Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.936
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Journal of Management and Business Review Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Bina Hukum Lingkungan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Veteran Law Review Indonesian Journal of Life Cycle Assessment and Sustainability Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora SABDAMAS Journal Civics and Social Studies JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Zaaken: Journal of Civil and Business Law Keadilan Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Law Development Journal Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Yuridika Journal of Social Studies, Arts and Humanities (JSSAH) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Tumou Tou Law Review Jurnal Hukum dan Keadilan Media Hukum Indonesia (MHI) Asian Journal of Social and Humanities Keadilan Jurnal Rekayasa Proses Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Dialogia Iuridica
Haryanto, Imam
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
QRIS as a Single Payment Gateway as a Solution for Payment Efficiency and Legal Protection for e-commerce Consumers Through a Comparison With China Matthew Jakaria Sitanggang; Imam Haryanto
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1339

Abstract

The increasing interest in shopping through e-commerce is accompanied by consumers' desire for easy, fast, and efficient payment methods, leading to a decline in cash usage as transactions can be conducted without spatial or temporal limitations through various payment gateways. In response to this phenomenon, Indonesia introduced a national payment gateway called QRIS. However, QRIS still faces several weaknesses, particularly in terms of effectiveness and consumer protection, which necessitate improvements. A single payment gateway is considered an effective solution to address these issues. This study used the statute approach and the comparative approach. It examined laws and regulations related to payment systems and consumer protection in e-commerce implemented in Indonesia, with China serving as a comparative study. The study results indicate that certain features of QRIS are not yet adaptive to current cutting-edge technologies, highlighting the need for more specific regulatory provisions in several Indonesian laws, particularly the importance of independent regulations governing e-commerce to create inclusivity in digital transactions.
Analisis keekonomian skenario pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Tuban Jawa Timur Ula, Rahmah Arfiyah; Haryanto, Imam; Prasetya, Agus
Jurnal Rekayasa Proses Vol 17 No 1 (2023): Volume 17, Number 1, 2023
Publisher : Jurnal Rekayasa Proses

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jrekpros.69657

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis keekonomian pada skenario alternatif pengolahan sampah yang melibatkanan aerobic digestion (AD), pengomposan, dan landfilling. Penanganan sampah menggunakan beberapa metode alternatif selain dumping dan landfilling atau keduanya diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan life cycle assessment (LCA) menunjukkan bahwa skenario tersebut memberikan dampak potensi pemanasan global yang lebih rendah di TPA Gunung Panggung, Kabupaten Tuban. Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan hasil positif dengan nilai benefit cost ratio (BCR), net present value (NPV), dan internal rate return (IRR) masing-masing sebesar 1,62, Rp34.893.409.826,37, dan 34,07%. Analisis sensitivitas dilakukan dengan memvaria- sikan harga produk dan biaya produksi. Adanya perubahan harga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap nilai kelayakan investasi ini.
REKONSTRUKSI HUKUM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BERDASARKAN ANALISIS EKONOMI Haryanto, Imam; Sakti, Muthia; Bhagaskara, Herdandi Irsyad; Puteri, Sita Narawita; Tobing, Yoshiro Emillio Lumban
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.575 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai energi baru terbarukan di Indonesia berdasarkan analisis ekonomi. Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi listrik tenaga surya dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini sejatinya telah disadari oleh pemerintah sebagai badan struktural yang telah menyusun strategi lewat regulasi untuk mengembangkan PLTS. Namun masih terdapat banyak celah substansial yang menyebabkan investor, IPP, dan masyarakat luas pada umumnya enggan melirik PLTS. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan metode komparatif-deskriptif untuk melihat cerminan perbandingan regulasi di negara lain, penulis mendapati bahwa celah substansial tersebut di antaranya meliputi belum tersedia kemudahan serta penetapan harga yang masuk akal dengan kewajiban membeli tanah untuk pengadaan proyek, syarat TKDN yang tinggi padahal eksternalitas yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan PLTS di Indonesia, serta adanya kekosongan hukum secara umum mengenai EBT dan insentif fiskal khusus. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi yang menyeluruh dan gamblang, yang menyiasati ketiga komponen utama sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya.
REKONSTRUKSI HUKUM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BERDASARKAN ANALISIS EKONOMI Haryanto, Imam; Sakti, Muthia; Bhagaskara, Herdandi Irsyad; Puteri, Sita Narawita; Tobing, Yoshiro Emillio Lumban
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai energi baru terbarukan di Indonesia berdasarkan analisis ekonomi. Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi listrik tenaga surya dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini sejatinya telah disadari oleh pemerintah sebagai badan struktural yang telah menyusun strategi lewat regulasi untuk mengembangkan PLTS. Namun masih terdapat banyak celah substansial yang menyebabkan investor, IPP, dan masyarakat luas pada umumnya enggan melirik PLTS. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan metode komparatif-deskriptif untuk melihat cerminan perbandingan regulasi di negara lain, penulis mendapati bahwa celah substansial tersebut di antaranya meliputi belum tersedia kemudahan serta penetapan harga yang masuk akal dengan kewajiban membeli tanah untuk pengadaan proyek, syarat TKDN yang tinggi padahal eksternalitas yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan PLTS di Indonesia, serta adanya kekosongan hukum secara umum mengenai EBT dan insentif fiskal khusus. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi yang menyeluruh dan gamblang, yang menyiasati ketiga komponen utama sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya.
Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari Perspektif Hukum Sylvana, Yana; Firmansyah, Yohanes; Haryanto, Imam
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 12 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v1i12.217

Abstract

Latar Belakang: Pelimpahan wewenang oleh dokter kepada perawat dapat dilakukan secara delegasi ataupun mandat. Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi atau mandat seharusnya dilakukan dengan cara tertulis karena hal ini berkaitan dengan hubungan hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban ners dan dokter dalam menjalani kewenangannya. Tujuan:  Menelaah secara yuridis pelimpahan wewenang dan tanggung jawab hukum pelimpahan wewenang dokter ke perawat Metode: Pendekatan penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan waktu penelitian dari Mei 2021 – Agustus 2021. Sampel penelitian ini berupa sumber hukum primer (regulasi dan hukum positif), sumber hukum sekunder (buku), serta sumber hukum tersier (website). Seluruh materi daring diambil dari berbagai literatur terindeks Google Scholar Hasil: Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 Ayat (1) menyatakan: segala pelimpahan wewenang wajib tertulis, bilamana hal ini tidak dilakukan maka terdapat konsekuensi hukum Kesimpulan: Dokter dapat mendelegasikan wewenang kepada perawat melalui pendelegasian atau mandat. Pendelegasian wewenang seringkali diikuti dengan pendelegasian kewajiban, sedangkan mandat tidak.
Sengketa dalam Bidang Pelayanan Medis: Pelayanan yang Diberikan Oleh Dokteroid Paramedis Michelle Angelika S; Imam Haryanto
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i06.343

Abstract

Perbandingan jumlah penduduk di Negara Indonesia dengan jumlah dokter yang ada di Negara Indonesia tidaklah seimbang, dengan kata lain Negara sangat membutuhkan bantuan tenaga kesehatan khususnya dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini mendorong timbulnya praktik dokteroid paramedis dikalangan masyarakat Kegiatan dokteroid yang dilakukan oleh paramedis dapat mengakibatkan kerugian seperti misdiagnosis, salah pemberian obat, multifarmasi, hingga menimbulkan penyakit baru , menyebabkan kecacatan permanen bahkan kematian. Pemberian tugas limpah dapat dijadikan perlindungan hukum dari pemerintah kepada pelaku praktik dokteroid paramedis. Namun perlindungan hukum ini menyalahi UU kesehatan yang mengutamakan profesionalitas dalam kesehatan. Berbeda degan Negara Indonesia, di Negara Australia bagi oknum yang melakukan praktik dokter palsu pelanggar akan dihadapkan pada kemungkinan hukuman maksimal tiga tahun penjara per pelanggaran. Mereka juga menghadapi kenaikan denda maksimum dari $ 30.000 menjadi $ 60.000 per pelanggaran untuk individu dan dari $ 60.000 menjadi $ 120.000 per pelanggaran untuk entitas perusahaan.
Dualisme Antara Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Publik Dalam Hal Menggunakan Masker Di Era Pandemi Covid 19 (Tinjauan Sosiologi Hukum) Wijaya, Hanna; Haryanto, Imam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.314

Abstract

Abstract The appearance of Covid-19, later on, a pandemic, stunned the world. The spread is very fast, and research continues today, making the WHO and government regulations that are still evolving. Implementing hygiene precautions such as using masks, washing hands with soap, bringing hand sanitisers, and preserving distance, generally called social distancing and independent isolation can be achieved by the group in breaking the chain of COVID-19 disease transmission. This analysis uses a research approach that reviews normative legal studies. In Indonesia, enforcing health protocols, including wearing masks, is still very difficult, the Indonesian people are not yet aware of breaking the Covid-19 spread chain. The use of shows and COVID-19 disease is correlated with human rights, and the public interest must be considered. Using a mask is everyone's fundamental right to breathe safe, virus-free air. Also, a mask honours collective interests rather than personal interests. Therefore, the government takes action by making legislation restricting the use of masks and enforcing other health protocols in this COVID-19 pandemic period, using sanctions to make citizens aware of the value of wearing masks today. Keywords: Human Rights; Public Interest; Law Applicable; Covid-19
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI PRINSIP “USE IN COMMERCE” Yohan Prawira Pakpahan; Imam Haryanto
Dialogia Iuridica Vol. 12 No. 2 (2021): Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v12i2.3337

Abstract

“A trademark may be a sign that features a distinguishing power and is employed within the context of trading goods or services. In Indonesia, trademarks are protected supported the primary registrant protection system or constitutive principle. The protection system states that a protected brand may be a trademark that has been registered with the Directorate General of belongings or trademarks declared as well-known trademark. the matter that happens is said as to whether there's protection for ordinary trademark that don't seem to be registered when there are parties who aren't accountable for registering the trademark, in order that the rights to the trademark are given to parties who aren't the particular owners of the trademark. this suggests that the law only provides protection to the primary person to register. supported that, they get the exclusive rights and show that they're truth owner. Situation like this protects false registration and provides false protection. The trademark protection mechanism in America doesn't implement this type of protection. America uses the protection supported the utilization as a practical, which is should fulfill the necessities, prefer it should be employed in commerce or will be utilized in commerce. For trademarks that haven't yet been registered, Indonesia should implement a protection system implemented by the United States. that helps protect unregistered trademarks if they need been utilized in trade”.Keywords: Constitutive Principle, Trademarks, Use In Commerce
Analysis of Renewable Energy Directive II on Trading of Indonesian Palm Oil Associated with the GATT Amanda Fadhilla Chairunisa; Imam Haryanto
Yuridika Vol. 36 No. 3 (2021): Volume 36 No 3 September 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.82 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v36i3.25075

Abstract

International economic relations and the policies that regulate them are important for countries. In this study, the authors analyse how the Renewable Energy Directive (RED) II policy, a derivative of the European Union's (EU) RED policy, will affect the Indonesian palm oil trade. It also examines the violations of previous policies, including the General Agreement on Tariffs and Trades (GATT). The authors show that the GATT regulates how international trade relations should be carried out, and any violations of this international agreement could affect economic relations between the two countries on micro and macro scales. The authors adopt normative juridical methods for the study, basing their legal research on library and secondary materials. This study reflects on how RED II can affect trade in Indonesian palm oil products. When RED II went into effect in 2021, the EU violated the nondiscrimination principle in GATT 1947.
AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN BILA TIDAK MENGIKUTI PENGATURAN UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA DI INDONESIA Hafizha Hasna Afifah; Imam Haryanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.716-727

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait akibat hukum bagi perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Upah ialah imbalan yang berbentuk uang yang diberikan atas kesepakatan atau melalui perjanjian kerja antara buruh atau pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan hak buruh atau pekerja termasuk di dalamnya tunjangan untuk buruh atau pekerja serta keluarganya yang diberikan karena hasil kerjanya oleh pengusaha atau pemberi kerja. Artinya pekerja yang sudah melaksanakan perintah atau pekerjaan yang diberikan maka berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Sedangkan upah minimum merupakan upah bulanan terendah. Maka dari itu pemberian upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa perusahaan atau pemberi kerja akan mendapatkan sanksi atau hukuman apabila tidak memberikan upah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Co-Authors Abraham Radja Agus Prasetya Almagfira, Anisa Amanda Fadhilla Chairunisa Amelia, Dean Putri Anggie Artha Gayo Arrisman Arrisman Batara Randa, Indira Despuanitara Bhagaskara, Herdandi Irsyad Briana Batrisyia Christopher Elia Julio Diani Sadiawati Dien Hanifa Dwi Desi Yayi Tarina Edwin Destra Ernawati Ernawati Hafizha Hasna Afifah Handoyo Prasetyo Handyo Prasetyo Herdandi Irsyad Bhagaskara Heru Sugiyono Indra Gunawan Suwarno Iwan Erar Joesoef Khalilullah, Ibrahim Hanif Kusumah, Rio Hadi Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu Livia, Stella Matthew Jakaria Sitanggang Meiliana Kamila Mexi Christian Simamora Michele Febriyanti Michelle Angelika S Mohammad Akmal Taris Hakim Muhammad Mufti Azis Mulya, Ilham Indra Muthia Sakti Mutiara Hermawati Najwa Bana Shafa Panji Ahmad Setiawan Parulian Panjaitan, Mardongan Patricia, Abigael Tharida Pujiastri Agustiene Puteri, Sita Narawita Ramadhani, Dwi Aryanti Rio Arya Pratama Selma Dwi Amalia Sita Narawita Puteri Soya Putri Mirena Suherman, Suherman SULASTRI Suwarno, Indra Gunawan Sylvana, Yana Tambunan, Joy Catherine Carina Titi Tiara Anasstasia Tobing, Yoshiro Emillio Lumban Tubagus Andri Purnama Ula, Rahmah Arfiyah Wahdah, Azzhara Nikita Wijaya, Hanna Wirya Agung Kusuma Putra Yana Sylvana Yohan Prawira Pakpahan Yohanes Firmansyah Yoshiro Emillio Lumban Tobing Yudha Agung Nugraha Yudha Agung Nugraha Yudha agung nugraha