha Velicia Widodo, Putri Bella Rosy Wirayoga, I Gede Putu Sentana Yanwar David Hasudungan Siregar Zhafran Raihan Zaky