Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PENGAJARAN ILMU HUKUM DALAM KELAS MODEL/ KREASI PEMBELAJARAN MENGHUBUNGKAN TEORI DENGAN INFO-INFO PERISTIWA HUKUM “PIDANA” DARI MEDIA CETAK (Analisis Studi Kepuasan) Hamsir, Hamsir
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 7 No 2 (2018): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7018

Abstract

Media cetak sebagai sumber info fenomena-fenomena hukum yang terjadi di masyarakat menjadi sangat penting dalam pengembangan pengajaran ilmu hukum pidana di dalam kelas-kelas perkuliahan ilmu hukum. Bentuk/model pembelajaran tersebut yang ditemukan pada perkuliahan ilmu hukum dan ketatanegaraan Islam berdampak pada antusiasme mahasiswa dalam proses perkuliahan. Di samping itu, membentuk dan membangun pengetahuan akan interkoneksi keilmuan antara ilmu hukum pidana, kriminologi dan sosiologi hukum bagi mahasiswa.
The Traditional Land Inheritance System of The Awo Community Enrekang Regency: a Maslahah Perspective Alwi, Mujahid; Supardin, Supardin; Patimah, Patimah; Gassing, Abdul Qadir; Hamsir, Hamsir
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 19 No. 1 (2025): Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v19i1.3797

Abstract

In general, there are three inheritance regulations that apply in Indonesia, namely Islamic inheritance regulations, customary inheritance regulations, and inheritance regulations governed by the state. The research focuses on: How is the practice of land inheritance in the Awo community of Baraka District? What are the obstacles in the implementation of Islamic inheritance in the customary inheritance law of the Awo community in Baraka District? And how is the Maslahah perspective on the land inheritance system in the Awo community of Baraka District? This study uses a qualitative field research method with a normative theological and ethnographic approach. The data sources are community leaders, religious leaders, and the Awo community. Data was collected through observation, interviews, and document studies. The findings of this study show that the land inheritance system in the Awo community has been maintained across generations through oral tradition. Inheritance land, known as "manah," is a family asset managed collectively. This system is based on the bilateral principle, which provides equitable inheritance rights to descendants. The implementation of the Islamic inheritance system in the Awo community faces challenges, as there is a conceptual difference between customary inheritance, which grants equal rights to both men and women, and Islamic law, where inheritance distribution differs. There is also a strong influence of local traditions and a lack of understanding of Islamic law. The land inheritance system in the Awo community can be analyzed through the Maslahah approach, which aims to achieve benefits in accordance with Islamic jurisprudence principles. Unlike Islamic law, this land inheritance practice provides benefits by maintaining the unity of assets and ensuring the sustainability of livelihoods. The collective system applied supports the Maqasid al-Syariah. By maintaining the inheritance system, the land remains a heritage passed down through generations, which has implications for the preservation of wealth (hifz mall) and descendants (hifz nasl).
The Concept of Wages in the Maqashid Sharia Overview (Study of PP No. 36 of 2021) Wibawa, Muhammad Dimas; Gassing, Abd. Qadir; Hamsir, Hamsir
International Journal of Islamic Studies Vol 3 No 2 (2023): December
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ijis.v3i2.43358

Abstract

The objectives of this study are to: 1). Describe and analyze the concept of wages regulated by the government, 2). Discover workers/laborers response to government-regulated wages, and 3). Describe and analyze the government-regulated concepts based on the approach of the two main elements in maqashid sharia, such as hifzu an-nafs and hifzu al-māl. The author used a multidisciplinary approach to overcome the problems, namely a linguistic approach, normative juridical, and qualitative-descriptive methods to collect the data. This study was classified as library research; the data collected was analyzed using content analysis on literature that is representative and has relevance to the problem, then the comparison using comparative analysis was reviewed and concluded. After reviewing and analyzing policies in the form of established concepts, the wage provisions regulated by the government in law aim to provide a sense of justice for workers/laborers and align with the main principles in maqashid sharia. Even though Islam does not explicitly state the amount of wages in detail, it strictly requires anyone who provides work to pay wages/salaries to their workers. After reviewing the existing concepts, some problems were identified that need effort to resolve.
PERAN TIM PENGAWAL, PENGAMAN PEMERINTAHAN, DAN PEMBANGUNAN (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI SINJAI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI Gunawan, Syahrul; Hamsir, Hamsir; Anis, Muhammad
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya Presiden Joko Widodo untuk meminimalisir tindakan koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan menginstruksikan Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan terhadap pemerintah daerah melalui Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Sinjai. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan kendala yang dihadapi dalam memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan lembaga adhoc yang tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah daerah ataupun pemerintah desa harus proaktif untuk meminta pendampingan kepada Tim TP4D, sehingga praktik-praktik koruptif dapat dicegah dan diminimalisir melalui fungsi-fungsi preventif. Kendala yang dihadapi oleh Tim TP4D dalam memberikan pendampingan adalah masih minimnya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sehingga fungsi-fungsi pencegahan yang dimiliki oleh Tim TP4D tidak lagi efektif untuk diberlakukan karena praktik-praktik koruptif sudah terlanjur terjadi.Kata Kunci: Kejaksaan; Korupsi; Pencegahan; TP4D
PENERAPAN PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hidayat, Andi Dirga Ardana; Hamsir, Hamsir; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the application of the principle of check and balances in executive and legislative relations in the Selayar Islands Regency Government in the perspective of Islamic law. This research is qualitative research with normative, sociological, and syar'i juridical approaches. The results of this study show that the application of the principle of check and balances between the executive and the legislature has been carried out in accordance with the provisions, it can be seen from the implementation of the supervisory function by the legislature to every policy planned and carried out by the executive, so that the stability of the government in Selayar Islands Regency is created. Although the principle of check and balances was not found to be applied in the time of the Prophet, but as long as the principle of mutual balance and mutual control between branches of power is intended to achieve benefit, then the application of the principle is not contrary to sharia.
PUNGUTAN LIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM Nofita Rukmawana, Andi; Hasan, Hamzah; Hamsir, Hamsir
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu praktik koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pungutan liar. Pemerintah telah merumuskan pelbagai kebijakan untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, tetapi faktanya, pungutan liar masih terus terjadi secara massif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar, dengan mengangkat dua permasalahan, yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pungutan liar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri dalil-dalil dalam al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pungutan liar dipersamakan dengan risywah, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan ghulul atau al-maksu, khususnya jika pungutan tersebut bersifat memaksa dan dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik riyswah, ghulul maupun ­al-maksu ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, bahkan Nabi Muhammad saw telah memastikan pelakunya akan masuk neraka. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar, jenis dan berat-ringannya sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku risywah, ghulul atau al-maksu termasuk dalam kategori sanksi ta’zir yang kompetensinya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga peradilan yang otoritatif.Kata Kunci: Hukum Islam; Pelayanan Publik; Pungutan Liar
Pembagian Harta Warisan Ampikale dalam Konsep Maslahah pada Masyarakat Bugis Bone Heriana, Heriana; Talli, Abdul Halim; Halimang, St; Sultan, Lomba; Hamsir, Hamsir
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam konteks konsep Maṣlaḥah di kalangan masyarakat Bugis. Tiga submasalah yang diangkat meliputi: (1) pelaksanaan pembagian harta warisan Adat Ampikale dalam masyarakat, (2) pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai problematika yang muncul, dan (3) analisis konsep Maṣlaḥah terhadap praktik pembagian tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan teologis-normatif (syar’i), yang dilaksanakan di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tradisi ampikale dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada ahli waris yang merawat pewaris, meskipun praktiknya sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal pembagian yang adil. Tokoh masyarakat dan agama berpendapat bahwa meskipun tradisi ini mengandung kebaikan, pelaksanaannya perlu disesuaikan untuk menghindari ketimpangan. Dalam perspektif maslahah, ampikale diakui sebagai kearifan local bugis yang sejalan dengan maqasid syariah yang mencakup pemeliharaan jiwa, keturunan dan harta. Hasil ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan ampikale merupakan tradisi yang perlu untuk dipertahankan nilainya dengan menyusun ulang pelaksanaannya sehingga tidak terjadi ketimpangan dikemudian hari oleh para ahli waris.