Articles
<![CDATA[SUPERVISION OF THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS BY THE GOVERNOR IN THE INDONESIAN REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Sukardi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>
<![CDATA[ DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement) Vol. 2 Issue. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55499/derecht.v2i1.216
<![CDATA[Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XIV/2016 changed the supervision mechanism of local regulations in Indonesia. The verdict revoked the authority of the Minister of Home Affairs and the Governor. This is a legal research with conceptual and statute approach. The governor still has the authority to cancel local regulations, as determined from the results of the discussion. The governor can conduct preventive supervision and executive preview when the local regulation is still in the form of a draft. Executive preview can take the form of facilitation by the governor and/or harmonization of district/city regional regulations through the legal bureau in the province.]]>
<![CDATA[Ecological Justice: Optimizing Financing for the Transition to New and Renewable Energy Through Green Financing ]]>
<![CDATA[Dwi Elok Indriastuti]]>;
<![CDATA[Nur Hidayatul Fithri]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol. 18 No. 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v18i1.11111
<![CDATA[The transition to renewable energy became a current issue following the drafting of the New and Renewable Energy Bill. One problem with this transition is related to funding, which requires large funds, making it not possible to depend on funds derived from the state budget. Therefore, this article will analyze the optimization of funding from the private sector through green financing schemes. This is normative research through statute, conceptual and comparative approaches. The results show that reflecting on the implementation of green financing in China and South Africa, the formulation of Articles in the Draft Bill on Renewable Energy should explicitly mention green financing instruments such as green bonds and green sukuk as one of the sources of funding for the transition. The Draft Bill must also involve elements from the Financial Services Authority in its technical implementation. Moreover, the Financial Services Authority has issued POJK Number 18 of 2023 which can be linked to other funding sources for the transition to renewable energy.]]>
<![CDATA[Constitutionalism in Indonesia: An Islamic Governance Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>;
<![CDATA[Innocent Muramuzi]]>;
<![CDATA[Tayyaba Razzaq]]>
<![CDATA[ Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jmi.v2i2.558
<![CDATA[Abstract: Islam is the most followed religion in Indonesia, making Indonesia contains the largest Muslim population of all countries in the world. However, Indonesia is not a religion state. This has become an issue in several Muslim groups in Indonesia, whether it is permissible to have a state under the Republic of Indonesia based on their beliefs. Purpose: This paper will explain the relationship between Islam and The State of Indonesia and the study of Islamic government law related to the Indonesian government. Design/Methodology/Approach: This research is qualitative. The approach used is statute, conceptual, and hermeneutics, while the assessment method used is comparative. Findings: The system of government of Indonesia has a close relationship to the principles and substance of Islamic law. Although the State of Indonesia is not an Islamic state, Indonesia is also not a secular state, which separates religion and state. From the Islamic government law’s perspective, it’s called tamyiz or proportional. Indonesia takes Islam in the principles of state proportionally. Therefore, The State of Indonesia is not contrary to the principles of Islam. Originality/value: Numerous studies have been undertaken to examine the correlation between religion and the government in Indonesia. This article builds upon the earlier research conducted by other scholars. This article affirms that the Indonesian State is not in conflict with Islam.]]>
<![CDATA[PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MELALUI AMICUS CURIAE ]]>
<![CDATA[Farina Gandryani]]>;
<![CDATA[Fikri Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v16i2.588
<![CDATA[Amicus curiae merupakan salah satu perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini. Walaupun amicus curiae belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun sejumlah perkara di pengadilan sudah menggunakan praktik amicus curiae. Seperti kasus RE yang semula dituntut 12 tahun penjara, dan pada akhirnya diputus satu tahun enam bulan penjara melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Bila dikaitkan dengan upaya penegakan hukum yang turut melibatkan unsur masyarakat, maka Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya di ribuan perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas terkait pengaruh amicus curiae dalam sidang RE serta analisis kedudukan dan peran perguruan tinggi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia melalui amicus curiae. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris dengan kajian sociological jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaca dari kasus RE, tampak bahwa amicus curiae berpengaruh terhadap pengambilan putusan oleh majelis hakim, di mana amicus curiae tersebut disebutkan dalam konsideran hakim dalam putusan tersebut. Dari hal tersebut, maka peran perguruan tinggi dalam amicus curiae dapat dikaitkan dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Namun hal yang harus dikaji ke depan bila memobilisasi perguruan tinggi ialah, pertama, agar amicus curiae diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan legalitas sekaligus batasan terhadap amicus curiae tersebut agar tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, ialah agar amicus curiae dapat diakui dan dinilai oleh tim asesor sebagai sebagai kinerja di perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH TERHADAP PEMBATALAN HASIL TENDER SECARA SEPIHAK ]]>
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>;
<![CDATA[Dwi Elok Indriastuti]]>
<![CDATA[ Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/wplr.v1i1.65
<![CDATA[Pemerintah dalam rangka mendukung terlaksananya program kerja, maka Pemerintah melaksanakan suatu pengadaan barang dan jasa. Salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pada akhir 2018, Pemerintah Kota Semarang secara sepihak membatalkan hasil pemenang tender dikarenakan adanya kesalahan penghitungan anggaran. Padahal sejumlah tender telah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Secara hukum privat, kesepakatan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Namun secara hukum publik terdapat larangan untuk melakukan pembelanjaan apabila tidak terdapat anggaran. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas mengenai konsep kontrak yang dilakukan Pemerintah terkait di bidang kontrak pengadaan barang dan jasa serta tanggung gugat Pemerintah Kota Semarang terhadap pembatalan hasil tender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bertipe doktrinal dengan pendekatan konseptual, perundang- undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak Pemerintah berbeda dengan kontrak privat pada umumnya dikarenakan terikat pada aspek hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana) serta aspek hukum privat. Sehingga dari konsep tersebut dikaitkan dengan kasus di Semarang, pemenang tender yang dirugikan tidak bisa mengajukan gugatan ataupun permohonan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Pemenang tender yang dirugikan dapat menggugat Pemerintah melalui peradilan umum berdasarkan konsep tanggung gugat Pemerintah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Suwarno Abadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>
<![CDATA[ Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/wplr.v2i1.92
<![CDATA[Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst terkait gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum berimplikasi terhadap penyelenggaran Pemilu 2024. Sebab pada salah satu amar putusannya memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Walaupun pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum melakukan banding, namun putusan tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut melanggar kompetensi absolut yang seharusnya menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu serta Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, putusan tersebut melanggar Konstitusi yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Di samping itu putusan tersebut bersifat erga omnes, berlawanan dengan konsep putusan perdata yang seharusnya hanya mengikat para pihak. Dari analisis tersebut, maka putusan tersebut cacat secara hukum dan harus dikatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu, langkah tepat bila Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding atas putusan tersebut.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>;
<![CDATA[Fatma Afifah]]>
<![CDATA[ Wijaya Putra Law Review Vol 4 No 1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/wplr.v4i1.223
<![CDATA[Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan suatu negara. Seluruh negara di dunia pasti memiliki konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di Indonesia. Artikel ini akan menjabarkan teori-teori dalam hukum konstitusi serta mengkaitkan teori tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pada pembahasan dijelaskan terkait definisi konstitusi, nilai konstitusi, materi muatan konstitusi, perubahan konstitusi, sifat konstitusi, karakter konstitusi serta teori perubahan konstitusi. Bila dikaitkan dengan teori hukum konstitusi, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut perubahan melalui sistem adendum, formal amandment (menurut teori KC Wheare, dan melalui badan legislatif (menurut CF Strong). Adapun sifat konstitusi Indonesia bila dilihat dari sudut pandang cara merubahnya maka tergolong sebagai konstitusi bersifat rigid. Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang muatan konstitusi, maka tergolong sebagai konstitusi bersifat fleksibel.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS ]]>
<![CDATA[Hendra Ponggo Pribadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>;
<![CDATA[Ani Purwati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i1.95
<![CDATA[Salah satu bentuk masalah sosial terhadap anak saat ini adalah eksploitasi anak. Hal ini memang sewajibnya memerlukan pengawasan dan penindak lanjutan. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparatur negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan. Pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak terutama kepada anak-anak yang menjadi pekerja. Kendala yang dihadapi dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu: Program pemerintah dalam pemberian pendidikan gratis kepada orang tidak mampu merata, dan aparat penegak hukum dalam menerbitkan anak-anak tidak menyelesaikan pada akar masalah hanya melakukan tindakan kuratif tidak sampai pada preventifnya. Sangat Perlu adanya suatu perlindungan hukum dari negara untuk anak dibawah umur yang dijadikan obyek eksploitasi sebagai pengemis dan memperjelas pengaturan ditingkat nasional khususnya indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang agar kewajiban dan hak dari seorang anak terhadap eksploitasi yang terus terjadi dan menjadi permasalahan yang akut dalam aspek kehidupan bersosial. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparatur negara.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK TANAH ADAT SUKU PASER DALAM WILAYAH IBU KOTA NEGARA BARU DI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Sindy Ar'tri Oktaviany]]>;
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.136
<![CDATA[Regulasi pemindahan Ibu Kota Negara baru membawa pro kontra dalam masyarakat dalam berbagai kategori yang salah satunya soal tanah yang telah di tempati, dirawat, dan di besarkan oleh suku adat yang menetap di wilayah tersebut yaitu suku paser. Tanah mereka telah memberi kehidupan agar dapat berlangsungkan hidup sampai ke turunan mereka. Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah mereka membuat mereka sendiri menjadi pertanyaan terkait tanah yang selama ini mereka rawat. Dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui pentingnya peran hukum adat dalam pengembangan hukum nasional. Salah satu perlindungan hukum yang mendukung perlindungan hukum adat wilayah Kabupaten Paser adalah No 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tetapi produk hukum tersebut justru terlihat adanya pengkaburan norma yang dituliskan tidak jelas , dampak atas hal tidak jelas Perda Paser Nomor 4 Tahun 2019 yaitu masyarakat adat mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Harus ada peninjauan ulang yang dilakukan demi kesejahtaraan masyarakat serta pembentukan kembali Peraturan Perundang-Undangan yang lebih memperhatikan tentang masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBUANG LIMBAH B3 DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Rizky Eka Pramana Putra]]>;
<![CDATA[Andy Usmina Wijaya]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>;
<![CDATA[Dwi Elok Indriastuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 2 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v2i2.137
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin di mana hal ini mengakibatkan pencemaran pada lingkungan hidup.Pembuangan limbah tanpa izin sering terjadi akibat salah satunya karena meningkatnya aktivitas industri, sehingga menimbulkan niat pelaku untuk sengaja membuang limbah ke media lingkungan hidup karena jumlahnya banyak sehingga memerlukan biaya untuk pengolahannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan regulasi pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan akan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku di mana hal ini memberikan efek jera. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penelitian dokumen terkait. Hasil studi diharapkan dapat memahami menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembuangan dumping limbah (B3) tanpa izin berkaitan erat dengan unsur kesalahan karena seorang tidak bisa dipidana apabila tidak terdapat faktor kesalahan baik itu berbentuk kesengajaan maupun kealpaan.]]>
