Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurisprudentie Journal of Management and Business Review Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Bina Hukum Lingkungan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Veteran Law Review Indonesian Journal of Life Cycle Assessment and Sustainability Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora SABDAMAS Journal Civics and Social Studies JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Zaaken: Journal of Civil and Business Law Keadilan Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Law Development Journal Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Yuridika Journal of Social Studies, Arts and Humanities (JSSAH) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Tumou Tou Law Review Jurnal Hukum dan Keadilan Media Hukum Indonesia (MHI) Asian Journal of Social and Humanities Keadilan Jurnal Rekayasa Proses Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Haryanto, Imam
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing Gayo, Anggie Artha; Sadiawati, Diani; Haryanto, Imam
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8530

Abstract

This research aims to examine the clause of the choice of law and forum in Indonesian grant agreement to foreign government based on Government Regulation 48 of 2018 as amended by Government Regulation 57 of 2019 (Grant Regulation). Issues frequently arise arise in grant agreements, specifically grant recipients' rejection of these clauses, which impedes grant implementation. The grant has a purpose as a tool of diplomacy, which is a form of public relations. In contrast, the grant agreements within the Grant Regulation contradictorily possess characteristics of civil relations due to the obligation to include the choice of law, the national law of the Republic of Indonesia, and the choice of forum in the Central Jakarta District Court. This research introduces novelty by presenting a perspective hitherto unexplored in previous studies. Most prior research has predominantly focused on the urgency of Indonesian grants before enacting the Grant Regulation, with no specific study dedicated to examining grant agreements regulated by this regulation. The research findings conclude that there needs to be more consistency between the objectives of the grant and the nature of the agreements stipulated in the Grant Regulation. Therefore, adjustments to the provisions of the Grant Regulation are deemed necessary transforming the substansce of grant agreement from civil relations to public relations by incorporating the choice of law and forum clauses in the grant agreements by the provisions applicable in international law. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019 (PP Hibah). Permasalahan yang seringkali muncul terkait perjanjian hibah adalah penolakan oleh penerima hibah terhadap klausul tersebut, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses hibah. Hibah Indonesia berfungsi sebagai alat diplomasi yang memiliki karakteristik hubungan publik, sementara perjanjian hibah dalam PP Hibah memiliki karakteristik yang kontradiktif yakni hubungan perdata dengan adanya kewajiban perjanjian yang memuat pilihan hukum, hukum nasional Republik Indonesia, dan tempat penyelesaian sengketa di PN Jakarta Pusat. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menghadirkan perspektif yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas urgensi hibah Indonesia sebelum adanya PP Hibah, dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perjanjian hibah yang diatur dalam PP Hibah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hibah dengan sifat perjanjian yang diatur dalam PP Hibah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan PP Hibah dengan mengubah substansi sifat perjanjian hibah menjadi hubungan publik dengan menggunakan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah sesuai ketentuan yang berlaku di hukum internasional.  
REKONSTRUKSI HUKUM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BERDASARKAN ANALISIS EKONOMI Haryanto, Imam; Sakti, Muthia; Bhagaskara, Herdandi Irsyad; Puteri, Sita Narawita; Tobing, Yoshiro Emillio Lumban
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.575 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai energi baru terbarukan di Indonesia berdasarkan analisis ekonomi. Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi listrik tenaga surya dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini sejatinya telah disadari oleh pemerintah sebagai badan struktural yang telah menyusun strategi lewat regulasi untuk mengembangkan PLTS. Namun masih terdapat banyak celah substansial yang menyebabkan investor, IPP, dan masyarakat luas pada umumnya enggan melirik PLTS. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan metode komparatif-deskriptif untuk melihat cerminan perbandingan regulasi di negara lain, penulis mendapati bahwa celah substansial tersebut di antaranya meliputi belum tersedia kemudahan serta penetapan harga yang masuk akal dengan kewajiban membeli tanah untuk pengadaan proyek, syarat TKDN yang tinggi padahal eksternalitas yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan PLTS di Indonesia, serta adanya kekosongan hukum secara umum mengenai EBT dan insentif fiskal khusus. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi yang menyeluruh dan gamblang, yang menyiasati ketiga komponen utama sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya.
Analysis of Renewable Energy Directive II on Trading of Indonesian Palm Oil Associated with the GATT Chairunisa, Amanda Fadhilla; Haryanto, Imam
Yuridika Vol. 36 No. 3 (2021): Volume 36 No 3 September 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.82 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v36i3.25075

Abstract

International economic relations and the policies that regulate them are important for countries. In this study, the authors analyse how the Renewable Energy Directive (RED) II policy, a derivative of the European Union's (EU) RED policy, will affect the Indonesian palm oil trade. It also examines the violations of previous policies, including the General Agreement on Tariffs and Trades (GATT). The authors show that the GATT regulates how international trade relations should be carried out, and any violations of this international agreement could affect economic relations between the two countries on micro and macro scales. The authors adopt normative juridical methods for the study, basing their legal research on library and secondary materials. This study reflects on how RED II can affect trade in Indonesian palm oil products. When RED II went into effect in 2021, the EU violated the nondiscrimination principle in GATT 1947.
REKONSTRUKSI HUKUM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA BERDASARKAN ANALISIS EKONOMI Haryanto, Imam; Sakti, Muthia; Bhagaskara, Herdandi Irsyad; Puteri, Sita Narawita; Tobing, Yoshiro Emillio Lumban
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai energi baru terbarukan di Indonesia berdasarkan analisis ekonomi. Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi listrik tenaga surya dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini sejatinya telah disadari oleh pemerintah sebagai badan struktural yang telah menyusun strategi lewat regulasi untuk mengembangkan PLTS. Namun masih terdapat banyak celah substansial yang menyebabkan investor, IPP, dan masyarakat luas pada umumnya enggan melirik PLTS. Dengan menggunakan metode hukum normatif yang mendekatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan metode komparatif-deskriptif untuk melihat cerminan perbandingan regulasi di negara lain, penulis mendapati bahwa celah substansial tersebut di antaranya meliputi belum tersedia kemudahan serta penetapan harga yang masuk akal dengan kewajiban membeli tanah untuk pengadaan proyek, syarat TKDN yang tinggi padahal eksternalitas yang tinggi juga dibutuhkan untuk mengembangkan PLTS di Indonesia, serta adanya kekosongan hukum secara umum mengenai EBT dan insentif fiskal khusus. Untuk itu, perlu adanya rekonstruksi yang menyeluruh dan gamblang, yang menyiasati ketiga komponen utama sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya.
Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari Perspektif Hukum Sylvana, Yana; Firmansyah, Yohanes; Haryanto, Imam
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 12 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v1i12.217

Abstract

Latar Belakang: Pelimpahan wewenang oleh dokter kepada perawat dapat dilakukan secara delegasi ataupun mandat. Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi atau mandat seharusnya dilakukan dengan cara tertulis karena hal ini berkaitan dengan hubungan hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban ners dan dokter dalam menjalani kewenangannya. Tujuan:  Menelaah secara yuridis pelimpahan wewenang dan tanggung jawab hukum pelimpahan wewenang dokter ke perawat Metode: Pendekatan penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan waktu penelitian dari Mei 2021 – Agustus 2021. Sampel penelitian ini berupa sumber hukum primer (regulasi dan hukum positif), sumber hukum sekunder (buku), serta sumber hukum tersier (website). Seluruh materi daring diambil dari berbagai literatur terindeks Google Scholar Hasil: Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal 23 Ayat (1) menyatakan: segala pelimpahan wewenang wajib tertulis, bilamana hal ini tidak dilakukan maka terdapat konsekuensi hukum Kesimpulan: Dokter dapat mendelegasikan wewenang kepada perawat melalui pendelegasian atau mandat. Pendelegasian wewenang seringkali diikuti dengan pendelegasian kewajiban, sedangkan mandat tidak.
Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law and Sociology Perspective) Firmansyah, Yohanes; Haryanto, Imam
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.363 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i07.199

Abstract

Infeksi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang sangat besar di seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam tatanan sistem kesehatan. Salah satu metode deteksi Covid-19 yang dikenal sebagai alat diagnosis baku (golden standar) adalah pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat. Tetapi kenyataan dilapangan, metode pemeriksaan ini pun rentan untuk terjadi kontaminasi dan menyebabkan kesalahan interpretasi dan diagnosis, serta membawa dampak lanjutan dari segi medis hingga sosial. Jurnal ini membahas tentang laporan kasus terjadinya kesalahan diagnosis akibat kontaminasi pada pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat, serta pertanggungjawaban hukum dari kesalahan tersebut. Penelitian ini berupa laporan kasus dengan metode pendekatan yuridisnormatif dari berbagai sumber primer maupun sekunder. Kejadian kontaminasi pada pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat khususnya pada kasus Covid-19, bukan semata-mata kesalahan dari tenaga kesehatan, tetapi merupakan serangkaian dampak dari permasalahan regulasi rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat. Disisi lain, pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan dan kelalaian ini tidak dapat dihindari, oleh karena dampaknya yang cukup besar bagi masyarakat di kemudian hari. Infeksi covid-19 tidak hanya berhubungan erat dengan masalah medis. Tapi lebih jauh sangat berhubungan erat dengan masalah sosial dan hukum, serta hubungan sebab akibat antara berbagai faktor menyebabkan konsekuensi hukum dan sosial yang dapat menyerang siapapun yang terlibat, baik tenaga kesehatan, rumah sakit, pemerintah, hingga masyarakat
Tindakan Pemal Suan Surat Keterangan Dokter Wijaya, Hanna; Haryanto, Imam
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.755 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i08.210

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, maka perbuatan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkembangan zaman saat ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tindakan pemalsuan surat keterangan dokter saat ini tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga tidak sedikit oknum yang menjual surat keterangan dokter di platform pembelanjaan online yang cukup terkemuka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang meninjau yuriditve normative yang dilakukan telaah secara sintesis kesimpulan deduktif dari pernyataan yang ada di dalam sumber data seperti bahan pustaka meliputi jurnal, buku, dokumen, dan literature atau hukum sekunder seperti UndangUndang, teori hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan pada jurnal ini. Penelitian ini merupakan preskriptif analitis yang sintesis data, pembahasan dan kesimpulan secara kualitatif. 
Sengketa dalam Bidang Pelayanan Medis: Pelayanan yang Diberikan Oleh Dokteroid Paramedis Michelle Angelika S; Imam Haryanto
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 06 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i06.343

Abstract

Perbandingan jumlah penduduk di Negara Indonesia dengan jumlah dokter yang ada di Negara Indonesia tidaklah seimbang, dengan kata lain Negara sangat membutuhkan bantuan tenaga kesehatan khususnya dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini mendorong timbulnya praktik dokteroid paramedis dikalangan masyarakat Kegiatan dokteroid yang dilakukan oleh paramedis dapat mengakibatkan kerugian seperti misdiagnosis, salah pemberian obat, multifarmasi, hingga menimbulkan penyakit baru , menyebabkan kecacatan permanen bahkan kematian. Pemberian tugas limpah dapat dijadikan perlindungan hukum dari pemerintah kepada pelaku praktik dokteroid paramedis. Namun perlindungan hukum ini menyalahi UU kesehatan yang mengutamakan profesionalitas dalam kesehatan. Berbeda degan Negara Indonesia, di Negara Australia bagi oknum yang melakukan praktik dokter palsu pelanggar akan dihadapkan pada kemungkinan hukuman maksimal tiga tahun penjara per pelanggaran. Mereka juga menghadapi kenaikan denda maksimum dari $ 30.000 menjadi $ 60.000 per pelanggaran untuk individu dan dari $ 60.000 menjadi $ 120.000 per pelanggaran untuk entitas perusahaan.
Dualisme Antara Hak Asasi Manusia Dan Kepentingan Publik Dalam Hal Menggunakan Masker Di Era Pandemi Covid 19 (Tinjauan Sosiologi Hukum) Wijaya, Hanna; Haryanto, Imam
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.314

Abstract

Abstract The appearance of Covid-19, later on, a pandemic, stunned the world. The spread is very fast, and research continues today, making the WHO and government regulations that are still evolving. Implementing hygiene precautions such as using masks, washing hands with soap, bringing hand sanitisers, and preserving distance, generally called social distancing and independent isolation can be achieved by the group in breaking the chain of COVID-19 disease transmission. This analysis uses a research approach that reviews normative legal studies. In Indonesia, enforcing health protocols, including wearing masks, is still very difficult, the Indonesian people are not yet aware of breaking the Covid-19 spread chain. The use of shows and COVID-19 disease is correlated with human rights, and the public interest must be considered. Using a mask is everyone's fundamental right to breathe safe, virus-free air. Also, a mask honours collective interests rather than personal interests. Therefore, the government takes action by making legislation restricting the use of masks and enforcing other health protocols in this COVID-19 pandemic period, using sanctions to make citizens aware of the value of wearing masks today. Keywords: Human Rights; Public Interest; Law Applicable; Covid-19
Co-Authors Abraham Radja Agus Prasetya Almagfira, Anisa Amanda Fadhilla Chairunisa Amelia, Dean Putri Arrisman Arrisman Batara Randa, Indira Despuanitara Batrisyia, Briana Bhagaskara, Herdandi Irsyad Chairunisa, Amanda Fadhilla Christopher Elia Julio Diani Sadiawati Dien Hanifa Dwi Desi Yayi Tarina Edwin Destra Ernawati Ernawati Gayo, Anggie Artha Hafizha Hasna Afifah Hakim, Syerrin Handoyo Prasetyo Handyo Prasetyo Herdandi Irsyad Bhagaskara Heru Sugiyono Indra Gunawan Suwarno Iwan Erar Joesoef Kamila, Meiliana Khalilullah, Ibrahim Hanif Kusumah, Rio Hadi Livia, Stella Matthew Jakaria Sitanggang Mexi Christian Simamora Michele Febriyanti Michelle Angelika S Mirena, Soya Putri Mohammad Akmal Taris Hakim Muhammad Mufti Azis Mulya, Ilham Indra Muthia Sakti Mutiara Hermawati Napitupulu, Linggomi Adinda Tamaradhina Nurhaliza, Aisyah Panji Ahmad Setiawan Parulian Panjaitan, Mardongan Patricia, Abigael Tharida Pujiastri Agustiene Puteri, Sita Narawita Ramadhani, Dwi Aryanti Rio Arya Pratama Selma Dwi Amalia Shafa, Najwa Bana Sita Narawita Puteri Suherman, Suherman SULASTRI Suwarno, Indra Gunawan Sylvana, Yana Tambunan, Joy Catherine Carina Titi Tiara Anasstasia Tobing, Yoshiro Emillio Lumban Tubagus Andri Purnama Ula, Rahmah Arfiyah Wahdah, Azzhara Nikita Wijaya, Hanna Wirya Agung Kusuma Putra Yana Sylvana Yohanes Firmansyah Yoshiro Emillio Lumban Tobing Yudha agung nugraha Yudha Agung Nugraha Yudha Agung Nugraha