Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JCOMENT (Journal of Community Empowerment) JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (JPPM) Indonesian Journal of Law and Justice Indonesian State Law Review (ISLRev) FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Ratna Dewi
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DENGAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS REMAJA CERDAS BERMEDIA DALAM MENGHADAPI POLITIK ELEKTORAL 2019 DI KOTA JAMBI Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.193

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula untuk cerdas bermedia dalam menghadapi politik elektoral 2019. Hal ini dikarenakan remaja sebagai pengguna media terbesar sangat rentan diserang hoax. Maka, dibutuhkan tindakan dari pemerintah maupun masyarakat dalam cerdas bermedia. PKM ini dilakukan dengan turun ke jalan, ke beberapa SMA guna melakukan penyuluhan, sosialisasi dan berdiskusi dalam kesiapan menghadapi politik elektoral tersebut. Penyuluhan dan sosialiasi dilakukan dengan membawa papan/spanduk bertuliskan beberapa kata interaktif untuk sadar akan politik serta penolakan terhadap berita hoax dan lainnya. PPM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran politik khususnya bagi pemilih pemula dan berdampak baik bagi masyarakat Kota Jambi umumnya. Kegiatan PKM dilaksanakan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 5 Kota Jambi, SMAN 7 Kota Jambi, dengan jumlah subyek 200 siswa dan beberapa titik jalanan Kota, yaitu Perempatan Lampu Merah Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Telanai Pura serta Tugu Juang Sipin. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode, yaitu: 1) lokakarya, 2) ceramah interaktif, 3) diskusi, 4) studi lapangan. Dari hasil PPM diajukanlah policy brief kepada pemerintah Kota Jambi sebagai solusi permasalahan yang terjadi melalui Pembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia yang mengedukasi remaja dan masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi H. Irwandi; Ratnadewi Ratnadewi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.898 KB) | DOI: 10.22437/jssh.v2i2.5963

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Sungai Gelam berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pemerintah Kecamatan memiliki strategi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemetaan daerah atau desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan adminsitasi pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tetapi secara rinciannya tidak dicantumkkan dalam program kerja. Hal ini terbukti dalam setiap 6 bulan pemerintah desa diminta untuk evaluasi kinerja supaya jangan ada kesalahan”. Dan selalu membina perangkat desa dengan pola ketika perangkat desa mempunyai masalah dilapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan dan diterima dengan baik”.Program pembinaan dan pengawasan camat selalu mengadakan evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi secara implementasi program tersebut tidak dirinci tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa..Dalam hal ini masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar.. kemudian Masyarakat masih sangat kurang mengetahui adanya peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa karena yang dilihat masyarakat adalah camat menghadiri suatu acara saja.salah satu faktor penghambat adalah pembinanaan dan pengawasan terhadap administrasi desa yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian. Hendaknya Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan desa.
Implementasi Penataan Administrasi Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Netty Netty; Irwandi Irwandi; Ratna Dewi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15787

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2014,selanjut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.. Pasal 2 ayat (1 dan 2) menentukan pembentukan desa dengan memperhatikan asal usul desa dan syarat yang sudah ditentukan. Menurut penelitian pendahuluan penulis, bahwa pelaksanaan administrasi desa pada pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku karena yang hasilnya belum mengayomi masyarakat dalam melakukan suatu pembinaan di bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa. Implementasi penataan administrasi pemerintahan desa dan faktor apa dapat mempengaruhi pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan desa Kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum pemerintahan desa dan hukum administrasi desa, khususnya tentang fungsi pemerintah desa.(kepala desa) dalam penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan desa. Metode digunakan metode yuridis empiris (legal research) dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran tentang penataan administrasi desa dan pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis – normatif dan metode yuridis-empiris. Sumber data diambil dari data lapangan dan data sekunder dan primer. Terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian ini , kemudian diinventarisir dan diambil yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil yang diharapkan terlaksanaan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat desa. Kesimpulan: penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum berjalan karena ada beberapa kendala. Saran ,Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh ulu harus meningkatkan pengetahuannya dan kesadaran sendiri untuk belajar dan memahami pelaksanaan administrasi desa demi majunya Desa yang dipimpinnya.. Luaran Hasil Penelitian: (1). Harapan terbentuknya administrasi desa yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. (2) Publikasi Ilmiah pada Jurnal LPPM Universitas Jambi.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KECAMATAN ALAM BARAJO Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi; Syamsir Syamsir
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v5i2.1092

Abstract

Community Service Activity (PKM) in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo District, Jambi City, aims to: 1) Increasing community knowledge and understanding in Alam Barajo District, Jambi City so that it has an impact on increasing public participation in politics and decision-making policies at the regional, sub-district and village levels; 2) There is an active participation from the Jambi City government, sub-district government, village government, political parties, the General Election Commission, and others in providing political education for the community in Alam Barajo District both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for politic educators for the people in Alam Barajo District; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of social gathering for political education for the community in Alam Barajo District. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio-visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo Subdistrict, Jambi City, it was appreciated by the community, seen from the level of attendance and participation in activity discussions, and it can be concluded that there was an increase in knowledge and understanding of the community in Alam Subdistrict. Barajo Jambi City so that it has an impact on increasing community participation in politics and policy making at the regional, sub-district and village levels in the future.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA RANTAU BAYUR Ratna Dewi; Faturahman Faturahman; Nurfitri Martaliah
Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia Vol 8, No 2 (2023): JIAI (JURNAL ILMIAH AKUNTANSI INDONESIA)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jiai.v8i2.21132

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rantau Bayur kecamatan Muara Siau kabupaten Merangin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, kendala dan hambatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Rantau Bayur kecamatan Muara Siau kabupaten Merangin. Teknik pengumpilan data yang digunakan adalah melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis mengunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dirangkum hingga mengarah kepada inti permasalahan, kemudian data tersebut disajikan dengan menguraikan penjelasan bersifat deskriptif serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesusai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengunakan informan, yaitu orang yang benar-benar mengetahui suatu permasalahan yang akan diteliti darinya, penulis dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Diantaranya ada kelapa desa, sekretaris, bendahara/kaur keuangan, kaur pemerintahan dan perangkat desa lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Rantau Bayur kecamatan Muara Siau kabupaten Merangin. Telah terlaksanakan secara optimal atau efektif, disebabkan sumber daya manusia Desa Rantau Bayur yang masih rendah dan aparat desa yang masih kurang memahami penerapan Siskeudes ini, namun kesiapan pemerintah untuk mengoperasikan sistem keuangan desa (Siskeudes) dapat dikatakan sangat baik dan meningkat. Berkenaan dengan hasil penelitian ini, maka pemerintah desa tuntut untuk meningkatkan kemampuan teknologi lebih luas dan memberikan pelatihan tambahan kepada aparat desa agar seluruh aparat dapat mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) agar dapat menggunkan aplikasinya dengan benar.Kata Kunci: Otonomi Desa, sistem keuangan desa, pemerintahan desa
Pembangunan Politik Jambi dibawah Kepemimpinan Fachrori Umar Ratna Dewi; Dori Efendi; Ahmad Baidawi
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 5 No. 2 (2020): November
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah terjadinya gerakan reformasi 1998 yang berhasil menjatuhkan Soeharto. perubahan mendasar terjadi di Indonesia yaitu pemerintahan menuju pada sistem pemerintahan yang demokrasi. Melalui sistem yang demokratis inilah Pemilihan Umum bisa dilaksanakan secara terbuka, jujur dan adil dan terbentuknya aturan pemilihan kepala daerah secara langsung. Begitu juga yang terjadi di provinsi Jambi. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Jambi telah diselengarakan sejak tahun 2005 dan terpilihnya Zulkifli Nurdin sebagai gubernur pertama dalam pemilukada. Pada tahun 2010, terpilih Hasan Basri Agus dan 2016, terpilih Zumi Zola Zulkifli sebagai gubernur ketiga dalam pemilukada. Akan tetapi jabatan Zumi Zola tidak bertahan lama hanya sampai 2018 karena tersandung kasus korupsi ketok palu. Posisinya sebagai gubernur digantikan oleh wakil beliau yaitu Fahrori Umar. Permasalahan dari penelitian ini adalah Apakah dibawah kepemimpinan Fahrori Umar terjadi pembangunan politik? dan bagaimana bentuk pembangunan politik di bawah kepemimpinan Fahrori Umar? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data dalam peneletian ini adalah data primer dan data sekunder dan melakukan penentuan informan dengan membuat tabel matrix informan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan informan yang sudah dipilih dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembangunan politik dinawah kepemimpinan fachrori umar belum membawa kepada kemajuan politik di Provinsi Jambi. Faktor yang mempengaruhi dikarenakan terjadinya resisi kepemimpinan.
Evaluasi Kebijakan dan Hambatan Implementasi Mediator Independen dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Aditiarman; Fauzi Syam; Ana Ramadhona; Ratna Dewi; Syurpana Nofanda
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5521

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan hukum dan hambatan implementasi mediator independen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial, hasil penelitian, serta literatur terkait hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mediasi hubungan industrial masih didominasi oleh mediator Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Dinas Tenaga Kerja, sementara peran mediator independen belum diakui secara eksplisit dalam hukum nasional. Ketiadaan dasar hukum, mekanisme akreditasi, dan pengakuan kekuatan eksekutorial hasil mediasi independen menyebabkan efektivitasnya rendah. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan utama terletak pada aspek normatif, kelembagaan, profesionalitas mediator, serta budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi litigasi. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan melalui revisi UU No. 2 Tahun 2004 atau pembentukan regulasi turunan yang mengatur akreditasi dan legalitas mediator independen untuk menciptakan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih netral, efisien, dan berkeadilan sosial.
Literasi Digital dan Sosialisasi Hukum Pencegahan Game Online Menjadi Judi Online Ivan Fauzani Raharja; Eko Nuriyatman; Syurpana Nofanda; Ratna Dewi; Melia Rizki Ruswandi
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol.7 No 1 (Maret 2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v7i1.3849

Abstract

This community service program aims to increase digital literacy and legal understanding of the Jujun Village community to prevent the misuse of online games into online gambling through socialization, educational lectures, and legal training. The problem of online gambling in Indonesia has increased drastically with transactions reaching IDR 327 trillion in 2023, an increase of 213% from the previous year. Jambi Province ranks highest in online gambling users nationally. The low level of digital literacy in Indonesian society, which has only reached 41.48%, is an important factor in vulnerability to online game misuse. The activity methods include interactive legal lectures, socialization on identifying online games with gambling potential, and education on legal consequences based on the ITE Law, Criminal Code, and related regulations. The program involved 50 participants (junior/senior high school students, parents, and village government) with a target of 85% increase in legal understanding. The results showed an increase in legal awareness, understanding of criminal sanctions for online gambling, and commitment to recommend the formation of anti-online gambling village policies. Program outputs include publication of accredited national journal articles, video documentation, and Intellectual Property Rights.
Pendampingan Promosi Objek Wisata Melalui Media Sosial dan Website Bagi Gen-Z di MAN 2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ahmad Baidawi; Ratna Dewi; Dori Efendi; Ian Pasaribu; Novianti Novianti
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Empowerment
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v7i1.1107

Abstract

Kegiatan pendampingan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemanfaatan media digital, khususnya media sosial dan website, dalam mempromosikan potensi wisata lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas siswa MAN 2 Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memanfaatkan media sosial dan website sebagai sarana promosi objek wisata lokal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pelatihan teknis pembuatan konten digital, strategi pemasaran melalui media sosial, serta pengelolaan website promosi wisata. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan promosi objek wisata di MAN 2 Tanjung Jabung Barat melalui media sosial dan website. Seperti yang kita ketahui media sosial merupakan salah satu cara atau strategi yang baik untuk melakukan promosi objek wisata, hal itu dikarenakan banyak dari generasi Z menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Blog. Hasil analisis dan pengamatan tim pengabdian menunjukkan jika media sosial merupakan sarana informasi dan promosi yang sangat sesuai untuk wisatawan generasi Z di bidang pariwisata dan Instagram, Facebook dan Twitter merupakan pilihan yang utama. Luaran dari pengabdian ini berupa berita online, terbitnya artikel pada juranal Nasional, Pembuatan Video Pengabidan dan Presenter pada Seminar Nasional.
Local Government Responsibility in Ensuring Legal Protection for Teachers: A Case Study of Jambi Province Hartati Hartati; Ratna Dewi; Ivan Fauzani Raharja; Dimas Subekti
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol. 9 No. 1 (2026): Indonesian State Law Review, April 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v9i1.35911

Abstract

This study examines the role of the Jambi Provincial Government in providing legal protection for teachers in performing their professional duties. Using a combined normative and empirical legal approach, the study finds that legal protection remains structurally weak due to the absence of local regulations, lack of legal aid institutions, and poor inter-agency coordination. These conditions create legal uncertainty and contribute to a “culture of legal fear” among teachers. The study proposes a regional-based legal protection model involving regulatory reform, institutional strengthening, and cross-sectoral coordination. This model contributes to the development of responsive governance and reinforces the implementation of substantive regional autonomy.
Co-Authors Aditiarman Ahmad Baidawi Ana Ramadhona Dhils Noviades Dimas Subekti Dori Efendi Eko Nuriyatman Faturahman Fauzi Syam Hartati Hartati Ian Pasaribu Irwandi Irwandi Iskandar Zulkarnain Ivan Fauzani Raharja Melia Rizki Ruswandi Netty Netty Nurfitri Martaliah Suci Pratiwi, Cholillah Syamsir Syamsir Syurpana Nofanda Windarto Windarto