Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.792
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Nusantara Journal of Multidisciplinary Science
BUDI HERMONO
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PENEMPATAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN PADA LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA: Indonesia Fauziah, Annisaa Najmi; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41497

Abstract

BNI pernah menerima hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia meskipun belum ada hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah mengatur hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal tersebut belum ada. BNI menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan kesepakatan dengan debitur dan kesukarelaan debitur untuk menempatkan hak atas mereknya sebagai salah satu jaminan. Penelitian ini menganalisis konsep hukum penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia, serta akibat hukum jika dilakukan eksekusi pada hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual yang dianalisis secara preskripsi dengan menempatkan isu hukum sebagai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap merek sebelum ditempatkan sebagai objek jaminan fidusia. Hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud dan mempunyai nilai. Eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan apabila terdapat sertifikat merek dan telah didaftarkan sebagai objek jaminan tambahan fidusia. Eksekusi hak atas merek untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur perlu diajukan ke pengadilan untuk dapat diputuskan bersamaan dengan objek pokok jaminan fidusia.
TINJAUAN YURIDIS OBJEK PADA PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB) APARTEMEN YANG DITAWARKAN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING Azka, Nadhifah Thufailah; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42128

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli seringkali menjadi pegangan yang bersifat sementara bagi pembeli rumah susun. Selama ini perjanjian jual beli dibuat oleh pengembang dan bersifat baku. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang harus diselesaikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Dalam pembuatan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), pengembang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Untuk menarik pembeli, pengembang melakukan pemasaran dengan sistem Pre Project Selling yaitu penjualan yang dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pemasaran rumah susun sudah dapat dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Dalam hal pemasaran objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari, pengembang harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini ingin menganalisis apakah PPJB dengan objek yang akan ada dikemudian hari merupakan perjanjian yang sah beserta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Rumah Susun dan akibat hukum yang terjadi apabila terjadi wanprestasi, dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan. Kata Kunci: Rumah Susun, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, Pre Project Selling.
PELINDUNGAN HAK PRIVAT ATAS HAK CIPTA POTRET SILUET Septiono, Fajar Tri; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.51430

Abstract

Legal Protection For Tiktok Application Users Against The Use of Artificial Intelligence in Online Gambling Content Moderation Indika, Dina; Hermono, Budi; Tamsil
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6849

Abstract

Development technology intelligence Artificial Intelligence (AI) in moderation digital content has bring consequence significant law​ for social media users , including TikTok application . The application of AI as instrument filtering and deletion conflicting content​ with platform policies , including content that is loaded online gambling , causing a number of problem juridical . Among them is error in identification content , lack of transparency in the moderation process , as well as implications to fundamental rights of users , such as freedom expression and protection of personal data . Research This aim For study aspect protection law for TikTok users towards moderation content AI -based , in particular in context online gambling . With use approach normative and empirical research​ This analyze applicable regulations , policies​ moderation TikTok content , as well as consequence the resulting law from decisions generated by AI. Research results reveal that although there is regulations that govern AI technology and protection digital consumers , still there is need will more policies​ clear as well as mechanism more supervision​ transparent to ensure protection optimal law for users . Research This contribute in offer recommendation for maker policies , digital platform providers , and users application in respond challenge the law that arises consequence use of AI in moderation content . With existence more regulations​ strict and mechanism structured supervision , it is hoped application of AI in moderation content can ongoing in a way more fair , transparent and accountable .
Legal Literacy Related to Processed Food Labels for Students at Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejomulyo Magetan Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Nugroho, Arinto; Hermono, Budi; Azizah, Siti Nur; Faisol, Syahid Akhmad
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i2.73680

Abstract

labels aim to provide legal literacy for the target audience, namely MI Darul Ulum Rejomulyo students, Magetan Regency by looking at knowledge, understanding, attitudes and behavior of students before and after the activities given in the form of questionnaires and sheets observation. The results of the Community Service activities after the Community Service team provided legal literacy, showed that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding the laws and regulations on processed food labels. However, the legal behavior still shows students who do not really care about processed food labels.
Legal Certainty in Filing for Interfaith Marriage Determination in General Courts Hikmah, Nurul; Faisol, Syahid Akhmad; Hasyyati, Astrid Amidiaputri; Hermono, Budi; Puspytasari, Heppy Hyma
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v7i2.443

Abstract

SEMA 2 of 2023, issued by the Supreme Court, is oriented towards standardizing court decisions related to registering interfaith marriages. On the other hand, SEMA 2 of 2023 has instead created problems, particularly concerning human rights. From the perspective of human rights, marriage is viewed as a personal right, and registration is one of the citizens' rights, meaning that the state must fulfill marriage. The author uses normative legal research, emphasizing legislative, conceptual, and comparative studies with other countries. The research results indicate that SEMA No. 2 of 2023 was issued to address legal uncertainty in the judiciary regarding diverse rulings on the validity of interfaith marriages by providing clear instructions to judges to reject requests for the registration of interfaith marriages. The legal implication of this SEMA is that interfaith marriages occurring after the issuance of SEMA cannot be registered with the Dispendukcapil without a court ruling as the basis for recognition, due to the non-retroactive nature of circular letters. SEMA No. 2 of 2023 not facilitating interfaith marriages legally in Indonesia as a concrete effort to clarify provisions that have not been regulated explicitly in the Marriage Law.
Co-Authors Arinto Nugroho Arsely, Evalina Artistia, Tahta Junisa Ashilah, Farah Dinda Dzakiyah Astrid Amidiaputri Hasyyati Azis, Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda Azka, Nadhifah Thufailah Dwiyanti, Elvira Eka Septiviana, Fanesa ENY SULISTYOWATI Faisol, Syahid Faisol, Syahid A. Faisol, Syahid Akhmad Fauziah, Annisaa Najmi Feronita Putri, Indah Hasyyati, Astrid Amidiaputri Heppy, Heppy Hyma Puspytasari Husna Al Fajri, Nidaaul Indika, Dina Junaidi Junaidi Kurniawan, Ahmad Sarbini Lailiyah, Binti Hamidatul Listiavanti, Gita Listiyani, Eko Masnun , Muh. Ali Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Nesdhitalya, Herny Windha Nursalim Putra, Hasannudin Nurul Hikmah Nusantika, Karima Fatma Pangestu , Bayu Ajie Satya Puspoayu, Elisabeth Septin Puspytasari , Heppy Hyma Puspytasari, Heppy Hyma Ramadhani, Virania Cahya RATNA SARI, LINDA Roziqi, Muhammad Septiono, Fajar Tri SHABRAN JAMILA, FASHBIR Siti Nur Azizah, Siti Nur Sugiarto, Aditya Ferryan Sulistyowati , Eny Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning Syafa'ah, Nur TAMSIL Ubaydillah, Muzakki