Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.141
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang TAHKIM Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bacarita Law Journal At-Tanwir Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Amar: Jurnal Ilmiah Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda PUSKAPSI Law Review
Demas Brian Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Doxing Actions in Personal Data Protection Salsabila, Arsha Chaizahra Putri; Wicaksono, Demas Brian; Seotijono, Irwan Kurniawan
Bacarita Law Journal Vol 6 No 1 (2025): August (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v6i1.19305

Abstract

With the rapid development of information technology, various types of cybercrimes have emerged, one of which is doxing. Doxing refers to the act of collecting and disseminating someone’s personal information without consent, with the intent to harm, embarrass, or intimidate the victim. This research aims to analyze the effectiveness of the PDP Law in addressing doxing in Indonesia. While the law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) can be applied to prosecute doxing perpetrators, Indonesia currently lacks explicit legislation specifically regulating this act. This study uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The results show that, compared to the previous Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the PDP Law provides stronger legal protection against doxing. Articles 65 and 67 of the PDP Law impose criminal sanctions for those who intentionally access, collect, or distribute personal data without legal authority. For example, the case of Febriansyah Puji Handoko in 2020 illustrates that if the case had occurred after the enactment of the PDP Law. Therefore, the PDP Law is considered relatively effective in providing legal protection for doxing victims. However, its implementation still faces challenges, such as the suboptimal function of the data protection authority and low levels of digital literacy in society.
Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective Ananta, Ahmad Rizal Roby; Wicaksono, Demas Brian; Berliansyah, Devi Tri; Lestari, Dewi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v6i2.26234

Abstract

This research explores the protection of children’s rights within the criminal justice system, with a particular focus on the legal constraints surrounding the use of diversion for children in conflict with the law (ABH), as regulated by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). While the Indonesian Constitution and international legal frameworks—such as the Convention on the Rights of the Child (CRC), ratified through Presidential Decree Number 36 of 1990—guarantee these rights, challenges persist in their implementation, especially during legal proceedings. The study employs a normative legal method, incorporating comparative and conceptual approaches, by examining how Indonesia’s diversion system compares with Finland’s and Sweden’s. The findings indicated that despite Indonesia’s adoption of restorative justice principles in the  Sistem Peradilan Pidana Anak (CJSC), the practical application of diversion remains hindered by several factors. These include a lack of understanding among legal practitioners, inadequate rehabilitation facilities, and limited victim involvement in resolving cases. Furthermore, the restriction of diversion to crimes carrying sentences of less than seven years fails to fully uphold the principle of prioritizing the child’s best interests. While earlier research has analyzed diversion in terms of recidivism rates and law enforcement implementation, this study emphasizes the principle of non-discrimination within Indonesia’s juvenile justice system. As a result, the study advocates for more comprehensive policy reforms to broaden the scope of diversion, better align with restorative justice principles, and ensure stronger protection for children entangled in legal conflicts.
Potensi Konflik Kewenangan pada Perlindungan dari Ancaman Siber di Indonesia Ananta, Ahmad Rizal Roby; Wicaksono, Demas Brian; Indrawati, Indrawati; Istikhomah, Istikhomah; Amalina, Zaskiya
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i2.2199

Abstract

Permasalahan keamanan siber kini menjadi isu strategis bagi Indonesia, menyusul berbagai serangan digital seperti peretasan Pusat Data Nasional dan gangguan pada aplikasi SatuSehat. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya ketahanan digital nasional serta tidak terpadunya koordinasi antar instansi. Penelitian ini mengkaji potensi konflik kewenangan antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam konteks perlindungan terhadap ancaman siber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengadopsi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Temuan menunjukkan bahwa belum adanya kejelasan batas tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga menjadi akar dari tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan regulasi turunan berbasis ius constituendum yang menegaskan pembagian peran, pola koordinasi, serta prosedur operasional antar lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi struktural yang berbasis hukum agar Indonesia memiliki sistem keamanan siber yang responsif dan terintegrasi. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi teknis sebagai solusi konkret terhadap permasalahan tersebut.
Fenomena Maraknya Kembali Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza Abdilah, Yoga Wisnu; Romadloni, Sahru; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL PUSPAKA Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan
Publisher : Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v1i1.303

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena maraknya kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya versi tiga stanza di masa kini, yang menggambarkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi tiga aspek utama: sejarah dan makna lagu Indonesia Raya tiga stanza, proses transisi dari tiga stanza menjadi satu stanza, serta alasan di balik munculnya kembali fenomena tiga stanza. Data diperoleh melalui kajian dokumen sejarah, biografi Wage Rudolf Supratman, publikasi akademik, artikel berita, dan informasi media terkait respons masyarakat terhadap fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi ke satu stanza dipengaruhi oleh faktor kebijakan, efisiensi waktu, dan dinamika sosial-politik, sementara kebangkitan versi tiga stanza saat ini didorong oleh peran pemerintah, media sosial, dan kebutuhan memperkuat nasionalisme. Penelitian ini memberikan pandangan mendalam mengenai makna simbol kebangsaan dalam konteks historis dan modern.
Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tria Nindy Kurnia; Demas Brian Wicaksono; Etis Cahyaning Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4270

Abstract

Tujuan penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pedekatan undang-undang dan konseptual. Data dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review. konsep open legal policy pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik.
ANALISIS YURIDIS PERALIHAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG MASA HAKNYA SUDAH BERAKHIR MELALUI PROSES PEWARISAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 : (Studi Penelitian Pada Kantor Notaris dan PPAT Di Kabupaten Banyuwangi) Clarisa Hanez, Chintya; Pasaribu, Agnes; Brian Wicaksono, Demas
JURNAL AMAR Vol 1 No 1 (2023): AMAR - JURNAL HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Juridical Analysis Of Land Transition Of Building Usage Rights Which The Term Of Rights Have Ended Through The Insurance Process Reviewed According To Law Principles Of Agrarian Number 5, 1960. (Research Study At The Notary Office And Ppat In Banyuwangi). Land rights are something that is important for today's society. Land rights are specifically regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, hereinafter referred to as UUPA. Land rights according to the UUPA itself are sourced from Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution, and of course the Right to Build is also included in the ownership rights that must be owned by a person in order to be valid proof of ownership. The transfer of building use rights can occur and this transition can take the form of buying and selling, grants or exchanges and also inheritance. This study uses empirical research methods. Empirical research is data obtained directly from sources by conducting research in the field through observation and interviews related to research and practice. Regarding the process of resolving the problem of building use rights whose rights period has expired through the inheritance process and the obstacles that occur related to building use rights whose rights have expired through the inheritance process. The results of this study are: Building use rights have expired before the inheritance is carried out and there is no clarity and certainty regarding the extension of the rights, then the land will return to the state, and must make a special application for registration of the land by making a new application, not by extending it. existing rights. However, whether the process is long or not, whether it is complicated or not, it also depends on the local Land Agency which will take care of the matter together with the local Notary/PPAT and the obstacles that occur are a reflection of the delay in extending the Building Rights.
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA DITINJAU DARI PASAL 1873 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA & UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN : (Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwangi) Monika Oktaviani, Diah; Pasaribu, Agnes; Brian Wicaksono, Demas
JURNAL AMAR Vol 1 No 1 (2023): AMAR - JURNAL HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efforts to Settle Bad Loans on People's Business Loans Name Borrowing Agreement in terms of Article 1873 Civil Code & Law No. 10 Year 1998 About Banking (Research Study at PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwangi) Bank is one of the financial institutions in Indonesia. In Law Number 10 of 1998 concerning Banking, it is explained that a bank is a business institution that collects money from the public in the form of savings, then distributes it back to the community in the form of credit. In conducting loan transactions (credit) there is a binding agreement between the debtor and the creditor. However, the agreement made should not run in accordance with the validity of the provisions contained in the agreement. The credit agreement is made on behalf of. This action resulted in bad credit in credit loan transactions and had an impact on the debtor who lent his name, because the debtor must be responsible for what has been done. This is as explained in article 1873 of the Civil Code. With this event, it can lead to a default in the agreement made by the debtor with the creditor. The formulation of the problem in this thesis is (1) Is the people's business credit loan agreement on behalf of another person valid based on Article 1873 of the Civil Code? (2) What efforts can be made by Bank BTN in the settlement of bad loans on people's business loans using on behalf of other people? The research method used is an empirical research method in which the data obtained are based on the results of direct interviews with the Bank. Based on the results of research and discussion, the conclusions of this thesis are (1) In a people's business credit loan agreement on behalf of another person based on Article 1873 of the Civil Code, it can be said to be valid as long as it still fulfills the legal requirements of the agreement as described in Article 1320 of the Civil Code. Civil Law Act. (2) The settlement efforts carried out by Bank BTN in non-performing people's business loans on behalf of using amicable channels (consultation) to determine the payment process until it is paid off and obligations are fulfilled.
Kajian Yuridis terhadap Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Banyuwangi Wibisono, Sidik; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.737

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum pelaksanaannya merujuk pada Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/86/KEP/429.011/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan penagihan PBB di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun belum sepenuhnya menerapkan asas self assessment. Faktor pendukung penagihan antara lain sosialisasi bersama, pertemuan rutin, penerapan sistem informasi berbasis teknologi, serta pemberian insentif bagi petugas pemungut. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak serta kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.
Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Abela, Vara Yuniar; Wicaksono, Demas Brian; Putri, Etis Cahyaning
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.749

Abstract

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Salah satu hakim, Saldi Isra, berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan ranah open legal policy legislatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan teori positive legislature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai melebihi fungsi negative legislator, karena turut mengubah norma hukum yang semestinya menjadi kewenangan legislatif. Menurut hakim Arif Hidayat, putusan tersebut memiliki kelemahan formil dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Kepastian Hak Masyarakat Hukum Adat atas Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Umum di Ibu Kota Negara Amelia, Adeline; Putri, Etis Cahyaning; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.751

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, bahkan keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menimbulkan konflik, terutama terkait pengambilalihan tanah adat untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengadaan tanah serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, meskipun hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pengambilalihan tanah untuk pembangunan IKN. Kedua, pengadaan tanah tersebut menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia serta konflik sosial antara masyarakat hukum adat dan pemerintah.
Co-Authors Abdilah, Yoga Wisnu Abela, Vara Yuniar Amalina, Zaskiya Amelia, Adeline Ananta, Ahmad Rizal Roby Ananta, Ahmad Rizal Roby Andika Wahyudiono Anggraeni, Cicik Ardytia, Wisnu Berliansyah, Devi Tri Clarisa Hanez, Chintya Dewi Lestari Etis Cahyaning Putri Etis Cahyaning Putri Hakim Said, Balarama Sakti Hidayatullah, Sulthon I Kadek Yudiana Indrawati, Indrawati Istikhomah, Istikhomah Kiswah, Maftuha Kurniawan Soetijono, Irwan Martiasari, Andin Monika Oktaviani, Diah Pasaribu, Agnes Putri, Etis Cahyaning Rizki Bachtiar, Farid Sahru Romadloni Salsabila, Arsha Chaizahra Putri Sellika, Sellika Aprilia Permata Seotijono, Irwan Kurniawan Seveney, Madalaine Christella Soetijono, Irwan Kurniawan Tria Nindy Kurnia Tria Nindy Kurnia Wibisono, Sidik Wiryanto, Ady Satyo Yoga Wisnu Abdilah