Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ]]>
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Suwarno Abadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>
<![CDATA[ Wijaya Putra Law Review Vol 2 No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/wplr.v2i1.92
<![CDATA[Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst terkait gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum berimplikasi terhadap penyelenggaran Pemilu 2024. Sebab pada salah satu amar putusannya memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Walaupun pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum melakukan banding, namun putusan tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut melanggar kompetensi absolut yang seharusnya menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu serta Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, putusan tersebut melanggar Konstitusi yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Di samping itu putusan tersebut bersifat erga omnes, berlawanan dengan konsep putusan perdata yang seharusnya hanya mengikat para pihak. Dari analisis tersebut, maka putusan tersebut cacat secara hukum dan harus dikatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu, langkah tepat bila Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding atas putusan tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK TANAH ADAT SUKU PASER DALAM WILAYAH IBU KOTA NEGARA BARU DI KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Sindy Ar'tri Oktaviany]]>;
<![CDATA[Fikri Hadi]]>;
<![CDATA[Farina Gandryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 2 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.136
<![CDATA[Regulasi pemindahan Ibu Kota Negara baru membawa pro kontra dalam masyarakat dalam berbagai kategori yang salah satunya soal tanah yang telah di tempati, dirawat, dan di besarkan oleh suku adat yang menetap di wilayah tersebut yaitu suku paser. Tanah mereka telah memberi kehidupan agar dapat berlangsungkan hidup sampai ke turunan mereka. Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah mereka membuat mereka sendiri menjadi pertanyaan terkait tanah yang selama ini mereka rawat. Dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 mengakui pentingnya peran hukum adat dalam pengembangan hukum nasional. Salah satu perlindungan hukum yang mendukung perlindungan hukum adat wilayah Kabupaten Paser adalah No 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Tetapi produk hukum tersebut justru terlihat adanya pengkaburan norma yang dituliskan tidak jelas , dampak atas hal tidak jelas Perda Paser Nomor 4 Tahun 2019 yaitu masyarakat adat mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Harus ada peninjauan ulang yang dilakukan demi kesejahtaraan masyarakat serta pembentukan kembali Peraturan Perundang-Undangan yang lebih memperhatikan tentang masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS GREEN BOND SEBAGAI PEMBIAYAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hadi, Fikri]]>;
<![CDATA[Endarto, Budi]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.984
<![CDATA[Rancangan Undang-Undang mengenai Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satu isu yang mengemuka ialah terkait skema pendanaan EBT yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Saat ini, di Pasar Modal Indonesia terdapat salah satu instrumen keuangan baru yang disebut sebagai obligasi hijau (green bond). Oleh karena itu, artikel ini akan membahas bagaimana kedudukan hukum green bond di Indonesia dan apakah green bond dapat menjadi salah satu skema pembiayaan EBT di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif dengan tipologi penelitian reform-oriented research. Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Green Bond diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 60 Tahun 2017, sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh OJK terkait pengaturan sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun untuk menjadi sumber pembiayaan EBT, seyogyanya Green Bond disebutkan dalam RUU EBT agar dapat memberikan kepastian hukum kepada investor yang ingin berinvestasi dalam pembangunan EBT di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS ]]>
<![CDATA[Pribadi, Hendra Ponggo]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>;
<![CDATA[Purwati, Ani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 1 No 1 (2023): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v1i1.95
<![CDATA[Salah satu bentuk masalah sosial terhadap anak saat ini adalah eksploitasi anak. Hal ini memang sewajibnya memerlukan pengawasan dan penindak lanjutan. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparatur negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan. Pemerintah menggalakkan partisipasi masyarakat yang di antaranya adalah melalui badan-badan sosial kemasyarakatan, baik dalam bentuk yayasan maupun dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar turut serta dalam meningkatkan aktivitasnya terhadap program perlindungan anak terutama kepada anak-anak yang menjadi pekerja. Kendala yang dihadapi dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu: Program pemerintah dalam pemberian pendidikan gratis kepada orang tidak mampu merata, dan aparat penegak hukum dalam menerbitkan anak-anak tidak menyelesaikan pada akar masalah hanya melakukan tindakan kuratif tidak sampai pada preventifnya. Sangat Perlu adanya suatu perlindungan hukum dari negara untuk anak dibawah umur yang dijadikan obyek eksploitasi sebagai pengemis dan memperjelas pengaturan ditingkat nasional khususnya indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dan pembuat undang-undang agar kewajiban dan hak dari seorang anak terhadap eksploitasi yang terus terjadi dan menjadi permasalahan yang akut dalam aspek kehidupan bersosial. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak dan perempuan maupun dinas terkait diharapkan menekan angka kasus eksploitasi anak mendapatkan perlindungan hukum secara jelas dan dapat diterapkan oleh aparatur negara.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MEMBUANG LIMBAH B3 DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Putra, Rizky Eka Pramana]]>;
<![CDATA[Wijaya, Andy Usmina]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>;
<![CDATA[Indriastuti, Dwi Elok]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol 2 No 2 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38156/jihwp.v2i2.137
<![CDATA[Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin di mana hal ini mengakibatkan pencemaran pada lingkungan hidup.Pembuangan limbah tanpa izin sering terjadi akibat salah satunya karena meningkatnya aktivitas industri, sehingga menimbulkan niat pelaku untuk sengaja membuang limbah ke media lingkungan hidup karena jumlahnya banyak sehingga memerlukan biaya untuk pengolahannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan regulasi pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan akan dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku di mana hal ini memberikan efek jera. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penelitian dokumen terkait. Hasil studi diharapkan dapat memahami menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembuangan dumping limbah (B3) tanpa izin berkaitan erat dengan unsur kesalahan karena seorang tidak bisa dipidana apabila tidak terdapat faktor kesalahan baik itu berbentuk kesengajaan maupun kealpaan.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI PEMBERLAKUAN SYARAT MASA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF ]]>
<![CDATA[Hadi, Fikri]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/mhn.v54i2.400
<![CDATA[Partai Politik memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik merupakan satu-satunya sarana untuk menduduki jabatan politik seperti parlemen di pusat maupun daerah serta jabatan kepala negara dan kepala daerah. Maka seyogyanya partai politik melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Namun pada prakteknya, partai politik cenderung mengambil cara instan dan pragmatis dengan cara merekrut keluarga pejabat, artis, tokoh serta pebisnis untuk menduduki jabatan politik tersebut dan bukan berlandaskan pada kaderisasi. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk memberikan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji dari urgensi dari kaderisasi partai politik serta tinjauan yuridis dari usulan tersebut. Artikel inimerupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pencalonan anggota legislatif pada Pasal 240 ayat (1) huruf n serta ayat (2) huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu diubah dengan mengakomodir usulan batas minimal masa keanggotaan partai politik. Adapun bukti pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan melalui bukti keikutsertaan pendidikan internal melalui sekolah partai. Diharapkan hal ini mendorong reformasi partai politik dengan mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik.]]>
<![CDATA[FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 54 NOMOR 2 TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Hadi, Fikri]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>;
<![CDATA[Putra, Antoni]]>;
<![CDATA[Hastiti Putri, Dayandini]]>;
<![CDATA[Sofwan, Edi]]>;
<![CDATA[Trisia, Siska]]>;
<![CDATA[Azairin, Maudy Prima]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Ricca]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Reni Putri]]>;
<![CDATA[Ananda, Ahmad Alveyn Sulthony]]>;
<![CDATA[Fadli, Muhammad]]>
<![CDATA[ Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 2 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33331/mhn.v54i2.948
<![CDATA[Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 2 Tahun 2024. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.]]>
<![CDATA[Ecological Justice: Optimizing Financing for the Transition to New and Renewable Energy Through Green Financing ]]>
<![CDATA[Indriastuti, Dwi Elok]]>;
<![CDATA[Fithri, Nur Hidayatul]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 18 No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v18i1.11111
<![CDATA[The transition to renewable energy became a current issue following the drafting of the New and Renewable Energy Bill. One problem with this transition is related to funding, which requires large funds, making it not possible to depend on funds derived from the state budget. Therefore, this article will analyze the optimization of funding from the private sector through green financing schemes. This is normative research through statute, conceptual and comparative approaches. The results show that reflecting on the implementation of green financing in China and South Africa, the formulation of Articles in the Draft Bill on Renewable Energy should explicitly mention green financing instruments such as green bonds and green sukuk as one of the sources of funding for the transition. The Draft Bill must also involve elements from the Financial Services Authority in its technical implementation. Moreover, the Financial Services Authority has issued POJK Number 18 of 2023 which can be linked to other funding sources for the transition to renewable energy.]]>
<![CDATA[Penguatan Sistem Ketatanegaraan Indonesia berbasis Demokrasi Pancasila melalui Penghidupan Kembali Utusan Golongan ]]>
<![CDATA[Hadi, Fikri]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4 ISSUE 2, OCTOBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v4i2.171
<![CDATA[Dewasa ini, muncul wacana perubahan kelima UUD 1945 pasca perubahan terakhir pada 22 tahun yang lalu. Salah satunya ialah perubahan terkait penghidupan kembali utusan golongan dengan landasan bahwa DPD dinilai tidak mampu menggantikan peran Utusan Golongan. Dominasi unsur politisi dan pengusaha di parlemen membuat keterwakilan golongan tidak tampak pada struktur keparlemenan Indonesia saat ini sebagaimana yang pernah dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Artikel ini akan membahas terkait urgensi dihidupkannya kembali Utusan Golongan dalam struktur parlemen di Indonesia dan konsep Utusan Golongan di masa mendatang. Penelitian ini merupakan socio legal research dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan historis terkait Utusan Golongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran konsep keterwakilan yang didesain oleh pendiri Negara dari yang berakar pada keterwakilan menjadi keterpilihan melalui pemilu yang semata-mata mengandalkan elektabilitas. Akibatnya, keanggotaan di DPD maupun DPR belum tentu merepresentasikan keterwakilan unsur-unsur di masyarakat, semisal unsur profesi. Maka, dalam rangka mengembalikan konsep keterwakilan yang memastikan keterwakilan unsur-unsur masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, pemikiran untuk menghidupkan Utusan Golongan perlu dikaji. Opsi yang dapat digunakan ialah Utusan Golongan dapat menjadi bagian dari lembaga DPD atau DPR yang secara spesifik dalam rangka penguatan DPD dalam rangka memenuhi prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang ke depan. Opsi lainnya ialah dengan memasukkan Utusan Golongan kedalam MPR di luar DPD dan DPR. Namun, dalam menghidupkan utusan golongan, perlu memperhatikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini seperti sejalan dengan sistem presidensial]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN CUKAI MINUMAN MANIS DALAM PERSPEKTIF FUNGSI HUKUM ]]>
<![CDATA[Abid, Muhammad Azzamul]]>;
<![CDATA[Hadi, Fikri]]>;
<![CDATA[Gandryani, Farina]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3582
<![CDATA[The issue of health among the younger generation is currently a significant concern in Indonesia. One of the key issues lies in the consumption of unhealthy products, such as sugary drinks. This consumption has led to an alarming rise in the number of people diagnosed with diabetes among the younger population. It is imperative for the government to utilise legal instruments to tackle this challenge, one such instrument being the imposition of an excise tax on sweetened beverages. This article will examine the implementation of excise tax on sweetened flavoured drinks in terms of legal function theory. This research is a legal research with a conceptual and statute approach. The results revealed that the implementation of an excise tax on sweetened flavoured drinks can be associated with one of the functions of law as postulated by Roscoe Pound, namely as a means of social control, thereby enabling individuals to adopt a healthier lifestyle by reducing their consumption of sugary drinks. This legal function can be directed towards the means of development and renewal, as argued by Mochtar Kusumaatmadja. This may be achieved through the imposition of excise tax on sweetened beverages, with the aim of fostering a healthy young generation in Indonesia. Thus, the government is able to protect the community, as well as making progress towards the realisation of the Golden Indonesia generation 2045.]]>
