Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.048

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Diktum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Tematik Jurnal Pengabdian Sosial ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Journal of Islamic economics Perspectives (JIEP) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia

Mukharom, Mukharom

Universitas Semarang

Author-ID : 2824484

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Peningkatan Pemahaman Siswa MA Darul Ulum Kota Semarang Mengenai Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mukharom, Mukharom; Nuryanto, Ahmad Dwi; Triasih, Dharu; Setyowati, Endang
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM) Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jkpm.v4i1.894

Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun (11%) menikah pada usia anak. Perkawinan anak pada ujungnya akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun. MK memberi tenggat waktu tiga tahun bagi pembuat Undang-Undang melakukan perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan terkait usia batas pernikahan bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan membatasi usia perkawian menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pengabdian kepada Masyarakat kali ini ditempatkan di MA Darul Ulum Kota Semarang dan terlaksana pada tanggal 22 November 2025. Adapun metodenya yaitu, ceramah, diskusi tanya jawab dan kuesioner pre dan postest. Tujuannya agar guru dapat memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dari data hasil yang telah diterima melalui kuisioner menunjukan bahwa para siswa banyak yang belum mengetahui tentang aturan terbaru tentang perkawinan. Sehingga sangatlah penting Pengabdian kepada masyarakat untuk terus dilaksanakan.

Analisis Proses Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Kebendaan Tidak Bergerak Berdasarkan Undang- Undang Hak Tanggungan Ari Priyanto; B. Rini Heryanti; Mukharom -
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabila debitor selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji melalui Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 dan Pasal 20 ayat 1 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan hal tersebut masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan?Bagaimana proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) UUHT ?Apa kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UUHT & bagaimana solusinya ?Berdasarkan perumusan masalah maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa :Proses eksekusi Hak Tanggungan secara umum yang terjadi di Pengadilan diawali dengan pihak kreditur dalam hal ini bank mengajukan permohonan somasi lewat Pengadilan. Permohonan tersebut diatas dilampiri dengan sertipikat Hak Tanggungan, sertipikat tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, serta KTP dari debitur yang biasanya dilampirkan oleh debitur pada saat pemenuhan syarat pinjam ke bank sebagai bukti tempat tinggal untuk pemanggilan, kemudian dilaksanakan lelang ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang ( KPKNL )Proses eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT, Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di KPKNL Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dalam hal debitur wanprestasi, kreditur selaku pihak bank yang dirugikan berhak untuk menjual barang jaminan yang dijaminkan, berupa tanah atau tanah dan bangunan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat ( 1 ) UUHT bahwa kreditor/pemegang Hak Tanggungan pertama berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan lelang obyek Hak Tanggungan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.3. Kendala dalam proses eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah perlawanan yang dilakukan oleh debitur atas upaya eksekusi yang akan dilakukan oleh bank. Solusinya dengan melakukan pendekatan kepada debitur secara persuasif. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1 ) kurang efisien. proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusinya bagi kreditur atau lembaga keuangan lebih cenderung memanfaatkan proses parate eksekusi karena secara prosedural lebih mudah dan cepat.Execution security formal use of hak tanggungan is the last step done creditors as recipients formal use of hak tanggungan when debitor as the formal use of hak tanggungan injured promise through article 6 law no.4 1996 and article 20 paragraph 1 of their rights to the ground and objects pertaining to the ground .According to the regulations rights legislation dependents is decide when debitor wanprestasi ( injured promise , so the holder the right to have the right to sell objects formal use of hak tanggungan over chair itself through auction common and taking the piutangnya from the sale of the . Formulation matter to be examined in this research was: a. how the execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court ? b. how the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht ? c. what the obstacles in the execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht& amp; how the solution ?Based on the formulation of problems so method approach that is used in this research is the approach juridical sociological , specification descriptive analytical research .Based on the research done showed that follows: 1 .The execution process formal use of hak tanggungan in general happened in court started with the his creditor in this bank submit a request for somasi through court .The request above have the with certificates formal use of hak tanggungan , a land certificate , granting a certificate dependents , a credit agreement , and id card of a debtor was usually be attached by a debtor at the time of the fulfillment of requirements and loan to the bank as evidence residence for call , then carried out auction to service office the state and auction ( kpknl )2 .The execution process formal use of hak tanggungan based on the provision of article 6 and article 20 paragraph ( 1 ) uuht , under the terms of article 6 rights legislation dependents in kpknl semarang in accordance with the provisions rights legislation dependents in terms of debtors wanprestasi , a creditor as the bank who injured party has the right to sell collateral who pledged , earth or land and building .But based on the provision of article 20 paragraph ( 1 ) uuht that creditors / the holder the right dependents first be entitled to adopt the receivable guaranteed from the sale of auction objects formal use of hak tanggungan more were of those kreditor-kreditor another .3 .Obstacles in the execution process based on article 6 uuht is the encounter conducted by a debtor to the efforts of execution will be conducted by a bank .The solution with making an approach to debtor in a persuasive manner .While under the provisions of article 20 paragraph 1 of inefficient . The process to the execution in the domestic court takes time .The solution for a creditor or finance institutions more tend to make use of the process of parate execution due to procedural in more easy and fast .

Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Alamsyah -; Dian Septiandani; Mukharom -
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 7 No. 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Perkawinan campuran dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menetapkan asas-asas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode penentuan sampel menggunakan non-random sampling, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis secara Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Ha k Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan, hasil dari pembahasan tersebut yakni : anak dari hasil perkawinan beda kewarganegaraan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 Tahun.Mixed marriages in Republic Act. No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia are subject to different laws. Law No. 12 of 2006 on Citizenship Affairs, establishes the principles of universal citizenship, namely the principle of Ius Sanguinists, Ius Soli and Mixed. Children from mixed marriages result earned the right to determine or choose citizenship. The rights are granted if it meets the requirements set after a 18-year-old. The method used is normative, descriptive analytical research specification, method of sampling using non-random sampling, data collection method using secondary data covering materials primary law and secondary law, which is then analyzed qualitative. Based on the Results of Research on Inheritance Rights of Children Born Of Mixed Marriage Beda Citizenship, the results of this discussion are: children from different marriages have the right to determine the nationality or citizenship. The rights are granted if it meets the requirements set after the age of 18 years.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO) Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Agus Saiful Abib
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i1.2413

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan social yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara Cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman siswa MAN 2 Purwodadi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Peningkatan Pemahaman Peserta Didik SMA IT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum tri mulyani; Mukharom Mukharom; Aista Wisnu Putra
TEMATIK Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v4i1.8390

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang bertujuan menghadirkan ketertiban, keadilan, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum, tak terkecuali dunia pendidikan. Mengingat begitu pentingnya posisi hukum maka seluruh elemen masyarakat mulai pemerintah hingga masyarakat, tak terkecuali pelajar atau para peserta didik sangat diharapkan mempunyai kesadaran hukum, salah satunya SMAIT Harapan Bunda Semarang. Meskipun sudah ada tata tertib dan kebijakan sekolah, pada kenyataannya banyak peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kebijakan sekolah, bahkan dalam kasus ekstrem peserta didik juga melakukan pelanggaran terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatatkan 54 orang anak yang berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2022. Bertitik tolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan merumuskan permasalahan yaitu kurangnya pemahaman Peserta Didik SMAIT Harapan Bunda Semarang Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum. Adapun kontribusi mendasar pada khalayak sasaran diharapkan adanya Peningkatan Pemahaman Mengenai Konsep Pelajar Sadar Hukum, sehingga setiap peserta didik mempunyai kesadaran hukum dalam berbagai bidang kehidupan, dan terhindar dari berbagai permasalahan hukum. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pree-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa. pemahaman peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum, menunjukkan adanya peningkatan 72,4%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari peserta didik SMAIT Harapan Bunda Semarang mengenai konsep pelajar sadar hukum.

Peningkatan Pemahaman Siswa MA Darul Ulum Kota Semarang Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sesuai Dengan Aspek Peraturan Perundang-Undangan Mukharom Mukharom; Rico Setyo Nugroho; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Tumanda Tamba
Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM) Vol 4 No 2 (2026): Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/jkpm.v4i2.1015

Perkembangan teknologi informasi mendorong peningkatan transaksi jual beli online (e-commerce) yang memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian, kecakapan para pihak, tanggung jawab dalam transaksi, serta perlindungan hukum konsumen. Fenomena ini ditemukan pada siswa MA Darul Ulum Kota Semarang yang belum memahami secara memadai ketentuan hukum dalam transaksi jual beli online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai jual beli online berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui ceramah, penyampaian contoh kasus, serta tanya jawab dan diskusi. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 25 April 2026 dengan melibatkan 30 siswa yang tergabung dalam OSIS MA Darul Ulum Kota Semarang. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep e-commerce, aturan hukum transaksi online, keabsahan perjanjian, barang yang dapat diperjualbelikan, serta dampak positif dan negatif transaksi online. Berdasarkan hasil kegiatan, penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum siswa agar mampu melakukan transaksi online secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Co-Authors A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Ahmad Dwi Nuryanto Aista Wisnu Putra Alamsyah - Alifika El Ul, Khaidara Amri P Sihotang Ani Trwati Aravik, Havis Ari Priyanto Dhevy Selviana Apsari Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dita Rahmawati Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endang Setyowati Heryanti, B.Rini Khaidar Alifika El Ula Khaidara Alifika El Ul Muhammad Iftar Aryaputra Nugroho, Arief Teguh Putra, Maha Rico Setyo Nugroho Roberto Aldy Ratoeloedji Septiandani, Dian Tri Mulyani Triasih, Dharu Tumanda Tamba Tumanda Tamba Tuti Muryati, Dewi Wahyudi Syaputra Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search