Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Millah: Journal of Religious Studies Komunita: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Budaya JIS: Journal ISLAMIC STUDIES Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Amelia Rahmaniah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen Tentang Garansi Kepada Siswa MA Hidayatullah Martapura Dalam Rangka Mewujudkan Konsumen Cerdas Anwar, Ramly Salim; Rahmaniah, Amelia; Annisa, Siti Nur; Nurhalisa; Al-Hafiy, Muhammad
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v5i1.1598

Abstract

Salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan sosialisasi. Konsumen yang cerdas, kritis dan berani akan mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai praktik bisnis yang merugikan atau berbahaya. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi pemberdayaan konsumen tentang garansi kepada siswa Madrasah Aliyah (MA) Hidayatullah Martapura dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran untuk mewujudkan konsumen cerdas. Materi sosialisasi meliputi pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, alasan mengapa konsumen perlu dilindungi, pengertian garansi, jenis-jenis garansi, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan garansi, cara mengajukan klaim garansi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Metode yang dipilih untuk menyampaikan materi adalah melalui pemaparan, dialog dan interaksi. Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang garansi sehingga mewujudkan konsumen yang cerdas.
Consumer Actions Toward Unfulfilled Peace Agreement by Business Actor (A Case Study of Insurance Disputes in the BPSK of Banjarmasin City) Wafix Azijah; Amelia Rahmaniah; Tuti Hasanah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i2.32

Abstract

Mediation dominates the dispute resolution process in BPSK Banjarmasin, including insurance disputes between consumers (TMC) and insurance business actors, resulting in a Peace Agreement. However, in reality, the business actors do not implement the Peace Agreement. The aim of this research is to identify the actions and factors causing consumer actions regarding the non-implementation of the Peace Agreement by the business actors in the dispute. This study adopts an empirical legal research method and utilizes a case study approach. The collected data is then processed and analyzed descriptively and qualitatively. The result of the research indicate that the action taken by the consumer is to negotiate with the business actors by contacting them through WhatsApp and Telegram. Several actions that should have been taken by the consumer but were not: 1) The consumer did not register the Peace Agreement resulting from the mediation by filing a lawsuit in court; 2) The consumer did not resolve the dispute through arbitration; 3) The consumer did not file a breach of contract lawsuit regarding the Peace Agreement resulting from the mediation that the business actors did not fulfill. There are three factors causing consumer actions, namely: 1) Knowledge; 2) Economic; 3) Cultural.
DINAMIKA NAFKAH ISTRI DALAM CERAI GUGAT (Integrasi antara Fikih dengan Konteks Indonesia) Jarajap, Inawati Mohammad Jainie; Rahmaniah, Amelia; Mulyati, Farihatni
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i2.516

Abstract

ABSTRACT: Support is a wife's right that must be provided by the husband when marriage occurs, even when a divorce occurs, the husband still has several obligations related to support for his wife. However, the reality in Indonesia is that there are dynamics in fulfilling a wife's living in a divorce. That's why this research will describe these dynamics indicates a change in perspective is an integration between fiqh and the Indonesian context that supports strengthening women's rights in Indonesia. This research is a literature study by reviewing a number of fiqh literature and a number of regulations in Indonesia related to the problem under study as well as reviewing existing previous research. The findings in this research show that there has been a dynamic of wives' livelihoods in contested divorces in Indonesia, starting from the absence of clear regulations either in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage or the Compilation of Islamic Law to strengthening women's rights which are supported by jurisprudence. as well as the birth of several Supreme Court Circular Letters. Keywords: dynamics, wife's maintenance, divorce lawsuit ABSTRAK: Nafkah merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perkawinan, bahkan ketika terjadi perceraian-pun suami masih mempunyai beberapa kewajiban yang terkait dengan nafkah kepada istrinya. Akan tetapi kenyataan di Indonesia ada dinamika dalam pemenuhan nafkah istri dalam cerai gugat. Karena itulah penelitian ini akan menggambarkan dinamika tersebut yang menunjukkan adanya perubahan cara pandang yang merupakan integrasi antara fikih dengan konteks Indonesia yang mendukung kepada penguatan hak-hak perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literatur dengan menelaah sejumlah literatur fikih dan sejumlah peraturan-peraturan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang diteliti serta menelaah penelitian terdahulu yang sudah ada. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika nafkah istri dalam cerai gugat di Indonesia yang dimulai dari belum adanya pengaturan yang jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam sampai kepada penguatan hak-hak perempuan yang didukung dengan yurisprudensi serta lahirnya beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung. Kata Kunci: dinamika, nafkah istri, cerai gugat
Analisis Hukum Terhadap Tradisi Malam Tujuh Likur (Bertuntong) Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Sarawak, Malaysia Nur Azizah Binti Zainal; Amelia Rahmaniah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.961

Abstract

Tradisi Malam Tujuh Likur, yang dirayakan oleh masyarakat Melayu di Sarawak pada tujuh malam terakhir bulan Ramadan, memiliki makna yang mendalam dalam konteks budaya dan keagamaan. Dalam perspektif Islam, malam-malam ini dianggap penuh keberkatan, di mana umat Islam digalakkan untuk memperbanyak ibadah dan refleksi diri. Amalan seperti membaca Al-Qur'an, solat malam, zikir, dan berbuka puasa bersama menjadi inti dalam merayakan tradisi ini. Malam Tujuh Likur bukan hanya sebagai kesempatan untuk meningkatkan hubungan dengan Allah, tetapi juga untuk mengeratkan silaturahim dalam komunitas. Dengan demikian, tradisi ini menggambarkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan warisan budaya Melayu, memperkuat identitas keagamaan dan sosial masyarakat. Artikel ini menganalisis pengaruh dan signifikansi tradisi Malam Tujuh Likur dalam membentuk keperibadian masyarakat Melayu di Sarawak serta dampaknya terhadap penghayatan ajaran Islam.
Perlindungan Konsumen Di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Merkuri Nor Latifah; Amelia Rahmaniah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 1 No. 3 (2023): "Exploring the Wisdom Integration of Multidisciplinary Approaches in Higher Edu
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v1i3.398

Abstract

Abstract One of the hazardous substances that are not allowed in the composition of cosmetics is mercury, the issue of consumer comfort, peace, and welfare is the most basic and main thing for consumer protection. This research aims to find out how the form of consumer protection against cosmetics containing mercury. The method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the law has clearly regulated business actors still do not fulfill their obligations, so that consumer right are not fulfilled. The cause of weak consumer protection against cosmetic products containing mercury is due to the lack of knowledge possessed by business actors or consumers. The causes of weak consumer protection against mercury-containing cosmetic products are the lack of knowledge possessed by business actors or consumers, the sense of responsibility possessed by business actors, the absence of socialization provided, consumers who are tempted by low prices, and the lack of supervision or protecton Keywords: Consumer protection, Cosmetics, Mercury. Abstrak Salah satu substansi berbahaya yang tidak diperkenankan ada dalam komposisi kosmetik adalah merkuri, permasalahan kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan konsumen merupakan hal paling mendasar dan utama bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang mengandung merkuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang sudah mengatur dengan jelas pelaku usaha masih tidak memenuhi kewajibannya, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Penyebab dari lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen, rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha, tidak adanya sosialisasi yang diberikan, konsumen yang tergiur dengan harga murah, dan kurangnya pengawasan ataupun perlindungan yang dimiliki. Kata kunci : Perlindungan konsumen, Kosmetik, Merkuri.
Islam Nusantara (Sebuah Konsep Pendidikan Beragama Secara Moderat) Rahmat Sholihin; Amelia Rahmaniah
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Integration of Islamic Knowledge and Values in Education, Islamic Studies, Loca
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i1.431

Abstract

Abstract The issue of Islam Nusantara has become a new discourse for Muslims in Indonesia, a new offer in the concept of moderate religious education. Various groups have spoken out in response to this issue. Initially raised by NU clerics, it was responded to variously by Indonesian Muslims. Within NU itself there is debate, as well as among Muhammadiyah. The identity of "Islam" will be more grounded when added with the word "Nusantara" for those who support it. Meanwhile, those who reject the argument argue that the sacredness of the name "Islam" does not need to be given the addition of "Nusantara" because it will lead to different perspectives. Such an addition is considered taboo and inappropriate because it will obscure its original identity. The objectives of this research are: To find out the conception of "Islam Nusantara" in the perception of Urang Banjar, as well as their attitude towards Islam Nusantara, both those who accept (pro) and those who reject (con) the term. And to try to find an affirmative solution to the various issues about Islam Nusantara that have developed among the Banjar people. Although there have been many writings on the theme of Islam Nusantara, no one has researched and discussed it in Banjarmasin and its surrounding areas. Therefore, this paper becomes interesting when global issues are viewed in terms of the locality of Banjar culture. Keywords: Islam Nusantara, Religious Education, Moderate Abstrak Isu Islam Nusantara menjadi wacana baru bagi umat Islam di Indonesia, sebuah tawaran baru dalam konsep pendidikan beragama secara moderat. Beragam kalangan bersuara dalam menanggapi persoalan ini. Awalnya dilontarkan oleh Ulama NU, namun ditanggapi beragam oleh umat Islam Indonesia. Di tubuh NU sendiri terjadi perdebatan, begitu juga di kalangan Muhammadiyah. Identitas “Islam” akan lebih membumi ketika ditambah dengan kata “Nusantara” bagi yang mendukung. Sementara bagi yang menolak berargumen bahwa kesakralan nama “Islam” tidak perlu diberi tambahan “Nusantara” karena akan menimbulkan perspektif yang berbeda. Tambahan seperti itu dianggap tabu dan tidak pantas karena akan mengaburkan identitas aslinya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui konsepsi “Islam Nusantara” dalam persepsi Urang Banjar, serta sikap mereka terhadap Islam Nusantara, baik yang menerima (pro) maupun yang menolak (kontra) terhadap istilah tersebut. Dan berupaya menemukan solusi kompirmatif terhadap berbagai isu tentang Islam Nusantara yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar. Meskipun sudah banyak tulisan yang bertema Islam Nusantara, tapi untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya masih belum ada yang meneliti dan membahas tentang hal tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini menjadi menarik ketika isu global dilihat dari segi lokalitas budaya Banjar. Kata kunci: Islam Nusantara, Pendidikan Beragama, Moderat
Makna Ekonomi Berhaji Bagi Suku Banjar (Kajian Antropologi Budaya) Amelia Rahmaniah; Rahmat Shodiqin
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Integration of Islamic Knowledge and Values in Education, Islamic Studies, Loca
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i1.446

Abstract

Abstract Hajj, which is often assumed to be related to spirituality and considered part of the domain of religion, actually has an economic meaning as well. This economic meaning is one of the reasons for the high number of Hajj pilgrims in South Kalimantan, which is dominated by the Banjar tribe, which likes to go to Hajj many times. Existing research has shown that the meaning of Hajj differs from one person to another, so in the current study the meaning of Hajj is considered to be the personal meaning of the performer. This research will specifically show the economic meaning of Hajj for the Banjar tribe. The method used in this research is interviews with nine people from the Banjar tribe. The findings in this study show that Hajj can make sustenance abundant and blessed, Hajj will make business (work) smooth and blessed, and not performing Hajj results in the loss of wealth. Keywords: economic meaning, hajj, Banjar tribe Abstrak Haji yang sering diasumsikan berkaitan dengan spritual dan dianggap sebagai bagian dari domain religion sebenarnya haji juga mempunyai makna ekonomi. Makna ekonomi ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka berangkat haji di Kalimantan Selatan yang didominasi oleh Suku Banjar yang gemar berkali-kali berangkat haji. Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa makna haji berbeda antara satu orang dengan yang lainnya sehingga dalam studi saat ini pengertian haji dianggap sebagai makna pribadi pelakunya. Penelitian ini secara khusus akan menunjukkan makna ekonomi haji bagi suku Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan sembilan orang dari suku Banjar. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa haji dapat menjadikan rezeki berlimpah dan berkah, haji akan menjadikan usaha (pekerjaan) lancar dan berkah, dan tidak jadi melaksanakan haji berakibat habisnya harta. Kata Kunci: makna ekonomi, haji, suku Banjar
Perspektif Advokat Kota Banjarmasin terhadap Efektivitas Persidangan melalui Media Elektronik (E-Court) M. Sanusi Helmi; Amelia Rahmaniah; Muhammad Noor Ridani; Muhammad Rafly; Syahrani
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.491

Abstract

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah merubah secara perlahan proses persidangan di Indonesia menggunakan sistem elektronik. Berbagai fitur yang tersedia di dalam aplikasi bisa memudahkan bagi siapa saja yang mau beracara di Pengadilan. Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sering beracara di pengadilan sebagai bagian dari profesinya, sangat terikat kepada peraturan tersebut. Bahkan diwajibkan bagi seorang advokat apabila menjadi pihak Penggugat di dalam persidangan harus menggunakan e-court untuk mendaftarkan perkaranya. Melalui metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di beberapa kantor Advokat yang terdapat di Kota Banjarmasin. Dari semua kantor advokat yang diwawancarai penulis, menemukan hasil dari 7 (Tujuh) advokat yang berdomisili di Kota Banjarmasin berpendapat dan menyatakan bahwa melalui persidangan elektronik efektivitas dan efesiensi waktu di persidangan sudah dirasa efektif terutama di dalam mencapai asas, cepat, mudah dan sederhana. Akan tetapi mereka juga menyatakan bahwa persidangan melalui media elektronik yang diharapkan bisa memudahkan, justru jadi bomerang karena lebih ribet untuk mendaftarkan perkara. Yang mana kedua perspektif tersebut akan lebih rinci dijelaskan di dalam tulisan ini.
Arsitektur Akad Fintech Syariah: Pengembangan Kerangka Standarisasi Berbasis Konvergensi Fiqh, Fatwa, dan Putusan Pengadilan Yasardin Yasardin; Amelia Rahmaniah; Avisena Ilma Rachmasari
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v25i2.18275

Abstract

The rapid expansion of Buy Now Pay Later (BNPL) schemes represents a major shift in consumer finance and has entered Islamic financial markets with significant controversy. While promoted as an inclusive financing solution, Islamic BNPL raises urgent concerns regarding hybrid contracts, Shariah compliance, and consumer protection. This trend reflects both technological change and a regulatory gap that demands systematic assessment and normative solutions.Existing studies on Islamic fintech largely focus on compliance checklists or technical contracts, leaving unresolved tensions between innovation, governance, and maqāṣid al-sharīʿah. This research addresses the problem of whether Islamic BNPL can be structured as a Shariah-compliant instrument that also supports economic democratization. Using doctrinal and normative legal analysis, this study examines Islamic BNPL practices through the lenses of Shariah governance, contract theory, and Islamic economic principles. The analysis reveals that loosely structured hybrid contracts often generate legal ambiguity, misallocate risk, and weaken ethical safeguards. Conversely, BNPL models grounded in clear contractual separation and effective Shariah oversight show stronger alignment with justice and inclusivity. This study concludes that Islamic BNPL requires governance reform rather than mere contractual labeling. It recommends regulatory harmonization, strengthened Shariah supervision, and contract standardization to ensure that BNPL contributes to responsible financial access and equitable economic development.
Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Rahmaniah, Amelia; Nashiyah, Raudatun; Rahmie, Aliya; Fauzan, Muhammad; Abdillah, Muhammad Rizki; Padillah, Muhammad Rayhul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1522

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) punya peran krusial sebagai lembaga di luar pengadilan untuk atasi masalah antara konsumen dan pelaku usaha. Dibentuk dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), BPSK tangani sengketa lewat tiga cara utama: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Prosesnya cepat, murah, serta adil, tanpa perlu pengacara atau sidang panjang. BPSK bisa beri sanksi administratif seperti ganti rugi hingga Rp200 juta, atau sanksi perdata berupa pengembalian uang dan barang, tapi urusan pidana diserahkan ke pengadilan. Artikel ini uraikan tugas BPSK, wewenangnya berdasarkan Pasal 52 UUPK, prinsip aksesibilitas-fairness-efisiensi, serta jenis putusan seperti perdamaian atau penolakan gugatan. Tujuannya, konsumen lebih gampang dapat haknya tanpa ribet.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Rizki Abu Bakar Agung Dwi Laksana Ahmad Faisal Ahmad Muhajir, Ahmad Ahmad Syahlani Al-Hafiy, Muhammad Ali, Nor Syamsudin Amini, Afifah Ananda, Rizqa Annajiyah Mansyuroh Annisa, Nia Annisa, Siti Nur Annisaurrahmah, Annisaurrahmah Anural Hudayanti Anwar, Ramly Salim Asmaran Asmaran Aulia Rahman Avisena Ilma Rachmasari Azijah, Wafix Badrian Badrian Candra Maulana Deanova, Nakita Rio Dibaj, Muhammad Syarif Dini Awwalia Fuad Luthfi Fuad Luthfi Hafizah, Silva Nor Hakim, Muhammad Azizul Hasanah, Tuti Hasbulloh, Achmad Shobirin Hudayanti, Anural Ika, Nur Ilham, Muhammad Arifin Irawan, Andhi Jaidi, Muhammad Jannah, Nadyatul Jarajap, Inawati Mohammad Jainie Juniwanti, Ajeng Kamalia Rohana Khairina, Naily Khairul Fahmi Laina, Nor M. Hanafiah M. Indra Kurniawan M. Rizki Adi Pratama M. Sanusi Helmi Madina, Ahya Mahmudah Mahmudah May Syifa, Dian Mina, Noor Muhamad Amin Muhammad Al-Hafiy Muhammad Arsyad Muhammad Darwin Setiady Muhammad fauzan MUHAMMAD HARIS Muhammad Haris Muhammad Ikhlas Muhammad Noor Ridani Muhammad Rafly Muhammad Rasyid Hidayat Muhammad Saleh MUHAMMAD YUSUF Mulyati, Farihatni Munawarah Munawarah, Munawarah Muyassar, Muhammad Hafidz Nailah Nailah Nashiyah, Raudatun Navera, Najwa Nazhifah, Ainun Nazla, Siti Nor Latifah Nur Azizah Binti Zainal Nuraisyah, Euis Nurhalisa Nurhalisa Padillah, Muhammad Rayhul Pradana, Neco Erlin Puteri Anggraini, Luqyana Putri, Riska Yunita Qadlizaka, Muhammad Irfan Hakim Rafe’i, Muhammad Khairur Rahmani Timorita Yulianti Rahmat Shodiqin Rahmat Sholihin Rahmat Sholihin Rahmie, Aliya Ramadhana, Yulia Ramly Salim Anwar Rukmawati, Desyana Putri Safitri, Maulidita Siti Alpisah Siti Nur Annisa Syahrani Syamsul Anwar Syaupi, Muhammad Tuti Hasanah Umar, Masyitah Umar, Masyithah Wafix Azijah Wahidah Wahidah Wahyudin Wahyudin Yasardin Yasardin Yuliani, Ma'rifah Zokhairia Lathifa, Hafizoh