Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Bacarita Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan
Demas Brian Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Criminal Limitations on Diversion of Children Against the Law Based on the Juvenile Criminal Justice System from a Comparative Perspective Ananta, Ahmad Rizal Roby; Wicaksono, Demas Brian; Berliansyah, Devi Tri; Lestari, Dewi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2 (2025): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v6i2.26234

Abstract

This research explores the protection of children’s rights within the criminal justice system, with a particular focus on the legal constraints surrounding the use of diversion for children in conflict with the law (ABH), as regulated by Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). While the Indonesian Constitution and international legal frameworks—such as the Convention on the Rights of the Child (CRC), ratified through Presidential Decree Number 36 of 1990—guarantee these rights, challenges persist in their implementation, especially during legal proceedings. The study employs a normative legal method, incorporating comparative and conceptual approaches, by examining how Indonesia’s diversion system compares with Finland’s and Sweden’s. The findings indicated that despite Indonesia’s adoption of restorative justice principles in the  Sistem Peradilan Pidana Anak (CJSC), the practical application of diversion remains hindered by several factors. These include a lack of understanding among legal practitioners, inadequate rehabilitation facilities, and limited victim involvement in resolving cases. Furthermore, the restriction of diversion to crimes carrying sentences of less than seven years fails to fully uphold the principle of prioritizing the child’s best interests. While earlier research has analyzed diversion in terms of recidivism rates and law enforcement implementation, this study emphasizes the principle of non-discrimination within Indonesia’s juvenile justice system. As a result, the study advocates for more comprehensive policy reforms to broaden the scope of diversion, better align with restorative justice principles, and ensure stronger protection for children entangled in legal conflicts.
Fenomena Maraknya Kembali Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza Abdilah, Yoga Wisnu; Romadloni, Sahru; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL PUSPAKA Vol 1 No 1 (2024): Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan
Publisher : Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/jurnalpuspaka.v1i1.303

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena maraknya kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya versi tiga stanza di masa kini, yang menggambarkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengeksplorasi tiga aspek utama: sejarah dan makna lagu Indonesia Raya tiga stanza, proses transisi dari tiga stanza menjadi satu stanza, serta alasan di balik munculnya kembali fenomena tiga stanza. Data diperoleh melalui kajian dokumen sejarah, biografi Wage Rudolf Supratman, publikasi akademik, artikel berita, dan informasi media terkait respons masyarakat terhadap fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi ke satu stanza dipengaruhi oleh faktor kebijakan, efisiensi waktu, dan dinamika sosial-politik, sementara kebangkitan versi tiga stanza saat ini didorong oleh peran pemerintah, media sosial, dan kebutuhan memperkuat nasionalisme. Penelitian ini memberikan pandangan mendalam mengenai makna simbol kebangsaan dalam konteks historis dan modern.
Analisis Open Legal Policy dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tria Nindy Kurnia; Demas Brian Wicaksono; Etis Cahyaning Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4270

Abstract

Tujuan penelitian diorientasikan sebagai upaya menganalisis politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui pedekatan undang-undang dan konseptual. Data dalam penelitian ini memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan negative legislature atau wewenang legislasi negatif menjadi positive legislature atau wewenang legislasi positif. Hal ini ditandai dengan adanya putusan self executing yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen legislative review. konsep open legal policy pada Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat tentang ketentuan batasan yang tegas terkait klasifikasi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislature atau positive legislature. Pergeseran wewenang Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan eksistensi yuristokrasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yuristokrasi ini memberikan implikasi yang bersifat negatif terhadap independensi hakim. Hal ini didasarkan pada mekanisme judicial review yang dilakukan bukan atas dasar pelanggaran terhadap hak konstitusional, melainkan sebagai agenda kepentingan-kepentingan politik.
Co-Authors Abdilah, Yoga Wisnu Ananta, Ahmad Rizal Roby Andika Wahyudiono Berliansyah, Devi Tri Dewi Lestari Etis Cahyaning Putri Hakim Said, Balarama Sakti I Kadek Yudiana Sahru Romadloni Salsabila, Arsha Chaizahra Putri Seotijono, Irwan Kurniawan Soetijono, Irwan Kurniawan Tria Nindy Kurnia Yoga Wisnu Abdilah