Articles
<![CDATA[Settlement of Bankruptcy Assets in A Form of Crypto Assets Throughout Bankcruptcy Process ]]>
<![CDATA[Hidayatullah, Tomi]]>;
<![CDATA[Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi]]>;
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>;
<![CDATA[Aditya, Kukuh Leksono Suminaring]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/ntr.v6i3.50772
<![CDATA[AbstractThis research analyzes Crypto Assets as bankruptcy assets in the procedures for settlement by the curator in relation to statutory regulations, as well as the criteria for objects that can be included in bankruptcy assets. Generally, wealth is in the form of objects that can be seen, but the emergence of Crypto Assets in society breaks the stigma that exists in general. Based on bankruptcy practices in Indonesia, the categories or characteristics of objects that can be included as bankruptcy assets belonging to debtors are object that have resale value or economic value. This research is juridical-normative in nature. The results of this research show that crypto assets have met the classification as intangible objects. As bankruptcy assets, Crypto Assets cannot necessarily be used as a means of paying debts to creditors, because in Indonesia Crypto Assets are only allowed as an investment tool. However, Crypto Assets as bankruptcy assets must first be cleared by the curator until they are in the form of rupiah currency through certain stages in accordance with applicable law and regulations.Keywords: Bankruptcy; Bankruptcy Assets; Crypto Assets; Settlement.]]>
<![CDATA[URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MINUMAN OLAHAN KOPI ]]>
<![CDATA[Wimala Pastika, Dinda Bhawika]]>;
<![CDATA[Bambang Sugeng Ariadi Subagyono]]>;
<![CDATA[Zahry Vandawati Chumaida]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.857
<![CDATA[Kopi merupakan produk minuman dari biji kopi yang telah digiling lalu kemudian diseduh menggunakan banyak metode dan merupakan salah satu minuman paling populer yang dikonsumsi hampir semua kalangan. Pada era ini produk olahan kopi yang ditawarkan sangat beragam dari kopi murni hingga kopi sachet dengan aneka rasa. Selain itu, Konsumen produk kopi dengan sangat mudah bisa mendapatkan dan mengonsumsi kopi yang diinginkan. Dengan hal ini dimana Indonesia ialah negara dengan penduduk yang kebanyakan seorang muslim, maka Jaminan Produk Halal untuk produk olahan kopi sangat dibutuhkan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Negara di tahun 2014 sudah mengundangkan UU No. 33 Tahun 2014 perihal Jaminan Produk Halal (JPH) yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen muslim. Upaya pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) ditandai dengan label halal dan sertifikat yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bernaung di Kementerian Agama namun pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal dinilai masih sangat kurang dilihat dari mayoritas pengusaha yang tidak mendata produknya untuk mendapatkan label halal dan sertifikat terutama pengusaha dengan skala bisnis mikro kecil menengah. Coffee is a beverage product from coffee beans that have been ground and then brewed using many methods. Coffee is one of the most popular drinks consumed by almost everyone. The coffee industry has grown a lot compared to ten years ago. Nowadays, the processed coffee products offered are very diverse, from pure coffee to sachet coffee with various flavors. Consumers of coffee products can very easily get and consume the coffee they want. Considering that Indonesia is a country with a population that is mostly Muslim, the Halal Product Guarantee for processed coffee products is very much needed by consumers and businesses. The state in 2014 has enacted Law No.33/2014 regarding JPH (Halal Product Guarantee). The law aims to protect the rights of Muslim consumers from the distribution of processed food and medicinal drinks which are consumed in Indonesia. Halal Product Guarantee is a regulation that is mandatory (mandatory) implemented by all business actors who trade their products in Indonesia, including products originating from abroad. Efforts to implement Halal Product Assurance (JPH) are marked by a halal label and a certificate issued by the Halal Product Assurance Organizing Body under the auspices of the Ministry of Religion but the implementation of halal certification and labeling is considered to be still lacking, seen from the majority of entrepreneurs who do not record their products to obtain halal labels and certificates, especially entrepreneurs with micro, small and medium scale businesses.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Ketidaklaikan Jalan ]]>
<![CDATA[Anam, Mochammad Rifqi]]>;
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 2 (2023): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21067/jph.v8i2.9746
<![CDATA[Dalam penelitian ini akan menganalisa terkait tanggung jawab penyelenggara jalan perawatan sarana dan prasarana di jalan umum, selain itu juga akan dibahas mengenai konsep ketidaklaikan jalan, serta hak bagi korban kecelakaan akibat ketidaklaikan jalan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Penyelenggara jalan umum ditentukan berdasarkan status jalannya. Penyelenggara jalan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan umum. Dalam hal itu, penyelenggara jalan juga bertanggung jawab untuk melakukan uji laik fungsi jalan dan melakukan perbaikan jalan yang rusak agar menciptakan jalan yang berkeselamatan dan berkepastian hukum. Terhadap penyelenggara jalan umum yang lalai dalam menyediakan jalan yang berkeselamatan dan berkepastian hukum harus bertanggung jawab terhadap adanya kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklaikan jalan. Sehingga penyelenggara harus mengganti kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat ketidaklaikan jalan.]]>
<![CDATA[Pengaturan Kendaraan Modifikasi Untuk Difabel dalam Pengoperasian Lalu Lintas dalam Prespektif Hukum Transportasi ]]>
<![CDATA[Dywananda, Auliya Cistaraja Javier]]>;
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>
<![CDATA[ Media Iuris Vol. 7 No. 1 (2024): MEDIA IURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/mi.v7i1.42517
<![CDATA[AbstractLaw Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation stipulates that motorized vehicles operating on highways must meet technical and other road requirements as referred to in Article 48 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In the development of motorized vehicles, modifications are often made both for hobbies, work, and others, even to make it easier for persons with disabilities to drive motorized vehicles, modifications to motorized vehicles are carried out which cause changes in type or not to change type. This research is intended to analyze and answer the regulation of modified vehicles used by persons with disabilities on the road. This research approach uses a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This type of research data is normative research by examining examining the rules related to disabilities and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and TransportationNumber. For this reason, if a modified vehicle is in accordance with Article 6 and Article 64 Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles, it must meet technical and road-worthy requirements. In addition, the operation of motorized vehicles by persons with disabilities that have been modified is permitted as long as they meet the technical and road-worthy requirements and the persons with disabilities have a driving license D in accordance with the provisions of the Road Traffic and Transportation Law Number 22 of 2009.Keywords: Motorized Vehicles; Persons with Disabilities; Motorized Vehicle Modifications. AbstrakUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengaturan terhadap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya harus memenuhi syarat teknis dan lain jalan sebagaimana Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perkembangannya terhadap kendaraan bermotor dengan modifikasi yang salah satunya peruntukannya untuk memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengendarai kendaraan bermotor, maka dilakukan modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe maupun tidak merubah tipe. Penelitian ini dimaksudkan guna menganalisis dan menjawab terhadap pengaturan kendaraan modifikasi yang digunakan oleh para penyandang disabilitas di jalan raya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data penelitian ini adalah penelitian normative dengan menelaah aturan yang terkait dengan difabel dan Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Untuk itu apabila kendaraan yang dimodifikasi sesuai Pasal 6 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maka harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu Pengoperasian kendaraan bermotor oleh penyandang disabillitas yang sudah dimodifikasi diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratn teknis dan laik jalan serta penyandang disailtas tersebut memiliki SIM D sesuai ketentuan dalam Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.Kata Kunci: Kendaraan Bermotor; Penyandang Disabilitas; Modikasi Kendaraan Bermotor.]]>
<![CDATA[POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Bambang Sugeng Ariadi]]>;
<![CDATA[Zahry Vandawati Chumaida]]>;
<![CDATA[Trisadini Prasastinah Usanti]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 1 (2021): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (854.27 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v5i1.4131
<![CDATA[During the COVID-19 pandemic, to avoid transmission of COVID-19, the government implemented restrictions on community activities (PPKM). Social restrictions during the Corona Virus (Covid-19) pandemic encourage the use of electronic transactions to become more massive. The Covid-19 pandemic has made consumers and business actors increasingly use electronic systems in transactions. The increase in electronic transactions during the Covid-19 pandemic, adds to the risk of loss for consumers. During the pandemic, consumer complaints related to online transactions soared. This is the problem with the idea of community service. For this reason, the solution given is the pattern of consumer dispute settlement patterns in electronic transactions.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>;
<![CDATA[Ariadi S, Bambang Sugeng]]>;
<![CDATA[Raden Roro, Fiska Silvia]]>
<![CDATA[ Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 5 No 2 (2021): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.852 KB)
|
DOI: 10.25139/lex.v5i2.4577
<![CDATA[The Covid-19 pandemic in Indonesia has occurred for 2 years and has become a difficult task for health services. People who are infected, with the number of infections in Indonesia continuing to soar. This condition requires health service facilities and health workers to extra work to provide treatment for Covid-19 patients as a top priority. Healthcare facilities are starting to be selective in providing health services. The formulation of the problem raised is the problem with health services for the community and how the role of BPJS Health and the government in handling health services. The research method used is normative juridical, namely by analyzing the laws and regulations in force in Indonesia, using a conceptual approach, and legislation. The conclusion of this research is rules and regulations are needed to deal with cases, namely the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Health Number 10 of 2021 concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Pandemic. Keywords: Policy, health services, Covid-19 pandemic]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Asuransi Pasca Terbentuknya Lembaga Penjamin Polis (LPP) ]]>
<![CDATA[Malie, Adi Muliawansyah]]>;
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>;
<![CDATA[Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jiph.v11i2.11068
<![CDATA[This research aims to determine the legal certainty of the role of insurance supervisory institutions and the form of legal protection for insurance customers after the formation of the Policy Guarantee Institution (LPP). This has become urgent, considering that recently there have been many cases of failure to pay insurance claims to customers. This research method is normative, with an approach to statutory regulations and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The method for collecting legal materials is carried out through literature study with the analysis method using analytical descriptive and systematic interpretation. The research results found that legal certainty regarding the role of insurance supervisory institutions is inherent in the Financial Services Authority (OJK) with its juridical basis being Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. OJK plays a role in risk mitigation and legal protection. The form of legal protection is preventive (prevention) and repressive (control). The policy guarantor is the authority of the Deposit Insurance Corporation (LPS). However, it is known that the minimum and maximum nominal limits of the policy guarantee that will be guaranteed are not regulated, thus indicating that legal certainty as well as legal protection for insurance customers has not been realized as it should be.]]>
<![CDATA[Review the principle of trust in the marketing of investment-linked insurance products (PAYDI) in bancassurance ]]>
<![CDATA[Hutomo, Cindy Indudewi]]>;
<![CDATA[Hernoko, Agus Yudha]]>;
<![CDATA[Usanti, Trisadini Prasastinah]]>;
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>
<![CDATA[ JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/020243239
<![CDATA[Trust is an essential element in the realm of investment. This study examines two legal issues in Bancassurance's PAYDI marketing. This study employs normative legal research, a systematic scientific approach used to address legal concerns that result from regulation. The utilized data consists of secondary sources, including statutes, judicial rulings, legal doctrines, and scholarly viewpoints. This study suggests that it is important to examine the teleological contractual relationship between the parties involved, particularly those that place importance on the social and moral components of the contract's goal. The collaboration between PAYDI and life insurance firms in implementing bancassurance marketing strategies with distribution business models is essential.]]>
<![CDATA[Liability of Freight Forwarding Companies for Losses on Delivery of Fishery Products Due to Container Shortage Effects ]]>
<![CDATA[Kamaluddin, Muhammad Aqil]]>;
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>
<![CDATA[ Media Iuris Vol. 8 No. 1 (2025): MEDIA IURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/mi.v8i1.55052
<![CDATA[Nowadays various types of transportation are also used in the context of Indonesia’s development, one of which is the sea transportation service business or better known as freight forwarding. However, there has been a decline in export products which cannot be separated from the impact of containers shortage. Previously, the impact of container shortages often occurred, but only for a short time. However, a long-term containers shortage only occurred when the COVID-19 pandemic emerged. With the effects of a shortage of containers, this was exacerbated by other problems such as limited space on logistics carriers which can affect the domestic logistics distribution supply chain. This research uses a normative legal research approach with the results indicating that the party responsible in cases of losses due to containers shortage is the freight forwarding company and the legal consequence of a transportation agreement that is affected by containers shortage is that as long as the carrier has agreed to the transportation agreement, the freight forwarding company must ensure that containers are available according to the transportation agreement. The reason for the shortage of containers can be used as a justification for the carrier’s actions but not in the long term.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Public Shareholders on Forced Delisting of Securities by the Indonesian Stock Exchange ]]>
<![CDATA[Kusuma, Darren Mayer Hadi]]>;
<![CDATA[Chumaida, Zahry Vandawati]]>;
<![CDATA[Widyantoro, Agus]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v24i1.5262
<![CDATA[This study discusses the legal protection for public shareholders in the event of a forced delisting. This legal protection includes sanctions for public companies that fail to fulfill their legal obligation to repurchase all public shares. The novelty of this research lies in the fact that it not only examines the legal protection for investors that is normatively regulated by law but also delves into the legal responsibility for the losses suffered by investors as public shareholders when a public company fails to repurchase public shares following a forced delisting. The research employs a normative juridical method using a literature review of primary and secondary legal materials. The legal responsibility of a public company for investor losses is based on an unlawful act (onrechtmatige daad) committed by the public company for not fulfilling its legal obligation to repurchase all public shares as stipulated in OJK Circular Letter Number 13/SE.OJK.04/2023. The results show that investors have the right to legal protection in the event of a de-listing. These protections include the company's obligation to buy back all public shares, which is regulated in OJK Regulations. If the company does not fulfill this obligation, investors may suffer losses that can be remedied through administrative sanctions from OJK, such as warnings, fines, or revocation of business licenses. Companies that fail to fulfill their buyback obligations are considered to have committed an unlawful act and are liable for any losses suffered by investors. Therefore, listed companies need to be more compliant with capital market regulations to maintain investor confidence and market stability, as well as protect the rights of public shareholders.]]>
