Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.141
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang TAHKIM Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bacarita Law Journal At-Tanwir Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Amar: Jurnal Ilmiah Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda PUSKAPSI Law Review
Demas Brian Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Efektivitas Pembinaan Kepribadian Berbasis Pesantren sebagai Implementasi PP Nomor 31 Tahun 1999 di Lapas Banyuwangi Wiryanto, Ady Satyo; Martiasari, Andin; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.756

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi melaksanakan pembinaan berbasis pondok pesantren untuk mengubah perilaku warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan keimanan, dan mampu mengamalkan ilmu setelah bebas. Penelitian ini mengkaji: (1) upaya Lapas dalam melaksanakan Pasal 3 huruf a PP No. 31 Tahun 1999 tentang peningkatan ketakwaan beragama, dan (2) efektivitas pembinaan keagamaan sebagai syarat pemenuhan hak integrasi. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, Lajnah Muroqobah Yanbu’a, empat pondok pesantren di Kecamatan Srono, Balai Pemasyarakatan, serta Polresta Banyuwangi. Pelaksanaan bimbingan warga binaan yang memperoleh integrasi mengacu pada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. E.06-PK.04.10 Tahun 1992 dan PP No. 32 Tahun 1999.
Analisis Penegakan Hukum Data Pribadi Pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Rizki Bachtiar, Farid; Ardytia, Wisnu; Brian Wicaksono, Demas
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.762

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat di Indonesia berdampak pada ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sayangnya, dalam implementasinya, UU ini masih menyisakan berbagai ketidakjelasan norma yang memengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakjelasan norma dalam UU PDP dan membandingkannya dengan regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa, khususnya General Data Protection Regulation di Negara Jerman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP masih belum memiliki pengawasan yang tegas, standar perlindungan yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen.
Analisis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Atas Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Sellika, Sellika Aprilia Permata; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
JURNAL AMAR Vol 3 No 2 (2025): Amar: Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i2.763

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa kabar gembira bagi Kepala Desa. Dikarenakan adanya perubahan pertambahan masa jabatan yang sebelumnya 6 Tahun 3 periode direvisi menjadi 8 Tahun 2 Periode. Hal ini mengakibatkan adanya perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan kesesuaian perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Hasil penelitian ini menjelaskan urgensi atas perubahan masa jabatan kepala desa ditimbang dari ketentuan yang sudah tertuang dalam undang-undang terkait desa yang tujuannya kepala desa dianggap konsisten dalam pembangunan desa. Namun,hal ini bertentangan dengan konstitusi sesuai ketentuan UUD NRI 1945.
Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi Seveney, Madalaine Christella; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i2.1167

Abstract

Technological advances are now growing rapidly, one of which is the emergence of artificial intelligence or what we know as Artificial Intelligence which can automatically quickly carry out human commands to do things and can replace human work. Deepfake is a form of Artificial Intelligence that is proof of technological progress. Deepfake can produce realistic-looking manipulations of fake images, videos, and audio recordings. Deepfake raises new legal challenges in the world of cyber crime in Indonesia, which is often misused for various crimes to violate privacy through pornography. This journal will examine the existing legal regulations in Indonesia in terms of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronics in solving the problem of misuse of Artificial Intelligence-based deepfake on pornographic content. This journal is written using the normative juridical method to find rules, principles, and legal theories to solve the legal problem itself. By using the statutory approach method (Statue approach) and Comparative approach. The conclusion of this research is that until now Indonesia does not have special regulations governing deepfake or other results from Artificial Intelligence which specifically regulate the abuse caused to the manipulation of pornographic content so that there is a need for special regulations related to this problem
Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tria Nindy Kurnia; Demas Brian Wicaksono; Etis Cahyaning Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4270

Abstract

Tujuan penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pedekatan undang-undang dan konseptual. Data dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review. konsep open legal policy pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik.
STUDI HUKUM ATAS PENYIMPANGAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERKINI Hidayatullah, Sulthon; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
TAHKIM Vol. 21 No. 2 (2025): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v21i2.10908

Abstract

As an archipelagic nation with a vast territory, Indonesia prioritizes decentralization as a key strategy, one of which is granting villages autonomy to regulate and manage their own finances. However, the practice of abuse of authority by village heads in managing village funds remains common, resulting in corruption and declining public trust in village government. This study aims to analyze the legal aspects and oversight system for abuse of authority by village heads based on the provisions of Law Number 3 of 2024, amending Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The approach used in this study is a normative juridical approach, using statutory analysis and a conceptual approach. Data sources were obtained from legal literature and other related documents. The results indicate that although regulations prohibiting and sanctioning abuse of authority exist, oversight is still suboptimal. Village heads found to have violated the law can be subject to administrative or criminal sanctions depending on the severity of the offense. Ideally, village fund oversight should be carried out in an integrated manner through internal mechanisms by the Village Consultative Body, external oversight by state institutions such as the Supreme Audit Agency (BPK) and the Inspectorate, and through active community involvement. The conclusion of this study emphasizes the need to strengthen the oversight function, increase the capacity of village heads and their staff, and utilize information technology in budget reporting to achieve transparent, accountable, and public-interest village fund management. Keywords: village head authority, village funds, legal oversight, accountability
Unsur Citra Diri Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan Electoral Malpractice: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 Kiswah, Maftuha; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i2.60009

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi di tingkat daerah yang harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, terdapat celah regulasi akibat dualisme definisi kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mencantumkan unsur citra diri, sementara UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021, yang mengungkap penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 oleh salah satu calon kepala daerah untuk kampanye berbasis citra diri yang menyebabkan malpraktik pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa citra diri, seperti gambar, nomor urut, dan nama pasangan calon, diatur dalam UU Pemilu dan regulasi teknis, tetapi belum masuk dalam UU Pilkada. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk memperluas pengawasan enam bulan sebelum kampanye dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pejabat negara. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola Pilkada dan memastikan integritas pemilu yang adil dan demokratis.
Co-Authors Abdilah, Yoga Wisnu Abela, Vara Yuniar Amalina, Zaskiya Amelia, Adeline Ananta, Ahmad Rizal Roby Ananta, Ahmad Rizal Roby Andika Wahyudiono Anggraeni, Cicik Ardytia, Wisnu Berliansyah, Devi Tri Clarisa Hanez, Chintya Dewi Lestari Etis Cahyaning Putri Etis Cahyaning Putri Hakim Said, Balarama Sakti Hidayatullah, Sulthon I Kadek Yudiana Indrawati, Indrawati Istikhomah, Istikhomah Kiswah, Maftuha Kurniawan Soetijono, Irwan Martiasari, Andin Monika Oktaviani, Diah Pasaribu, Agnes Putri, Etis Cahyaning Rizki Bachtiar, Farid Sahru Romadloni Salsabila, Arsha Chaizahra Putri Sellika, Sellika Aprilia Permata Seotijono, Irwan Kurniawan Seveney, Madalaine Christella Soetijono, Irwan Kurniawan Tria Nindy Kurnia Tria Nindy Kurnia Wibisono, Sidik Wiryanto, Ady Satyo Yoga Wisnu Abdilah