Claim Missing Document
Check
Articles

Concentration-dependent photostability of phycocyanin under UV-A and UV-B irradiation Ulfah, Nurfarida; Munawaroh, Helis Siti Halimatul; Gumilar, Gun Gun
Acta Biochimica Indonesiana Vol. 8 No. 2 (2025): Acta Biochimica Indonesiana
Publisher : Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32889/actabioina.226

Abstract

Background: Indonesia's tropical location results in intense UV exposure, necessitating effective photoprotective agents. Phycocyanin from Spirulina platensis shows promise as a natural sunscreen ingredient, yet systematic evaluation of its photostability across concentrations remains limited. Objectives: To evaluate phycocyanin stability and antioxidant activity under UV-A and UV-B irradiation across different concentrations. Methods: Phycocyanin (200, 250, 300, and 350 ppm) was exposed to UV-A (365 nm, 2.8 mW/cm²) and UV-B (312 nm, 3.2 mW/cm²) irradiation for up to 30 minutes. Pigment concentration and DPPH radical scavenging activity were measured using UV-Vis spectrophotometry. Results: Phycocyanin exhibited concentration-dependent stability, with 300–350 ppm demonstrating optimal performance. UV-B caused greater degradation than UV-A, with concentration losses of 14.19–43.43 ppm (UV-B) versus 6.85–16.63 ppm (UV-A) after 30 minutes. Antioxidant activity decreased minimally under UV-A (≤1.85%) but more substantially under UV-B (≤1.97%). The 350 ppm concentration showed highest stability and antioxidant retention (98.9% and 98.0%, respectively). Conclusion: The 300–350 ppm range represents the optimal concentration for photoprotective applications, supporting phycocyanin's potential as a natural sunscreen ingredient.
Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Masyarakat Di Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Gumilar, Gun Gun; Hilmi, Indah Laily; Annisa, Windy; Wulandari, Yulia Eka
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 7 No 1 (2023): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v7i1.18758

Abstract

Karawang Regency is one of the areas that have a fairly high income. However, in 2021 Karawang Regency is designated as an extremely poverty area with a percentage of an extremely poor population of 4.51% with reference to data from the Central Agency on Statistics (BPS). One of the villages that have become a priority for extreme poverty alleviation programs in Karawang Regency is Sindangsari Village. Therefore, to assist the government in improving the economy of Sindangsari Village, Community Service activities are carried out. This Community Service activity is carried out by initiating the empowerment of village officials and the community in improving the economy. Sindangsari Village, Kutawaluya District, Karawang Regency through the submission of the legality of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in the form of a Business Identification Number (NIB) and halal certificates, the creation of a website as a means of promoting UMKM, as well as seminar activities to encourage the revitalization of BUMDes. The method used in the service consists of 3 (three) stages, which consist of: 1) preparation; (2) implementation; (3) reporting. All community service programs have shown success and can be used as a reference to improve village economic development, namely the realization of making business legalities as many as 50 UMKM, making village websites, and seminars on increasing the capability of village apparatus and BUMDes management. However, the success of the service program must be accompanied by increased synergy between village officials and the community to strengthen village independence.
OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI DESA CILEDUG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Prameswari, Gladiola; Gumilar, Gun Gun
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2304

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi kinerja pegawai di Desa Ciledug dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan merujuk pada lima dimensi kinerja menurut Sedarmayanti (2009) yaitu: kualitas kerja, ketepatan, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perlunya adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik di tingkat desa Ciledug, yang merupakan garda terdepan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata dan mendalam melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi kualitas kerja pegawai belum optimal, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor Desa Ciledug ditandai dengan keterlambatan pengurusan dokumen, praktik pungutan liar, serta keterbatasan sarana pendukung menghambat efektivitas kerja. Pada aspek ketepatan waktu, meskipun terdapat sistem absensi dan pengawasan rutin, masih ditemukan kendala kedisiplinan dan keterlambatan pelayanan. Sementara itu, dalam hal inisiatif, menunjukkan perkembangan positif dengan adanya evaluasi rutin dan inovasi dari pegawai, meskipun belum sepenuhnya berdampak terhadap persepsi masyarakat. Dimensi kemampuan pegawai masih terbatas dalam penguasaan teknis dan teknologi akibat rendahnya latar belakang pendidikan. Sedangkan dari sisi komunikasi, struktur penyampaian informasi sudah tersedia, namun masih terdapat hambatan dalam kejelasan dan etika berkomunikasi.
Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Infrastruktur Dwirahayu, Julyana; Ramdani, Rachmat; Gumilar, Gun Gun
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejateraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Dan juga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur peran kepala desa masih kurang maksimal dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan ini, sehingga pembangunan infrastruktur ini tidak merata di masyarakat hanya sebagian masyarakat saja yang bisa merasakannya. Secara sederhana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam kehidupan demokrasi dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong royong dalam kegiatan pembangunan serta menggali memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pembangunan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat juga terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu terkendalanya anggaran dan penyempitan lahan dalam pemberdayaan pertanian, sehingga pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Baru belum maksimal. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Hendaknya pada kegiatan pemberdayaan dapat diketahui oleh berbagai pihak di desa Tanjung Baru secara menyeluruh, baik dari petani, pemerintah desa bahkan masyarakat yang berada di desa tersebut. Hal ini dikarenakan dapat membantu siapapun yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk menilai sehingga dapat mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut setelah dilakukan. Diharapkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasan dan pemantaun dari pembangunan infrastruktur desa.
Kinerja Pegawai Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang Choirunnisa, Sufi; Ramdani, Rachmat; Gumilar, Gun Gun
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 1.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang. Kinerja pegawai merupakan elemen kunci dalam menjamin keberhasilan pelayanan publik, terutama di sektor infrastruktur air yang berperan penting dalam mendukung pertanian, pengendalian banjir, dan konservasi lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara informal, dan studi dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 22 hari kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan dalam kemampuan teknis, kedisiplinan waktu, motivasi kerja, serta keterbatasan sarana pendukung yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas. Di sisi lain, terdapat kekuatan berupa kerja sama tim yang solid dan suasana kerja yang kondusif. Rekomendasi utama mencakup peningkatan pelatihan teknis, penguatan sistem disiplin dan penghargaan, serta perbaikan infrastruktur kerja. Temuan ini memberikan kontribusi dalam perumusan strategi peningkatan kinerja aparatur publik di sektor teknis.
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Sindangkarya Purnamasari, Hanny; Gumilar, Gun Gun; Aryani, Lina; Priyanti, Evi; Syahri, Anjar Nur
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 2 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i2.4448

Abstract

Desa merupakan garda terdepan dan menjadi ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara mengenai pelayanan publik dan pemerintah desa, masyarakat tidak bisa memilih, mau tidak mau, suka atau tidak suka masyarakat akan tetap terhubung dengan aparatur pemerintah desa dalam hal pelayanan. Banyaknya kendala yang ditemui dalam proses pelayanan publik di desa membuat masyarakat enggan dan hilangnya kepercayaan dalam melakukan pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui sosialisasi secara langsung kepada aparatur pemerintah desa Sindangkarya di aula kantor desa. Hasil kegiatan pengabdian ini dianggap efektif karena dapat memberikan pengetahuan baru terjait dengan bagaimana aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
DAMPAK OVER KAPASITAS DI LAPAS KELAS IIA BEKASI BAGI KEAMANAN NARAPIDANA Shadiq, Dzaki Zaidan; Gumilar, Gun Gun; Rizki, Mochamad Faizal
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.4920

Abstract

Overcapacity in Class IIA Bekasi Correctional Facility is a serious problem that affects the security of prisoners. This research uses the literature study method to analyze the impact of these conditions. The results of the study show that overcrowding triggers conflicts between prisoners, reduces the effectiveness of supervision, and creates an informal social hierarchy that worsens order and security. These findings emphasize the importance of revamping correctional facilities and policies to create a safe and humane environment for prisoners.
GERAKAN PEDULI KEBERSIHAN MANDIRI (KALI BERSAMA) Hilmi, Indah Laily; Salman, Salman; Sudarjat, Hadi; Gumilar, Gun Gun; Mulki, Munir Alinu
JOURNAL OF SUSTAINABLE COMMUNITY SERVICE Vol. 3 No. 1 (2022): DECEMBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jscs.v3i1.636

Abstract

The Gerakan Peduli Kebersihan Mandiri (Kali Bersama) is an initiative carried out by the Pharmacy students of Singaperbangsa University Karawang with the aim of raising awareness among teenagers in Citra Kebun Mas Housing, Karawang about clean and healthy living behaviors, especially handwashing with soap. This research aims to improve teenagers' understanding of Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) and proper handwashing techniques. The method used in this research is counseling, which includes education on the importance of PHBS and demonstration of proper handwashing techniques. The questionnaire results conducted after the counseling show that the majority of teenagers are aware of PHBS and apply it in their daily lives, but there is still a gap between knowledge and PHBS practices. Based on these results, it is recommended to adjust the timing of activities, involve faculty leaders, and provide adequate facilities for the handwashing program with soap in future activities.
Peran Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta dalam Revitalisasi Gelanggang Remaja di Jakarta Timur Desy Fitriati Samputri; Gumilar, Gun Gun; Purnamasari, Hanny
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.6433

Abstract

The revitalization of youth centers in East Jakarta has been hampered from 2019 to 2024. This study aims to analyze the role of the Jakarta Provincial Youth and Sports Agency (Dispora) in revitalizing the youth centers in East Jakarta. The study focuses on three dimensions of government roles according to Pitana and Gayatri's theory: motivator, facilitator, and dynamic agent. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. The results show that Dispora also motivates the community to participate in using youth centers as public spaces that support sports, social, and educational activities. As a facilitator, Dispora provides representative facilities and infrastructure and manages fees to support health facilities. As a dynamic agent, Dispora builds cross-sector collaboration, including local community involvement and joint monitoring with relevant institutions. Although the revitalization has shown significant achievements, several obstacles remain, such as delays in project implementation in several sub-districts. This study recommends increasing the effectiveness of coordination, mapping community needs, and conducting regular evaluations of youth center management so that the benefits of revitalization can be felt evenly.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM PELAYANAN LK3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Pandiangan, Marcella Damayanti; Gumilar, Gun Gun; Reynaldi, Dwiki Yulian
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1572

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Karawang. Fokus utamanya adalah sejauh mana pelayanan LK3 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan TB Smith, penelitian ini mengkaji indikator ideal kebijakan, mengidentifikasi kelompok sasaran, kapasitas pelaksana, dan faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan oleh LK3 telah berjalan baik dan komprehensif, ditandai dengan pendampingan psikososial, diversi penerapan, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, masih terdapat kendala terkait pengakuan formal peran pekerja sosial, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, serta stigma sosial di masyarakat.