Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
BUDI HERMONO
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Menyulap ide menjadi aset: eksplorasi hak kekayaan intelektual bagi siswa SMKN 1 Glagah: Transforming ideas into assets: exploring intellectual property rights for SMKN 1 Glagah students Faisol, Syahid A.; Sulistyowati , Eny; Nugroho, Arinto; Hermono, Budi; Masnun , Muh. Ali; Puspytasari , Heppy Hyma
IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Peternakan Universitas Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46549/igkojei.v6i1.524

Abstract

ABSTRACT  Intellectual Property Rights (IPR) protection for vocational high school students as inventors to protect their intellectual works is difficult if understanding IPR is minimal. This service aims to revolutionize the insight of students of SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi about intellectual property rights in the form of copyrights, patents, and trademarks. At the same time, vocational high school students can understand and carry out legal protection for their intellectual works. This service is carried out by providing counselling on IPR regulations, the objectives and benefits of IPR, and how to obtain IPR. The results showed that students improved significantly and succeeded in registering their work. Education related to IPR has never been held specifically for students at the vocational high school level before.  Keywords: Counseling; Community service; Intellectual property; Intellectual property rights; IPR protection   ABSTRAK Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para siswa SMK sebagai inventor untuk melindungi karya intelektual mereka sulit dilakukan jika kesadaran pemahaman terhadap HKI tersebut masih minim. Pengabdian ini bertujuan untuk merevolusi wawasan siswa SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi tentang hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, paten dan merk. Sekaligus agar siswa SMK tersebut dapat memahami dan melakukan perlindungan hukum terhadap karya intelektualnya. Pengabdian ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan tentang peraturan-peraturan HKI, tujuan dan manfaat HKI serta tentang cara perolehan HKI. Hasilnya siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan dan berhasil mendaftarkan karya mereka. Edukasi terkait HKI ini sebelumnya belum pernah diselenggarakan secara khusus untuk siswa di tingkat SMK. Kata kunci: Hak kekayaan intelektual; Kekayaan intelektual; Pengabdian masyarakat; Penyuluhan; Perlindungan HKI
PELATIHAN DIGITAL MARKETING UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN PRODUK UMKM DESA TANJUNGWADUNG Nursalim Putra, Hasannudin; Feronita Putri, Indah; Syafa'ah, Nur; Husna Al Fajri, Nidaaul; Arsely, Evalina; Hermono, Budi; Roziqi, Muhammad; Ratna Sari, Linda; Junaidi; Eka Septiviana, Fanesa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol 4 No 04 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/sabangka.v4i04.1530

Abstract

Tanjungwadung Village, located in Kabuh Subdistrict, Jombang Regency, is an area where the majority of the population works as farmers and several residents are involved in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), mostly consisting of small convenience stores and traditional herbal medicine production. However, most MSME actors have not yet utilized digital technology for product marketing. The lack of understanding of digital marketing and limited access to devices and internet networks are the main challenges. Therefore, a community service activity in the form of a Digital Marketing Training was conducted for the local women’s organization (PKK) to enhance their capacity in digital product marketing. This activity was carried out using the Participatory Action Research (PAR) method, which emphasizes active community involvement from the preparation, implementation, to the evaluation stages. The training materials included an introduction to social media as a promotional tool, hands-on practice in creating WhatsApp Business and Instagram accounts, as well as effective marketing communication strategies. The training successfully improved participants' understanding of digital marketing, where initially only four participants used WhatsApp to sell their products. The results of the training showed that participants were enthusiastic throughout each session and were able to apply basic digital marketing techniques. Nevertheless, the program lacked structured and continuous mentoring support. In conclusion, this digital marketing training had a positive impact in fostering digital literacy among MSME actors, yet sustained mentoring is needed to ensure the effective and continuous application of digital marketing practices.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA SASTRA PUISI SEBAGAI STATUS DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SHABRAN JAMILA, FASHBIR; HERMONO, BUDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29928

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PENYITAAN KAPAL TANKER STENA IMPERO BERBENDERA INGGRIS OLEH IRAN DI SELAT HORMUZ MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Artistia, Tahta Junisa; Hermono, Budi; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31317

Abstract

Tanggung Jawab Negara Atas Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Surabaya Nesdhitalya, Herny Windha; Hermono, Budi; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36032

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk permasalahan pertama, yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan kedua merupaakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil dan analisis bahwa tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam penelitian penelitian ini yaitu melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas melalui UPTD KAN. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar yaitu upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan minat belajar atau sekolah dari diri anak itu sendiri sangat rendah. Kurangnya sistem pengawasan di UPTD KAN juga sangat kurang dikarenakan sedikitnya pengawas. Selain itu kelengkapan administrasi anak-anak yang ada di UPTD KAN tidak lengkap dan tidak adanya identitas khusus bagi anak terlantar akan mempersulit dalam proses pendaftaran sekolah.
Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh TunaiKita Dwiyanti, Elvira; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36629

Abstract

Di Indonesia banyak sekali jenis fintech, namun jenis fintech yang paling banyak diminiati oleh masyarakat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis daring. Otoritas Jasa Keungan telah mengeluarkan regulasi sendiri untuk jenis fintech ini, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian baku. Salah satu platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita terdapat klausul yang mana menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (legal research). Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa dicantumkannya klausul tidak memberlakukannya pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat secara langsung membatalkan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, karena berlaku asas hukum yaitu asas lex superior derogat legi inferiori sehingga meski perjanjian bebas dibuat para pihak, tapi tidak diperkenankan menyimpangi aturan di atasnya. Akibat hukum bagi perjanjian yang memiliki klasul tidak mememberlakukan pasal 1266 KUHPerdata tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun pembatalan tetap melalui pengadilan, Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.
PENEMPATAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN PADA LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA: Indonesia Fauziah, Annisaa Najmi; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41497

Abstract

BNI pernah menerima hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia meskipun belum ada hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah mengatur hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal tersebut belum ada. BNI menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan kesepakatan dengan debitur dan kesukarelaan debitur untuk menempatkan hak atas mereknya sebagai salah satu jaminan. Penelitian ini menganalisis konsep hukum penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia, serta akibat hukum jika dilakukan eksekusi pada hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual yang dianalisis secara preskripsi dengan menempatkan isu hukum sebagai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap merek sebelum ditempatkan sebagai objek jaminan fidusia. Hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud dan mempunyai nilai. Eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan apabila terdapat sertifikat merek dan telah didaftarkan sebagai objek jaminan tambahan fidusia. Eksekusi hak atas merek untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur perlu diajukan ke pengadilan untuk dapat diputuskan bersamaan dengan objek pokok jaminan fidusia.
TINJAUAN YURIDIS OBJEK PADA PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI (PPJB) APARTEMEN YANG DITAWARKAN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING Azka, Nadhifah Thufailah; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.42128

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli seringkali menjadi pegangan yang bersifat sementara bagi pembeli rumah susun. Selama ini perjanjian jual beli dibuat oleh pengembang dan bersifat baku. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang harus diselesaikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Dalam pembuatan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB), pengembang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Untuk menarik pembeli, pengembang melakukan pemasaran dengan sistem Pre Project Selling yaitu penjualan yang dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pemasaran rumah susun sudah dapat dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Dalam hal pemasaran objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari, pengembang harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini ingin menganalisis apakah PPJB dengan objek yang akan ada dikemudian hari merupakan perjanjian yang sah beserta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Rumah Susun dan akibat hukum yang terjadi apabila terjadi wanprestasi, dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan. Kata Kunci: Rumah Susun, Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, Pre Project Selling.
Legal Literacy Related to Processed Food Labels for Students at Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Rejomulyo Magetan Masnun, Muh. Ali; Sulistyowati, Eny; Nugroho, Arinto; Hermono, Budi; Azizah, Siti Nur; Faisol, Syahid Akhmad
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i2.73680

Abstract

labels aim to provide legal literacy for the target audience, namely MI Darul Ulum Rejomulyo students, Magetan Regency by looking at knowledge, understanding, attitudes and behavior of students before and after the activities given in the form of questionnaires and sheets observation. The results of the Community Service activities after the Community Service team provided legal literacy, showed that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding the laws and regulations on processed food labels. However, the legal behavior still shows students who do not really care about processed food labels.
Legal Certainty in Filing for Interfaith Marriage Determination in General Courts Hikmah, Nurul; Faisol, Syahid Akhmad; Hasyyati, Astrid Amidiaputri; Hermono, Budi; Puspytasari, Heppy Hyma
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v7i2.443

Abstract

SEMA 2 of 2023, issued by the Supreme Court, is oriented towards standardizing court decisions related to registering interfaith marriages. On the other hand, SEMA 2 of 2023 has instead created problems, particularly concerning human rights. From the perspective of human rights, marriage is viewed as a personal right, and registration is one of the citizens' rights, meaning that the state must fulfill marriage. The author uses normative legal research, emphasizing legislative, conceptual, and comparative studies with other countries. The research results indicate that SEMA No. 2 of 2023 was issued to address legal uncertainty in the judiciary regarding diverse rulings on the validity of interfaith marriages by providing clear instructions to judges to reject requests for the registration of interfaith marriages. The legal implication of this SEMA is that interfaith marriages occurring after the issuance of SEMA cannot be registered with the Dispendukcapil without a court ruling as the basis for recognition, due to the non-retroactive nature of circular letters. SEMA No. 2 of 2023 not facilitating interfaith marriages legally in Indonesia as a concrete effort to clarify provisions that have not been regulated explicitly in the Marriage Law.
Co-Authors Arinto Nugroho Arsely, Evalina Artistia, Tahta Junisa Ashilah, Farah Dinda Dzakiyah Azis, Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda Azka, Nadhifah Thufailah Dwiyanti, Elvira Eka Septiviana, Fanesa ENY SULISTYOWATI Faisol, Syahid A. Faisol, Syahid Akhmad Fauziah, Annisaa Najmi Feronita Putri, Indah Hasyyati, Astrid Amidiaputri Husna Al Fajri, Nidaaul Indika, Dina Junaidi Junaidi Kurniawan, Ahmad Sarbini Listiavanti, Gita Listiyani, Eko Masnun , Muh. Ali Masnun, Muh Ali Masnun, Muh. Ali Nesdhitalya, Herny Windha Nursalim Putra, Hasannudin Nurul Hikmah Pangestu , Bayu Ajie Satya Puspoayu, Elisabeth Septin Puspytasari , Heppy Hyma Puspytasari, Heppy Hyma Ramadhani, Virania Cahya RATNA SARI, LINDA Roziqi, Muhammad SHABRAN JAMILA, FASHBIR Siti Nur Azizah, Siti Nur Sugiarto, Aditya Ferryan Sulistyowati , Eny Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning Syafa'ah, Nur TAMSIL