Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi Anandra Triwidodo; Frinanda Wijaya Hsb; Ahmad Baidawi; Ahmad Fadillah Zurdi; Rachmaddatur Rizky Fadilla; Rts. Aura Miftahul Jannah; Rafika Farma
Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary Vol. 1 No. 2 (2024): multi science and knowlegde
Publisher : Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran penting masyarakat sipil dalam mitigasi korupsi di Indonesia, dengan fokus pada keterlibatan mereka dalam mendeteksi dan mengurangi praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya diperlukan secara empiris untuk mengurangi risiko korupsi, tetapi juga memiliki aspek normatif yang kuat dalam menjaga demokrasi dan membangun budaya anti-korupsi. Masyarakat sipil berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan publik. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan budaya korupsi yang mengakar, inisiatif masyarakat sipil, seperti program advokasi dan pendidikan publik, telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.
The Influence of the South China Sea Conflict on the Security and Defence of the Indonesian State Muhammad, Hatta Abdi; Beriansyah, Alva; Baidawi, Ahmad
International Journal of Contemporary Sciences (IJCS) Vol. 2 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijcs.v2i2.12626

Abstract

This research examines the influence of the South China Sea (SCS) conflict on Indonesia's resilience and security. Indonesia began to be drawn into the SCS conflict in 2010, after China claimed Indonesia's EEZ in the northern region, specifically the Natuna Islands. China's unilateral claims continued and peaked in 2016 when Chinese fishing vessels carried out illegal fishing activities in Natuna waters. Until now, Chinese ships still often enter Indonesia's borders. China's assertive behavior is considered an action that violates Indonesia's national sovereignty, therefore Indonesia is trying to maintain and secure its sovereignty and national interests in the Natuna Islands even though it is not part of the countries in dispute. By using qualitative research methods that combine the strengths of primary and secondary data, the findings show that if left unchecked, SCS conflicts could threaten Indonesia's resilience, security and sovereignty. Under Joko Widodo's government, Indonesia responded to the SCS conflict through diplomatic efforts and military alertness.
PEMBERDAYAAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERBATASAN KOTA JAMBI DAN MUARO JAMBI DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR CILEUNCANG GUNA MENCIPTAKAN MASYARAKAT TANGGUH BENCANA Hapsa, Hapsa; Putra, Firmansyah; Baidawi, Ahmad
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v6i2.25113

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di perbatasan nol kilometer antara Kota Jambi- Kabupaten Muaro Jambi, masyarakat setempat selalu di tuntut mengantisipasi terjadi musibah banjir cileuncang yang diakibatkan curah hujan tinggi. Setiap masuk bulan penghujan, seperti sekarang (bulan maret-november tahun 2022) masyarakat harus siap siaga untuk kapan saja terjadi banjir Musibah tersebut sudah menjadi ruinitas bulanan yang harus dihadapi setiap musim penghujan, dampak yang ditimbulkan sudah sangat merugikan mulai dari psikologis rasa cemas dan ketakutan, dampak kesehatan, dampak ekonomi kerugian materil yang harus di tanggung, dampak social dimana mobilitas dan rutinitas masyarakat sangat terganggu. Intensitas banjir dalam kurun lima tahun terakhir meningkat dan debit air semakin tinggi. Sehingga tim pengabdian bertujuan agar masyarakat setempat lebih berdaya dalam mengatasi baniir sebagai bentuk mitigasi bencana mengurangi resiko yang lebih luas. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh tim mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir yaitu dari tanggal 7 April s.d 27 September 2022. Adapun metode pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama; Pemberian materi oleh tim pengabdian berjumlah 3 Anggota dengan berbagai perspektif pandangan mitigasi bencana banjir, Kedua; Small Group Discusion (SGD) berupa rangsangan kepada peserta SGD agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (problem solving) diputuskan untuk tim menyurati secara resmi ke pemda terkait kelanjutan pembuatan kanal air yang terputus.Ketiga;Pemberian Alat Mitigasi Sederhana dengan menfasilitasi bantuan berupa barang yang berguna saat banjir terjadi. Adapun barang yang dimaksud yaitu 50 unit payung, 50 unit senter, dan 50 unit mantel sekali pakai, 3 unit perahu karet Keempat;Follow Up komunikasi yang berlanjut dan berkesinambungan melalua via WhatsApp.
Peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam Pemberdayaan Narapidana Rohayati, Wahyu; Baidawi, Ahmad
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 2 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i2.1006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan program pemberdayaan narapidana. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana kebijakan dan implementasi program-program pembinaan mampu meningkatkan kapasitas narapidana agar dapat berfungsi kembali secara produktif dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara terhadap pejabat terkait dan praktisi pemasyarakatan. Hasil yang ingin dicapai adalah pemetaan peran strategis kementerian dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan narapidana difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja, pembinaan mental-spiritual, serta kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat. Namun, tantangan masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan anggaran, SDM, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Secara keseluruhan, peran kementerian telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam membentuk sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berbasis pemberdayaan.
Policy Advocacy at the Jambi City Social Service in Alleviating Poverty Through the Family Hope Program (PKH) Dewi, Ratna; Baidawi, Ahmad
Journal of Administration, Governance, and Political Issues Vol. 1 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jagpi.v1i2.3933

Abstract

This research explores the policy advocacy role of the Jambi City Social Service in alleviating poverty through the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH). The study aims to examine how the Social Service implements and impacts poverty alleviation efforts via PKH, particularly in targeting pre-prosperous families. Using a qualitative method, data were collected through observations, interviews, and documentation. The findings indicate that the Jambi City Social Service plays a strategic role in conducting validation and selection of PKH recipients based on poverty criteria defined by the Central Statistics Agency, focusing on housing conditions and family income. In Jelutung District, the validation team inspects whether potential recipients live in non-owned residences with minimal housing standards—such as dirt floors and tin roofs—and have household incomes under one million rupiah. Supporting evidence, including photographs, is gathered to justify eligibility. Post-validation, data are submitted to the Ministry of Social Affairs, which performs a final verification. From 50 validated families, only about 30 were approved, highlighting the strict filtering process. This study concludes that effective policy advocacy and strict validation mechanisms are essential for accurate targeting and successful implementation of PKH as a poverty alleviation strategy.
SOSIALISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KONESP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE MENUJU SMART ENVIRONMENT DI HIMPUNAN MAHASISWA BATANGHARI (HIMBARI) Baidawi, Ahmad
Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.gramaswara.2021.001.02.06

Abstract

Regional development with the concept of a smart city is not only oriented towards the economy, but also considers human resource development and continues to consider environmental sustainability. One dimension of a smart city is a smart environment, which means development that continues to protect the environment, for the concept of sustainable development. The outcomes of development should not only focus on economic growth but also prioritize community empowerment. The objective of this activity is to raise awareness through outreach about the importance of proper environmental conservation. This community service initiative begins with group discussions, preparation, observation, and outreach. The methods employed include outreach, training, and simulation. The delivery of socialization and training materials is carried out using several relevant methods, namely: lectures, question-and-answer sessions, and discussions. The hope of this community service is to increase community participation, especially among the younger generation, in environmental conservation, as well as to foster awareness among the community to maintain environmental cleanliness and have green open spaces free from pollution. Through this, the community and the younger generation will have healthy and clean minds and be free from diseases caused by a dirty environment.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah bagi Masyarakat Desa Mersam Baidawi, Ahmad; Dewi, Ratna; Abdi Muhammad, Hatta
Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.gramaswara.2024.004.02.06

Abstract

Land is a very important factor in the lives of Indonesian people, especially in rural communities where most of the population depends on land for their livelihood. The purpose of this community service program is to provide understanding through socialization activities to the Mersam village community about the importance of having land ownership certificates, as well as the importance of understanding legal land ownership and environmental conservation. The target audience for this community service initiative includes village officials, the Mersam community, and invited guests in general. The methods used in this initiative include socialization, training, and simulations. In the socialization, training, and simulation methods, various approaches are employed, such as lectures, question-and-answer sessions, and discussions. The ultimate goal of this community service is to enhance the understanding of the Mersam community regarding the importance of legal land ownership, the importance of having a land ownership certificate (SHM), and increased knowledge about environmental conservation, as well as fostering awareness among the community to maintain environmental cleanliness and have green open spaces. Keywords: Socialization; Land Ownership; Law; Mersam Village
Strategic Implementation of the IMT-GT Subregional Cooperation Blueprint 2022-2026 in Jambi Province Rakhman, Moh Arief; Baidawi, Ahmad; Muhammad, Hatta Abdi; Dahlan, Fauzi
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 6 No. 2 (2025): JOELS: Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/nnnp0n69

Abstract

The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is a subregional cooperation initiative established in 1993 by the governments of Indonesia, Malaysia, and Thailand, aiming to accelerate economic transformation in less-developed provinces. IMT-GT meetings serve as a key building block for cooperation within ASEAN. Jambi Province, one of the 10 Indonesian provinces included in the IMT-GT program, is expected to benefit from the implementation of this initiative. The IMT-GT Blueprint for 2022-2026, which serves as the framework for subregional cooperation over the next five years, was finalized in 2022. Indonesia has outlined five main strategies for this blueprint: (1) economic corridor approach and regional integration, (2) promoting private sector participation, (3) supporting inclusive growth, (4) adopting green, blue, and circular economic  developments, and (5) institutional adjustments across sectors. Jambi Province has developed a designated area known as Sentusa (Sengeti, Tungkal, Sabak) to support the implementation of these strategies. This study focuses on the strategies employed by the provincial government of   Jambi to implement the IMT-GT framework. This research uses an exploratory descriptive method, gathering data from primary informants and secondary literature sources.