Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KOIN EMAS DINAR DAN KOIN PERAK DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR DI PASAR MUAMALAH DEPOK Pangestu , Bayu Ajie Satya; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50301

Abstract

Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi pada awal Februari 2021 di Pasar Muamalah Depok terdapat peristiwa koin dari logam mulia (emas dan perak) digunakan sebagai obyek tukar. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan koin dinar dan dirham di Pasar Muamalah dalam perspektif hukum di Indonesia dan apakah transaksi di Pasar Muamalah dapat ditinjau dari perspektif perjanjian tukar menukar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan aturan yang bersifat normatif dengan menggunakan buku atau jurnal hukum yang linear dengan penelitian, dan dianalisis dengan metode prespektif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Rupiah adalah satu-satunya alat tukar yang sah di Indonesia. Penggunaan alat tukar lain di luar Rupiah akan mendapat sanksi pidana dan denda. Koin emas dan perak yang terdapat di Pasar Muamalah Depok bukan merupakan mata uang karena diproduksi oleh PT Antam dan tidak menyerupai mata uang negara lain manapun. Koin-koin tersebut hanya merupakan suatu komoditas biasa dan objek pajak yang tergolong sebagai emas perhiasan berdasarkan Pasal 1 angka 8 PMK No. 30/PMK.03/2014. Sehingga transaksi yang terjadi di Pasar Muamalah Depok dengan menggunakan koin dari logam mulia adalah suatu perjanjian tukar menukar dengan koin logam mulia sebagai salah satu obyek perjanjian/obyek tukarnya.  
TINJAUAN YURIDIS KARYA SENI PENGGEMAR (FANART) SEBAGAI SEBUAH CIPTAAN Nusantika, Karima Fatma; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53833

Abstract

Hak cipta merupakan suatu bentuk penghormatan atas terciptanya karya intelektual dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dari perbuatan yang merugikan kepentingannya baik secara moral maupun ekonomi. Fanart merupakan karya seni dalam bentuk gambar yang merujuk pada tokoh karakter dalam karya seni yang sudah ada sebelumnya. Persoalan timbul mengenai status hukum fanart, apakah fanart sebagai karya seni yang dibuat berdasarkan karya lain tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta atau tidak. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum fanart berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah fanart merupakan karya adaptasi ataupun karya transformasi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fanart harus memenuhi Standar Perlindungan Hak cipta, yakni perwujudan, kreativitas, dan orisinalitas serta mematuhi aturan pembatasan hak cipta (fair use). Upaya hukum yang dapat dilakukan fanartist apabila fanartnya dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersil adalah dengan menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan setelah fanartist mendapatkan izin dari pemegang hak cipta karya seni asli untuk menciptakan karya turunan. Kata Kunci : Hak Cipta, Fanart, Karya Turunan.
ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK MENGENAI ANAK PEREMPUAN YANG MENUNTUT BAGIAN MUTLAK KARENA ADANYA SURAT WASIAT Lailiyah, Binti Hamidatul; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53961

Abstract

Pertimbangan Hakim merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat argumentasi atau alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam Putusan Nomor 69/pdt/2014/ptk mengenai anak perempuan yang menuntut bagian mutlak atas adanya surat wasiat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah hibah wasiat yang mengurangi bagian mutlak ahli waris menurut undang – undang dapat dibatalkan apabila dituntut oleh legitimaris berdasarkan Pasal 913, 914 dan 920 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari Putusan No 69/PDT/2014/PTK yang menerapkan pasal 875 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan hukum waris adat Rote yang bersifat Patrilineal yaitu unsur kepastian hukum dan bagian mutlak yang dituntut dalam putusan tersebut menjadi tidak ada
RATIONAL CHOICE THEORY SEBAGAI PENENTU MOTIF TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA MELALUI MEDIA SOSIAL DI SIDOARJO Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v2i2.55321

Abstract

The core issue in this research is the emergence of a new method of drug distribution through social media platforms such as Facebook and Instagram. This study focuses on the distribution of narcotics through social media within the jurisdiction of the Sidoarjo City Police Resort and examines it using the rational choice theory. This gives rise to the following problems: 1. What motives do drug dealers have for distributing drugs through social media, as viewed from the perspective of rational choice theory? 2. What actions do the police take against the criminal act of drug distribution through social media? The purpose of this research is to identify and analyze the motives of drug dealers in distributing through social media, as well as the actions taken by the police against the criminal act of drug distribution through social media. The research methodology used is qualitative empirical legal research. The study was conducted at the Sidoarjo Class IIA Penitentiary and the Sidoarjo City Police Resort. The research method involves interviews as primary legal data and legislation as secondary legal data. The results of this research are as follows: 1. The distribution of narcotics through social media has benefits and costs. In this study, the benefits outweigh the constraints or losses incurred. 2. The actions taken by the police against the distribution of narcotics through social media. Individual may consciously commit a criminal act due to the presence of rational choice theory, whereby a person considers the benefits and losses they may incur.
Menyulap ide menjadi aset: eksplorasi hak kekayaan intelektual bagi siswa SMKN 1 Glagah: Transforming ideas into assets: exploring intellectual property rights for SMKN 1 Glagah students Faisol, Syahid A.; Sulistyowati , Eny; Nugroho, Arinto; Hermono, Budi; Masnun , Muh. Ali; Puspytasari , Heppy Hyma
IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Peternakan Universitas Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46549/igkojei.v6i1.524

Abstract

ABSTRACT  Intellectual Property Rights (IPR) protection for vocational high school students as inventors to protect their intellectual works is difficult if understanding IPR is minimal. This service aims to revolutionize the insight of students of SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi about intellectual property rights in the form of copyrights, patents, and trademarks. At the same time, vocational high school students can understand and carry out legal protection for their intellectual works. This service is carried out by providing counselling on IPR regulations, the objectives and benefits of IPR, and how to obtain IPR. The results showed that students improved significantly and succeeded in registering their work. Education related to IPR has never been held specifically for students at the vocational high school level before.  Keywords: Counseling; Community service; Intellectual property; Intellectual property rights; IPR protection   ABSTRAK Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para siswa SMK sebagai inventor untuk melindungi karya intelektual mereka sulit dilakukan jika kesadaran pemahaman terhadap HKI tersebut masih minim. Pengabdian ini bertujuan untuk merevolusi wawasan siswa SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi tentang hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten dan merk. Sekaligus agar siswa SMK tersebut dapat memahami dan melakukan perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya. Pengabdian ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan tentang peraturan-peraturan HKI, tujuan dan manfaat HKI serta tentang cara perolehan HKI. Hasilnya siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berhasil mendaftarkan karya mereka. Edukasi terkait HKI ini sebelumnya belum pernah diselenggarakan secara khusus untuk siswa di tingkat SMK. Kata kunci: Hak kekayaan intelektual; Kekayaan intelektual; Pengabdian masyarakat; Penyuluhan; Perlindungan HKI
PELATIHAN DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN PRODUK UMKM DESA TANJUNGWADUNG Nursalim Putra, Hasannudin; Feronita Putri, Indah; Syafa'ah, Nur; Husna Al Fajri, Nidaaul; Arsely, Evalina; Hermono, Budi; Roziqi, Muhammad; Ratna Sari, Linda; Junaidi; Eka Septiviana, Fanesa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 04 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i04.1530

Abstract

Tanjungwadung Village, located in Kabuh Subdistrict, Jombang Regency, is an area where the majority of the population works as farmers and several residents are involved in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), mostly consisting of small convenience stores and traditional herbal medicine production. However, most MSME actors have not yet utilized digital technology for product marketing. The lack of understanding of digital marketing and limited access to devices and internet networks are the main challenges. Therefore, a community service activity in the form of a Digital Marketing Training was conducted for the local women’s organization (PKK) to enhance their capacity in digital product marketing. This activity was carried out using the Participatory Action Research (PAR) method, which emphasizes active community involvement from the preparation, implementation, to the evaluation stages. The training materials included an introduction to social media as a promotional tool, hands-on practice in creating WhatsApp Business and Instagram accounts, as well as effective marketing communication strategies. The training successfully improved participants' understanding of digital marketing, where initially only four participants used WhatsApp to sell their products. The results of the training showed that participants were enthusiastic throughout each session and were able to apply basic digital marketing techniques. Nevertheless, the program lacked structured and continuous mentoring support. In conclusion, this digital marketing training had a positive impact in fostering digital literacy among MSME actors, yet sustained mentoring is needed to ensure the effective and continuous application of digital marketing practices.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA SASTRA PUISI SEBAGAI STATUS DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SHABRAN JAMILA, FASHBIR; HERMONO, BUDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29928

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PENYITAAN KAPAL TANKER STENA IMPERO BERBENDERA INGGRIS OLEH IRAN DI SELAT HORMUZ MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Artistia, Tahta Junisa; Hermono, Budi; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31317

Abstract

Tanggung Jawab Negara Atas Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Surabaya Nesdhitalya, Herny Windha; Hermono, Budi; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36032

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk permasalahan pertama, yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan kedua merupaakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil dan analisis bahwa tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam penelitian penelitian ini yaitu melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas melalui UPTD KAN. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar yaitu upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan minat belajar atau sekolah dari diri anak itu sendiri sangat rendah. Kurangnya sistem pengawasan di UPTD KAN juga sangat kurang dikarenakan sedikitnya pengawas. Selain itu kelengkapan administrasi anak-anak yang ada di UPTD KAN tidak lengkap dan tidak adanya identitas khusus bagi anak terlantar akan mempersulit dalam proses pendaftaran sekolah.
Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh TunaiKita Dwiyanti, Elvira; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36629

Abstract

Di Indonesia banyak sekali jenis fintech, namun jenis fintech yang paling banyak diminiati oleh masyarakat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis daring. Otoritas Jasa Keungan telah mengeluarkan regulasi sendiri untuk jenis fintech ini, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian baku. Salah satu platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita terdapat klausul yang mana menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (legal research). Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa dicantumkannya klausul tidak memberlakukannya pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat secara langsung membatalkan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, karena berlaku asas hukum yaitu asas lex superior derogat legi inferiori sehingga meski perjanjian bebas dibuat para pihak, tapi tidak diperkenankan menyimpangi aturan di atasnya. Akibat hukum bagi perjanjian yang memiliki klasul tidak mememberlakukan pasal 1266 KUHPerdata tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun pembatalan tetap melalui pengadilan, Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.