Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 DI KABUPATEN JEMBER Fauziyah Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v9i18.628

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat Perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia berupa asuransi yang  sifatnya mutlak dan wajib diikuti oleh semua TKI yang akan dan telah diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan Negara tujuan. Selain itu, perlindungan dalam bentuk jaminan keselamatan TKI oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui kedutaan Besar Indonesia di Negara yang TKI yang bersangkutan bekerja. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu. Pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri,  Perwakilan Republik Indonesia  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap  perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Pembinaan tersebut dapat berbentuk penyediaan  informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. Sedangkan pengawasan oleh Pemerintah selama dalam negeri dan di luar negeri.Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia, Pembinaan
TANGGUNG JAWAB PT. PERKEBUNAN GLENMORE DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ari sandi Prasetiyo; Fauziyah Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v14i24.633

Abstract

Dampak yang terjadi akibat aktivitas industri yang ada di PT.Perkebunan Glenmore terdapat dampak positif  dan  negatif,  dampak  positifnya membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  sekitar  dan  mampu menarik wisatawan lokal maupun asing karena terdapat peninggalan -peninggalan zaman Belanda yang sampai saat  ini  masih  aktif  digunakan  untuk  mengelola  industri  yang  ada  di  PT.Perkebunan Glenmore,  dampak negatifnya terdapat limbah cair yang dihasilkan selama pengelolaan industri yang membuat tercemarnya sungai sekitar tempat tinggal masyarakat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan sungai menjadi keruh dan kotor. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Amdal adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang wajib ada untuk PT.Perkebunan Glenmore, lokasi penelitian ini di Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten banyuwangi. Dari pembahasan ini maka PT. Perkebunan Glenmore bertanggung jawab atas pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan disungai sekitar PT.Perkebunan Glenmore dan wajib memberikan ganti  rugi  kepada  warga  sekitar  dan  melakukan  tindakan  pemulihan lingkungan  yang  terkena  dampak pencemaran lingkungan. Selain itu PT. Perkebunan Glenmore juga harus mennganti, memperbaiki serta memeriksakan kualitas limbah cair ke laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan kembali.Kata Kunci : Pencemaran, Tanggung Jawab Lingkungan Terhadap Pembuangan Limbah
MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN JEMBER Fauziyah Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v8i16.615

Abstract

Pada dasarnya mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan adanya pemberhentian antar waktu dimana anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan tersebut dapat digantikan dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten maka anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu dapat diganti sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah berlaku. Akibat Hukum bagi anggota DPRD Kabupaten yang berhenti atau diberhentikan antar waktu adalah berhenti dengan hormat atau dengan tidak hormat dan tidak dapat lagi meneruskan jabatannya. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten yang menggantikan kedudukannya adalah sah.Kata kunci: Dewan perwakilan daerah,akibat hukum bagi anggota dewan perwakilan daerah yang berhenti atau diberhentikan.
FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HEALTH SEEKING BEHAVIOR KELUARGA DI DESA TUTUL KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER fauziyah Fauziyah; Teguh Hari Santoso; Sofia Rhosma Dewi
The Indonesian Journal of Health Science Vol 8, No 2 (2017): The Indonesian Journal Of Health Science
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/the.v8i2.871

Abstract

Health is a basic need for everyone. Health Seeking Behavior is the behavior of people or communities who are experiencing illness or other health problems, to get treatment so healed or overcome health. This research use correlation design with cross sectional approach. The goal is to know the factors that influence the health seeking behavior of the family. Population in this research all family in Tutul Village of Balung Jember District. The sampling technique used cluster sampling and data collection techniques using questionnaires. Data analysis in this study used univariate and multivariate with multiple linear test. The result of this research is culture factor (p value = 0.021), education factor (p value = 0.004), disease seriousness factor (p  value = 0.024) and  insurance coverage factor (p value = 0.000). From the data, it is found that all factors influence the health seeking behavior, but the insurance coverage factor becomes the most dominant factor influencing the health seeking behavior of the family. Therefore, there is a need for attention for government agencies responsible for the equitable distribution of insurance holdings managed by the government.Keyword : The   Family,   Culture   Factor,   Education   Factor,   Disease Seriousness Factor, Insurance Coverage Factor, Health Seeking Behavior.
Peningkatan Softskill Siswa Smu Untuk Pendampingan Enumerator Pada Praktek Lapangan Kuliah Ekonomi Sumberdaya Di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Fauziyah Fauziyah; Fitri Agustriani; Ellis Nurjuliasti Ningsih; Wike Ayu Eka Putri; Hartoni Hartoni; Indra Yustian
Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Jompa Research and Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57218/jompaabdi.v1i4.298

Abstract

Kawasan pesisir pantai Sumatera Selatan didominasi oleh habitat mangrove dengan ciri khas pantai berlumpur. Desa Sungsang merupakan salah satu desa pesisir yang ada di Kabupaten Banyuasin dimana sebagian besar masyarakat di daerah ini memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Kegiatan pengabdian terintegrasi ini melibatkan mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan UNSRI dalam mata kuliah Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dan Siswa SMU N 1 Banyuasin 2 sebagai khalayak sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan softskill siswa SMU N 1 Banyuasin II di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin tentang pengetahuan ekonomi sumberdaya kelautan serta memberikan keterampilan pendampingan sebagai enumerator. Metode yang digunakan meliputi kuliah, praktikum di laboratorium dan praktek lapangan serta pelatihan sebagai pendamping enumerator bagi siswa SMU. Siswa SMU sebagai khalayak sasaran diberikan pretest sebelum pemaparan materi dan pendampingan sebagai enumerator, setelah itu dilakukan postest  untuk mengevaluasi hasil kegiatan. Kegiatan pengabdian terintegrasi ini terlaksana dengan baik berkat peran aktif mahasiswa dan siswa SMU N 1 Banyuasin II yang terlibat. Rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan siswa SMU terlihat sangat antusias. Hasil evaluasi nilai pretest menunjukkan bahwa materi tentang nilai ekonomi sumberdaya laut serta pendampingan sebagai enumerator adalah 35% (7 siswa) yang mendapatkan skor 100, yang lainnya mendapatkan skror 50 dan 70. Adapun hasil postest  skor 100 meningkat menjadi 75% (15 siswa). Artinya terjadi peningkatan pemahaman siswa terkait topik enumerator sebanyak 40% (8 orang) dan tidak ada siswa yang mendapatkan skor 50.
ANALISIS BESARNYA PAJAK BPHTB DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Pada Bapenda Kabupaten Kediri) Aidha Novita Sari; Fauziyah Fauziyah; Putri Awalina
JURNAL AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MUTIARA MADANI Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59330/ojsmadani.v10i2.139

Abstract

This study aims to determine the amount of BPHTB tax and its contribution to local revenue at Bapenda Kediri Regency. This study uses a quantitative descriptive method by analyzing the data obtained through interviews and documentation. Based on the data analysis conducted, the results show that the largest percentage of BPHTB tax realization was in 2018 of 348.73%, while the largest percentage of realization of regional original income in 2018 was 134.86%, and the largest percentage of contribution in 2018 was 25.48%. From these results it is concluded that 2018 is the largest contributor to regional income from the year before and after, due to the large number of land sales or purchases transactions. It is recommended that the Kediri Regency Bapenda carry out BPHTB tax management, this is because BPHTB taxes have great potential in increasing local revenue. Keywords: BPHTB Tax, Contribution, Local Revenue.
Menghitung Harga Pokok Produksi yang Tepat Pada UMKM Amanah Blimbing Wuluh di Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan - Surabaya Fauziyah Fauziyah; Taudlikhul Afkar; Untung Lasiyono; Noerchoidah Noerchoidah
Ekobis Abdimas Vol 2 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/ekobisabdimas.2.2.4861

Abstract

Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat di Dukuh Menanggal Surabaya ini adalah untuk memberikan keterampilan pada UMKM yang tergabung dalam paguyuban Amanah Blimbing Wuluh untuk dapat menentukan harga pokok produksi yang tepat dalam rangka melakukan penjualan produk yang telah diproduksi. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini adalah keterbatasan pengetahuan mengenai cara menentukan harga pokok produksi sehingga membuat harga jual yan ditentukan hanya berdasarkan harga pasar yang berlaku. Solusi yang diberikan oleh tim yaitu memberikan pengetahuan, pelatihan, dan pendampingan selama lebih-kurang 4(empat) bulan. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai cara menentukan harga pokok produksi, dan hasil pelatihan juga menunjukkan adanya peningkatan dalam keterampilan menentukan harga pokok produksi meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam menentukan penggunaan full costing atau variabel costing. Selain itu selama pendampingan peserta merasa lebih dekat dan diperhatikan karena merasa diberikan wawasan dan tambahan keterampilan dalam menyusun administrasi sebagai kelengkapan dalam menjalankan bisnis di sektor UMKM.
Penerapan Perhitungan PPH Pasal 21 Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Terhadap Take Home Pay Karyawan Tetap Isnaini Azzahra; Fauziyah Fauziyah; Srikalimah Srikalimah
Jurnal Akuntan Publik Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Akuntan Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jap-widyakarya.v1i4.1494

Abstract

The government passed Law on Harmonization of Tax Regulations no. 7 of 2021 In an effort to restore economic stability after the pandemic. In this provision, there are six changes regulated, one of which is regarding changes to the income tax rate in article 21. These changes in rates have been adjusted to reflect the conditions of society when facing the Covid-19 pandemic. The aim of this research is to analyze changes before and after the implementation of the Law on Harmonization of Tax Regulations in all Pizza Hut Branches in Kediri City. The method used in this research is descriptive quantitative with data collection techniques through observation and interviews. The results of the research show that the Take Home Pay of employees at Pizza Hut Restaurant according to the Law on Harmonization of Tax Regulations is IDR 154,555,773 and according to the Income Tax Law it is IDR 154,015,439. Meanwhile, at Pizza Hut Delivery Branch 2, the total employee take home pay according to the Law on Harmonization of Tax Regulations is IDR 119,712,095 and according to the Income Tax Law it is IDR 119,374,160. Take Home Pay for permanent employees with PKP below IDR 50,000,000 does not change because it is still within one layer of the tax rate. It is hoped that this research can contribute to companies in optimizing employee income tax calculations so that they can increase employee take home pay.
Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak Dan Sistem Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi Kasus Kpp Pratama Kota Kediri Popy Tyara Sari; Fauziyah Fauziyah; Srikalimah Srikalimah
Jurnal Akuntan Publik Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Akuntan Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jap-widyakarya.v1i4.1794

Abstract

Taxes are an important element in the country because they have the largest source of income. However, in reality it is still relatively low. This research aims to determine the influence of income levels, tax rates and payment systems on UMKM taxpayer compliance. This research data was obtained from Kediri City Micro Enterprise Data for 2022. Data analysis techniques were carried out using instrument tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis analysis to test the influence partially (t test) and simultaneously (F test). The results show that income levels and payment systems have a positive effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.000, tax rates have a positive effect on UMKM taxpayer compliance with a significance value of 0.002. KPP Pratama Kediri City must provide the best service and provide counseling so that taxpayers understand the procedures for paying taxes. With the development of technology, it is hoped that taxpayers will be more compliant in paying their obligations. It is hoped that future researchers adding other variables that influence the level of taxpayer compliance, especially for UMKM.
Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Lidya Agustina; Fauziyah Fauziyah; Srikalimah Srikalimah
Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 6 (2023): November : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/intellektika.v1i6.497

Abstract

The type of research applied in this research uses quantitative descriptive. This research was carried out at the Kediri City Micro Business and Manpower Service. The research sample for a population of 230 and the 90% confidence level is 70. The results of this study show that the tax rate change variable (X1) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the tax rate change variable is 0.001< 0.05, then H1 is accepted and H0 is rejected. The tax sanctions variable (X2) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the organizational commitment variable is 0.000 < 0.05, so Ha2 is accepted and H0 is rejected. Tax payment awareness variable (X3 ) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the organizational culture variable is 0.000<0.05, so Ha3 is accepted and H0 is rejected. The variables changes in tax rates (X1), tax sanctions (X2) and awareness of tax payments (X3) have a significant effect simultaneously on taxpayer compliance (Y). This is shown by the significant value of the solidarity, organizational commitment and organizational culture variables of 0.000<0.05, then Ha4 is accepted and H0 is rejected.