Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Arena Hukum Acta Comitas Udayana Journal of Law and Culture Veteran Law Review Mimbar Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Legislasi Indonesia
I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDONESIA DALAM KASUS PENYADAPAN OLEH AUSTRALIA Venditha Velicia; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.161 KB)

Abstract

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa Australia telah beberapa kali melakukan upaya penyadapan terhadap Indonesia. Secara umum diketahui bahwa tindakan penyadapan merupakan suatu tindakan pengumpulan informasi secara rahasia dalam hubungan diplomatik suatu negara. Penyusunan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam kasus penyadapan. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis perjanjian internasional yang relevan, pendekatan kasus, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan dari penulisan adalah tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dilarang baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional kedua negara. Adapun bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan Indonesia adalah implementasi atas Code of Conduct on Framework for Security Cooperation serta pengajuan kasus ini ke Mahkamah Internasional.
EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (STUDI KASUS REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO) Olivia Martha Setyonugroho; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.656 KB)

Abstract

Pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi sorotan karena pelanggaran eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan anggotanya. Kasus terbesar terjadi dalam misi perdamaian di Demokratik Republik Kongo. Akan tetapi, para pelaku dalam kasus ini belum diadili hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif dipadukan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, perbandingan dan kasus. Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta bahwa tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB melanggar hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. Namun, kurangnya penuntutan terhadap pelanggaran tersebut dikarenakan saat ini belum ada aturan yang jelas dalam hukum internasional mengenai pertanggungjawaban. Kata kunci: Hukum Internasional; Eksploitasi dan Pelecehan Seksual; Pasukan Penjaga Perdamaian; Perserikatan Bangsa-Bangsa
TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI LEGALITAS PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SRI LANKA I Gede Gandi Arie Krishna; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.298 KB)

Abstract

Konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dengan Pemberontak The Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE) melibatkan anak-anak untuk direkrut menjadi tentara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum internasional terhadap anak dalam konflik bersenjata dan menganalisa legalitas penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi di Sri Lanka.Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan statute approach dan case  approach. Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata telah dituangkan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Opsionalnya dan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Dalam kasus di Sri Lanka, perekrutan tentara anak bertentangan dengan Konvensi Hak Anak beserta Protokol Opsional dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA LAIN Michael Anthony Wirasasmita; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.258 KB)

Abstract

Protection on the rights of migrant children workers are basically available in various national and international rules, although many countries have ratified these conventions and has had national laws on the protection of children, there are still many violations on the rights of children that become migrant workers. The purpose of this writing is to know the international regulation for the children that became Indonesian migrant workers and then to find out what the Indonesia’s responsibility in protecting the rights of children who become the migrant worker. To analyze the problem in this study, a normative research methods has been used with the type of legal facts approach as well the as approach of legislation and international documents, and also the legal concept analysis approach.International arrangements that have been issued in order to regulate and protect the rights of a child of migrant workers are the Universal Declaration of Human Rights (1948), Convention on the Rights of the Child (1989), Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990), ILO Convention No. 138 on the Minimum Age Convention (1973), and ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour (1999). Afterward in the case of Indonesia's commitment in protecting the children of migrant workers, Indonesian liability are based on the humanitarian principles enshrined in Pancasila and the 1945 Constitution
IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NOMOR 2270 TAHUN 2016 TENTANG UJI COBA SENJATA NUKLIR OLEH KOREA UTARA I Wayan Nugraha Adi Sanjaya; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.836 KB)

Abstract

Peneltian karya ilmiah ini berjudul “Implementasi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2270 Tahun 2016 tentang Uji Coba Senjata Nuklir Oleh Korea Utara”. Latar belakang penelitian ini adalah Senjata Nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang membawa dampak kehancuran bagi kehidupan manusia berupa bentuk radiasi, cacat, kanker dan deformasi bentuk tubuh dari generasi-generasi yang akan datang. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non Proliferasi Treaty) membatasi hanya lima negara yang diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Russia, Inggris, China, dan Perancis. Diluar kelima negara tersebut, ada empat negara yang pernah melakukan uji coba nuklir yaitu India, Pakistan, Israel dan Korea Utara. Tetapi dari keempat negara yang pernah melakukan uji coba nuklir, Korea Utara yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dari tahun 2006 sampai 2017 membuat Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan beberapa resolusi untuk menghentikan program nuklirnya. Salah satu bentuk resolusi-resolusi tersebut yaitu Resolusi nomor 1718, Resolusi nomor 1874, Resolusi nomor 2087, Resolusi nomor 2094, Resolusi nomor 2270, Resolusi nomor 2321, Resolusi nomor 2371, dan Resolusi nomor 2375. Dari sekian resolusi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Nomor 2270 tahun 2016 sampai Resolusi Nomor 2375 tahun 2017 merupakan resolusi yang paling keras memberikan dampak buruk untuk perekonomian Korea Utara. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi sebagaimana tertuang di dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Nomor 2270 Tahun 2016 tentang uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara serta mengatahui Resolusi Dewan Keaamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2270 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif Hukum Internasional.
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP WANITA DI WILAYAH SHAN MYANMAR DARI PERSPEKTIF KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOM Putu Sukmartini; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.297 KB)

Abstract

There have been a number of cases of sexual violence in Shan region of Myanmar causedby the expansion of the anti-insurgency by the Myanmar military regime in some ethnicminority areas. Sexual violences on women and children were used as punishment forresistance against the ethnic groups that performed the military regime of Myanmar. It iscertainly ironic because Myanmar is a country that ratified Convention on the Eliminationof All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). This paper is a normative legalresearch that discusses the CEDAW mechanism in resolving cases of sexual violence in theShan region of Myanmar. This paper also discusses the obstacles that arise in theresolution of the case in concern.
ANALISIS TERHADAP EMBARGO SENJATA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIFHUKUM INTERNASIONAL I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.175 KB)

Abstract

Sanksi embargo militer yang pernah dikenakan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai reaksi atas sejumlah insiden yang dilakukan militer Indonesia ternyata menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum Internasional. Ada dua tujuan yang diinginkan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis legalitas embargo sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional dan menganalisis dampak embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia dan upaya penyelesaian oleh kedua negara atas pemberlakuan embargo. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundangundangan yang dilakukan dengan menelaah instrumen hukum yang relevan, dan pendekatan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa embargo senjata sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional memiliki legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Piagam PBB, meskipun demikian, dalam kasus ini embargo merupakan tindakan sepihak Amerika Serikat. Adapun dampak yang timbul akibat embargo senjata yaitu Pemerintah Indonesia kesulitan dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan. Sebagai upaya penyelesaian pengenaan sanksi embargo ini, kedua negara menggunakan cara negosiasi.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB OCCUPYING POWER TERKAIT PENDUDUKAN MILITER OLEH TURKI DI SURIAH Aditya Yudhistira; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.431 KB)

Abstract

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Suriah sebagai bagian gelombang Arab Spring pada 2011 lalu berevolusi menjadi konflik bersenjata yang belum berhenti hingga saat ini. Konflik di negara yang letaknya menjadi sangat strategis secara geopolitik bagi negara-negara lain, membuat beberapa negara di dunia menjadi terlibat langsung secara militer di dalamnya. Salah satunya adalah Turki, yang memiliki kepentingan untuk melawan kelompok militan Kurdi, yang ditakutkan akan mempermudah gerakan separatis di negaranya. Keterlibatan militer Turki tersebut tidak hanya sebatas serangan-serangan, namun sudah sampai pada kondisi pendudukan militer, yang melahirkan tanggung jawab kepada Turki sebagai occupying power. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban occupying power serta bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggarannya. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, occupying power bertanggunggjawab diantaranya atas perlindungan jiwa, kebebasan, dan harta benda milik warga sipil. Terkait pelanggaran yang terjadi, Turki dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitasnyasebagai negara karena telah melanggar kewajiban internasionalnya. Sedangkan pelaku dan/atau komandan militernya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individu menurut hukum pidana internasional. Kata kunci: pendudukan; occupying power; hukum humaniter; pertanggungjawaban negara; pertanggungjawaban pidana individu
IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Darious Mahendra N.; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.197 KB)

Abstract

Kejahatan perdagangan manusia terhadap anak-anak akhir-akhir ini muncul sebagai isu besar yang menarik perhatian regional serta global dan sudah menjadi suatu kejahatan transnasional. Dalam perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak merupakan yang paling banyak menjadi korban pada posisi yang sangat beresiko dalam bidang kesehatan, baik fisik maupun mental. Korban kejahatan ini sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang. ILO (International Labour Organization) yang merupakan organisasi PBB memberikan perhatian khusus untuk pekerja anak korban perdagangan manusia dengan mengeluarkan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999. Sehingga negara-negara anggota memiliki dasar hukum internasional untuk turut serta menanggulangi dan melindungi pekerja anak korban perdagangan manusia. Indonesia sebagai negara anggota ILO meratifikasi konvensi ini dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam hal melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia dan eksploitasi anak, pemerintah Indonesia mengatur perlindungan hukum tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
LEGALITAS PENJATUHAN EKSEKUSI MATI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS GURDIP SINGH) Angga Nurhadi; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.244 KB)

Abstract

Gurdip Singh pada tanggal 29 Agustus 2004, ditangkap karena membawa Heroin yang ditemukan oleh Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 7 Februari 2005 melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana mati. Dari hal ini didapat dua pokok permasalahan yang diangkat pada karya ilmiah ini yang pertama apakah dasar hukum dalam penjatuhan pidana mati dalam kasus Gurdip Singh dan bagaimanakah legalitas penjatuhan pidana mati terhadap kasus Gurdip Singh yang dilihat dari perspektif hukum internasional. Tujuan penulisan ini dapat menambah informasi mengenai isu batasan perlindungan yang dapat diberikan kepada warga negara asing, juga penelitian ini mampu menambahkan pengetahuan terkait legalitas penjatuhan hukuman mati dilihat dari hak asasi manusia dan sekaligus dari hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan metode normatif yang bersifatdeskriptif. Dalam penulisan ini disimpulkan seluruh ketetapan-ketetapan hukum indonesia tidak ada satupun yang menentang adanya hukuman mati sama dengan dalam instrumen hukum internasional baik pada konvenan internasional tentang hak sipil dan politik maupun konvensi narkotika pidana mati tidaklah bertentangan. berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights dimana dalam Deklarasi ini tidak ada penjelasan mengenai hukuman mati. Kata Kunci : Eksekusi Mati, Gurdip Singhukum Internasional.
Co-Authors Aditya Yudhistira Anak Agung Ayu Sisthayoni ANAK AGUNG SRI UTARI Angga Nurhadi Darious Mahendra N. Divayanti, Putu Margaretta Valencia Firhan Umar Bagazi Gede Bendesa Mas Glery Devana Gede Khrisna Kharismawan Gede Khrisna Kharismawan Gede Khrisna Kharismawan Hidayatullah Ramadhan I Gede Gandi Arie Krishna I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja I Ketut Gede Pasek Purwata I Komang Gede Oka Wijaya I Komang Nova Rianta I Made Budi Arsika I Made Darma Putra Sucahya I Made Juli Untung Pratama I Nyoman Idham Adyaksa I Putu Agus Putra Arimbawa I Wayan Nugraha Adi Sanjaya Ida Bagus Wyasa Putra Jeffry Rivalino Komang Deva Aresta Saskara Komang Hare Yashuananda Komang Utista Cahya Otiana Kusuma, I Nyoman Giri Made Krishnanda Arya Wiguna Made Maharta Yasa Made Suksma Prijandhini Devi Salain Maria Seraphine Kartika Dewi Michael Anthony Wirasasmita Ngurah Bima Nugraha Putra Ni Luh Putu Wulan Purwanti Ni Made Astika Yuni Nyoman Mas Gita Sawitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Putu Sukmartini Putu Tuni Cakabawa Landra Secario Manurung, Defin Sena, Ketut Andri Tabitha Eunice Elisabeth Pelupessy Tobi Arfiandi Venditha Velicia Widodo, Putri Bella Rosy Wirayoga, I Gede Putu Sentana Yanwar David Hasudungan Siregar Zhafran Raihan Zaky