Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Dinamika Hukum Sriwijaya Law Review Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Ketenagakerjaan Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Lex Scientia Law Review
Sri Winarsi
Faculty Of Law, Universitas Airlangga
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Legal Protection and Legal Certainty of Land Ownership: Community Service at Tambak Kemerakan-Sidoarjo Indrawati; Santoso, Urip; Hajati, Sri; Winarsi, Sri; Oktafian Abrianto, Bagus
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.36369

Abstract

The government conducts land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia to ensure legal certainty. Landowners are also obliged to register their land ownership rights through sporadic land registration or Systematic Land Registration. Sporadic land registration or Systematic Land Registration produces a land title certificate as proof of land rights, issued by the Regency/City Land Office. With the issuance of a land title certificate, a guarantee of legal certainty has been realized for the owner of the land title certificate, including certainty of land title status, certainty of land title subjects, and certainty of land title objects. A guarantee of legal protection is also realized for the owner of the land title certificate, namely the ownership of the land title certificate cannot receive interference or lawsuits from other parties and the land title certificate cannot be withdrawn or cancelled by anyone.   Abstrak Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah: Pengabdian Masyarakat di Tambak Kemerakan-Sidoarjo.Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hukum. Pemilik tanah juga berkewajiban mendaftarkan tanah Hak Miliknya melalui pendaftaran tanah secara sporadik atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Pendaftaran tanah secara sporadik atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap menghasilkan sertipikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkan sertipikat hak atas tanah terwujud jaminan kepastian hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah, meliputi kepastian status hak atas tanah, kepastian subjek hak atas tanah, dan kepastian objek hak atas tanah. Juga terwujud jaminan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah, yaitu pemilik sertipikat hak atas tanah tidak mendapatkan gangguan atau gugatan dari siapapun dan sertipikat hak atas tanah tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
Implementasi Kewajiban Masyarakat Dalam Mendapatkan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Winarsi, Sri; Ardiansah, Ardiansah; Fahmi, H. Sudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9579

Abstract

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis implementasi peraturan ini. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Kampar, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, belum berjalan sesuai ketentuan. Persentase partisipasi masyarakat dalam vaksinasi menunjukkan penurunan dari dosis pertama hingga dosis keempat. Kendala dalam implementasi kewajiban masyarakat tersebut berasal dari faktor hukum yang merumuskan kewajiban dan sanksi, kurangnya ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Selain itu, ketidakmampuan masyarakat dalam memilah informasi, terutama terkait kehalalan dan keamanan vaksin, juga menjadi faktor penghambat. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam mentaati hukum turut memperumit implementasi kewajiban vaksinasi Covid-19. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan perkuatan, baik dari segi penegakan hukum maupun peningkatan literasi masyarakat, agar implementasi kewajiban vaksinasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemilahan Sampah dalam Rangka Optimalisasi Desa Wisata Edukasi Lingkungan di Desa Gunungsari Madiun Indria Wahyuni; Wilda Prihatiningtyas; Tatiek Sri Djatmiati; Emanuel Sujatmoko; Sri Winarsi; Lanny Ramli
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v4i1.103

Abstract

Desa Gunungsari, Kabupaten Madiun, memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi desa wisata hijau (Green tourism-village). Di setiap akhir pekan Pasar Punden di desa Gunungsari ramai pengunjung dari desa-desa lainnya. Sistem perdagangan yang unik dengan menggunakan token dari bambu berwarna-warni menambah ketertarikan desa ini. Melihat geliat perkembangan yang ada saat ini, desa Gunungsari dapat dijadikan desa percontohan wisata edukasi lingkungan. Salah satu isu yang utama adalah pemilahan sampah. Kegiatan sehari-hari di desa Gunungsari, dan utamanya kegiatan akhir pekan di pasar punden menyisakan banyak sampah baik berupa sampah plastik dan nonplastik. Belum dilakukannya upaya untuk memilah sampah serta masih minimnya tempat pembuangan sampah menjadikan pentingnya edukasi bagi masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Mendasarkan pada analisa kebutuhan tersebut, maka pendampingan ini digagas untuk memberikan pemahaman dan pendampingan atas potensi desa Gunungsari sebagai Desa Edukasi Lingkungan melalui pemilahan sampah dari tahap awal. Pemahaman ini penting untuk menghapuskan pandangan bahwa sampah hanyalah sampah dan tidak bermanfaat bagi masyarakat secara ekonomi. Dengan melakukan pendampingan atas potensi desa ini sebagai Desa Edukasi Lingkungan, diharapkan akan memberikan efek domino bagai desa-desa lain di sekitarnya, juga bagi masyarakat pengunjung mengenai pentingnya melakukan pemilahan sampah.
The Implications of Ex-Post Audits for Legal Certainty and the Business Sustainability of Construction Service Providers Awayakuane, Revolino Robarto; Winarsi, Sri; Kurniawan, Faizal
Al-Risalah VOLUME 26 NO 1, MAY (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.64663

Abstract

Government construction projects operate under a public financial oversight regime that allows legal and financial consequences to arise after project completion and contractual payment. This study examines the legal implications of ex post audits conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia on legal certainty for construction service providers in government projects and analyzes their effects on business certainty during project implementation. This research is using socio-legal analysis with legal and economic perspectives. The findings indicate that ex post audits consistently generate financial recommendations with values that fluctuate widely across semesters, ranging from tens of billions to tens of trillions of rupiah. These recommendations emerge after construction completion and contractual payment, placing financial and administrative consequences in a retrospective position. Dominant audit indicators include weaknesses in internal control systems, statutory non-compliance, and uneconomical, inefficient, and ineffective use of public funds. This pattern shows that contractual finality in government construction projects depends on audit outcomes and follow-up implementation rather than contractual performance alone. The study indicates that legal and business certainty for construction service providers in government projects develop in a delayed manner under post-execution public financial oversight.
The Law Principles for Village-Owned Enterprises (BUMDes) Managementin Indonesia to Improve the Village's Economy Sri Winarsi; Agus Widyantoro; Oemar Moechthar
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.735.130-136

Abstract

Toward the increase in village revenue sources, a post of published Law No. 6/2014 concerning Village, it is confirmed that the village can establish village-owned enterprises (BUMDes) based on family spirit and cooperativeness. Besides, BUMDes can run a business in the field of economic and/or public service in accordance with the provisions of the legislation. BUMDes is established by the village government to utilize all potential economic, institutional, natural, and human resources in order to improve the welfare of the villagers. In fact, implementation of the BUMDes management in some areas is not fully optimized, in many cases the problem is corruption. Therefore, we need a good management or governance practices to improving the livelihoods of the village. The study used statute approach, conceptual approach, and case approach. The conclusions of this study are directed to apply the concepts of strengthening national laws relating to the management of BUMDes in order to strengthen the village's economy in Indonesia and to achieve empowerment of rural community and reduce corruptionthat often occurs and harm the economy of the village.
The Steep Road of Land Law Dualism in Indonesia: Living Law VS Positive Law Saharuddin; Sri Winarsi; Suardi Rais; Muhammad Ilham Arisaputra
Yuridika Vol. 41 No. 2 (2026): Volume 41 No 2, May 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v41i2.79552

Abstract

This research analyzes and formulates solutions to the problem of land law dualism in Indonesia which is characterized by the conflict between customary law (living law) and positive law (positive law). This dualism has created tensions between the recognition of indigenous peoples' rights to land and the state's authority to regulate the control and use of land, resulting in legal uncertainty, overlapping arrangements, and protracted agrarian conflicts. This research uses normative legal research methods with a focus on literature studies, examining primary legal materials such as the 1960 Basic Agrarian Law, the 1945 Constitution, and land-related regulations; secondary legal materials in the form of scientific literature, legal journals, research results, and the views of experts; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries, encyclopedias, and other supporting references. The approaches used include a historical approach to trace the roots of land law dualism since the colonial era, a conceptual approach to examine the theory of customary law and positive law, a legislative approach to analyze applicable legal norms, and a case approach through the study of land practices in Gorontalo, the Special Region of Yogyakarta, and Papua. The results of the study show the need for the integration of customary law into the national land law system through strengthening the position of customary law as a legitimate source of land law, the establishment of laws on indigenous peoples, and the preparation of regional regulations in areas that still have indigenous communities. This effort is expected to end the dualism of land law and create legal certainty that is in line with local values.
Environmental Impact Assessment Discourse on Environmental Law Enforcement to Support Creative Tourism Industry: Overview from Indonesia and Spain I Gusti Ayu Putri Kartika; Sri Winarsi; Rubén Martínez Dalmau; Bagus Hermanto
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Contemporary Legal Challenges and Solutions in a Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i1.14081

Abstract

Activities in the creative tourism business can have a significant detrimental effect on the environment, including depletion of natural resources, pollution, and the physical impact of tourism. Environmental impact analysis, also known as EIA, and environmental law enforcement are critical to the creative tourism business. The EIA is a tool for preventing environmental pollution and/or damage, and enforcing environmental law is strongly tied to the apparatus's ability and citizens' compliance with applicable legislation, which covers three areas of law. The EIA is designed to keep environmental conditions at a certain level of quality to enable development continuity. EIA is one of the concrete tools for achieving and sustaining sustainable development. Since law enforcement is an attempt to ensure public order, as well as how crucial it is to comply with environmental law provisions to suppress the negative effects generated by environmental damage and pollution with the existence of tourism industry activities. This study is a normative legal study with applied statutory approach and conceptual approach. A literature review was undertaken to support the creative tourism industry, using primary and secondary legal documents in the form of legislation and legal literature that discuss EIA and environmental law enforcement.
Pertimbangan Strategis dalam Penempatan Polwan pada Unit PPA Polres Bima Nady Kinanti Purwanto; Sri Winarsi; Erna Setijaningrum; Prawitra Thalib
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 4 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i4.3420

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bima serta belum optimalnya penempatan strategis polisi wanita (Polwan) pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan strategis dalam penempatan Polwan serta implikasinya terhadap efektivitas kinerja Unit PPA. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan melibatkan pejabat kepolisian, anggota Polwan, dan pihak eksternal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan strategis dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosiologis korban, kompetensi personel, kebijakan internal, serta ketersediaan dan distribusi Polwan. Kehadiran Polwan terbukti meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan korban, efektivitas penanganan kasus, serta perlindungan psikologis. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah personel, distribusi yang belum merata, beban kerja tinggi, dan kurangnya dukungan organisasi. Kesimpulannya, penempatan Polwan memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang responsif gender, namun diperlukan model penempatan yang lebih strategis dan komprehensif agar efektivitas pelayanan dan perlindungan korban dapat ditingkatkan secara optimal.
Legal Consequences of Disobedience of Provisional Decision of the Administrative Court Sri Winarsi
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 1, January 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss1.3201.pp152-170

Abstract

The existence of a legal vacuum in the State Administrative Court (PTUN) procedural law relating to the execution of the PTUN Provisional Decision raises the issue of Judicial Disobedience by state administrative institutions that do not want to carry out the PTUN Provisional Decision. Departing from this, there are two main problem formulations, namely: (1) What are the characteristics of PTUN provisional decisions? and (2) What is the formulation of legal protection against non-compliance with PTUN provisional decisions? Furthermore, this legal research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Based on an examination of existing legal issues, it can be concluded that provisional decisions are known in PTUN procedural law practice, where provisional decisions are submitted for matters deemed essential (urgent circumstances) by the Plaintiff to the Panel of Judges to be decided in an Interim Decision. Suppose the Party ordered by the PTUN does not implement the PTUN provisional decision. In that case, 2 (two) legal preventive mechanisms and 3 (three) legal repressive remedies can be taken in stages: 1) Sending a letter to the relevant agency, 2) Reporting to the Ombudsman, and 3) Using Criminal Law Mechanisms.
Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Polres Pelalawan Marta Christina Marpaung; Sutinah Sutinah; Sri Winarsi; Prawitra Thalib
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 8 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i8.3591

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi peran teknologi informasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan. Kekerasan terhadap kelompok rentan ini menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Maka dari itu, teknologi informasi hadir sebagai solusi strategis untuk mendukung proses deteksi, pelaporan, dan tindak lanjut kasus kekerasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung di Polres Pelalawan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi informasi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi pelaporan online, basis data terpadu, dan sistem komunikasi internal mempercepat koordinasi dan respons petugas dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk edukasi masyarakat melalui kampanye digital yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan. Kendala utama ditemukan pada kesiapan sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi personel kepolisian dan pengembangan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan fungsi tersebut. Kesimpulannya, teknologi informasi memegang peranan penting dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan di wilayah Pelalawan.
Co-Authors Agus Sekarmadji Agus Widyantoro Arjuna, Gio Awayakuane, Revolino Robarto Bagus Hermanto Bagus Oktafian Abrianto Dony Orlando Nasution Emanuel Sujatmoko Erna Setijaningrum Fahmi, H. Sudi Faizal Kurniawan Giza'a Jati Pamoro Giza’a Jati Pamoro I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Putri Kartika I Ketut Rai Setiabudhi Indrawati Indria Wahyuni Lanny Ramli Marta Christina Marpaung Muhammad Ilham Arisaputra Nady Kinanti Purwanto Nasution, Dony Orlando Nugraha, Xavier Oemar Mochtar Oemar Mochthar Oemar Moechthar Prawitra Thalib Putri, Dita Elvia Kusuma Radian Salman Rosa Ristawati Rubén Martínez Dalmau Saharuddin Saharuddin Sri Hajati Sri Hajati Suardi Rais Sutinah Tatiek Sri Djatmiati Urip Santoso Wibisono, Angelica Milano Aryani Wilda Prihatiningtyas