Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JURNAL LITIGASI (e-Journal) Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Jurnal Cakrawala Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Suara Keadilan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JHR (Jurnal Hukum Replik) Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Fundamental Justice COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research RechtIdee Lex Scientia Law Review
Muhamad Amirulloh
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan dengan Negara Lain Nursyafia Nursyafia; Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.858 KB)

Abstract

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi suatu permasalahan hukum baru secara global yang terjadi di berbagai platform online. Adapun kekerasan berbasis gender online ini terdiri dari berbagai bentuk perbuatan salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dimaksud ialah pelecehan seksual secara virtual yakni secara verbal yang terjadi di ruang virtual salah satunya dalam game online. Adapun secara internasional, KBGO dikategorikan sebagai kekerasan yang diatur dalam pelanggaran hak asasi manusia. Adanya kerangka hukum yang memadai menjadi salah satu prasyarat penting bagi pencegahan KBGO dan perlindungan korban atas KBGO terutama bagi Indonesia. Dalam langkah mendorong dan memperkuat pencegahan KBGO serta memberikan perlindungan kepada korban KBGO, penelitian ini akan menelaah bagaimana kerangka hukum Indonesia menanggapi kasus KBGO terkhusus dalam dengan memperbandingkan kerangka hukum di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang didukung dengan data primer dan sekunder melalui pengumpulan data penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, hasil penelitian bertumpu pada langkah yang diperlukan untuk diterapkan negara Indonesia dalam membangun kerangka hukum positif dalam merespon adanya perbuatan KBGO dengan memperbandingkan kerangka hukum di negara Filipina dan negara Uni Eropa. Diharapkan, dengan adanya penelitian ini, kerangka hukum di Indonesia tidak hanya dapat mencakup tindak kejahatan yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.
LEGAL PROTECTION OF A TRADEMARKS FROM DEEP LINKING IN THE DIGITAL WORLD Ananda Fersa Dharmawan; Dea Rahmawaty Ruhiat; Muhamad Amirulloh
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i2.1111

Abstract

Issues surrounding the practice of deep linking as brand infringement represent a new transformation in the form of digital brand infringement. Legal protection against new forms of digital trademark infringement is urgently needed in order to protect brands as intellectual property rights in the ICT era. The approach method used in this research is normative juridical by using secondary data in the form of literature on laws and regulations, books and articles related to deep linking and brands. From the exposure and discussion of the act of deep linking of a brand digitally which is studied through the analysis in this article, it can be concluded that the theory and legal principles used in underlying the formation of a trademark protection law from deep linking as a trademark violation on the internet include the theory of brand protection in the era of ICT, the theory of development law and the theory of economic analysis of law (economic analysis of law). The principles that can underlie the law on trademark protection from deep linking include the Droit de Suite principle and the Good Faith principle. As a legal basis for civil lawsuits and criminal prosecution of deep linking of current brands, the articles contained in the ITE Law can be used because Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications does not yet regulate deep linking.
Penerapan Hak Cipta Bundle of Rights dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta atas Cover Lagu “Lagi Syantik” antara Nagaswara dan Gen Halilintar Andrie Ayuni Naqsyabandi; Muhamad Amirulloh; Tasya Safiranita Ramli
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2136

Abstract

Hak cipta merupakan sekumpulan hak (bundle of rights) yang memberikan ekslusivitas bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memanfatkan ciptaannya. Seiring dengan perkembangan internet, terjadi digitalisasi musik menjadi bentuk digital berupa audio atau video yang dapat diakses melalui media digital seperti YouTube, Spotify, dan sebagainya. Salah satu bentuk konten musik yang banyak digemari adalah cover lagu melalui YouTube. Akan tetapi, marak terjadi pelanggaran hak cipta pada cover lagu. Penelitian ini hendak mengkaji mengenai sengketa pelanggaran hak cipta/hak moral pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 atas cover lagu “Lagi Syantik” antara Pihak Nagaswara melawan Pihak Gen Halilintar dengan menitikberatkan kepada Pasal 98 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengutamakan bahan-bahan kepustakaan berupa hukum positif sebagai dasar sumbernya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan hasil penelitian diuraikan Penulis secara deskriptif. Melalui hasil Penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa lebih tepat untuk menggunakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pertimbangan hakim. Penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali perlu untuk mempertimbangkan aspek tidak dicantumkannya nama pencipta sebagai pelanggaran hak moral. Selain itu, Penulis juga menghubungkan kepada Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia dalam hal Majelis Hakim melakukan penyelarasan hukum guna mengikuti pertimbangan zaman.
HARMONISASI PENGATURAN PERLINDUNGAN LOGO MENURUT HUKUM MEREK DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN THAILAND Ika Citra Dewi; Miranda Risang Ayu Palar; Muhammad Amirulloh Amirulloh
RechtIdee Vol 15, No 2 (2020): Desember
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i2.8257

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang harmonisasi hukum terkait perlindungan logo sebagai suatu karya intelektual menurut hukum merek dan hak cipta dalam perspektif perbandingan dengan hukum di thailand. Banyaknya kesalahpahaman terhadap tumpang tindih terkait pengaturan logo dalam perspektif rezim hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand sehingga diperlukan penelitian mendalam yang mengkaji bagaimana pengaturan logo dalam perspektif hukum merek dan hak cipta di negara Indonesia dan Thailand serta bagaimana pengaturan kasus logo “MIFFY” di Thailand dalam perspektif hukum di Indonesia sebagai salah satu representasi dari kasus logo/lukisan hak cipta yang dicatatkan atas dasar tiruan/jiplakan dari lukisan yang dilindungi dalam merek dagang. Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data yang akan diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-kualitatif. Dari contoh kasus-kasus merek dalam penelitian ini, benang merah atas pengaturan perlindungan logo ditinjau dari hukum merek dan hak cipta di Indonesia dan Thailand adalah,  dapat dilindungi oleh hukum hak merek dan hak cipta di masing-masing negara. Namun, masih memerlukan adanya harmonisasi pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan makna logo dalam kedua rezim hukum tersebut.
SERTIFIKAT KEANDALAN PRIVASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Denisa, Adinda Putri; Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i2.1286

Abstract

AbstrakPenggunaan e-commerce di Indoenesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dimana tidak luput dari permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. UU PDP dan PP PMSE telah mewajibkan secara implisit kepada seluruh pelaku usaha e-commerce untuk menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pengaksesan data pribadi secara tidak sah. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan UU PDP dan PP PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan Privasi oleh pelaku usaha e-commerce di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia merupakan satu-satunya platform yang telah menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi ISO/IEC 27701, mengenai kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi sejatinya belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif di Indonesia, sehingga perlunya pengaturan secara tegas agar lebih menjamin pelindungan terhadap konsumen.
Fungsi Sertifikat Keandalan Registrasi Bagi Donation Based Crowdfunding Berdasarkan Hukum Cyber Di Indonesia Nizda Azzima Fauzianti; Muhamad Amirulloh
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i5.969

Abstract

Pengaturan hukum mengenai kewajiban untuk mencantumkan Sertifikat Keandalan Registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (donation based crowdfunding) masih belum diatur secara jelas dan tegas oleh Kementrian Sosial yang menyebabkan adanya rechtsvacuum atau kekosongan hukum yang dapat membingungkan masyarakat. Regulasi mengenai donation based crowdfunding di Indonesia berbasis pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang PUB serta Peraturan Menteri Sosial. Penelitian ini mendasari analisanya pada teori hukum pembangunan, Undang-Undang ITE, dan “The Pathetic Dot Theory” yang menghubungkan hukum dan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan penerapan sertifikat keandalan registrasi dalam donation-based crowdfunding. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menentukan implementasi keamanan dan keandalan sistem elektronik pada Penyelenggara PUB secara elektronik (donation based crowdfunding) dan menentukan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelenggara donation based crowdfunding dalam rangka pemberdayaan sosial apabila tidak menerapkan / mengimplementasikan sertifikat keandalan berdasarkan Hukum Cyber.
Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan Ahmad Aulia; Muhamad Amirulloh; Sudaryat Sudaryat
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1146

Abstract

Rahasia Dagang atau bisnisnya sangat rentan mengalami risiko terjadinya pembocoran atau pencurian terhadap antara lain resep makanan maupun minuman sebagaimana yang telah disepakati untuk tidak boleh dibocorkan. Dari uraian ini sebagai latar belakang masalah diidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian secara yuridis yakni terkait perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukumnya ditinjau menurut Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini meneliti atau membahas perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba (franchise).  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam penelitian  ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Mengingat pentingnya perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian  waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan Rahasia Dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Selanjutnya dalam penelitian ini juga untuk mengkaji tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya  penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dalam usaha waralaba. Hasil penelitian atau kajian ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam Upaya penegakan hukum dan atau sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan Rahasia Dagang adalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN PATEN OLEH KARYAWAN BUMN DI INDONESIA Kaulica, Valerie Vanya; Amirulloh, Muhammad
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 1 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5683

Abstract

ABSTRAK Pada invensi paten, kegiatan penelitian dan pengembangan pada umumnya dilakukan oleh tenaga-tenaga peneliti yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak jarang mengerjakan penelitian dan pengembangan berdasarkan ide atau rencana kerja hasil pemikiran mereka secara individual atau kelompok, bukan berdasarkan ide atau rencana kerja yang dibuat oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja. Termasuk dalam halnya perusahaan-perusahaan BUMN yang melakukan proses produksi seperti Kimia Farma dan PT. Pindad, tentunya invensi yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah hasil kerja keras para karyawannya. Namun pengaturan mengenai kepemilikan paten oleh karyawan di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi karyawan inventor. Pasal 12 ayat (1) UU Paten mengatakan bahwa selama dalam hubungan kerja pemegang paten adalah yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini ialah untuk menentukan kualifikasi hukum perbuatan perusahaan dalam pendaftaran paten yang dihasilkan oleh karyawan inventor serta menentukan tindakan hukum yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan inventor terhadap perusahaan yang mendaftarkan paten tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji dan dianalisis bagaimanakah perlindungan terhadap hak paten atas hasil invensi karyawan inventor pada perusahaan BUMN. Ternyata pada praktiknya perusahaan-perusahan BUMN tersebut kurang menghargai invensi karyawan, dan hak paten atas hasil invensi karyawan tersebut belum terlindungi dengan baik. Pengaturan Pasal 12 UU Paten pun dinilai belum melindungi hak karyawan atas invensinya yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip alter ego yang ada pada paten. Kata Kunci : Paten, Invensi, Karyawan Inventor, BUMN, Prinsip Alter Ego
TANGGUNG JAWAB ATAS PENJUALAN METERAI PALSU PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL TOKOPEDIA Pratama, Kelvin Adytia; Amirulloh, Muhammad; Somawijaya, Somawijaya
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 2 (2020): Jurnal Suara Keadilan Vol. 21 No 2 (2020)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i2.5690

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini internet secara dramatis mempengaruhi perilaku bisnis dengan menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan. Dalam perkembangannya pemanfaatan teknologi ini terkadang cenderung mengarah ke hal negatif pula. Salah satunya adalah kasus faktual penjualan meterai palsu di platform digital Tokopedia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai; Pertama, mengenai kualifikasi hukum dari penjualan meterai palsu pada platform digital Tokopedia. Kedua, terkait tanggung jawab penjual dan platform terkait penjualan meterai palsu di marketplace digital Tokopedia. Keduanya berdasarkan UU ITE dan UU Bea MeteraiPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan terkait penjualan meterai palsu dan korelasinya dengan hukum teknologi informasi dan transaksi elektronik dan bea meterai.Dengan menawarkan meterai palsu pada platform marketplace, penjual (merchant) dan penyedia e-commerce yaitu platform marketplace pada dasarnya telah melanggar hukum. Lewat ketentuan hukum pidana yang ada, penjual/pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan sanksi yang berlaku. Dari sisi platform, berbagai kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tokopedia dalam melakukan kegiatan jual beli menimbulkan permasalahan diantaranya adalah peredaran barang illegal pada platform, sehingga terhadap hal itu Tokopedia diharuskan untuk bertanggung jawab. Kata Kunci : E-Commerce, Platform, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bea Meterai.
Corporate Acquisitions and Labor Rights: Who Protects the Workers? Naibaho, Padot Agustinus; Suparman, Eman; Amirulloh, Muhammad
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): Advancing Justice, Rights, and Governance in a Digital and Decentralized World
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i2.3415

Abstract

The rapid evolution of the labor market, accelerated by the ASEAN Economic Community and an influx of job seekers, intensifies competition not only for employment but also for career stability within companies. At the same time, businesses face mounting pressure to stay competitive, often turning to mergers and acquisitions as a strategy for growth and survival. Yet, while these corporate moves may strengthen business prospects, they often leave workers in a precarious position, facing potential job loss or uncertain changes to their employment status. This research explores the legal protection of workers post-acquisition, focusing on Law No. 13 of 2003 on Manpower and analyzing relevant court decisions. The findings reveal that although acquisitions do not automatically terminate employment contracts, they frequently disrupt workers’ rights, exposing them to unexpected vulnerabilities. This study underscores the urgent need for stronger legal safeguards to protect workers from the fallout of corporate restructuring. By highlighting gaps in current labor protections, this research contributes to ongoing discussions on labor law reform, offering insights for policymakers, legal practitioners, and business leaders striving to balance corporate interests with workers’ rights in an increasingly volatile economic landscape. Ultimately, it raises a critical question: in the wake of corporate acquisitions, who truly stands up for the workers?
Co-Authors Aam Suryamah Ahmad Aulia Ahmad M Ramli Ananda Fersa Dharmawan Andrie Ayuni Naqsyabandi Aneke Putri Kusmawati Anita Afriana Anita Afriana Arini Yunia Pratiwi Bio Bintang Gidete Charles Amirul Hanif Cita Rucitawati Dadang Epi Sukarsa Dea Rahmawaty Ruhiat Denisa, Adinda Putri Eddy Damian Eman Suparman Etty Haryati Djukardi Febriella Martinez Sitorus Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Hendri Sita Ambar Kumalawati Herda Mardiana Herdy Ryzkyta Ferdiana Ika Citra Dewi Kaulica, Valerie Vanya Kelvin Adytia Pratama Kemala Megahayati Khairunnisa Rahimah Kilkoda Agus Saleh Laina Rafianti Mahadiena Fatmashara Miranda Risang Ayu Palar Muchtar, Helitha Novianty Mustofa Haffas Naibaho, Padot Agustinus Nizda Azzima Fauzianti Nursyafia Nursyafia Pratama, Kelvin Adytia Pupung Faisal Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Sinta Dewi Somawijaya Somawijaya Somawijaya, Somawijaya Sudaryat Tamara Putri Berliani Tasya safiranita Tasya Safiranita Ramli U. Sudjana, Sudjana Yasmina Fayza