Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.566
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Hukum Lex Generalis Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Devotion: Journal of Research and Community Service International Journal of Social Service and Research Interdisciplinary Social Studies Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal Of World Science Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Irma Maulida
Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Juridical Analysis Related to the Use of Digital Evidence in Proving Violations of Debt and Receivables Agreements Intan Fitria Ramadani; Irma Maulida; Siska Karina
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 7 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i7.1451

Abstract

This study aims to analyze the probative value of digital evidence in proving breaches of debt agreements and to identify the legal obstacles affecting its use. This study employs a normative legal method using both a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources obtained through a literature review and supported by interview findings. The results of the study indicate that digital evidence possesses probative value and can be used to prove the existence of a legal relationship, the transfer of funds, the fulfillment of obligations, or breaches of obligations in debt-credit agreements. Digital evidence, such as transfer records, account transaction histories, emails, and electronic messages, can provide relevant information in the evidentiary process. However, its use still faces various obstacles, including issues related to document authenticity, data integrity, the potential manipulation of electronic information, and limited access to certain data. Therefore, an adequate understanding of the use of digital evidence is necessary to support the effectiveness of evidence in resolving civil disputes
Pengawasan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon Jeshline Efellien Wirawan; Irma Maulida
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 8 (2026): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i8.4136

Abstract

The circulation of illegal cigarettes continues to threaten state revenue from the excise sector, necessitating effective supervision by Customs and Excise. This study aims to analyze the form of supervision of the circulation of illegal cigarettes by the Cirebon Type C Customs and Excise Supervision and Service Office and the obstacles in its implementation. The method used is empirical juridical through a statutory regulatory approach and interviews. The results of the study indicate that supervision is carried out in a repressive, preventive and collaborative manner. Throughout 2025, 31,217,302 illegal cigarettes were successfully secured with the potential to save Rp23,288,107,292 in Tobacco Product Excise. Supervision needs to be strengthened through increased personnel, intelligence-based supervision and inter-agency synergy.
Analisis Yuridis Hubungan Kerja Tenaga Kerja SPPG Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis di Kabupaten Cirebon Mohamad Irfandi; Irma Maulida
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 5 (2026): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i5.4319

Abstract

This study aims to analyze the employment relationship status and legal protection for SPPG workers in the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Cirebon Regency who work without written employment contracts. This research uses an empirical legal method with a juridical-sociological approach, examining labor law provisions and their implementation in practice. The results show that although there is no written employment agreement, the employment relationship between workers and foundations or implementing partners can still be legally recognized, as the essential elements of employment—work, wages and command—are fulfilled as stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Additionally, workers' participation in the BPJS Employment program strengthens the administrative indication of an employment relationship. However, the absence of written contracts creates legal uncertainty and difficulties in evidence in the event of industrial disputes. Normatively, legal protection still exists, including rights to wages, working hours and social security, but in practice, such protection is not yet optimal. Therefore, strengthening administrative aspects through written employment agreements is necessary to ensure better legal certainty and protection for workers.
Tinjauan Yuridis Status Hukum Kepemilikan Bangunan Diatas Tanah Pemakaman (Studi di Pemakaman Kemlaten Cirebon) Irma Maulida; Ari Nurhaqi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6472

Abstract

Tanah atau lahan disini dapat dialih fungsikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, misalnya di daerah perkotaan dimana Pertumbuhan aktivitas kota mengakibatkanintensitas penggunaan lahan di pusat kota menjadi sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan aktifitas penduduk tersebut menyebabkan lahan yang tersedia lebihdifokuskan kepada penyediaan lahan untuk pemukiman penduduk sampai dengan kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian.Keterbatasan lahan sangat dirasakan oleh warga Kota Cirebon yangkeseluruhan luas wilayahnya sekitar 37,36 km 2 (14.42 sq mi) ini pun mendapatkan peringkat ke 83 dari 99 Kota di Indonesia dan total jumlah kependudukan di KotaCirebon sekitar 316.277 jiwa, dan kepadatan kependudukannya mencapai8,465.66/km 2 (21,926.0/sq mi). Hal demikian menjadi permasalahan keterbatasanlahan di Kota Cirebon, baik untuk pemukiman serta tujuan kesejahteraan masyarakat untuk menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesiamaupun lokasi pemakaman yang memang selayaknya untuk makam dan tidak bercampur bahkan tumpang tindih dengan tempat tinggal.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terlebih dahulu memusatkan pemikiranTujuan dari penelitian ini diharapkan masyarakat di Kota Cirebon khususnya di wilayah kemlaten Cirebon agar dapat memperhatikan   aturan letak pemukiman yang layak untuk di huni terpisah dengan pemakaman serta di harapkan   dinas-dinas terkait   dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut.
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp) Sanusi Sanusi; Irma Maulida; Dessy Ika Putri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8282

Abstract

Kemajuan dan evolusi teknologi tidak terlepas dari keberadaan kejahatan, yang salah satunya adalah penipuan dalam perekrutan tenaga kerja melalui media elektronik, khususnya WhatsApp. Penawaran kerja dengan imbalan yang menggiurkan namun persyaratannya terkesan mudah, namun pada saat penerimaan terdapat syarat tambahan seperti pembelian pulsa dengan nominal tertentu dan nomor yang telah ditentukan oleh individu yang mengaku mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pelaku telah melakukan penipuan selama beberapa tahun dan telah merugikan banyak orang. Korban telah melaporkan kejadian tersebut melalui media sosial, namun perusahaan yang bersangkutan membantah melakukan perekrutan melalui WhatsApp, serta memberikan petunjuk kepada korban untuk mengirimkan laporan kronologis ke email perusahaan. Namun, setelah pelaporan dilakukan oleh korban, tidak ada tindak lanjut dari pihak perusahaan sementara korban telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap modus operandi dari tindak pidana penipuan dalam perekrutan kerja yang menggunakan nama perusahaan melalui WhatsApp, serta untuk memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, di mana penelitian tersebut mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum spesifik dalam masyarakat. Selain itu, wawancara dengan saksi korban juga menjadi sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku penipuan melalui media elektronik (WhatsApp) dapat dikenai Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Adanya Kewajiban Notaris Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengguna Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Tina Marlina; Raden Handiriono; Iwan G Gumilang; Irma Maulida; Dessy Ika Putri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8346

Abstract

Pelaksanaan tugas sebagai notaris yang tunduk dan serta terikat dengan aturan perundang-undangan. Kemenkumham menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hadirnya peraturan tersebut, membuat koorporasi harus melakukan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. Mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari badan hukum. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai notaris pada umumnya. Terjadilah kontroversi atas tumpang tindihnya dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan megumpulkan data dari bahan primer berupa wawancana dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris wilayah Kabupaten Cirebon sebagai institusi pengawas kinerja notaris sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta bahan sekunder berupa perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan notaris dengan pemilik manfaat perusahaan. Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap peraturan yang ada guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tetap menjaga integritas dan kewajiban profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.
Co-Authors Aditiar Hafidh Anwar Agus Dimyati Akhmad Fadlan Alya Dwi Putri Andita Alfarisy, Panji Andri, Gusti Yosi Anis Nuru Aini Anom Sutrisno Ari Nurhaqi Ari Rafsanjani Aufiya, Zelfi Ghaffar Aulia, Muhammad Fikri Azizah, Nur Alma Bayu Mahaprakarsa Dandhy Nuralamsah Ramadhan Deni Yusup Permana Dessy Ika Putri Dessy Ika Putri Dessy Normawati Dhea Eka Faqridah Dinda Nailatus Syaadah Dudung Hidayat Endang Sutrisno Faturachman, Dadan Taufik Fikri Nugraha Firdaus, Wildan Abyan Geisya Safana Camila Gunawan, Moh Sigit Gusti Yosi Andri Hafidh Anwar, Aditiar Handiriono, Raden Ika Putri, Dessy Ike Yulita Intan Fitria Ramadani Iwan G Gumilang Jeshline Efellien Wirawan Junaedi Junaedi Junaedi Junaedi Kaenama Muhammad, Yunan Kafi Habib, Rakha Kamil, Insan Karmenita, Karmenita Lulu Abeliyani Marsha Nurfadillah Milyanti, Mia Mohamad Irfandi Montisa Mariana Noupel, Muhamad Nuralamsah Ramadhan, Dandhy Nurul Iza Ananda Paradika Rhassely Adi Pratama Pradila, Yudhistira Adi Putri, Dessy Ika Raden Handiriono Rahmawati Dewi, Stepani Ramadani, Jaka Mahisya Rois Harliyanto Said Saleh Sania Faridha Farasanti Sanusi Sapitri, Ike Sherin Audia Maharani Siska Karina Siska Karina Siti Asmara Siti Maria Ulfah, Siti Maria Sofia, Dinta Sayidina Sri Novianti Sri Primawati Indraswari Teguh Pribadi Teti Sutriani Tiara Syahfahira M. A Tina Marlina Tina Marlina Tina Marlina Ulipah Ulipah Whisnu Oktavian Widianingsih, Ajeng Yeni Puspita Dewi Yosi Andri, Gusti